LS, KOLAKA – Masyarakat Kolaka dan Paguyuban Pekerja PT Surya Lintas Gemilang (SLG) dan PT Butta Toa Kreasindo (BTK) menggelar demo di halaman Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Pomalaa, Selasa (27/06/2023).

Kordinator Lapangan Darman mengatakan bahwa Kepala UPP Pomalaa Ujang Sunardi melakukan penolakan terkait surat persetujuan berlayar kepada perusahaan tambang PT SLG dan BTK dengan alasan yang tidak jelas dan diluar ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dalam Pasal 13 ayat (2) Permenhub Nomor 28 tahun 2022 yang berbunyi, pertama bahwa penolakan terhadap surat persetujuan berlayar dapat dilakukan apabila tidak memenuhi persyaratan administasi yang di persyaratkan, kedua adanya perintah tertulis dari pengadilan, dan ketiga yaitu kondisi cuaca perairan yang dapat membahayakan kapal dengan mempertimbangkan ukuran jenis kapal.

“Sementara keseluruhan persyaratan sudah dipenuhi oleh perusahaan tapi ironisnya kenapa Kepala UPP belum menerbitkan SPB,” ucapnya.

Dengan dasar itulah maka warga menggelar demo di Kantor UPP Pomalaa dan meminta kepada Menteri Perhubungan untuk segera mencopot Kepala UPP Pomalaa Ujang Sunardi karena dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Kami menduga KUPP Pomalaa ada hal sifatnya pungli, sehingga kami meminta kepada Menteri Perhubungan segera mencopot Ujang Sunardi dari jabatannya,” tegasnya.

“Kami juga mendesak kepada KUPP Pomalaa untuk segera menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada perusahaan tambang PT SLG,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian KUPP Kelas III Pomalaa Rahmat mengatakan, terkait demo hari ini, ia telah menyampaikan kepada Kepala KUPP Pomalaa.

Rahmat mengaku tidak bisa mengambil keputusan, sehingga harus menunggu atasannya tiba dari luar kota.

“Kebetulan kepala kantor kami berada di luar kota dan beliau menyarankan untuk menerima aspirasi mereka, sembari menunggu pimpinan kembali setelah melakukan perjalanan dinas,” ujarnya.

Sampai saat ini Kantor UPP Pomalaa masih di segel oleh masyarakat.

Reporter : Muh. Ainul

Daftar karyawan yang kembali di PHK sepihak PT WIN 

LS, Konsel – Seakan kebal hukum, PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada dua puluh karyawannya setelah dua kali melakukan PHK sepihak dan tidak memenuhi hak-hak pekerja kepada belasan karyawannya.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak karyawan kepada awak media tercatat PT. WIN telah melakukan PHK sepihak sebanyak tiga kali, diawali dengan pemecatan sebanyak delapan karyawan sebagai driver dan operator tanpa diberikan haknya, setelah itu kembali melakukan pemecatan kepada lima karyawan dikarenakan terlibat menuntut hak dan selanjutnya dua puluh karyawan pun tak luput menjadi korban PHK sepihak akibat masih menuntut haknya.

Pasalnya, setelah dilaporkan oleh karyawan kepada Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pihak perusahaan makin menjadi seakan tidak mengindahkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saat ini pihak perusahaan kembali melakukan PHK kepada 19 karyawan dikarenakan pihak karyawan masih bersikukuh untuk menuntut hak-hak yang belum diberikan oleh perusahaan.

Juslan salah satu dari 19 karyawan yang baru di PHK menerangkan bahwa tadi sekitar jam satu atau jam kedua kerja, ia dan kurang lebih 20 orang rekan kerjanya dipanggil ke kantor oleh Humas PT WIN untuk menghadap ke pihak manager.

“Tadi jam kedua kami dipanggil untuk menghadap pak Nur Iman selaku manager, setelah terkumpul kami diberi pilihan kalau masih tetap menuntut ke Disnaker terkait hak karyawan maka kami akan di PHK juga, tapi kalau tidak meneruskan laporan itu maka masih diberi kesempatan untuk tetap kerja,” jelasnya, Sabtu (24/6/2023).

Juslan mengatakan karena hak dari dua puluh karyawan tersebut tak kunjung diberikan dan juga tidak tidak mengetahui seperti apa sebenarnya status karyawan, maka pihak karyawan memilih untuk tetap menuntut apa yang seharusnya menjadi hak bagi para pekerja di PT. WIN.

