LS, WAKATOBI – Sebuah surat mosi tidak percaya terhadap Kepala Puskesmas (Kapus) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tomia Wakatobi, Baharudin La Hamiru, beredar. Dalam surat tersebut menyebutkan beberapa pelanggaran dan tuntutan terhadap Kapus yang dianggap gagal.

Surat mosi tidak percaya oleh sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) yang mengatasnamakan Aliansi Tenaga Honorer UPTD Puskesmas Tomia tersebut menuntut pergantian Kepala Puskesmas yang dinilai selalu memberi ancaman kepada nakes magang dan sering mengatasnamakan dinas untuk memenuhi hasrat kepentingan pribadinya. Selain itu, meminta BPK melakukan audit keuangan terhadap unit fungsional kesehatan yang ada di Pulau Tomia tersebut.

Berikut pernyataan mosi tidak percaya tenaga magang kesehatan UPTD Puskesmas Tomia Wakatobi :

Kami yang tergabung dalam ALIANSI Tenaga Honorer UPTD Puskesmas Tomia Kecamatan Tomia menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa kami sudah tidak mempercayai kepemimpinan dari Bapak Baharuddin La Hamiru, S.Kep., sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tomia, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tenaga Honorer kerja di bawah tekanan (diancam akan dikeluarkan dari SISDMK apabila tidak tanda tangan Surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala UPTD Puskesmas Tomia)
2. Hak Tenaga Honorer tidak dipenuhi (Ranap dan BOK Tahap 4 yang tidak dibayarkan alasan hangus, kami di janji dengan kesepakatan nanti di Tahap 1 (Januari-Maret tahun 202) tapi hasil nya tidak ada.
3. Tidak adanya transparansi tentang pembayaran-pembayaran kegiatan dan selalu ada pemotongan biaya yang tidak jelas.
4. Selalu mengatasnamakan permintaan dinas untuk kepentingan sendiri.
5. Kami bingung siapa pimpinan kami, karena yang mengambil keputusan bukan hanya pak kapus, tetapi Ibu Haerati (selaku Istri Pak Kepala)
6. Kegiatan BOK dengan jumlah terbanyak adalah Ibu Haerati (Istri Kepala) sehingga pembagiannya tidak sesuai dengan SPJ
7. Menyinggung masalah tes P3K tahun 2023, tenaga Honorer yang tidak mengikuti aturannya akan di cekal
8. Gaji Penginput P-Care tidak dibayarkan selama 6 Bulan
9. Gaji Tim Merdeka sehat akan ada pemotongan yang dilakuakan oleh Pak Kepala UPTD Puskesmas
10. Tidak adanya transparansi tentang terbitnya POA Kegiatan BOK
11. Gaji Pak Supir dan Satpam belum terbayarkan, dan Mobil Ambulance serasa mobil pribadi.

Maka dari itu kami Meminta:
1. Kepada Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi untuk mencopot Baharudin La Hamiru dari jabatanya sebagai Kepala Puskesmas Tomia dalam waktu 2x 24 jam
2. Meminta Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Wakatobi untuk mengaudit pengelolaan Keuangan Puskesmas Tomia.
3. Meminta kepada Camat Tomia sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Kabupaten Wakatobi di wilayah kecamatan untuk mengawal tuntutan kami sampai tuntas.
4. Jika tuntutan kami tidak direalisasikan dan kepala UPTD Puskesmas Tomia tidak diganti, maka kami dari tenaga honorer puskesmas tomia akan mogok kerja dalam waktu yang tidak ditentukan.

Reporter : Iswan

LS, Konsel – Kapolres Konawe Selatan (Konsel) AKBP Wisnu Wibowo, SH., S.I.K., M.Si,. melakukan pertemuan bersama Pemerintah Kecamatan Laeya dan kepala desa se- Kecamatan Laeya, bertempat di kantor Camat Laeya, Kabupaten Konsel, Rabu (5/7/2023).

Pertemuan bersama Camat Laeya dan para kepala desa ini dilakukan dalam rangka sosialisasi pengaktifan kembali Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) pada tingkat desa dan kelurahan.

Selain Kapolres, turut hadir pada pertemuan tersebut Wakapolres Konsel Kompol M. Risal Syahril, Kasat Binmas, Kapolsek Lainea dan Camat Laeya serta seluruh kades se- Kecamatan Laeya.

