Beranda blog Halaman 39

Lukman Abunawas Resmi Lantik 25 PAC PDIP Konawe Selatan

Penulis
Admin
-
0

 

LS.KONAWE SELATAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi lantik Pengurus Anak Cabang (PAC) se – Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Pelantikan dihadiri langsung oleh Ketua DPD PDIP yang juga mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas, seluruh kader DPC PDIP Konsel serta simpatisan. Kegiatan tersebut berlangsung di hotel Srikandi Kendari, Senin (18/9/2023).

Lukman Abunawas mengatakan, kegiatan tersebut merupakan penguatan bagi kader sekaligus sosialisasi untuk pemenangan caleg DPRD Kabupaten Konsel, caleg DPRD Provinsi, caleg DPR RI dan calon presiden.

“Disamping kita penguatan untuk pemenangan pileg sekaligus kita juga penguatan untuk pemenangan pilpres”, Ungkapnya kepada awak media.

Lukman menambahkan, ada Lima unsur agar bisa meraih kemenangan, yang pertama harus berjuang bersama, solid dan bersatu dalam bergerak

Untuk itu, lanjut dia, Semua harus rajin turun sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada tokoh perempuan, pemangku agama, pemangku adat dan tokoh pemuda sehingga bisa mencapai hasil maksimal sesuai harapan partai.

“Harus rajin turun kebawah sosialisasi untuk mencapai hasil maksimal kalau hanya berdiam diri kita tidak bisa mencapai hasil maksimalnya”,Pungkasnya

lebih lanjut bagi kader PDIP harus mampu menyerap aspirasi masyarakat agar mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga itulah yang harus di perjuangkan ketika kader-kader PDIP bisa duduk di kursi DPR.

Untuk diketahui, sebanyak 25 PAC kecamatan dalam 1 PAC terdiri 9 orang pengurus jadi total 225 kader PAC resmi dilantik dan kukuhkan.

Reporter : Nandar

Tragedi Rempang-Galang, Fachrul Razi Desak Presiden Jokowi Lindungi Rakyat dan Tanahnya

Penulis
Admin
-
0

 

LS, Jakarta – Senator Fachrul Razi yang juga Ketua Komite I DPD RI mendesak Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan konflik pertanahan di Rempang-Galang, Provinsi Kepulauan Riau. “Presiden Jokowi Harus selesaikan konfik di Rempang yang berpihak pada rakyat,” tegas Fachrul Razi yang dikenal luas sebagai Senator Garis Keras asal Aceh kepada media ini, Sabtu, 16 September 2023.

Fachrul Razi mengingatkan bahwa Presiden harus melindungi rakyatnya dan sumber daya alam yang ada di Rempang. “Negara harus hadir melindungi rakyat di Rempang. Presiden jangan lupa kalimat: ‘Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’. Artinya Presiden harus melindungi rakyat dan tanah ulayat di Rempang, dan juga melindungi kekayaan alam yang ada di Rempang untuk rakyat yang ada di Rempang,” tambahnya.

Fachrul Razi menekankan selama ini DPD RI telah bersuara dalam memperjuangkan tanah ulayat, agar benar-benar dilindungi oleh negara, agar tidak dikuasai oleh swasta. “DPD RI akan terus kritis melindungi tanah ulayat agar dinikmati oleh rakyat, dan selalu mengingatkan pentingnya tanah ulayat sebagai perintah Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi adat istiadat dan budaya Indonesia,” tegas alumnus Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.

Fachrul Razi mengingatkan Presiden Jokowi bahwa kasus di Rempang adalah fenomena gunung es yang juga terjadi di seluruh Indonesia. “Negara harus hadir melindungi tanah ulayat. Presiden harus melindungi rakyat di Rempang, bukan berpihak pada pengusaha dan swasta,” jelas Fachrul Razi.

Senator kelahiran Langsa, Aceh, itu juga mengecam kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat. “Presiden harus hentikan kekerasan, jangan biarkan pelanggaran HAM terhadap rakyat di negara ini terus terjadi dimana-mana,” tambah Fachrul Razi.

Sebagaimana diketahui bahwa konflik di Rempang terjadi berawal dari relokasi warga 16 kampung adat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Kasus ini terus bergulir dan menjadi salah satu keprihatinan dari Komite I DPD RI. Di satu sisi, relokasi penting bagi terlaksananya proyek strategis nasional Rempang Eco City. Tetapi, di sisi lain merugikan masyarakat setempat yang memang sejak lama menggantungkan hidup dari sumber daya alam di pulau tersebut.

