LS, Konsel – Pondok Pesantren Minhajut Thullab Sulawesi Tenggara akan menggelar Pengajian dan Sholawat Akbar dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) pesantren yang ke-15.
Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di Halaman Pondok Pesantren Minhajut Thullab Desa Andoolo Utama, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sabtu, 3 Juni 2023.
Selain Pengajian dan Sholawat Akbar, juga dirangkaikan dengan wisuda para santri dan santriwati.
Hal itu dibenarkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Thullab Sulawesi Tenggara KH. Moh Wildan Habibi Ar, S.Pd.I., kepada media ini.
“Insyaallah, kita akan mengadakan tasyakuran dalam rangka Harlah pondok pesantren yang ke-15. Selain tasyakuran, kami juga akan meluluskan para santri kami, dengan harapan melalui kegiatan ini dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan yang berguna untuk bekal diakhirat nanti,” ucapnya.
Yang lebih menariknya lagi, tasyakuran itu juga akan dihadiri oleh vokalis Group Syubannul Muslimin Muhammad Ulul Azmi Askandar al-Abshor (Gus Azmi) yang menjadi artis favorit para santri di Indonesia.
“Tentu, sudah banyak yang tahu siapa Gus Azmi kerap berlenggang dari panggung ke panggung bersama grup sholawatnya dan insyaAllah akan hadir di pondok pesantren kami,” jelas Abah, sapaan KH. Wildan.
Untuk itu, mantan wartawan senior tersebut mengajak seluruh masyarakat Sultra, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan untuk hadir dalam kegiatan ini dengan harapan mendapatkan berkah dari Sholawat Akbar dan pengajian yang diselenggarakan.
“Barangsiapa bersholawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersholawat kepadanya sepuluh sholawat, menghapus darinya sepuluh dosa dan mengangkat derajatnya sepuluh derajat. (HR. An Nasa’i),” ungkapnya.
Perlu diketahui bahwa kegiatan itu akan disiarkan secara langsung oleh Konsel-TV melalui platform sosial media YouTube dan Facebook.
LS, Konsel – Sebanyak 73 Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dilepas oleh Bupati Konsel Surunuddin Dangga untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah.
Acara pelepasan jamaah haji tersebut dilaksanakan di pendopo Rujab Bupati Konsel, Jumat (2/6/2023), dan dihadiri Wakil Bupati Konsel Rasyid, Kepala Kantor Kemenag Konsel H Joko, Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo, serta jajaran Forkopimda, dan pihak terkait lainnya.
Bupati Surunuddin dalam sambutannya menekankan agar seluruh jamaah haji asal Konsel menjaga kekompakan dan saling membantu, sebab ada jamaah yang sudah berusia lanjut dan selalu ingat bahwa 73 jamaah itu berasal dari daerah yang sama.
“Harus sabar, karena kondisi disana bisa terjepit atau saling injak antar jamaah lain. Tapi itu bukan halangan, ingat niat kita kesana karena Allah Subhanahu wa ta’ala,” ungkapnya.
Surunuddin mengingatkan kepada jamaah yang terpenting dan paling utama adalah menjaga kesehatan. Keberangkatan itu hanya semata-mata karena Allah.
“Mari kita selalu berdoa agar jamaah haji khususnya asal Konawe Selatan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta’ala,” imbuhnya.
Selain itu, Surunuddin menitipkan doa agar bangsa dan daerah selalu tentram dan damai. “Semoga daerah kita semakin berkembang dan masyarakatnya makin sejahtera,” harapnya.
Sementara itu atas nama panitia, Kabag Kesra Konsel, Hamlin mengatakan jumlah jamaah haji asal Kabupaten Konawe Selatan pada musim haji tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebanyak 73 orang.
“Jamaah haji laki-laki berjumlah 29 orang, dan jamaah haji perempuan 44 orang. Berdasarkan usia, jamaah haji tertua berusia 78 tahun asal Kecamatan Laeya, lalu jamaah haji termuda berusia 23 tahun asal Kecamatan Benua,” ungkapnya.
