Beranda blog Halaman 44

Dalam Rangka Peringati Hari Bhayangkara ke-77, Polres Konsel Gelar Kejuaraan Menembak

Penulis
Admin
-
0

 

LS, Konsel – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke- 77 Tahun 2023, Polres Konawe Selatan (Konsel) menggelar kejuaraan menembak. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo, SH, SIK, M.Si., bertempat di Lapangan Tembak Jagratara Polres Konsel, Sabtu (24/6/2023).

Dalam pantauan, tampak hadir Wakil Bupati Konawe Selatan Rasyid, S.Sos, M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Konsel Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si., dan seluruh Pejabat Utama Polres Konsel.

Pada sambutanya, Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo mengatakan bahwa selain dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke- 77 Tahun 2023, kejuaraan menembak yang dilaksanakan Polres Konawe Selatan juga guna memupuk jiwa persatuan dan kesatuan dalam bela negara.

“Kejuaraan menembak ini bukan hanya sekedar memperingati Hari Bhayangkara ke- 77 Tahun 2023, namun lebih kepada memupuk jiwa persatuan dan kesatuan dalam bela negara,” ucap Wisnu Wibowo.

Diketahui bahwa kejuaraan menembak tersebut diikuti oleh 1 Club dari Kabupaten Wakatobi, 2 Club dari Kabupaten Kolaka, 2 Club dari Kabupaten Konsel, 1 Club dari Kabupaten Kolaka Timur dan 4 Club dari Kota Kendari. Sesuai dengan jadwal, bahwa lomba menembak akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari ini, Sabtu (24/6) hingga Senin (27/6).

Reporter : Iswan

Kades Andoolo Utama Gelar Rapat Koordinasi Bersama Perangkat Desa

Penulis
Admin
-
0

 

LS, KONSEL – Usai memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Andoolo pada Rabu (20/6/2023) untuk memberikan klarifikasi terkait laporan atas pengelolaan retribusi pasar, Kepala Desa Andoolo Utama menggelar rapat koordinasi bersama perangkat desanya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Andoolo Utama Suyanto, Danpos Babinsa Kecamatan Buke, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Kaur, Kepala Dusun, Ketua RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, bertempat di Balai Desa Andoolo Utama, Jumat (23/6/2023).

Kepala Desa Andoolo Utama Suyanto mengatakan bahwa rapat koordinasi ini digelar untuk menjawab terkait permasalahan pengelolaan PAD (retribusi pasar) yang dipertanyakan oleh inspektorat dan kejaksaan dan telah dilakukan klarifikasi oleh pihak pemerintah desa dua hari yang lalu.

“Hari ini kami gelar rapat koordinasi bersama seluruh perangkat dan lembaga desa serta dihadiri oleh Danpos Babinsa Kecamatan Buke. Sebelumnya kami telah mengundang juga pihak Polsek dan Pemerintah Kecamatan Buke,” ucap Suyanto.

“Rapat ini digelar terkait pengelolaan PAD Desa Andoolo Utama yakni retribusi pasar dan pengelolaan ADD dan DD tahun 2019 sampai 2021 dalam penanganan pihak Kejaksaan Negeri Konsel,” imbuhnya.

Suyanto mengatakan dua hari lalu ia bersama kuasa hukumnya telah memenuhi panggilan pihak kejaksaan untuk memberikan klarifikasi terkait permasalahan tersebut.

“Hari Rabu lalu saya telah memberikan klarifikasi ke kejaksaan terkait permasalahan ini,” ungkapnya.

Suyanto menambahkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Andoolo Utama, semua perangkatnya telah ia berikan tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing.

“Masing-masing perangkat desa menjalankan tugas sesuai jabatannya. Jadi kalau ditanya masalah keuangan silahkan ke bendahara, masalah pekerjaan atau pembangunan ke TPK, retribusi pasar ke petugas pasar,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BPD Andoolo Utama Heri Prayitno mengatakan sebenarnya masalah ini tidak akan terjadi apabila semua perangkat desa dan unsur kelembagaan menjalankan tupoksinya masing-masing dan berkoordinasi yang baik antar lembaga yang ada di desa.