Gesekan kepentingan ini akhirnya menimbulkan kericuhan, yang berujung warga setempat tetap menolak adanya relokasi. Menurut warga, BP Batam secara sepihak sudah mengukur lahan-lahan warga sementara negosiasi yang dilakukan belum bisa diterima secara luas. Warga merasa tidak didengar aspirasinya.

Pada dasarnya, warga tidak ingin digusur dari pulau Rempang-Galang, mengingat mereka sudah menempatinya sejak zaman nenek moyang dan sangat bergantung dengan sumber daya alam yang ada di sekitar pulau ini. Apabila dipindahkan, dikhawatirkan ekosistem baru nanti akan menyulitkan warga yang direlokasi untuk bertahan hidup.

“Dengan kerasnya sikap penolakan dari masyarakat, sudah seharusnya Presiden Jokowi turun tangan. Memang Presiden sudah merespon kasus ini dengan menganggapi bahwa penolakan masyarakat Rempang disebabkan ‘komunikasi yang kurang baik’. Karenanya, Presiden mengutus Menteri Investasi, Bahlil Lahadia, untuk menjelaskan kepada warga. Akan tetapi menurut Komite I DPD RI hal ini dirasa belum cukup,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mendesak Presiden untuk menjalankan peran komunikasinya dengan langsung menengahi konflik yang terjadi. “Di samping itu, Presiden juga perlu memastikan agar kearifan lokal dan budaya luhur masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang yang sudah terkristalisasi sejak zaman dahulu kala tetap terpelihara dengan baik,” tutupnya.

Reporter : Chanda Saputra

DPC PPWI Kunjungan ke Wakil Bupati Pidie Jaya

Penulis
Admin
-
0

 

LS, Pidie Jaya – Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, melakukan kunjungan audiensi ke Pendopo Wakil Bupati Pidie Jaya, Jumat, 15 September 2023. Pengurus PPWI Pidie Jaya diterima langsung oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Dr. H. Said Mulyadi, SE, M.Si.

Pada pertemuan tersebut, team PPWI Pidie Jaya dipimpin oleh Wakil Ketua, M. Iqbal, didampingi Bendahara, Meugah Gunama. Hadir juga koordinator bidang Humas, Nyamalik Winarsih, serta Investigasi dan Publikasi, Hermansyah.

Selain untuk mempererat silahturahmi, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menjalin dan menjajaki bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara para pewarta warga PPWI dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini dipandang penting mengingat kekuatan publikasi, baik melalui media online, media sosial, maupun jaringan pertemanan di group-group WhatsApp, dapat mendukung kelancaran arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya.

Melalui kegiatan pewarta warga juga akan terbentuk sistem publikasi program pembangunan ke masyarakat luas yang lebih partisipatif dari semua pihak. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui dan memahami apa saja program yang sudah, sedang, dan akan dijalankan di Kabupaten Pidie Jaya.

Wakil Bupati Pidie Jaya, yang biasa disapa Waled, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kehadiran PPWI di kantornya. Waled mengharapkan pertemuan tersebut menjadi awal terbentuknya jalinan komunikasi antara Pemkab Pidie Jaya dengan PPWI.

“Dalam kondisi dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung satu dengan lainnya lewat media yang semakin terbuka, kerjasama antar semua pihak harus dibangun dan diperkuat. Seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Pidie Jaya harus saling bersinergi agar informasi dapat tersampaikan dengan benar kepada masyarakat. Kami menyambut baik kehadiran PPWI untuk menjadi bagian dari sistem publikasi di Kabupaten Pidie Jaya yang kita cintai ini,” ujar Waled kepada para pengurus PPWI Pidie Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua PPWI Pidie Jaya, M. Iqbal, memberikan gambaran singkat tentang eksistensi pewarta warga yang telah menyebar di seluruh pelosok nusantara, termasuk di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Iqbal juga menginformasikan bahwa keberadaan dan keanggotaan PPWI saat ini telah melintas ke beberapa negara lainnya.