Hamlin menyebut, berdasarkan kecamatan, terbanyak jamaah haji berasal dari Kecamatan Tinanggea berjumlah 22 orang. Kemudian Kecamatan Laeya 8 orang, Kecamatan Konda 7 orang, Andoolo dan Benua masing-masing 6 orang serta Ranomeeto 4 orang.
Untuk jamaah asal Kecamatan Palangga, Lalembuu, dan Angata masing-masing 3 orang. Selanjutnya Moramo, Ranomeeto Barat, dan Buke masing-masing 2 orang. Kecamatan Kolono, Palangga Selatan, Landono, Mowila, dan Laonti masing-masing 1 orang.
“Untuk kloter dan jadwal keberangkatan InsyaAllah jamaah haji asal Kabupaten Konawe Selatan yang tergabung dalam kloter 28 akan berangkat dari Konsel melalui bandara Halu Oleo menuju tanah suci melalui Embarkasi Sudiang Makassar pada 11 Juni 2023. InsyaAllah jadwal kembali ke tanah air tanggal 26 Juli 2023,” jelasnya.
LS, KONSEL – Dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar upacara, bertempat di halaman Kantor Bawaslu Konsel, Kamis (1/6/2023).
Ketua Bawaslu Kabupaten Konsel Hasni, S.Pi., MH., bertindak sebagai inspektur upacara dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Konsel Awaluddin AK, S.HI., Kepala Sekretariat Reni Susilawati, SE., MM., dan seluruh staf Bawaslu Konawe Selatan.
Sedangkan yang bertindak sebagai pemimpin upacara Ketua Panwascam Andoolo Hendra dan diikuti peserta upacara dari Panwaslu Kecamatan Buke dan Baito masing-masing membawa Panwas Kelurahan/Desa sebagai peserta upacara serta kepala sekertariat.
Dalam amanatnya, Ketua Bawaslu Hasni mengatakan melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, perlu menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi politik harapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita semua harus terus menerus secara konsisten merealisasikan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan dunia yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia,” ujarnya.
Hasni juga mengajak kepada seluruh komponen untuk bersama-sama membangun bangsa yang damai, adil dan makmur.
“Kita bersatu dalam membangun bangsa untuk merealisasikan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Kita Indonesia, kita Pancasila,” imbuhnya.
Tak lupa juga, Ketua Bawaslu Hasni mengingatkan agar dalam melakukan pengawasan selalu mengedepankan pencegahan.
“Saat ini kita telah masuk di tahapan tanggapan masyarakat terkait data pemilih, untuk itu bagi Panwas kecamatan maupun desa dapat benar-benar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” harap Hasni.
Dinamika politik nasional menuju Pemilu 2024 semakin ramai, seiring dengan aksi-reaksi yang terjadi di antara kekuatan yang akan memasuki gelanggang pertarungan.
Membaca situasi terkini, ragam kekuatan sudah mulai terkonsolidasi. Pengujung tahun ini dan awal tahun depan akan menjadi salah satu fase tersibuk partai politik.
Selain harus bersiap dengan tahapan pemilu legislatif, juga harus intens membangun komunikasi politik lintas kekuatan guna mematangkan pengusungan Capres dan Cawapres yang akan menjadi kandidat resmi di Pilpres 2024. Kesalahan dalam memosisikan diri dan membuat keputusan akan berdampak pada peta kuasa mereka di masa mendatang.
Parpol kini harus mengayuh di antara harapan publik yang tercermin dari opini publik yang berkembang, kepentingan partai lain, dan tentunya kepentingan politik mereka sendiri. Perlahan tapi pasti, politik yang tadinya sangat acak mulai membentuk pola yang harus dibaca secara cermat oleh elite partai.
Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemilu harus memberi dampak pada kualitas hidup rakyat yang makin sejahtera. Mengingat esensi demokrasi adalah persatuan dan kebangsaan, maka tak boleh ada tawar-menawar, bahwa wakil rakyat yang lolos pemilu harus wakil rakyat yang mampu menyejahterakan rakyat. Kalau boleh jujur, keinginan mulia itu belum terlihat pada anggota DPR sekarang dan mereka belum menghasilkan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang bisa dibanggakan rakyat.
