LS, Kendari – Fadli Tanawali salah satu calon Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Kendari siap ciptakan pengusaha baru. Hal tersebut disampaikan Fadli Tanawali saat ditemui di kediamannya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat malam (8/9/2023).

Menurutnya masih banyak sektor usaha yang belum disentuh. Dan untuk menciptakan pengusaha baru ini tentu sesuai dengan potensi teman-teman nanti.

“Jadi nanti kita lihat basicnya apa, dan apa keahlian. Misalnya penjual sayur yang selama ini hanya membonceng sayurnya, kenapa kita tidak berpikir untuk membuat fresh mart. Tentu dengan cara harus masuk dulu sebagai anggota KADIN, nanti KADIN yang membackup tetapi tidak menabrak regulasi yang ada,” jelas Fadli yang juga Ketua Askomindo ini.

Fadli menegaskan bahwa KADIN itu bukan perkumpulan pengusaha eksekutif dan ekslusif, tapi KADIN itu milik semua pengusaha. Nah banyak pelaku usaha yang belum mengerti KADIN itu marwahnya seperti apa.

“Untuk itu kedepannya nanti kita memberikan edukasi, dan apa manfaatnya jika para pelaku usaha ini masuk dalam keanggotaan KADIN. Saya tidak mau KADIN Kota Kendari hanya menjadi slogan,” umbarnya.

Fadli mengatakan jika dirinya nanti terpilih sebagai Ketua KADIN Kota Kendari programnya dalam satu (1) tahun itu harus ada data base di bidang masing-masing.

“Jadi semua wakil-wakil ketua itu harus bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga apabila ada investor mau berinvestasi khususnya di Kota Kendari mereka sudah memiliki data pembanding, dan bisa melakukan investasi tanpa keraguan,” ungkapnya.

“Bagi saya memimpin suatu organisasi bila tidak ada kader, maka saya anggap organisasi itu gagal, contohnya KADIN harus ada pengusaha baru yang tumbuh,” umbarnya.

Maka itu dirinya berharap agar KADIN dan pemerintah tetap bersinergi dalam hal regulasi.

Mengakhiri wawancaranya dengan media ini Fadli Tanawali menegaskan bahwa dirinya akan memimpin KADIN Kota Kendari dengan warna dan caranya sendiri. Tentu dengan tujuan memajukan KADIN.

Diketahui, KADIN Sultra bakal menggelar Musyawarah Kota (Muskota) III pada tanggal 14 September 2023.

Reporter Is One

Asrul Rahmani saat orasi di Kejaksaan Tinggi Sultra

LS, KENDARI – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (8/9/23)

Adapun aksi ini dilakukan menyusul adanya dugaan keterlibatan Surveyor Independen dalam pusaran kasus korupsi PT. Antam Blok Mandiodo Konawe Utara (Konut).

Melalui Ketua Bidang Lingkungan & HAM PPWI Sultra Asrul Rahmani membeberkan kronologis keterlibatan Surveyor Independen dalam kasus mega korupsi tambang PT. Antam Blok Mandiodo Konawe Utara, Jumat (8/9/23).

Dalam pres releasenya, Ketua Bidang Lingkungan & HAM PPWI Sultra itu membeberkan gambaran secara umum jika Surveyor Independen merupakan pelaksana perpanjangan tangan dari Kementerian ESDM dalam melakukan upaya lingkup layanan yakni mempunyai tugas dan fungsi memverifikasi kuantitas dan kualitas penjualan mineral serta memverifikasi administrasi pengajuan dokumen dari pemilik IUP yang ditujukan kepada surveyor sebagai dasar penerbitan LHV.

Lebih lanjut kata Asrul mengurai bahwa dalam penerbitan RKAB melalui moms Kementerian ESDM melalui surveyor menyampaikan LHV melalui modul verifikasi penjualan (MVP).

Selain itu Asrul juga menguraikan pokok permasalahan dugaan keterlibatan Surveyor Independen dalam pusaran korupsi di wilayah Antam Mandiodo.