Senada dengan Iqbal, Bendahara PPWI Pidie Jaya, Meugah Gunama, menyampaikan bahwa anggota PPWI sudah ada di 25 propinsi dan lebih dari 152 kabupaten dan kota di Indonesia. “PPWI juga sudah memiliki anggota dan perwakilan di lebih dari 20 negara di dunia, antara lain di Malaysia, Jepang, China, Taiwan, Hongkong, Belanda, Perancis, Libanon, Arab Saudi, Oman, Libya, Mesir, dan beberapa negara di Afrika, Amerika, serta Amerika Latin,” jelas Meugah Gunama.

Sementara itu Humas PPWI Pidie Jaya, Nyamalik Winarsih, menjelaskan bahwa PPWI adalah organisasi masyarakat yang mewadahi para wartawan dan pewarta warga. Selain menjalankan fungsi jurnalistik, PPWI juga melakukan tugas dan fungsi sosial control sebagai lembaga swadaya masyarakat (Non-Government Organization).

“Ada beberapa program yang sedang dan akan dijalankan mengenai pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga atau single parent. Kita juga mengakomidir kegiatan para perempuan penggerak di bidangnya masing-masing,” tutur Nyamalik.

Sementara itu, koordinator bidang Investigasi dan Publikasi PPWI Pidie Jaya, Hermansyah, menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung program Pemkab Pidie Jaya dengan menggandeng puluhan media online yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. “Tugas kita dari pekerja media online antara lain untuk membantu mensosialisasikan program-program Pemkab Pidie Jaya kepada masyarakat luas,” kata Hermansyah.

Mengutip keterangan dari Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, saat ini pihak DPN PPWI sedang membangun jaringan publikasi berskala besar berbasis pewarta warga dengan mengembangkan program sejuta media online. PPWI saat ini, demikian dikutip dari press release PPWI Nasional usai beraudiensi ke

KAPITAN Sultra Minta APH Periksa Dirut PT KDI dan PT. AKP, Pelanggarannya Berat, Benarkah?

Penulis
Admin
-
0

 

LS, KENDARI – Presedium Koalisi Pemerhati Lingkungan Dan Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara (KAPITAN-Sultra), Asrul Rahmani menyoroti Perusahaan Tambang, PT. Kelompok Delapan Indonesia (PT.KDI) dan PT. Adhi Kartiko Prtama (PT.AKP). Yang beroperasi di Wilayah Kecamata Langgikima Kab.Konawe Utara (Konut).

Kepada sejumlah Media. Asrul Rahmani membeberkan bahwa PT.KDI dan PT. AKP diduga melakukan pelanggaran berat?. Yakni, baik dari sisi pelanggaran Administrasi, Pidana, maupun Lingkungan,” katanya Kamis (14/9/23)

Asrul (sapaanya), mengatakan bahwa ada Surat Perintah Berlayar (SPB) pada tanggal 28 Agustus 2023 asal dari pelalabuhan Bahodopi menuju Molawe ke Jetty termum sementara PT.AKP.

Namun Anehnya, dalam perjalan kapal tongkang tersebut  tidak sandar di jetty PT.AKP. Melainkan kata Asrul, sandar di jetty PT.KDI yang ada di desa Matarape Kec.Menui Kepulauan Kab.Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Selain itu, Asrul menduga PT.KDI selaku Shipper dan Owner tongkang melakukan Defiasi dan perpindahan tongkang yang diduga itu juga. tidak memeiliki surat perintah olah gerak (spog) maupun pemberitahuan kepada Syahbandar Molawe. Seharusnya Asrul menjelaskan tongkang tersebut sandar di jety termum sementara PT.AKP. yang notebenenya masuk Wilayah kerja KUPP kelas 1 Molawe,” Terangnya.

Oleh karena itu, Presidium KAPITAN Sultra itu, Menduga ada korporasi antara Syahbandar Kolono Dale, PT.KDI dan PT.AKP yang di sinyalir terstruktur, sistematis dan masif.

Kenapa demikian, sebab kata Asrul hal tersebut dibuktikan dengan sandarnya Tongkang berbendera Samudera 300-5 yang tidak sesuai trayek/jalur lintasnya, pada 31 agustus 2023. Tanpa adanya surat permintaan resmi dari pihak owner tongkang maupun dari pihak terkait.