FKPM yang diusulkan Kapolres Konsel merupakan wadah komunikasi dan kerjasama yang dibangun antara masyarakat dengan Polri yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat.

“FKPM merupakan bentuk sinergi warga desa dan polisi guna meminimalisir potensi kerawanan yang ada di desa dan sebagai sarana diskusi semua pihak demi kemajuan desa,” kata Kapolres.

Pada kesempatan tersebut, Camat Laeya Haris, S.Sos., bersama Kepala Desa se- Kecamatan Laeya mengapresiasi dan siap melaksanakan usulan Kapolres Konsel, sebab FKPM sangat bermanfaat bagi desa dan masyarakat.

“Terkait adanya usulan pembentukan FKPM di tingkat desa, kami sangat mendukung dan siap menindaklanjuti sesegera mungkin,” ucap Haris.

Hal senada diungkapkan oleh Nilham, S.Pd., Kepala Desa Torobulu yang telah lebih dulu membuat FKPM dan sudah merasakan manfaatnya.

“Desa kami sudah lebih dulu membuat FKPM dan menghimbau kepada desa lain untuk segera menindaklanjuti usulan Kapolres karena sangat bermanfaat,” ujar Nilham.

Reporter : Iswan

LS, KENDARI – Direktorat Lalu lintas (Dit Lantas) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara yang ingin mengurus plat nomor kendaraan khusus, kini dapat langsung menuju Gedung Pelayanan BPKB di Polda Sultra.

Diketahui, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan yang dikenal masyarakat dengan pelat “nomor cantik” adalah tanda / simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wailayah dan nomor registrasi.

Fungsinya sebagai identitas ranmor berdasarkan permintaan wajib pajak / masyarakat dengan membayar PNBP dengan memperhatikan alokasi penomoran kendaran bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Dir Lantas Polda Sultra Kombes Pol Zainal Rio Chandra Tangkari, S.H, S.I.K, M.H., melalui Kepala Seksi BPKB Kompol Lesmana Pramuditya Primajati, S.I.K., bahwa saat ini Dit Lantas Polda Sultra melakukan pelayanan publik berbasis online dengan menggunakan aplikasi ERI (Electronic Registrasi dan Indentifikasi).

“Aplikasi ERI dapat mempermudah masyarakat melakukan pembayaran kendaraan bermotor melalui sistem online dan mencegah terjadinya pungutan liar atau pungli,” ungkap Kompol Lesmana saat dikonfirmasi, Senin (3/7/2023).

Mantan Kasat Lantas Polres Kendari itu menambahkan, aplikasi ERI merupakan BIG data kendaraan yang berada di Indonesi. ERI ini juga dapat membantu pengungkapan tindak pidana kejahatan yang terjadi dengan cara mencari data kendaraan yang sudah terdaftar di Dit Lantas Polda Sultra.

“Nomor plat pilihan juga sudah terakreditasi melalui sistem ERI jadi tidak ada pungutan yang dilakukan, karena sudah ada dana PNBP yang di setor ke negara,” pungkasnya.

Untuk di ketahui, tarif PNBP NRKB pilihan, berdasarkan PP NO. 60 TAHUN 2016 adalah sebagai berikut :

– NRKB 1 Angka Blank
RP. 20.000.000

– NRKB 1 Angka Huruf
RP. 15.000.000

– NRKB 2 Angka Blank
RP. 15.000.000

– NRKB 2 Angka Huruf
RP. 10.000.000

– NRKB 3 Angka Blank
RP. 10.000.000

– NRKB 3 Angka Huruf
RP. 7.500.000

– NRKB 4 Angka Blank
RP. 7.500.000

– NRKB 4 Angka Huruf
RP. 5.000.000

Reporter : Iswan Safar

LS, KONSEL – Bupati Konawe Selatan (Konsel) H. Surunuddin Dangga mendoakan seluruh masyarakat di wilayah tugasnya agar diberikan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan.

Hal itu disampaikannya saat melaksanakan salah satu rukun haji di Mekah Al Mukaromah.

“Saya mohon doa dari warga Konsel agar kami dimudahkan dalam menjalankan ibadah dan juga saya doakan seluruh keluarga warga Konsel agar selamat dunia akhirat, sehat dan sejahtera,” tulisnya melalui pesan WatsApp, Kamis (29/6/2023).