“Permasalahan ini terjadi disebabkan adanya miskomunikasi dan administrasi yang belum tertib utamanya masalah keuangan. Seharusnya setiap terjadi transaksi sekecil apapun harus dibuatkan secara tertulis baik itu dalam bentuk kwitansi maupun nota,” ucapnya.

Heri menambahkan dalam hal kegiatan di desa peran BPD sangatlah penting sebagai mitra kerja pemerintah desa dan mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Untuk itu kasus yang terjadi di Desa Andoolo utama hendaknya bisa di jadikan pelajaran berharga agar di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi seperti ini.

“Mari kita jadikan Desa Andoolo Utama menjadi desa yang maju dan unggul mengingat Desa Andoolo Utama mempunyai potensi SDM yang bisa diandalkan dan sumber daya alamnya. Jadi intinya kesatuan dan persatuan sangat di butuhkan untuk memajukan Desa Andoolo Utama. Semuanya harus bersatu padu dalam membangun desa,” pesannya.

Dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati beberapa poin yang dituangkan dalam berita acara, diantaranya adalah :

1. Laporan keuangan harus dibuat setiap bulan
2. Jangan ada lagi permasalahan atau kesalahan administrasi keuangan desa yang bersumber dari ADD, DD dan PAD
3. TPK mulai hari ini dan seterusnya jika ada pembangunan apa saja harus didokumentasikan mulai dari nol sampai selesai pekerjaan
4. BPD adalah mitra kepala desa, semua kegiatan di desa pengawasan dilaksanakan oleh BPD dan kepala desa
5. Semua pengawasan terkait diatas, pengawasan seluruhnya diserahkan kepada masyarakat. Jika ada kesalahan selama masih dapat diselesaikan maka diselesaikan bersama, namun jika sudah tidak dapat diselesaikan maka BPD dan masyarakat dapat melaporkan ke pihak hukum.

Reporter : Agus

Dalam Rangka Hari Bhayangkara Ke-77, Polres Konsel Bersama TNI Lakukan Donor Darah

Penulis
Admin
-
0

 

LS, Konsel – Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-77, Polres Konawe Selatan (Konsel) menggelar kegiatan donor darah, bertempat di Aula Pesat Gatra Polres Konsel – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (22/6/2023).

Kegiatan Donor Darah tersebut diikuti oleh Personel Polres Konsel, TNI dan Personel Damkar (Pemadam Kebakaran) Kabupaten Konsel, dengan melibatkan PMI Kota Kendari yang diprakarsai oleh Sidokkes Polres Konsel.

Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo, SH, SIK, M.Si., saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Donor Darah yang dilaksanakan ini dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara Ke- 77 Tahun 2023. Kapolres berharap kegiatan Donor Darah yang dilaksanakan Polres Konsel ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

“Satu harapan dari kami, bahwa dengan donor darah yang kami lakukan bersama-sama TNI ini dapat membantu warga masyarakat yang membutuhkan transfusi darah,” ucap Kapolres usai mendonorkan darahnya.

Dari hasil donor darah yang dilaksanakan oleh Polres Konsel, pihak PMI berhasil mengumpulkan sebanyak 80 kantong darah yang siap digunakan untuk melakukan transfusi darah kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Reporter : Iswan

Kapolresta Kendari Meminta Maaf Atas Statemennya yang Lukai Insan Media

Penulis
Admin
-
0

 

LS, Kendari – Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Faturrahman, S.H., S.I.K., meminta maaf atas statemennya yang mana telah melukai insan media beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Kendari Kombes Pol Eka Faturrahman saat melakukan pertemuan dengan La Songo Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (21/06/2023).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitrayadi, Andri Togala, dan Muhammad Akbar Yasin atau yang akrab disapa Bobby Togala dari pengurus HIPTI Sultra.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari, Eka Faturrahman mengucapkan permintaan maafnya atas statemennya yang viral diberitakan akhir-akhir ini di sejumlah media.

“Saya selaku Kapolresta Kendari minta maaf atas statemen saya, kita tau tidak ada manusia yang sempurna, apalagi ada beberapa kasus yang kami tangani yang sangat menguras, baik tenaga, waktu, dan pikiran,” ucap Eka.