Diketahui sebelum pemecatan kedua dan ketiga yang dilakukan oleh PT WIN, pihak Disnaker Provinsi Sultra telah meninjau ke perusahaan namun sampai saat ini belum ada informasi selanjutnya kepada pihak karyawan.

“Kami kurang lebih dua puluh karyawan yang dipanggil tadi bersepakat lebih baik berhenti daripada kerja lama hak kami tidak dipenuhi seperti gaji di bawah UMK, sering lewat waktu kerja tidak dihitung lembur bahkan kami dianggap hanya sebagai buruh tidak tahu statusnya bagaimana karena tidak ada perjanjian kerja padahal sudah kerja bertahun- tahun, dan sebelum kami di PHK ini dari Disnaker Provinsi Sultra sudah pernah ke perusahaan tetapi kami tidak tahu bagaimana informasi selanjutnya,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum terhubung ke pihak PT WIN untuk mendapatkan konfirmasi atau keterangan terkait PHK tersebut.

Reporter : Iswan

LS, Konsel – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke- 77 Tahun 2023, Polres Konawe Selatan (Konsel) menggelar kejuaraan menembak. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo, SH, SIK, M.Si., bertempat di Lapangan Tembak Jagratara Polres Konsel, Sabtu (24/6/2023).

Dalam pantauan, tampak hadir Wakil Bupati Konawe Selatan Rasyid, S.Sos, M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Konsel Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si., dan seluruh Pejabat Utama Polres Konsel.

Pada sambutanya, Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo mengatakan bahwa selain dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke- 77 Tahun 2023, kejuaraan menembak yang dilaksanakan Polres Konawe Selatan juga guna memupuk jiwa persatuan dan kesatuan dalam bela negara.

“Kejuaraan menembak ini bukan hanya sekedar memperingati Hari Bhayangkara ke- 77 Tahun 2023, namun lebih kepada memupuk jiwa persatuan dan kesatuan dalam bela negara,” ucap Wisnu Wibowo.

Diketahui bahwa kejuaraan menembak tersebut diikuti oleh 1 Club dari Kabupaten Wakatobi, 2 Club dari Kabupaten Kolaka, 2 Club dari Kabupaten Konsel, 1 Club dari Kabupaten Kolaka Timur dan 4 Club dari Kota Kendari. Sesuai dengan jadwal, bahwa lomba menembak akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari ini, Sabtu (24/6) hingga Senin (27/6).

Reporter : Iswan

LS, Kendari – Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Faturrahman, S.H., S.I.K., meminta maaf atas statemennya yang mana telah melukai insan media beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Kendari Kombes Pol Eka Faturrahman saat melakukan pertemuan dengan La Songo Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (21/06/2023).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitrayadi, Andri Togala, dan Muhammad Akbar Yasin atau yang akrab disapa Bobby Togala dari pengurus HIPTI Sultra.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari, Eka Faturrahman mengucapkan permintaan maafnya atas statemennya yang viral diberitakan akhir-akhir ini di sejumlah media.

“Saya selaku Kapolresta Kendari minta maaf atas statemen saya, kita tau tidak ada manusia yang sempurna, apalagi ada beberapa kasus yang kami tangani yang sangat menguras, baik tenaga, waktu, dan pikiran,” ucap Eka.

Selain meminta maaf ke PPWI, Kapolresta Kendari juga meminta maaf kepada keluarga korban penikaman yang bernama Obetran.

“Terkait kasus penikaman yang dialami saudara Obetran, saya juga minta maaf karena sampai saat ini belum ada titik terang. Namun kami akan tetap melakukan pengusutan yang maksimal terkait kasus itu, sampai kami akan menemukan pelakunya,” ungkap Eka.

Dirinya juga meminta kepada Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitrayadi agar tetap melakukan komunikasi dengan pihak korban terkait perkembangan kasus Obetran.

Pada kesempatan tersebut selaku pejabat publik Eka Faturrahman juga menyampaikan bahwa di Polresta Kendari tetap terbuka untuk melayani siapa pun yang ingin mencari informasi.

“Kami di Polresta Kendari tetap terbuka melayani, kalaupun ada yang kurang, mungkin karena sudah di luar jam kerja, kecuali yang urgent bisa kita layani dengan maksimal. Jadi kami tidak ada maksud menghalang-halangi. Silahkan datang dan konfirmasi,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Kapolresta Kendari, Eka Faturrahman menyempatkan diri berkomunikasi dengan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke melalui telepon seluler.

