Foto istimewa: Pemrin, SH. ketua LAPAK SULTRA

BOMBANA – lintangsultra.com — Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAPaK) menyoroti dugaan praktik komersialisasi air bersih yang diduga dilakukan oleh Yayasan Darul Azhar di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Dugaan tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena menyangkut kebutuhan dasar warga.

Sorotan itu disampaikan langsung oleh pimpinan LAPaK, Pemrin, SH, yang menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana terkesan tutup mata dan belum mengambil langkah tegas terhadap persoalan tersebut.

Menurut Pemrin, air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang seharusnya dikelola untuk kepentingan publik, bukan dijadikan sarana mencari keuntungan secara tidak wajar, terlebih apabila pengelolaannya tidak memiliki dasar regulasi yang jelas.

Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sumber air dilakukan sesuai aturan dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

“Air bersih adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Pemerintah daerah tidak boleh diam apabila terdapat dugaan komersialisasi yang berpotensi membebani warga. Kami meminta Pemda Bombana segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” ungkap Pemrin, Kamis (14/5/2026).

LAPaK juga mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk segera melakukan investigasi terhadap dugaan praktik tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Pulau Kabaena.

Selain itu, LAPaK meminta adanya transparansi dalam pengelolaan sumber air bersih, termasuk terkait legalitas pengelolaan dan mekanisme distribusi air yang dilakukan oleh pihak yayasan.

“Kami mendesak adanya transparansi pengelolaan sumber air bersih, termasuk legalitas dan mekanisme distribusi yang dilakukan pihak yayasan,” tegasnya.

Pemrin menambahkan, apabila dugaan komersialisasi tersebut terbukti, maka pemerintah harus segera mengambil langkah tegas demi melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih yang layak dan terjangkau.

Menurutnya, persoalan air bersih bukan hanya menyangkut pelayanan publik, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, khususnya warga di wilayah kepulauan seperti Kabaena yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih.

LAPaK menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
(Red/LS)

KENDARI – lintangsultra.com Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Konawe Selatan, Nurlita Jaya AS, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-195 Kota Kendari yang digelar di lapangan upacara Kantor Wali Kota Kendari, Sabtu (9/5/2026).

Kehadiran Bupati dan Ketua TP-PKK Konawe Selatan menjadi perhatian dalam prosesi upacara tersebut. Keduanya tampil mengenakan busana adat Tolaki bernuansa ungu dengan sentuhan warna burgundi yang elegan, mencerminkan kekayaan budaya lokal Sulawesi Tenggara.

Bupati Irham Kalenggo tampak gagah dan berwibawa dalam balutan pakaian adat, sementara Nurlita Jaya AS tampil anggun dan menawan. Penampilan keduanya turut memperkuat nuansa budaya dalam perayaan hari jadi Kota Kendari tahun ini.

Peringatan HUT Kota Kendari ke-195 mengusung semangat kebersamaan, pembangunan, dan pelestarian budaya daerah. Momentum tersebut menjadi refleksi perjalanan panjang Kota Kendari sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.

Seiring perkembangan zaman, Kota Kendari terus menunjukkan kemajuan di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur perkotaan, peningkatan pelayanan publik, pengembangan kawasan ekonomi, hingga penguatan identitas budaya dan sektor pariwisata daerah.

Di usia ke-195, Kota Kendari diharapkan semakin maju dan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi fondasi pembangunan daerah.

Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi Kota Kendari serta berharap sinergi antarwilayah di Sulawesi Tenggara terus terjalin guna mendukung pembangunan kawasan yang harmonis dan berkelanjutan.

“Selamat Hari Ulang Tahun Kota Kendari ke-195. Semoga Kota Kendari semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan terus menjadi pusat pertumbuhan serta kebanggaan Sulawesi Tenggara,” ujar Irham Kalenggo.

Upacara HUT Kota Kendari ke-195 turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat yang memadati kawasan Kantor Wali Kota Kendari.

Red/LS

KENDARI – lintangsultra.com Wakil Bupati Konawe Selatan, H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH., menghadiri malam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-195 Kota Kendari yang berlangsung di Alun-Alun Eks MTQ Kota Kendari, Sabtu malam (10/5/2026).