Selain meminta maaf ke PPWI, Kapolresta Kendari juga meminta maaf kepada keluarga korban penikaman yang bernama Obetran.

“Terkait kasus penikaman yang dialami saudara Obetran, saya juga minta maaf karena sampai saat ini belum ada titik terang. Namun kami akan tetap melakukan pengusutan yang maksimal terkait kasus itu, sampai kami akan menemukan pelakunya,” ungkap Eka.

Dirinya juga meminta kepada Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitrayadi agar tetap melakukan komunikasi dengan pihak korban terkait perkembangan kasus Obetran.

Pada kesempatan tersebut selaku pejabat publik Eka Faturrahman juga menyampaikan bahwa di Polresta Kendari tetap terbuka untuk melayani siapa pun yang ingin mencari informasi.

“Kami di Polresta Kendari tetap terbuka melayani, kalaupun ada yang kurang, mungkin karena sudah di luar jam kerja, kecuali yang urgent bisa kita layani dengan maksimal. Jadi kami tidak ada maksud menghalang-halangi. Silahkan datang dan konfirmasi,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Kapolresta Kendari, Eka Faturrahman menyempatkan diri berkomunikasi dengan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke melalui telepon seluler.

Reporter : Iswan

Berjuang Cari Keadilan Atas Haknya, Puluhan Eks Karyawan PT WIN Justru Dilaporkan ke Polisi

Penulis
Admin
-
0

Salah satu eks karyawan PT WIN 

LS, Konsel – Puluhan karyawan PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) mendapat surat undangan klarifikasi dari Polres Konawe Selatan (Konsel) akibat menuntut hak karyawan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan dengan cara melakukan demontrasi secara langsung kepada perusahaan beberapa waktu yang lalu.

Surat undangan dari pihak Polres Konawe Selatan tersebut telah di terima oleh sebelas orang eks karyawan PT. WIN yang melakukan aksi demontrasi menuntut haknya, dimana selama ini mereka merasa bahwa telah diperbudak oleh pihak perusahaan, karena kerja bertahun-tahun tidak ada kontrak, gaji di bawah UMK, serta selalu over jam kerja tanpa upah lembur, tidak diberi BPJS, dan saat ini karyawan di PHK secara sepihak tanpa pesangon.

Berdasarkan dari surat yang disampaikan oleh pihak Polres Konawe Selatan, bahwa undangan klarifikasi tersebut sebagai tindak lanjut atas laporan pihak perusahaan terhadap dugaan tindak pidana menghalang – halangi aktifitas pertambangan.

Menanggapi hal ini para karyawan sangat kecewa kepada pemerintah dan penegak hukum yang diduga lebih berpihak kepada perusahaan.

Sandi salah satu karyawan yang telah di PHK sepihak dan haknya tidak dipenuhi selama bertahun-tahun oleh PT WIN menuturkan, sebelum melakukan aksi pada tanggal 15 Juni 2023, ia bersama teman-teman eks karyawan PT WIN telah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan arahan konstitusi.

“Kami sudah menempuh cara sesuai aturan seperti melapor ke pihak Disnaker Kabupaten Konawe Selatan, namun tidak ada titik temu sehingga harus ke Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan sampai saat ini juga tidak ada titik temu, lalu melakukan aksi unjuk rasa secara langsung juga tidak ada titik temu,” ucapnya, Rabu (21/6/2023).

Hal senada disampaikan Bahrul eks karyawan PT. WIN. Bahrul menjelaskan bahwa setelah aksi demo yang dilakukan beberapa waktu lalu, ia dan eks karyawan PT WIN dipanggil oleh pihak manajemen untuk dilakukan mediasi.

“Usai aksi demo, kami dipanggil oleh pihak manager PT. WIN untuk mediasi secara kekeluargaan dan dijanjikan 10 hari setelah pertemuan tersebut akan ada solusi terkait tuntutan ini tetapi apa faktanya hari ini yang hadir dihadapan kami bukan solusi malahan surat dari kepolisian dengan dalih tindak pidana menghalang-halangi aktifitas pertambangan, lalu dimana dan bagaimana lagi agar kami bisa mendapat keadilan di daerah kami sendiri,” tuturnya.

