KONAWE SELATAN – lintangsultra.com Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Kesehatan resmi meluncurkan program Gerak Aksi Sehat Setara (GASS) tingkat kecamatan yang diawali dengan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Aksi Bergizi di Kecamatan Wolasi, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan SD Negeri 01 Wolasi tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian Sekretariat Daerah (Setda), tenaga kesehatan, serta masyarakat setempat.

Pelaksanaan Germas dan Aksi Bergizi ini menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Konsel dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat, gizi seimbang, serta pencegahan berbagai persoalan kesehatan, termasuk stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, Nurlita Jaya AS, mengatakan bahwa program GASS merupakan inovasi Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kecamatan di wilayah Konsel.

“Pelaksanaan Germas di Kecamatan Wolasi ini merupakan aksi perdana program GASS atau Gerak Aksi Sehat Setara. Program ini nantinya akan dilaksanakan di setiap kecamatan dengan lima gerakan utama, yakni Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Gerak Aksi Bergizi, Gerak Aksi Posyandu Aktif, Gerak Aksi Ibu Hamil Sehat, dan Gerak Penanganan Stunting,” ujar Nurlita.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Selain mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat, kegiatan itu juga mendorong masyarakat untuk aktif berolahraga, menjaga pola konsumsi makanan bergizi, serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan ibu dan anak.

Sementara itu, Camat Wolasi, Ahmad Sainul, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut. Ia menilai Germas dan Aksi Bergizi menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

“Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan program nasional yang bertujuan membudayakan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Begitu pula Aksi Bergizi yang fokus meningkatkan kesadaran remaja terkait pentingnya gizi seimbang, aktivitas fisik, dan konsumsi tablet penambah darah bagi remaja putri,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berharap melalui pelaksanaan program GASS, budaya hidup sehat dapat semakin tumbuh di tengah masyarakat dan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Konsel.

Red/LS

KONAWE SELATAN – Lintangsultra.com Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di halaman Kantor Bupati Konsel, Rabu (20/5/2026). Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, selaku Inspektur Upacara.

Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irham Kalenggo membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia yang menekankan pentingnya menjaga generasi muda di tengah tantangan era digital.

Dalam sambutannya, Irham menyampaikan bahwa momentum berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 menjadi tonggak awal kebangkitan nasional yang mengubah pola perjuangan bangsa dari perjuangan fisik menuju perjuangan intelektual dan pembangunan sumber daya manusia.

“Secara filosofis, Kebangkitan Nasional merupakan proses dinamis yang menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” ujar Irham saat membacakan sambutan Menteri Komdigi.

Di hadapan peserta upacara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, serta pelajar, Irham juga memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Program tersebut meliputi penguatan kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di berbagai sekolah guna membangun kualitas fisik dan kesehatan generasi penerus bangsa.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemerataan pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi sebagai langkah mengurangi ketimpangan kualitas sumber daya manusia antardaerah.

Pada sektor kesehatan, pemerintah menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis yang dilaksanakan secara masif dan merata. Sementara di bidang ekonomi desa, pemerintah memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mempermudah masyarakat dalam mengakses pupuk, modal usaha, sembako, hingga obat-obatan dengan harga terjangkau.

Salah satu poin penting yang turut disampaikan dalam sambutan Menteri Komdigi adalah komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda di ruang digital. Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Bahkan, sejak 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi sebagai langkah menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beretika bagi anak-anak Indonesia.

Menutup sambutannya, Bupati Irham Kalenggo mengajak seluruh elemen masyarakat Konawe Selatan, mulai dari akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, hingga generasi muda untuk menjadikan Asta Cita sebagai kompas utama pembangunan daerah.

“Mari kita jadikan momentum Harkitnas ke-118 ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital di Konawe Selatan, dan memastikan setiap langkah kita berorientasi pada kemajuan bersama,” pungkasnya.

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tersebut diakhiri dengan doa bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia dan Kabupaten Konawe Selatan agar semakin maju dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Red/LS

Foto Istimewa: St. Hafsa, S.IP.,M.SI

KONAWE SELATAN — Lintangsultra.com – Polemik pemberitaan terkait dugaan intervensi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Konawe Selatan mendapat tanggapan resmi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Konawe Selatan.

Kepala DP3A Konawe Selatan, Hj. St Hafsa, S.IP., M.Si, membantah tudingan yang menyebut pihaknya melakukan intervensi terhadap proses hukum maupun pengambilan keputusan korban dan keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan di Konawe Selatan, Selasa (19/5/2026).