Selain itu Asrul juga menyebut bahwa Adanya indikasi pemalusan titik sandar muat berupa shiping Intruction yang diduga dikeluarkan PT. AKP sebagai penyedia jasa sandar kepada IUP. PT KDI dimana adanya kontrak kerjasama penggunaan jeti termum sementara antara pihak PT. AKP dan PT. KDI

Lebih lanjut, Asrul Rahmani menilai bahwa melihat dari pada peristiwa ini, dirinya melihat seperti ada kerja sama antara pihak managament PT. AKP dan PT.KDI terkait penggunaan jalan Houling maupun penggunaan jetty tersus tersebut. Dan tentu kata Asrul hal itu sangat bertentangan dengan UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran,Sebab peristiwa tesebut diduga melanggar prosedur dan pertauran perundang undangan.

Kemudian, KAPITAN Sultra. Mendesak pihak penegak Hukum agar segara memanggil dan memeriksa Dirut PT. AKP sebagai penyedia jasa labu, Dirut PT.KDI selaku pengguna jasa labuh dan pihak pemilik tongkang (owner) untuk di periksa karena terindikasi melakukan pemalsuan dokumen?

” Ini diduga sudah terjadi berulang kali dan di kwatirkan akan terus berlangsung,mereka punya jetti tersus kok pakai titik sandar dijeti lain “kata Asrul

Karena itu, pihaknya berharap kepada Penegak Hukum dan Instansi terkait untuk turun ke lokasi menyelidiki kemudian memanggil pihak pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya koorporasi jahat tersebut.

Belum lagi, KAPITAN Sultra juga melihat adanya Pelanggaran Soal lingkungan dimana PT.AKP dan PT.KDI. Disinyalir belum mempunyai penampungan limbah  cair dan padat baik itu penampungan limbah dijetti maupun dalam lokasi pertambangan serta diduga belum memiliki izin IPAL MAUPUN IZIN IPLC.

“Yah hari ini kami juga bertandang ke Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadukan PT.KDI, perihal dengan pelanggaran lingkungan,”tutur Asrul.

Sementara, Pihak DLHK Provinsi bidang Hukum mengakui belum bahwa memang menerima laporan persemester terkait pengelolaan Izin lingkungan dari PT. AKP dan PT.KDI.

Terakhir, KAPITAN Sultra, juga meminta pihak KUPP Kelas 1 Molawe segera turun ke lokasi Jetty untuk menghentikan sementara segala aktifitas pelayaran PT.KDI dijetty PT.AKP.” Tutup Presidum KAPITAN Sultra.

Sementara pihak PT.KDI maupun PT.AKP. Untuk dikonfirmasi awak media tidak memiliki akses, kendati demikian media ini akan berusaha melakukan konfirmasi dan tetap memberikan hak jawab, sehingga pemberitaan tetap berimbang.

Optimis Menang, Bobi Landopi Caleg DPRD Konsel Kibarkan Bendera PDIP Sepanjang Jalan di Konda

Penulis
Admin
-
0

 

LS, Konsel – Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Bobi Landopi kibarkan atribut bendera partai PDI Perjuangan di sepanjang ruas jalan Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.

Terhitung ratusan atribut bendera partai dipasang oleh sejumlah Tim Relawan Pemenangan BOBI no Urut 2 di ruas jalan Kecamatan Konda. Langkah ini sebagai bentuk membangun solidaritas partai dan menunjukkan simbol partai yang terus berjuang untuk kepentingan rakyat.

 

“Aksi ini didasari rasa tanggung jawab sebagai kader untuk memenangkan PDIP, khusunya di Kabupaten Konawe Selatan,” ucap Bobi, Selasa (12/9/2023).

Bobi menambahkan, tentunya sebagai kader partai harus selalu loyal apa yang diinstruksikan oleh pimpinan partai. Tentu gerakan ini memperkuat dalam upaya mengingatkan kepada masyarakat agar memilih PDIP dalam pesta demokrasi 2024.

Bobi pun menegaskan, setelah dirinya ditetapkan sebagai caleg DPRD Konsel, diapun menggerakan semua potensi dan sumber daya yang dia miliki untuk memenangkan pertarungan pada pemilu serentak tahun depan.

“InsyaAllah saya optimis mewakili untuk pertarungan di Dapil 4 untuk partai PDI Perjuangan duduk di DPRD Konsel,” ucap Bobi optimis.

“Sampai hari ini simpul simpul Relawan Bobi masih solid melakukan konsolidasi ke masyarakat sampai ke desa desa di empat kecamatan untuk memenangkan,” imbuhnya.