Reporter : Iswan

Sebanyak 218.943 DPT Ditetapkan KPU Konsel Tepat Waktu, Bawaslu Berikan Apresiasi

Penulis
Admin
-
0

 

LS, KONSEL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Rapat Pleno Terbuka tingkat kabupaten, bertempat di Gedung Islamic Center Andoolo, Selasa (20/6/2023).

Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Konsel Aliudin yang didampingi 4 Komisioner KPU Konsel dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Konsel Hasni dan Anggota Bawaslu Awaluddin, para pimpinan partai politik peserta Pemilu, PPK dan Panwascam se-kabupaten Konsel.

Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno tersebut untuk Pemilu Serentak 2024 sebanyak 218.943 yang terdiri dari laki-laki 110.989 dan perempuan 107.954 yang tersebar di 25 kecamatan, 351 desa/kelurahan se-kabupaten Konawe Selatan.

Ketua KPU Konsel Aliudin menjelaskan, tahapan pemutakhiran data pemilih sudah berjalan sejak pihaknya menerima DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) pada 14 Desember 2022 lalu hingga pada saat ini.

“Kurang lebih untuk proses rekapitulasi data ini, tahapannya sudah berjalan selama 6 bulan lebih, saat ini kami sudah menetapkan DPT. Kita akan melihat tanggapan masyarakat pasca diumumkan DPT, masih ada ruang, jika terdapat adanya pemilih yang memenuhi syarat belum terdata dapat segera untuk menyampaikan ke kami,” ucapnya.

Aliudin mengatakan, tahapan penetapan DPT ini merupakan tugas akhir bagi dirinya bersama keempat Komisioner KPU. Sebab, masa tugas jabatannya akan berakhir pada 26 Juni tahun ini.

Diakhir masa tugasnya Aliudin mengaku dirinya masih banyak kekurangan dalam memimpin lembaga penyelenggara Pemilu. Namun, ia juga menilai dalam proses demokrasi di Kabupaten Konsel pihaknya sudah berbuat maksimal.

“Secara umum kita lihat meskipun terdapat banyak kekurangan tapi semua berjalan dengan baik, tidak ada persoalan yang serius dihadapi KPU, kami berharap kepada komisioner KPU yang baru nantinya dapat memperbaiki kekurangan kami dan meningkatkan jika ada hal baik yang kami tinggalkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Konsel Hasni mengatakan, tahapan Rekapitulasi Penetapan Data Pemilih Tetap pada Pemilu 2024 tingkat kabupaten dimulai dari 20 Juni sampai 21 Juni 2023.

“Namun KPU sudah menetapkan DPT sebelum batas waktu tahapan berakhir. Artinya, kami apresiasi kinerja KPU yang sudah tepat waktu ini,” jelasnya.

Selain apresiasi, Hasni juga mengungkapkan soal catatan penting dalam proses tahapan rekapitulasi data pemilih.

“Permasalahan tentang daftar pemilih selalu muncul selama proses pemutakhiran maupun pada saat pemungutan suara. Maka dari itu, meskipun sudah ditetapkan, kami akan mengecek ulang sumber dan riwayat data tersebut, sehingga dapat meminimalisir masifnya pergerakan data dan mencegah terjadinya pemilih yg memilih lebih dari sekali,” ungkapnya.

Reporter : Agus

Angka Kekerasan Anak Masih Tinggi, Pemda Konsel Bakal Bentuk KPAD

Penulis
Admin
-
0

LS, Konsel – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) akan dibentuk. Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu proses perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebab di Kabupaten Konawe Selatan angka kekerasan anak masih cukup tinggi.

Untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pembentukan KPAD di Kabupaten Konawe Selatan, maka Sekda Konsel Hj. St Chadidjah, S.Sos., M.Si., didampingi Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Hj. Hafsah, S.IP., M.Si, Kepala BKAD, Drs. H Nisbanurrahim, M.Si bersama anggota DPRD Konsel dari Komisi II dan III Nadira S.Sos, Dr. Sabri Taridala, Ramlan, S.Si serta Hj. Hasmawati melakukan kunjungan ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Senin (19/6/2023).