Menurut Hafsa, DP3A hanya menjalankan fungsi pendampingan sesuai tugas dan kewenangan lembaga dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban. Ia menegaskan, seluruh komunikasi yang dilakukan kepada korban dan keluarga bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur tekanan ataupun paksaan.

“DP3A hadir untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Tidak ada intervensi ataupun pemaksaan keputusan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam proses pendampingan, pihaknya hanya menyampaikan sejumlah opsi penyelesaian yang secara hukum dapat ditempuh oleh korban dan keluarga, mulai dari jalur hukum positif, mekanisme adat atau kekeluargaan, hingga keputusan pribadi para pihak apabila mengarah pada pernikahan.

Namun demikian, Hafsa menegaskan seluruh keputusan tetap berada di tangan korban dan keluarga tanpa campur tangan DP3A.

“Yang kami sampaikan adalah gambaran umum agar korban dan keluarga memahami hak serta pilihan yang dimiliki. Keputusan tetap sepenuhnya berada di tangan mereka,” katanya.

DP3A juga membantah informasi yang menyebut adanya pembahasan kompensasi berupa uang maupun ternak dalam proses pendampingan korban. Hafsa menilai informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Saat pertemuan dengan korban, tidak ada pembicaraan soal uang ataupun sapi. Informasi itu tidak benar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PPWI Provinsi Sulawesi Tenggara, La Songo, mengkritik pemberitaan yang dinilai tidak menerapkan prinsip keberimbangan karena memuat informasi tanpa konfirmasi kepada pihak terkait.

Ia menegaskan media massa tetap wajib menjalankan prinsip verifikasi dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

“Jangan membangun opini publik berdasarkan informasi yang belum diverifikasi. Pers memiliki kebebasan, tetapi juga memiliki tanggung jawab,” ujarnya.

La Songo meminta media yang mempublikasikan pemberitaan tanpa konfirmasi untuk segera melakukan klarifikasi. Ia menyebut pihaknya memberikan waktu 3 x 24 jam sebelum mempertimbangkan langkah hukum.

Menurutnya, upaya tersebut bukan untuk membatasi kebebasan pers, melainkan mendorong penerapan etika jurnalistik dan perlindungan terhadap semua pihak, termasuk korban.

Di tengah polemik yang berkembang, DP3A Konawe Selatan menegaskan tetap fokus menjalankan tugas pendampingan korban serta mendukung proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Fokus kami adalah memastikan korban terlindungi, pendampingan berjalan, dan proses hukum tetap dihormati,” tutup Hj. St Hafsa.

Redaksi: Tim

KONAWE SELATAN – lintangsultra.com Dugaan praktik jual beli ijazah yang menyeret nama Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa menjadi sorotan publik setelah organisasi PERAK Sultra menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Menanggapi tudingan tersebut, pihak kampus melalui tim hukumnya memberikan klarifikasi resmi dan membantah seluruh tuduhan yang berkembang.

Ketua Tim Hukum IAI Rawa Aopa, Aminudin, SH., MH., CLA., menegaskan bahwa seluruh alumni kampus tersebut tercatat secara resmi dalam sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Menurut Aminudin, proses akademik yang dijalankan IAI Rawa Aopa selama ini telah mengikuti ketentuan dan regulasi pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia.

“Kami menegaskan bahwa seluruh alumni Institut Agama Islam Rawa Aopa terdaftar resmi di PDDikti. Data akademik mahasiswa dapat diverifikasi langsung melalui sistem pemerintah, sehingga tudingan adanya praktik jual beli ijazah sangat tidak berdasar dan terkesan menggiring opini publik,” ujar Aminudin kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas aksi demonstrasi PERAK Sultra yang mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran akademik di lingkungan kampus tersebut.

Tim hukum IAI Rawa Aopa menilai tuduhan yang disampaikan dalam aksi itu belum disertai bukti valid dan berpotensi menimbulkan fitnah serta merusak nama baik lembaga pendidikan.

“Kami menghargai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari demokrasi. Namun setiap tuduhan harus disertai bukti yang sah agar tidak menciptakan informasi menyesatkan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Selain membantah tudingan tersebut, pihak kampus juga menyatakan siap bersikap kooperatif apabila aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan ataupun klarifikasi terkait persoalan yang berkembang.

IAI Rawa Aopa, lanjut Aminudin, menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan itu kepada aparat penegak hukum dan berharap proses berjalan secara objektif, profesional, serta berdasarkan fakta hukum.

Menurutnya, isu dugaan jual beli ijazah yang beredar saat ini telah memicu kegaduhan publik dan berpotensi mencemarkan reputasi institusi pendidikan yang selama ini aktif menjalankan kegiatan akademik dan pengabdian kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Pihak kampus juga membuka kemungkinan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi tanpa dasar hukum yang jelas.