Reporter : Nandar

Anggota DPRD Konsel Ramlan Serahkan Bantuan Bibit Ternak Sapi di Angata

Penulis
Admin
-
0

Ramlan (baju putih) serahkan bibit sapi di Kecamatan Angata

LS, KONSEL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) asal Daerah Pemilihan (Dapil) II, Ramlan menyerahkan bantuan bibit ternak sapi untuk tiga kelompok (tiga desa) di Kecamatan Angata, yakni Desa Puuroe, Landabaro dan Desa Lamooso, Senin (11/9/2023).

Penyerahan bibit ternak sapi ini dihadiri juga oleh Seksi Produksi dan Pembibitan, dan Seksi Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Hewan Kabupaten Konawe Selatan, Kepala BPP Lamooso serta pihak penyedia atau rekanan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Konsel ini menjelaskan, pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut sesuai usulan para Kelompok Ternak Sapi melalui Dinas Peternakan Hewan pada tahun 2022 lalu, yang kemudian dikawal dan diperjuangkan oleh Ramlan hingga dimasukkan dalam pelaksanaan APBD Reguler 2023.

Dengan adanya bantuan ini, Ramlan berharap kondisi usaha dan ekonomi peternak Konawe Selatan pada umumnya lebih baik lagi dan tentunya lebih sejahtera.

“InsyaAllah kami akan terus mensupport dan memberikan perhatian khusus bagi para peternak sapi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan,” jelas Ramlan.

Ramlan juga berpesan bagi kelompok yang menerima bantuan ini untuk merawat dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar produktivitas meningkat. Bantuan ini sifatnya sebagai stimulus, sebagai rangsangan usaha agar dapat dirasakan hasilnya.

Lebih lanjut Ketua Komisi III DPRD Konsel ini memberikan solusi terbaik dan support bagi para peternak sapi, agar lebih semangat dan percaya diri dalam mengembangkan usaha ternak sapinya. Solusi yang ditawarkan ke peternak sapi adalah dengan mengasuransikannya, khususnya sapi betina produktif yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jaya Indonesia dengan nilai asuransi per ekor sapi betina sebesar Rp 200.000, yang kemudian disubsidi oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp 160.000 dan untuk peternak sapi hanya membayar sebesar Rp 40.000 per tahun.

“Asuransi ini bilamana terjadi kematian mendadak, kecelakaan ataupun kehilangan pada sapi tersebut dapat dilakukan klaim dan diberikan dana sebesar Rp. 10.000.000 per ekor,” ujarnya.

Reporter : Agus

Gempa Dasyat Hantam Maroko, Presiden Persisma Sampaikan Belasungkawa

Penulis
Admin
-
0

 

LS, Jakarta – Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyampaikan rasa duka cita yang amat mendalam kepada Pemerintah Kerajaan Maroko dan masyarakatnya, atas bencana yang melanda negara berjuluk Negeri Matahari Terbenam itu. Hal ini disampaikan Wilson Lalengke kepada jaringan media se nusantara menyusul gempa bumi yang terjadi di wilayah Kerajaan Maroko, Sabtu menjelang dini hari waktu Indonesia, 9 September 2023.

“Atas nama organisasi Persisma, Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko, saya Wilson Lalengke, menyampaikan belasungkawa dan rasa duka cita yang amat mendalam atas wafatnya ribuan warga Maroko akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi Sabtu menjelang dinihari tadi. Saya turut prihatin atas kejadian tersebut, dan ikut bersama pemerintah Kerajaan Maroko dan seluruh rakyat Maroko, berduka bersama. Kita doakan kiranya rakyat dan Pemerintah Maroko tetap tegar, kuat, dan solid bekerja bersama-sama mengatasi dampak terjadinya bencana alam yang tidak kita inginkan ini,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Sabtu, 9 September 2023.

Sebagaimana dikutip dari media internasional CNN, sebuah gempa besar berkekuatan 6,8 skala Richter menimpa daerah strategis dan padat penduduk di bagian tengah wilayah Maroko. Kota Marrakech, yang merupakan salah satu dari 5 kota terbesar di Maroko, mengalami kerusakan terparah akibat gempa tersebut. Setidaknya, lebih dari 1.000 orang dinyatakan tewas dalam bencana ini. Mereka umumnya adalah warga yang tidak sempat keluar rumah saat gempa melanda tempat tinggal mereka pada sekitar pukul 11.00 malam, Jumat (8/9/2023) waktu setempat.