Kata Asrul, Surveyor Independen mempunyai peran sentral dalam dugaan tindak pidana korupsi yang sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi Sultra dimana sesuai hasil investigasi secara kelembagaan salah satu perusahan surveyor diduga turut serta mempermudah dalam tahapan proses penerbitan LHV sebagai dasar permohonan RKBM sebagai syarat penerbitan SIB keberangkatan tongkang.

“Secara aktual dilapangan peran surveyor sangatlah penting dalam membuka tabir kebocoran kerugian investasi negara,” ucapnya.

Asrul menambahkan, modus yang dilakukan cukup terstruktur sistematis dan masif. Adapun modus operandi yang dilakukan berupa :

1. Adanya ketidaksinkronan antara data awal pengajuan Shipping Instruction (SI) tongkang kepada surveyor independen sebagai dasar dimulainya kegiatan pemuatan. Surveyor telah mengetahui dokumen apa yang digunakan dalam kegiatan tersebut dan sudah mengetahui tujuan awal titik muat hingga titik serah, penggunaan dokumen IUP awal namun dalam perjalanan akhir menggunakan dokumen terbang dimana banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan yakni banyak yang dikeluarkan surveyor independen mineral tidak sesuai SOP berupa draft inisial hingga draft final sebagai dasar Shipper melakukan pembayaran PNBP

2. Surveyor Independen yang dimaksud diduga turut serta mengaburkan serta adanya upaya pembiaran terhadap asal usul barang sebelum terbitnya LHV, pemilik dokumen mengajukan surat permohonan penerbitan LHV kepada surveyor yang ditunjuk tetapi bukannya menolak tapi membuka ruang komunikasi bahkan mempermudah barang-barang yang sifatnya telah terindikasi ilegal merujuk pemakaian dokumen awal dan akhir tidak sesuai rencana bongkar muat

3. Diduga peran surveyor menjadi pelaksana dalam tugas dan fungsinya sebagai verifikasi kuantitas turut ikut serta memperbanyak tonase dalam tongkang, dengan pola komunikasi jangka pendek dan hal inilah menyebabkan adanya kerugian negara yang tidak terdeteksi alias titik kebocoran pembayaran PNBP final. Dilihat dari besarnya kouta rkab tidak sesuai volume tonase tongkang dari keberangkatan awal COA muat COA bongkar dan data real besaran Kouta RKAB terpakai juga data real muatan dalam intermediate serta data real produksi dilapangan

4. Diduga para surveyor independen ikut berperan dan ikut serta dalam pemulusan beberapa tongkang yang tidak sesuai titik awal bongkar. Salah satu Contoh terdapat tongkang yang seharusnya sandar dipabrik Jeti lobota PT.imip dialihkan kemorosi OSS hingga akhirnya dibongkar di jeti Huadi Bantaeng

5. Diduga para pimpinan surveyor independen ikut serta dalam pemulusan barang ilegal karena menurut kajian kami surveyor Independen sebagai perpanjangan tangan dari kementerian ESDM dalam melakukan rekapitulasi terhadap dugaan penerbitan LHV yang tidak sesuai mekanisme,dan terkesan tidak cek and balance terkait permohonan surat permintaan penerbitan LHV dan membuktikan adanya peran surveyor independen ikut melakukan pembiaran serta ikut serta mengakomodir segala bentuk kegiatan ilegal.

“Atas dasar inilah kami yang tergabung dalam keluarga besar PPWI perwakilan Sultra mendukung penuh kinerja dalam upaya bersih-bersih mafia tambang dan  meminta kejaksaan tinggi Sultra untuk fokus mencari hingga terjadinya kebocoran kerugian negara dengan focus mencari otak serta peran hulu hingga hilir dan mengejar kerugian tersebut dengan melakukan pemeriksaan kepada pimpinan surveyor dan kami meminta Kejati Sultra untuk segera menetapkan status tersangka dengan merujuk hasil temuan ini dan berupa data pendukung keterlibatan dalam kasus korupsi Diwilayah Antam Mandiodo hingga dirugikan sebesar 5,7 Triliun dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah,” terang Asrul Rahmani.