Reporter : Iswan

Salah satu eks karyawan PT WIN 

LS, Konsel – Puluhan karyawan PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) mendapat surat undangan klarifikasi dari Polres Konawe Selatan (Konsel) akibat menuntut hak karyawan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan dengan cara melakukan demontrasi secara langsung kepada perusahaan beberapa waktu yang lalu.

Surat undangan dari pihak Polres Konawe Selatan tersebut telah di terima oleh sebelas orang eks karyawan PT. WIN yang melakukan aksi demontrasi menuntut haknya, dimana selama ini mereka merasa bahwa telah diperbudak oleh pihak perusahaan, karena kerja bertahun-tahun tidak ada kontrak, gaji di bawah UMK, serta selalu over jam kerja tanpa upah lembur, tidak diberi BPJS, dan saat ini karyawan di PHK secara sepihak tanpa pesangon.

Berdasarkan dari surat yang disampaikan oleh pihak Polres Konawe Selatan, bahwa undangan klarifikasi tersebut sebagai tindak lanjut atas laporan pihak perusahaan terhadap dugaan tindak pidana menghalang – halangi aktifitas pertambangan.

Menanggapi hal ini para karyawan sangat kecewa kepada pemerintah dan penegak hukum yang diduga lebih berpihak kepada perusahaan.

Sandi salah satu karyawan yang telah di PHK sepihak dan haknya tidak dipenuhi selama bertahun-tahun oleh PT WIN menuturkan, sebelum melakukan aksi pada tanggal 15 Juni 2023, ia bersama teman-teman eks karyawan PT WIN telah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan arahan konstitusi.

“Kami sudah menempuh cara sesuai aturan seperti melapor ke pihak Disnaker Kabupaten Konawe Selatan, namun tidak ada titik temu sehingga harus ke Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan sampai saat ini juga tidak ada titik temu, lalu melakukan aksi unjuk rasa secara langsung juga tidak ada titik temu,” ucapnya, Rabu (21/6/2023).

Hal senada disampaikan Bahrul eks karyawan PT. WIN. Bahrul menjelaskan bahwa setelah aksi demo yang dilakukan beberapa waktu lalu, ia dan eks karyawan PT WIN dipanggil oleh pihak manajemen untuk dilakukan mediasi.

“Usai aksi demo, kami dipanggil oleh pihak manager PT. WIN untuk mediasi secara kekeluargaan dan dijanjikan 10 hari setelah pertemuan tersebut akan ada solusi terkait tuntutan ini tetapi apa faktanya hari ini yang hadir dihadapan kami bukan solusi malahan surat dari kepolisian dengan dalih tindak pidana menghalang-halangi aktifitas pertambangan, lalu dimana dan bagaimana lagi agar kami bisa mendapat keadilan di daerah kami sendiri,” tuturnya.

Reporter : Iswan

LS, Konsel – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) akan dibentuk. Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu proses perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebab di Kabupaten Konawe Selatan angka kekerasan anak masih cukup tinggi.

Untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pembentukan KPAD di Kabupaten Konawe Selatan, maka Sekda Konsel Hj. St Chadidjah, S.Sos., M.Si., didampingi Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Hj. Hafsah, S.IP., M.Si, Kepala BKAD, Drs. H Nisbanurrahim, M.Si bersama anggota DPRD Konsel dari Komisi II dan III Nadira S.Sos, Dr. Sabri Taridala, Ramlan, S.Si serta Hj. Hasmawati melakukan kunjungan ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Senin (19/6/2023).

Sekda Konsel mengatakan urgensinya pembentukan KPAD di Kabupaten Konsel mengingat masih tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Konsel.

“Untuk itu kami ke Kantor KPAI guna menanyakan proses pembentukan KPAD termasuk sistem rekrutmen anggota komisioner nantinya juga sumber dana pembiayaannya jika nantinya KPAD tersebut terbentuk,” ucap Chadidjah.

Selain itu, Chadidjah mengatakan rencana pembentukan KPAD Konsel merupakan pengejawantahan komitmen Bupati Surunuddin dalam hal perlindungan dan masa depan anak di Konsel.

Menanggapi hal tersebut Komisioner KPAI Sylvana Maria A, M.Th., yang menerima kunjungan tersebut menyambut baik maksud kedatangan jajaran Pemda Konsel. Pihaknya dengan tangan terbuka siap memberikan bimbingan juga arahan teknis terkait pembentukan KPAD Konsel.