Sekda Konsel mengatakan urgensinya pembentukan KPAD di Kabupaten Konsel mengingat masih tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Konsel.

“Untuk itu kami ke Kantor KPAI guna menanyakan proses pembentukan KPAD termasuk sistem rekrutmen anggota komisioner nantinya juga sumber dana pembiayaannya jika nantinya KPAD tersebut terbentuk,” ucap Chadidjah.

Selain itu, Chadidjah mengatakan rencana pembentukan KPAD Konsel merupakan pengejawantahan komitmen Bupati Surunuddin dalam hal perlindungan dan masa depan anak di Konsel.

Menanggapi hal tersebut Komisioner KPAI Sylvana Maria A, M.Th., yang menerima kunjungan tersebut menyambut baik maksud kedatangan jajaran Pemda Konsel. Pihaknya dengan tangan terbuka siap memberikan bimbingan juga arahan teknis terkait pembentukan KPAD Konsel.

Lebih lanjut, Sylvana menjelaskan pembentukan KPAD merupakan salah satu opsi kelembagaan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 pasal 74 ayat 2.

“Dibentuknya KPAD ini dikarenakan masih banyaknya kekerasan terhadap anak, KDRT pada anak, pelecehan seksual, pernikahan usia anak-anak, bahkan peningkatan jumlah pekerja anak yang ada di suatu daerah,” jelas Sylvana.

Sementara itu, Kepala Dinas P3A Konsel Hafsah mengatakan nantinya jika telah terbentuk, KPAD Konsel akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Hubungan KPAD dengan KPAI nantinya bersifat koordinatif, konsultatif dan integratif yang diatur dalam pedoman keputusan sesuai dengan visi dan misi KPAI,” ujarnya.

Editor : Agus

Tanggapi Berita Kapolresta Kendari Yang Tidak Mau Layani Wartawan Selain Wartawan PWI, Ini Kata Ujang Kosasih

Penulis
Admin
-
0

 

LS, Jakarta – Kapolresta Kendari Kombes Pol M. Eka Faturrahman kebakaran jenggot usai Tim Penasehat Hukum Pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ancam akan mengajukan permohonan ke Polda Sultra untuk pelimpahan kasus korban penikaman yang dialami Obetran hingga nyaris merenggut nyawanya.

“Dalam waktu dekat ini kami akan menyurat ke Polda Sultra, bila kasus korban penikaman Obetran tidak ditindak lanjuti Polresta Kendari,” tegas Ujang Kosasih, SH., Tim Penasehat Hukum PPWI melalui pesan whatsapp yang diterima Redaksi Kumbanews, Sabtu (17/06/2023).

Akibat pernyataan tersebut, dengan langkah cepat Kapolresta Kendari membuat berita tandingan ke beberapa media online yang ada di Kota Kendari dan membantah semua tudingan bahwa Polresta Kendari diduga lindungi pelaku penikaman.

“Seharusnya Kapolresta Kendari mengarahkan Kasatnya untuk menuntaskan perkara ini dan membuat gelar kasus, agar kasus tersebut tuntas. Jangan malah membuat berita tandingan untuk mencari pembenaran. Karena kita berbicara fakta, bukan berita setingan yang dibuat oleh Polresta melalui Kasat Reskrimnya,” ucap Ujang Kosasih.

Sementara di konfirmasi terkait kasus tersebut Kapolresta kendari Kombes M. Eka Faturrahman seperti yang dilansir dari Kumbanews mengatakan kepada wartawan Kumbanews untuk berurusan dengan Kasat Reskrim karena secara teknis Kasat Reskrim yang lebih paham.

“Silahkan datang ke kantor temui Kasat Reskrim, karena kasus itu yang paham dia,” kata Eka melalui pesan whatsapp kepada Redaksi Kumbanews, Sabtu (17/06).

Kapolresta juga tidak akan memberikan keterangan bila wartawan tersebut tidak dibawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Dan mohon maaf anda dari media mana? Wartawan PWI atau bukan, saya tidak akan memberikan keterangan bila media anda tidak termasuk dalam Dewan Pers,” kata Eka.