Adapun sejumlah Surveyor independen yang diduga turut serta terlibat dalam pusaran korupsi di Wilayah Antam Mandiodo :
1. Jasa Mutu Mineral
2. CARSURIN
3. Anindya
4. Triyasa
5. SCCI

Terakhir Asrul Rahmani kembali menegaskan bahwa aksi unjuk rasa hari ini merupakan langkah awal dalam mempresure dugaan keterlibatan Surveyor Independen dalam kasus korupsi Tambang PT. Antam Blok Mandiodo Konawe Utara.

“Langkah selanjutnya tentu akan ada aksi unjuk rasa kedua sekaligus pelaporan secara resmi,” tutupnya.

Reporter : Is One

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji sejumlah pejabat JPTP Lingkup Pemda Konsel

LS, Konsel – Bupati Konawe Selatan kembali merotasi sejumlah pimpinan tinggi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel).

Seremonial pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan tersebut berlangsung di Pendopo Rujab Bupati Konsel, Senin (4/9/2023).

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Sekda Konsel Hj St Chadidjah, S.Sos., M.Si., jajaran Forkopimda, pimpinan OPD lingkup Pemda Konsel dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Untuk diketahui pejabat eselon II yang dilantik ini merupakan hasil asesmen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Konsel.

Sebelumnya Pemerintah Daerah Konawe Selatan membuka asesmen pejabat di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Pejabat Eselon II yang dilantik mengisi jabatan tersebut yaitu Pujiono, SH., MH., sebagai Kepala BKPSDM, Erna Yustiana sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggantikan I Gusti Adi Suwantara yang pensiun dan Ambolaa mengisi jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menggantikan Indra Rusdin yang memasuki masa pensiun.

Selain melantik tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Bupati Surunuddin Dangga juga melantik sejumlah Camat dan pejabat Eselon IV lingkup Pemerintah Daerah Konsel

Dalam sambutannya, Bupati Konsel mengatakan rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Ini merupakan penyegaran organisasi. Sekarang ini tidak ada istilah naik lift, artinya semuanya naik tangga. Bertahap dan penuh proses sesuai mekanismenya.

“Rotasi dan mutasi adalah hal wajar untuk peningkatan kinerja. Kami berharap pejabat yang baru dilantik bisa menjalankan tugas sesuai tupoksinya,” ucap Bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati Surunuddin menegaskan menjadi pejabat bukan untuk gagah gagahan. Pihaknya menekankan, akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja aparaturnya.

“Kita terus komitmen mendorong roda pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan berjalan dengan maksimal, baik dalam pembangunan daerah dan pelayanan ke masyarakat bersama-sama mewujudkan Desa Maju Konsel Hebat,” pesannya.

Sekali lagi dirinya menekankan, mereka yang diamanahkan dalam jabatannya adalah motor penggerak birokrasi di daerah.

“Bekerjalah sebaik mungkin. Tonjolkan kinerja, karena basis penilaian sesuai SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Evaluasi kita berdasarkan apa yang ada dalam SKP tersebut. Jika tidak sesuai harapan, maka sayang sekali, karena akan memengaruhi penilaian,” imbuhnya.

Reporter : Is One

Bupati Surunuddin perpanjang kontrak kerja PPPK lingkup Pemda Konsel

LS, Konsel – Bupati Konawe Selatan, H Surunuddin Dangga menandatangani perpanjangan kontrak kerja 782 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Pemkab Konsel), bertempat di Aula Auditorium Lantai III Kantor Bupati, Selasa (5/9/2023).

Turut hadir dalam penandatanganan kontrak kerja Sekretaris Daerah Sekda Konsel Hj ST. Chadidjah, S.Sos., M.Si., Kepala BKPSDM Konsel Pujiono, SH., MH., dan para pimpinan OPD lingkup Pemda Konsel.

Diketahui, jumlah PPPK tahun 2023 di Kabupaten Konsel sebanyak 787 orang dengan rincian terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 720 orang dan tenaga kesehatan 67 orang.

Dari 787 orang PPPK ini, 5 orang telah putus kontrak dengan keterangan 4 orang tenaga pendidik meninggal dunia dan 1 orang mengundurkan diri karena terpilih menjadi Kepala Desa di Batu Jaya, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Surunuddin Dangga mengatakan, perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK di Kabupaten Konawe Selatan sudah terukur dan terencana.

