KENDARI — lintangsultra.com — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Yayasan Darul Mukhlisin yang berlokasi di Jalan Lorong Mekar 2, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, meminta Pemerintah Kota Kendari bersama Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tenggara memberikan perhatian terhadap kondisi fasilitas pendidikan di yayasan tersebut.
Menurut Indra, perhatian pemerintah dinilai penting mengingat Yayasan Darul Mukhlisin menaungi sejumlah satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik yang mencapai lebih dari 530 siswa.
Yayasan yang dipimpin KH. Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I tersebut menaungi beberapa lembaga pendidikan, yakni MA Darul Mukhlisin yang dipimpin Kepala Madrasah Wa Haya, S.Sos.I., Gr; MTs Darul Mukhlisin yang dipimpin Abdul Rapid, S.Ag., M.Ag.; MI Pesdin yang dipimpin Ali Syawaludi, S.Pd., Gr.; serta Program Tahfidz yang dibina KH. M. Sabir, M.Hi., dengan wakil pembina Ustaz Isal Muh. Faisal Arsad, L.C.
Indra mengatakan, keberadaan yayasan tersebut memiliki peran penting dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat, termasuk anak-anak yatim piatu dan peserta didik dari berbagai latar belakang.
“Kami minta Pemkot Kendari dan Kemenag Sultra segera turun melihat kondisi Yayasan Darul Mukhlisin. Di sana ada lebih dari 530 siswa yang sedang menempuh pendidikan, termasuk anak yatim piatu. Mereka membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik,” tegas Indra, Jumat (21/8/2026).
Ia menilai, pemerataan perhatian terhadap lembaga pendidikan perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, perhatian tidak semestinya hanya tertuju kepada sekolah yang telah memiliki fasilitas memadai.
“Lembaga pendidikan yang memberikan ruang belajar bagi anak-anak kurang mampu dan yatim piatu juga harus mendapatkan perhatian. Mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak,” ujarnya.
PB HMI MPO selanjutnya mendorong pemerintah terkait untuk melakukan peninjauan langsung dan pendataan secara menyeluruh terhadap kebutuhan Yayasan Darul Mukhlisin.
Pendataan tersebut, kata Indra, penting untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan prioritas di lapangan, termasuk fasilitas bangunan, ruang kelas, buku serta berbagai perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Kami berharap pemerintah segera turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi Yayasan Darul Mukhlisin. Mereka adalah generasi Kota Kendari yang harus diperhatikan hak pendidikannya,” pungkas Indra.
PB HMI MPO berharap langkah konkret pemerintah dapat dilakukan setelah adanya peninjauan dan pendataan di lapangan, sehingga kebutuhan fasilitas pendidikan dapat ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Salim