Dari berbagai pemberitaan disebutkan bahwa terdapat ribuan warga lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan akibat cedera berat, sedang, dan ringan. Mereka kebanyakan tertimpa reruntuhan bangunan yang hancur digoyang gempa. Puluhan ribu lainnya terpaksa tinggal di pengungsian karena hilangnya rumah tempat tinggal dan atau takut kembali ke rumah sebelum keadaan benar-benar aman.

Pemerintah Maroko mengerahkan seluruh aparatnya untuk melakukan berbagai upaya dalam menyelamatkan warganya. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah mencari para korban yang masih tertimbun di reruntuhan bangunan. Sementara itu kebutuhan bantuan dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama untuk persediaan darah, bahan makanan dan berbagai kebutuhan darurat lainnya.

Pada press release-nya, Wilson Lalengke juga menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang terkena dampak gempa dasyat Maroko. “Saya meminta dengan sangat kepada semua kita Bangsa Indonesia berkenan mendoakan saudara-saudara kita, rakyat Maroko bersama Pemerintahnya semoga tetap kuat, bersemangat, dan dapat mengatasi segala persoalan yang ada akibat bencana gempa bumi yang menimpa wilayah mereka,” pinta pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia itu.

Wilson Lalengke juga berharap kepada setiap warga Indonesia dapat bergotong-royong membantu meringankan beban rakyat Maroko. “Pemerintah Indonesia pasti akan melakukan sesuatu untuk membantu Pemerintah dan rakyat Maroko. Saya berharap kita sebagai rakyat Indonesia yang punya kedekatan emosional dan spiritual dengan bangsa Maroko, perlu juga berpartisipasi membantu meringankan beban saudara-saudara kita di sana,” imbuhnya berharap.

Selanjutnya, sambung Wilson Lalengke, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Maroko di Indonesia untuk mengetahui kondisi terakhir rakyat yang terdampak gempa dan mendapatkan informasi terkait hal-hal yang perlu dibantu, baik dari Persisma maupun warga Indonesia lainnya. “Nanti saya akan ke Kedubes Maroko terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal apa yang mungkin kita dari Persisma dan warga Indonesia bisa berperan dalam membantu Pemerintah Maroko dan rakyat yang terdampak gempa bumi tersebut,” ujarnya seraya menambahkan akan memberi informasi lanjutan setelah mendapatkan arahan dari Kedutaan Besar Maroko untuk Indonesia. (APL/Red)

Diduga Ilegal, APH Diminta Tindak Tambang Pasir di Kali Anese

Penulis
Admin
-
0

Salah satu lokasi yang dijadikan pengolahan pasir di kali anese

LS, Konsel – Sangat disayangkan beberapa oknum masyarakat yang mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan penambangan pasir di Kali Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan Konsel. Mereka melakukan penambangan pasir tanpa memikirkan dampak buruk yang akan ditimbulkan akibat rusaknya aliran sungai.

Berdasarkan pantauan di lapangan yang dilakukan oleh tim media ini pada Kamis (7/9/2023), penambangan pasir tersebut diduga tidak memiliki izin menambang batuan.

Hal ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bab XIA tentang izin galian C Batuan.

Salah satu warga yang tidak mau diketahui identitasnya mengatakan bahwa penambangan pasir itu sudah cukup lama dilakukan, namun selama ini tidak ada tindakan dari pihak-pihak terkait untuk menghentikan penambangan pasir tersebut.

“Penambangan pasir ini berada di dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan rusaknya lingkungan dan sungai,” ucapnya,

Dengan adanya penambangan pasir di sungai Desa Mataupe dan Anese yang menggunakan mesin sedot dan alat berat dapat berdampak langsung rusaknya aliran sungai. Namun sayangnya kegiatan ini masih terus berjalan. Pemerintah setempat dan pihak kepolisian terkesan melakukan pembiaran, padahal tindakan pidananya sudah sangat jelas.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menyebutkan kesengajaan dalam penguasahaan air dan sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan tanpa izin pemerintah, tidak ikut membantu usaha penyelematan tanah, air, sumber-sumber air serta bangunan pengairan dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.

Untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan sungai dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, pelaku perusakan sungai dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun.

Laporan : Chandra Saputra

Pemdes Wunse Jaya Prioritaskan Dana Desa untuk Penerangan Jalan

Penulis
Admin
-
0

Kepala Desa Wunse Jaya Abdul Kadir

LS, Konawe Kepulauan – Minimnya penerangan pada Desa Wunse Jaya, Kecamatan Wawoni’i Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, menjadikan perogram pengadaan lampu jalan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai program prioritas.