“Kami percaya aparat penegak hukum akan bekerja profesional. Kampus siap membuka ruang klarifikasi demi menjaga transparansi dan marwah dunia pendidikan,” tutup Aminudin.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PERAK Sultra maupun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut tuntutan aksi demonstrasi tersebut.

(Red-LS)

Foto istimewa: Pemrin, SH. ketua LAPAK SULTRA

BOMBANA – lintangsultra.com — Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAPaK) menyoroti dugaan praktik komersialisasi air bersih yang diduga dilakukan oleh Yayasan Darul Azhar di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Dugaan tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena menyangkut kebutuhan dasar warga.

Sorotan itu disampaikan langsung oleh pimpinan LAPaK, Pemrin, SH, yang menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana terkesan tutup mata dan belum mengambil langkah tegas terhadap persoalan tersebut.

Menurut Pemrin, air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang seharusnya dikelola untuk kepentingan publik, bukan dijadikan sarana mencari keuntungan secara tidak wajar, terlebih apabila pengelolaannya tidak memiliki dasar regulasi yang jelas.

Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sumber air dilakukan sesuai aturan dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

“Air bersih adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Pemerintah daerah tidak boleh diam apabila terdapat dugaan komersialisasi yang berpotensi membebani warga. Kami meminta Pemda Bombana segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” ungkap Pemrin, Kamis (14/5/2026).

LAPaK juga mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk segera melakukan investigasi terhadap dugaan praktik tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Pulau Kabaena.

Selain itu, LAPaK meminta adanya transparansi dalam pengelolaan sumber air bersih, termasuk terkait legalitas pengelolaan dan mekanisme distribusi air yang dilakukan oleh pihak yayasan.

“Kami mendesak adanya transparansi pengelolaan sumber air bersih, termasuk legalitas dan mekanisme distribusi yang dilakukan pihak yayasan,” tegasnya.

Pemrin menambahkan, apabila dugaan komersialisasi tersebut terbukti, maka pemerintah harus segera mengambil langkah tegas demi melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih yang layak dan terjangkau.

Menurutnya, persoalan air bersih bukan hanya menyangkut pelayanan publik, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, khususnya warga di wilayah kepulauan seperti Kabaena yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih.

LAPaK menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
(Red/LS)

KENDARI – lintangsultra.com Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Konawe Selatan, Nurlita Jaya AS, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-195 Kota Kendari yang digelar di lapangan upacara Kantor Wali Kota Kendari, Sabtu (9/5/2026).

Kehadiran Bupati dan Ketua TP-PKK Konawe Selatan menjadi perhatian dalam prosesi upacara tersebut. Keduanya tampil mengenakan busana adat Tolaki bernuansa ungu dengan sentuhan warna burgundi yang elegan, mencerminkan kekayaan budaya lokal Sulawesi Tenggara.

Bupati Irham Kalenggo tampak gagah dan berwibawa dalam balutan pakaian adat, sementara Nurlita Jaya AS tampil anggun dan menawan. Penampilan keduanya turut memperkuat nuansa budaya dalam perayaan hari jadi Kota Kendari tahun ini.

Peringatan HUT Kota Kendari ke-195 mengusung semangat kebersamaan, pembangunan, dan pelestarian budaya daerah. Momentum tersebut menjadi refleksi perjalanan panjang Kota Kendari sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.

Seiring perkembangan zaman, Kota Kendari terus menunjukkan kemajuan di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur perkotaan, peningkatan pelayanan publik, pengembangan kawasan ekonomi, hingga penguatan identitas budaya dan sektor pariwisata daerah.

Di usia ke-195, Kota Kendari diharapkan semakin maju dan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi fondasi pembangunan daerah.

Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi Kota Kendari serta berharap sinergi antarwilayah di Sulawesi Tenggara terus terjalin guna mendukung pembangunan kawasan yang harmonis dan berkelanjutan.

“Selamat Hari Ulang Tahun Kota Kendari ke-195. Semoga Kota Kendari semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan terus menjadi pusat pertumbuhan serta kebanggaan Sulawesi Tenggara,” ujar Irham Kalenggo.

Upacara HUT Kota Kendari ke-195 turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat yang memadati kawasan Kantor Wali Kota Kendari.

Red/LS

KENDARI – lintangsultra.com Wakil Bupati Konawe Selatan, H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH., menghadiri malam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-195 Kota Kendari yang berlangsung di Alun-Alun Eks MTQ Kota Kendari, Sabtu malam (10/5/2026).