“Inilah kita rekrut sebanyak ini, untuk mengisi ruang ruang yang ada. Sebenarnya bagi PPPK saya inginkan langsung kontrak 5 tahun, hanya karena siklus APBD yang tiap tahun ketuk palu sehingga kita perpanjang setiap tahun,” kata Surunuddin.

“Asosiasi PPPK tidak perlu merasa khawatir mendengar isu isu diluar. Bupati bertanggung jawab terhadap saudara-saudara,” ucap mantan Ketua DPRD Konsel ini.

Surunuddin menekankan kepada PPPK untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, sebab kedepannya akan ada evaluasi kinerja termasuk ASN. Jika tidak bagus kinerjanya akan dinonjobkan.

“Bagi guru laksanakan tugas untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Konawe Selatan dan bagi tenaga kesehatan untuk membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan,” ujar Bupati.

“Karena kita ini pekerja sosial untuk melayani masyarakat sehingga kita mempunyai tanggungjawab terhadap kecerdasan, kesehatan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan,” imbuhnya.

Surunuddin juga mengajak kepada PPPK untuk meningkatkan kinerja dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena kedepannya aturan yang ada PPPK bisa menjadi kepala sekolah.

“Memegang tanggung jawab yang besar itu boleh, mari kita bekerja dengan sungguh- sungguh. Pesan saya jangan suka termakan isu apalagi ini memasuki tahun politik,” pesannya.

Reporter : Candra
Editor : Agus

LS, KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengendus ada aroma persekongkolan pada proses lelang proyek tender tahun 2022.

Atas hal itu pula, DPD PPWI Sultra, Meminta Aparatat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki beberapa paket proyek pemenang tender yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2022.

Hal ini sampaikan langsung oleh Ketua DPD PPWI Sultra, La Songo saat ditemui di sekretariatnya. Menurut pria yang biasa disapa Pak Jendral, mengatakan bahwa beberapa paket kegiatan tersebut ada yang janggal dan menduga ada proses kongkalikong yang terjadi, sebab rekanan yang dimenangkan dalam proses lelang tersebut yang secara ketentuan menyalahi regulasi yang ada.

Adapun hal yang dimaksud diantaranya :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia.

Lebih lanjut La Songo mengurai bahwa pemenang lelang tender beberapa pekerjaan yang dimaksud tidak memenuhi syarat yang harus dilalui seperti :
1.daftar peralatan utama yang disyaratkan di tender.
2.daftar peralatan utama yang tidak disyaratkan namun wajib ditambahkan dimobilisasi pada saat pelaksanaan kontrak.
3.daftar personil inti
4.pengunaan aspal Buton
5.personil pelaksana yang diajukan tidak memenuhi SKT yang disyaratkan
6.peralatan asphalt mixing vitae (AMP) tidak dilampiri bukti kepemilikan.
7.daftar pengalaman kerja ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi.
8.pakta komitmen keselamatan konstruksi tidak sesuai ketentuan dokumen pemilihan.
9.nama perusahaan yang membuat dan bertanggung jawab atas pakta komitmen keselamatan konstruksi berbeda dengan peserta tender yang bersangkutan.
10.kesamaaan dokumen penawaran peserta dengan dokumen HPS.
11.kesamaan dokumen penawaran antar peserta.

Kemudian lanjut La Songo, yang jadi persoalan adalah tahapan proses lelang tersebut perlu dilidik sebab anggaran yang tertuang dalam HPS mencapai puluhan milyar.

“Harusnya kalau kita mau fair tuntaskan di proses hulunya, insya Allah kalau proses hulunya sudah benar dan berjalan sesuai regulasi yang berlaku bisa dipastikan bahwa fisik dari kegiatan yang dimaksud benar-benar mempunyai kualitas,” terangnya.

“Karena melihat hal tersebut kami menilai tidak fair dan merugikan pihak pihak lainnya, maka dari itu dalam waktu dekat PPWI Sultra bakal mengagendakan bertandang ke salah satu instansi APH untuk kemudian melaporkan persoalan tersebut, sehingga tidak terjadi lagi kedepannya,” pungkasnya.