Setelah dirinya menolak memberikan pernyataan, Eka kemudian memblokir nomor whatsapp Redaksi Kumbanews, namun sebelumnya dirinya sempat mengirim link berita beberapa media online dimana ditulis dirinya dengan tegas membantah tudingan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ujang Kosasih mengatakan seharusnya Kapolresta Kendari harus lebih giat lagi belajar beretika dan menghargai wartawan yang bertanya pada dirinya terkait perkara penganiayaan warga yang hampir merenggut nyawanya dan sudah 7 bulan kasus tersebut tidur di Polresta Kendari.

“Kan wajar wartawan konfirmasi ke Kapolres, eh malah balik nanya anda wartawan dari mana?” ucap Kosasih.

“Sebaiknya Kapolresta Kendari mengajukan pengunduran diri dari anggota Polri, sebab pernyataannya itu sangat menyinggung jutaan wartawan di indonesia, memangnya dia siapa? Polisi itu pelayan masyarakat jadi jangan berlagak seperti raja, Kapolri aja santun dan bijak bila melayani wartawan dan gak pernah bertanya anda dari media mana,” ujarnya.

Laporan : Tim

Aktif Dukung Kampanye Transisi Energi dan Energi Terbarukan, PT Vale Raih IGA 2023

Penulis
Admin
-
0

 

LS, MAKASSAR – Serangkaian program komunikasi perihal transisi energi dan EBT yang dijalankan PT Vale Indonesia Tbk menorehkan apresiasi dalam ajang 1st Indonesia GPR Awards (IGA) 2023.

Perusahaan tambang yang sebagian besar menggunakan energi terbarukan (EBT) dalam menunjang operasionalnya ini, dinobatkan sebagai institusi terbaik pada kategori Program Kehumasan Terbaik segmen Energi dan Energi Terbarukan pada ajang IGA 2023.

Penghargaan itu diterima PT Vale pada malam apresiasi IGA 2023 di Claro Makassar, Jumat (16/6/2023), yang dihadiri pula praktisi kehumasan pemerintah se-Indonesia. Ini merupakan apresiasi atas upaya perseroan dalam inisiasinya mempublikasi program-program terbaik bidang energi, yang mampu mengedukasi masyarakat.

Sebagai informasi, masuknya PT Vale dalam IGA 2023 karena telah menjadi bagian integral pemerintah seiring dengan status afilisasi perseroan dengan Holding BUMN Pertambangan MIND ID sejak 2020 lalu.

Head of Communications Vale Indonesia Bayu Aji mengatakan penghargaan itu tentunya menjadi pemacu PT Vale untuk melanjutkan edukasi mengenai pentingnya keberlanjutan atau sustainability di setiap tahapan transisi energi.

“Untuk itu semua program kehumasan yang kami sampaikan ke publik berupaya mengajak banyak pihak untuk menjalankan aspek keberlanjutan ini bersama-sama,” ujarnya.

Dia menambahkan, aspek keberlanjutan salah satunya termasuk dalam agenda upaya-upaya perseroan dari saat ini sebagai pertambangan nikel dengan intensitas karbon terendah di Indonesia menuju Net Zero di 2050 dengan sasaran antara pengurangan emisi karbon absolut 33% di 2030.

Menurutnya, program kehumasan atau komunikasi publik yang dijalankan perseroan selama ini senantiasa berorientasi pada aspek keberlanjutan termasuk pada tahapan transisi energi sebagai solusi mengatasi masalah dunia terkait climate change, agar tidak menyisakan masalah lainnya dalam value chain.

“Program komunikasi/kehumasan kami itu tidak hanya menyajikan capaian PT Vale dalam hal pemanfaatan energi, tetapi juga edukasi bahwa transisi energi adalah masa depan untuk keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi kita pada skala yang lebih besar,” pungkas Bayu Aji.

Terkait pemanfaatan energi, PT Vale merupakan perusahaan tambang nikel dengan nilai emisi karbon paling rendah di Indonesia.

Adapun total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga tahun 2022 secara kumulatif turun sebesar 373.563 ton CO2 eq, dari baseline tahun 2017 sebesar 2.013.950 ton CO2 eq. Sejalan dengan target perseroan untuk mengurangi 33 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030.