Bupati dua periode itu juga menjelaskan dirinya dan istri saat ini sedang fokus menjalankan ibadah sehingga bentuk dukungan perhatiannya pada masyarakat harus tetap diberikan minimal melalui doa.

Surunuddin juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah kepada seluruh warga muslim se- Kabupaten Konsel.

“Saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin,” jelasnya disela-sela kegiatan ibadah wukuf di Arafah.

Reporter : Agus

LS, Konsel – Kepala Zona Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tengah Laksamana Pertama Bakamla Octavianus Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr. Opsla, menggelar kunjungan Courtesy Call (CC) di daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Selasa (27/6/2023).

Bakamla memiliki misi untuk menjadi penyedia informasi sebagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya di bidang keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut yang lengkap, akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah, baik di lingkungan Bakamla RI maupun untuk masyarakat umum.

Dalam dialog silaturrahmi dengan pemerintah daerah, Octavianus Budi Susanto menjelaskan tugas dan peran Bakamla untuk mewujudkan keamanan laut melalui sistem peringatan dini yang akan dibangun di Kabupaten Konsel.

“Penegakan hukum di laut yang lengkap, akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah, baik di lingkungan Bakamla RI dan terbuka untuk masyarakat umum,” jelas Octavianus di hadapan para pimpinan OPD Kabupaten Konsel.

Guna memperkuat misi tersebut, Bakamla RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Konawe Selatan untuk segera membangun Sistem Peringatan Dini di wilayah perairan Kabupaten Konawe Selatan.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Konawe Selatan yang diwakili Sekda Kabupaten Konsel Hj. ST. Chadidjah, S.Sos., M.Si., selanjutnya bersama pihak Bakamla RI meninjau langsung lokasi lahan rencana pembangunan Sistem Peringatan Dini (SPD) di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konsel.

Sekda Konsel mengatakan kunjungan ini menjadi bagian dari rencana pematangan lahan yang bakal dijadikan tempat pembangunan kantor Sistem Peringatan Dini.

Diketahui, lahan ini dihibahkan dari Pemerintah Daerah Konawe Selatan kepada Bakamla RI sebagai bagian dari komitmen daerah untuk kelancaran tugas negara oleh Bakamla yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kunjungan kerja ini juga dilakukan sebagai ajang silahturahmi dan pengenalan pejabat baru Kepala Zona Bakamla Tengah dan Wilayah Kerja yang terletak di ALKI Dua (II) yang meliputi 13 provinsi dimana saat ini berkantor di Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

“Dengan hadirnya Kantor Sistem Peringatan Dini Bakamla RI, diharapkan bisa bermanfaat bagi warga Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Konawe Selatan sesuai tugas Bakamla RI untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut,” ucap Chadidjah.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut yakni Courtesy Call Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Sulaeman Rusdi, ST.

Sementara dari pihak Pemerintah Daerah Konsel hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Amran Aras, M.Pub., Kepala Dinas Perhubungan Drs. Budi Yuliarto Silondae, M.Si., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Wayan Darma, S.Tp.,M.Ap., Kepala BPBD Asruddin. A. Mangidi, ST., M.P.W., Kabag Kerjasama Asman, S.Pd., Kabag Pemerintahan Asmurdani Tonga, S.Stp., dan Kabag Hukum Pujiono, SH., MH.

Reporter : Iswan

LS, KOLAKA – Masyarakat Kolaka dan Paguyuban Pekerja PT Surya Lintas Gemilang (SLG) dan PT Butta Toa Kreasindo (BTK) menggelar demo di halaman Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Pomalaa, Selasa (27/06/2023).

Kordinator Lapangan Darman mengatakan bahwa Kepala UPP Pomalaa Ujang Sunardi melakukan penolakan terkait surat persetujuan berlayar kepada perusahaan tambang PT SLG dan BTK dengan alasan yang tidak jelas dan diluar ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dalam Pasal 13 ayat (2) Permenhub Nomor 28 tahun 2022 yang berbunyi, pertama bahwa penolakan terhadap surat persetujuan berlayar dapat dilakukan apabila tidak memenuhi persyaratan administasi yang di persyaratkan, kedua adanya perintah tertulis dari pengadilan, dan ketiga yaitu kondisi cuaca perairan yang dapat membahayakan kapal dengan mempertimbangkan ukuran jenis kapal.