Sejak awal tahun, pihak Pemerintah Desa Wunse Jaya melalui anggaran Dana Desa tahun 2023, terus berupaya merealisasikan pengadaan lampu jalan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) guna memfasilitasi masyarakat mendapatkan akses penerangan di desa.

Kepala Desa Wunse Jaya Abdul Kadir, yang ditemui media ini menuturkan bahwa pengadaan lampu jalan di Desa Wunse Jaya telah terpasang di beberapa titik pada lokasi strategis di desa.

“Semoga ini bermanfaat untuk semua masyarakat, khususnya warga Desa Wunse Jaya,” ungkap Abdul Kadir, Jumat (8/9/2023).

Desa Wunse Jaya yang masuk di dalam wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara, merupakan salah satu desa yang lingkungannya masih minim akan penerangan jalan dan juga tidak dilalui jalan poros.

“Maka tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Wunse Jaya menganggarkan dana untuk pengadaan lampu jalan. Karena kami menilai ini sangat penting dan memang dibutuhkan masyarakat. Kini semuanya sudah terpasang,” paparnya.

Menurut pihaknya banyak sekali manfaat yang dirasakan masyarakat atas program penerangan lampu jalan ini. Pertama saat warga keluar malam hari, mereka tidak lagi ada rasa khawatir gelap gulita, serta dapat meminimalisir terjadi kriminalitas. Selain itu, lampu jalan akan memberikan rasa aman untuk beraktifitas di malam hari.

“Saya selaku pemerintah desa dan masyarakat Desa Wunse Jaya sangat merasakan manfaat Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat. Semoga ke depan desa ini terus maju,” jelasnya.

Laporan : Nandar

Pemdes Tumbu-Tumbu Sukses Realisasikan Dana Desa Tahap II Anggaran Tahun 2023

Penulis
Admin
-
0

Kepala Desa Tumbu-tumbu Zulkifli, S.Pd

LS, Konawe Kepulauan – Pemerintah Desa Tumbu-Tumbu, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (Sultra) telah sukses merealisasikan bantuan kawat duri, racun rumput, pengadaan lampu jalan tenaga surya dan pembangunan jalan usaha tani.

Bantuan berupa kawat duri dan racun rumput tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Desa Tumbu-Tumbu kepada masyarakat penerima manfaat, serta disaksikan juga oleh anggota BPD, perangkat desa dan masyarakat.

Kepada Desa Tumbu-tumbu, Zulkifli,S.Pd., saat dikonfirmasi pihak media menuturkan bahwa realisasi pengadaan kawat duri, racun rumput, dan pembangunan jalan usaha tani ini bersumber dari Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023. Pengadaan tersebut didasari oleh kebutuhan masyarakat Desa Tumbu-tumbu.

“Maraknya hama babi hutan yang menyerang tanaman di ladang pertanian warga Desa Tumbu-Tumbu membuat Pemerintah Desa berinisiatif untuk membantu petani dengan cara pengadaan kawat duri sebagai upaya antisipasi,” ucap Zulkifli, Sabtu (9/9/2023).

Zulkifli berharap bantuan yang telah ia berikan dapat bermanfaat dan meringankan beban petani dalam menangani hama babi hutan, serta mendapatkan hasil yang memuaskan pada saat panen tiba, sehingga akan meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat.

Selain itu Pemerintah Desa juga telah merealisasikan pengadaan racun rumput kepada masyarakat petani jambu mete agar dapat memudahkan masyarakat saat musim panen tiba.

“Untuk tahun ini, Pemerintah Desa Tumbu-Tumbu juga merealisasikan program pengadaan lampu jalan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menerangi beberapa ruas jalan, sehingga masyarakat merasa aman ketika beraktifitas di malam hari,” kata Zulkifli.

Selain itu, program prioritas seperti pembangunan jalan usaha tani juga telah terealisasi sehingga diharapkan dapat memajukan perekonomian masyarakat desa karena setelah jalan dibangun, masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses lokasi pertaniannya.

“Sekali lagi saya mengharapkan partisipasi dari masyarakat desa untuk bersama-sama menjaga fasilitas yang telah direalisasikan menggunakan anggaran Dana Desa tahap ke II tahun 2023,” imbuhnya.

Laporan : Nandar

1...383940...51Halaman 39 dari 51