Kehadiran Wakil Bupati Konawe Selatan bersama Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Konawe Selatan, drg. Rizki Rahmadani, menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terhadap perjalanan pembangunan Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam kegiatan tersebut, keduanya tampil mengenakan busana tenun khas Tolaki sebagai simbol pelestarian budaya lokal sekaligus bentuk promosi kekayaan budaya daerah kepada para delegasi dan tamu undangan internasional yang hadir pada rangkaian kegiatan Asia Pacific UCLG ASPAC 2026 di Kota Kendari.

Penggunaan tenun khas Tolaki mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya di tengah perkembangan dan modernisasi daerah. Selain itu, momentum HUT Kota Kendari juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan warisan budaya Sulawesi Tenggara kepada masyarakat luas dan tamu mancanegara.

Wakil Bupati Konawe Selatan, H. Wahyu Ade Pratama Imran, mengatakan hubungan antara Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari memiliki keterkaitan yang erat, baik dari sisi geografis maupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

“Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Kedekatan geografis ini menjadi potensi besar untuk terus memperkuat sinergi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kedua daerah,” ujarnya.

Menurutnya, konektivitas antarwilayah tersebut turut memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat, perdagangan, sektor jasa, hingga pengembangan pariwisata dan investasi di Sulawesi Tenggara.

Malam puncak HUT ke-195 Kota Kendari berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni budaya dan hiburan rakyat. Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, delegasi internasional UCLG ASPAC, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang memadati kawasan Alun-Alun Eks MTQ Kota Kendari.
(Red/LS)

KENDARI – lintangasultra.com Aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Koalisi Aktivis Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sulawesi Tenggara (KAPITAN Sultra) menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) di wilayah Desa Torobulu, Kecamatan Laeya.

Direktur KAPITAN Sultra, Asrul Rahmani, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan pada Selasa (5/5/2026), ditemukan sejumlah indikasi persoalan dalam aktivitas pertambangan perusahaan tersebut.

Menurut Asrul, dugaan pelanggaran yang dimaksud antara lain aktivitas pertambangan yang dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga, serta indikasi ketidaksesuaian antara dokumen lingkungan dan kondisi di lapangan. Selain itu, pihaknya juga menyoroti dugaan aktivitas produksi yang tetap berjalan meskipun belum mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.

“Kami menemukan adanya indikasi kegiatan produksi yang masih berlangsung, padahal pengajuan RKAB perusahaan disebut telah ditolak oleh Kementerian ESDM pada April 2026,” ujar Asrul.

Ia menambahkan, jika informasi tersebut benar, maka aktivitas operasional perusahaan berpotensi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan perlu segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

KAPITAN Sultra juga menilai pengawasan dari pihak berwenang, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan dan Inspektur Tambang wilayah Sulawesi Tenggara, perlu diperkuat guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

Sebagai bentuk tindak lanjut, KAPITAN Sultra mendesak agar dilakukan penghentian sementara aktivitas operasional hingga seluruh perizinan dipastikan sesuai ketentuan. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan audit lingkungan secara menyeluruh serta penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang berpotensi masuk ranah hukum.

“Kami berharap ada langkah tegas dan transparan dari pihak berwenang agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” katanya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi kepada instansi terkait juga masih terus dilakukan.

KAPITAN Sultra menyatakan tengah mengumpulkan data tambahan untuk selanjutnya dilaporkan secara resmi kepada pihak berwenang, guna memastikan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita ini akan diperbarui seiring adanya perkembangan dan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.

Red: Ja.Asbara

KONAWE SELATAN – Lintangsultra.com – Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Konawe Selatan, Andoolo, Rabu (6/5/2026).

Rakor ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim, jajaran Polres Konawe Selatan, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pusat Statistik (BPS), serta seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan juga terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting sebagai bagian dari sinergi pengendalian inflasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya.

Rakor TPID digelar sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Adha yang berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dalam arahannya, Bupati Irham Kalenggo menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan.

“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha hingga masyarakat,” tegasnya.

Berbagai langkah konkret dibahas dalam rakor tersebut, meliputi upaya menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi barang, hingga penguatan komunikasi publik sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam penegakan hukum serta penyelamatan aset daerah. Salah satunya diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas peran aktif dalam bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pemulihan keuangan dan aset daerah.

Penyerahan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap dukungan lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah, termasuk di bidang ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Melalui Rakor TPID ini, pemerintah daerah berharap dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur dalam mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah menuju Konawe Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera

(Red-LS)