“Sementara keseluruhan persyaratan sudah dipenuhi oleh perusahaan tapi ironisnya kenapa Kepala UPP belum menerbitkan SPB,” ucapnya.

Dengan dasar itulah maka warga menggelar demo di Kantor UPP Pomalaa dan meminta kepada Menteri Perhubungan untuk segera mencopot Kepala UPP Pomalaa Ujang Sunardi karena dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Kami menduga KUPP Pomalaa ada hal sifatnya pungli, sehingga kami meminta kepada Menteri Perhubungan segera mencopot Ujang Sunardi dari jabatannya,” tegasnya.

“Kami juga mendesak kepada KUPP Pomalaa untuk segera menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada perusahaan tambang PT SLG,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian KUPP Kelas III Pomalaa Rahmat mengatakan, terkait demo hari ini, ia telah menyampaikan kepada Kepala KUPP Pomalaa.

Rahmat mengaku tidak bisa mengambil keputusan, sehingga harus menunggu atasannya tiba dari luar kota.

“Kebetulan kepala kantor kami berada di luar kota dan beliau menyarankan untuk menerima aspirasi mereka, sembari menunggu pimpinan kembali setelah melakukan perjalanan dinas,” ujarnya.

Sampai saat ini Kantor UPP Pomalaa masih di segel oleh masyarakat.

Reporter : Muh. Ainul

Daftar karyawan yang kembali di PHK sepihak PT WIN 

LS, Konsel – Seakan kebal hukum, PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada dua puluh karyawannya setelah dua kali melakukan PHK sepihak dan tidak memenuhi hak-hak pekerja kepada belasan karyawannya.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak karyawan kepada awak media tercatat PT. WIN telah melakukan PHK sepihak sebanyak tiga kali, diawali dengan pemecatan sebanyak delapan karyawan sebagai driver dan operator tanpa diberikan haknya, setelah itu kembali melakukan pemecatan kepada lima karyawan dikarenakan terlibat menuntut hak dan selanjutnya dua puluh karyawan pun tak luput menjadi korban PHK sepihak akibat masih menuntut haknya.

Pasalnya, setelah dilaporkan oleh karyawan kepada Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pihak perusahaan makin menjadi seakan tidak mengindahkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saat ini pihak perusahaan kembali melakukan PHK kepada 19 karyawan dikarenakan pihak karyawan masih bersikukuh untuk menuntut hak-hak yang belum diberikan oleh perusahaan.

Juslan salah satu dari 19 karyawan yang baru di PHK menerangkan bahwa tadi sekitar jam satu atau jam kedua kerja, ia dan kurang lebih 20 orang rekan kerjanya dipanggil ke kantor oleh Humas PT WIN untuk menghadap ke pihak manager.

“Tadi jam kedua kami dipanggil untuk menghadap pak Nur Iman selaku manager, setelah terkumpul kami diberi pilihan kalau masih tetap menuntut ke Disnaker terkait hak karyawan maka kami akan di PHK juga, tapi kalau tidak meneruskan laporan itu maka masih diberi kesempatan untuk tetap kerja,” jelasnya, Sabtu (24/6/2023).

Juslan mengatakan karena hak dari dua puluh karyawan tersebut tak kunjung diberikan dan juga tidak tidak mengetahui seperti apa sebenarnya status karyawan, maka pihak karyawan memilih untuk tetap menuntut apa yang seharusnya menjadi hak bagi para pekerja di PT. WIN.

Diketahui sebelum pemecatan kedua dan ketiga yang dilakukan oleh PT WIN, pihak Disnaker Provinsi Sultra telah meninjau ke perusahaan namun sampai saat ini belum ada informasi selanjutnya kepada pihak karyawan.

“Kami kurang lebih dua puluh karyawan yang dipanggil tadi bersepakat lebih baik berhenti daripada kerja lama hak kami tidak dipenuhi seperti gaji di bawah UMK, sering lewat waktu kerja tidak dihitung lembur bahkan kami dianggap hanya sebagai buruh tidak tahu statusnya bagaimana karena tidak ada perjanjian kerja padahal sudah kerja bertahun- tahun, dan sebelum kami di PHK ini dari Disnaker Provinsi Sultra sudah pernah ke perusahaan tetapi kami tidak tahu bagaimana informasi selanjutnya,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum terhubung ke pihak PT WIN untuk mendapatkan konfirmasi atau keterangan terkait PHK tersebut.

Reporter : Iswan