Kehadiran Wakil Bupati Konawe Selatan bersama Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Konawe Selatan, drg. Rizki Rahmadani, menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terhadap perjalanan pembangunan Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam kegiatan tersebut, keduanya tampil mengenakan busana tenun khas Tolaki sebagai simbol pelestarian budaya lokal sekaligus bentuk promosi kekayaan budaya daerah kepada para delegasi dan tamu undangan internasional yang hadir pada rangkaian kegiatan Asia Pacific UCLG ASPAC 2026 di Kota Kendari.

Penggunaan tenun khas Tolaki mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya di tengah perkembangan dan modernisasi daerah. Selain itu, momentum HUT Kota Kendari juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan warisan budaya Sulawesi Tenggara kepada masyarakat luas dan tamu mancanegara.

Wakil Bupati Konawe Selatan, H. Wahyu Ade Pratama Imran, mengatakan hubungan antara Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari memiliki keterkaitan yang erat, baik dari sisi geografis maupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

“Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Kedekatan geografis ini menjadi potensi besar untuk terus memperkuat sinergi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kedua daerah,” ujarnya.

Menurutnya, konektivitas antarwilayah tersebut turut memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat, perdagangan, sektor jasa, hingga pengembangan pariwisata dan investasi di Sulawesi Tenggara.

Malam puncak HUT ke-195 Kota Kendari berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni budaya dan hiburan rakyat. Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, delegasi internasional UCLG ASPAC, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang memadati kawasan Alun-Alun Eks MTQ Kota Kendari.
(Red/LS)

KENDARI – lintangasultra.com Aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Koalisi Aktivis Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sulawesi Tenggara (KAPITAN Sultra) menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) di wilayah Desa Torobulu, Kecamatan Laeya.

Direktur KAPITAN Sultra, Asrul Rahmani, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan pada Selasa (5/5/2026), ditemukan sejumlah indikasi persoalan dalam aktivitas pertambangan perusahaan tersebut.

Menurut Asrul, dugaan pelanggaran yang dimaksud antara lain aktivitas pertambangan yang dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga, serta indikasi ketidaksesuaian antara dokumen lingkungan dan kondisi di lapangan. Selain itu, pihaknya juga menyoroti dugaan aktivitas produksi yang tetap berjalan meskipun belum mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.

“Kami menemukan adanya indikasi kegiatan produksi yang masih berlangsung, padahal pengajuan RKAB perusahaan disebut telah ditolak oleh Kementerian ESDM pada April 2026,” ujar Asrul.

Ia menambahkan, jika informasi tersebut benar, maka aktivitas operasional perusahaan berpotensi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan perlu segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

KAPITAN Sultra juga menilai pengawasan dari pihak berwenang, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan dan Inspektur Tambang wilayah Sulawesi Tenggara, perlu diperkuat guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

Sebagai bentuk tindak lanjut, KAPITAN Sultra mendesak agar dilakukan penghentian sementara aktivitas operasional hingga seluruh perizinan dipastikan sesuai ketentuan. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan audit lingkungan secara menyeluruh serta penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang berpotensi masuk ranah hukum.

“Kami berharap ada langkah tegas dan transparan dari pihak berwenang agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” katanya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi kepada instansi terkait juga masih terus dilakukan.

KAPITAN Sultra menyatakan tengah mengumpulkan data tambahan untuk selanjutnya dilaporkan secara resmi kepada pihak berwenang, guna memastikan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita ini akan diperbarui seiring adanya perkembangan dan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.

Red: Ja.Asbara

KONAWE SELATAN – Lintangsultra.com – Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Konawe Selatan, Andoolo, Rabu (6/5/2026).

Rakor ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim, jajaran Polres Konawe Selatan, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pusat Statistik (BPS), serta seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan juga terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting sebagai bagian dari sinergi pengendalian inflasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya.

Rakor TPID digelar sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Adha yang berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dalam arahannya, Bupati Irham Kalenggo menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan.

“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha hingga masyarakat,” tegasnya.

Berbagai langkah konkret dibahas dalam rakor tersebut, meliputi upaya menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi barang, hingga penguatan komunikasi publik sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam penegakan hukum serta penyelamatan aset daerah. Salah satunya diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas peran aktif dalam bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pemulihan keuangan dan aset daerah.

Penyerahan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap dukungan lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah, termasuk di bidang ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Melalui Rakor TPID ini, pemerintah daerah berharap dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur dalam mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah menuju Konawe Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera

(Red-LS)