Selain itu, perseroan juga mencetak rekor terendah dalam penggunaan energi dibandingkan dua tahun ke belakang.

Tahun 2022 PT Vale Indonesia mengkonsumsi 26,6 juta GigaJoule (GJ) untuk operasionalnya. Penurunan ini dinilai sangat signifikan, mengingat pada tahun 2020, operasi pertambangan PTVI mengkonsumsi 30,6 juta GJ.

Sementara itu, founder dan CEO HUMAS INDONESIA – penyelenggara IGA 2023 – Asmono Wikan mengemukakan penyelenggaran pertama Indonesia Government Public Relations Award ini merupakan kompetisi khusus untuk mengapresiasi kinerja praktisi kehumasan pemerintah se-Indonesia.

“Tugas kehumasan tidak enteng. Jadi kalau program bagus, kehumasan bagus, pemimpin juga pasti bagus. Melalui penganugerahan ini, kami ingin mengajak humas pemerintah lebih maju, berkembang dan advance dalam menjalankan tugas kehumasan,” paparnya.

Adapun pada IGA 2023, fokus pada karya-karya program komunikasi kehumasan pemerintah, mulai dari lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, serta RSUP/RSUD.

Terdapat 3 kategori yang dikompetisikan berbasis penjurian dalam IGA 2023, yakni Humas Pemerintah Terbaik (individu), Lembaga Humas Pemerintah Terbaik, serta Program Kehumasan Terbaik.

Khusus kategori Program Kehumasan Terbaik terbagi pada 9 segmen meliputi Lingkungan dan Perubahan Iklim; Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif; Kesehatan; Pariwisata dan Pengembangan Desa Wisata; Infrastruktur, Perhubungan, dan Transportasi; Energi dan Energi Terbarukan; serta City Branding kota/kabupaten/provinsi.

Terdapat lima juri pada IGA 2023 yakni Asmono Wikan (founder & CEO HUMAS INDONESIA, Anggota Dewan Pers), Emilia Bassar (CEO CPROCOM), Janette Maria Pinariya (Wakil Rektor I LSPR), Jojo Suharjo Nugroho (Managing Director Imogen PR), dan Maria Wongsonagoro (President Director IPM Public Relations).

(Redaksi/Agus)

Ketua PPWI Sultra Desak Polresta Kendari Segera Tangkap Pelaku Penikaman di Puuwatu

Penulis
Admin
-
0

 

LS, Kendari – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Songo menyayangkan lambatnya penanganan yang dilakukan pihak Polresta Kendari untuk mengusut kasus penikaman hingga nyaris merenggut nyawa salah satu warga Desa Boro-boro, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Diketahui peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Minggu (18/12/2022) sekitar pukul 01:00 WITA. Obetran korban penikaman yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), namun hingga kini kasusnya masih mengendap di Polresta Kendari.

“Harusnya pihak Polresta Kendari melalui Kapolresta Kendari Kombes Pol.M. Eka Faturrahman memberikan atensi kepada bawahannya dalam hal ini Satreskrim Polresta Kendari, untuk mengungkap kasus ini. Karena di takutkan nanti ada korban seperti yang dialami Obetran yang telah kehilangan ginjalnya satu akibat penikaman,” ujar La Songo, Jum’at (16/06/2023) melalui sambungan WhatsApp.

La Songo mendesak pihak Polresta Kendari agar secepatnya menangkap pelaku penikaman terhadap korban Obetran.

“Ini kasus penganiayaan berat yang hampir menghilangkan nyawa Obetran. Sudah 6 bulan kasusnya belum ada titik temunya. Keluarga korban minta keadilan. Saya berharap Pak Kapolresta Kendari agar segera mengusut kasus ini. Jangan sampai ada korban berikutnya sehingga membuat warga Kota Kendari merasa kurang aman keluar malam, akibat peristiwa yang dialami Obetran,” imbuhnya.

Selain itu La Songo juga meminta kepada pihak penyidik Polresta Kendari agar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga masyarakat kota kendari tidak berasumsi negatif dan jangan sampai muncul lagi tagar “Percuma Lapor Polisi”.

Reporter : Iswan

1...434445...51Halaman 44 dari 51