Dalam bahasa lain, pemilu dalam konteks di atas sebenarnya bukan hanya untuk memilih wakil rakyat yang legitimate sesuai pilihan rakyat, melainkan pemilu itu sendiri secara substantif membawa pesan moral agar rakyat yang telah memenuhi syarat menurut UU bisa memilih wakilnya yang mempunyai hati nurani terhadap penderitaan rakyat, sekaligus menjadi alat untuk mencapai tujuan yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
Puluhan karyawan PT WIN saat mengadu di Disnaker Kabupaten Konawe Selatan
LS, Konsel – Puluhan pekerja PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) mengadu ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) atas dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon dan beberapa hak karyawan yang tidak diberikan oleh perusahaan, Senin (29/5/2023).
Aduan tersebut didasari oleh pihak perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak kepada 28 karyawan tanpa alasan yang jelas. Selain itu pihak karyawan pun mengadukan soal gaji yang diberikan tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan selama bekerja di perusahaan tidak ada BPJS serta selalu dipekerjakan melebihi waktu/jam kerja tanpa ada upah lembur.
Kamarudin selaku keluarga karyawan yang mendampingi aduan ke pihak Disnaker menuturkan bahwa setelah terjadi PHK sepihak, ia mendampingi karyawan untuk melakukan aduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Selatan.
“Dalam aduan itu pihak karyawan yang di PHK menjelaskan beberapa hak yang tidak diberikan oleh perusahaan seperti waktu dan jam kerja yang melebihi aturan 12 jam kerja selama 1 minggu full tidak dihitung lembur,” ucapnya.
Kamarudin menambahkan selain waktu dan jam kerja yang tidak sesuai, karyawan juga tidak diberi BPJS ketenagakerjaan ataupun BPJS kesehatan, padahal dari 28 pekerja yang di PHK sudah bekerja kurang lebih 2 sampai 5 tahun.
“Jangankan untuk BPJS, kontrak pun tidak ada, ini bentuk pembodohan dan perbudakan terhadap tenaga kerja,” pungkasnya.
Setelah mengadu ke Disnaker Kabupaten Konawe Selatan dan telah dimediasi tetapi tetap tidak ada titik temu sehingga pihak Disnaker Kabupaten Konawe Selatan menyerahkan aduan tersebut kepada Disnaker Provinsi Sultra, untuk langkah awal Disnaker Provinsi Sultra akan memanggil pihak manajemen PT. WIN terlebih dahulu.
“Harapan saya dan juga karyawan yang di PHK pihak perusahaan harus memberikan hak karyawan seperti gaji yang tidak sesuai upah lembur serta pesangon dan juga Dinas Ketenagakerjaan harus tegas kepada perusahaan yang mencoba memperbudak tenaga kerja tidak sesuai dengan regulasi yang telah di atur pada UU No 13 tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” tutupnya.
LS, Konsel – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar rapat konsolidasi sekaligus melakukan pemilihan pengurus baru untuk periode 2023-2029, bertempat di Balai Desa Lerepako, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konsel, Minggu (28/5/2023).
Rapat Konsolidasi tersebut dihadiri oleh Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Konsel periode 2018-2023 Indra Mahmud bersama Sekretaris Andi Razak, Bendahara Liswanti dan pengurus lainnya serta diikuti oleh Ketua dan Anggota BPD se-Kabupaten Konawe Selatan.
Dalam pemilihan pengurus, Indra Mahmud kembali dipercaya sebagai Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Konawe Selatan periode 2023-2029.
Indra Mahmud menyampaikan rapat konsolidasi ini digelar dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dan kekompakan sesama anggota BPD.
“Apalagi banyak anggota BPD yang baru terpilih dan tergabung dalam Asosiasi ini sehingga perlu kita lakukan konsolidasi untuk ajang silaturahmi dan saling menguatkan diantara kita sesama anggota BPD,” ucap Ketua BPD Desa Duduria ini.
“Dalam rapat konsolidasi tadi juga dibahas sejumlah agenda penting dan program-program Asosiasi BPD Kabupaten Konsel yang masih perlu untuk dijalankan pada periode selanjutnya,” imbuhnya.
Indra menambahkan, ia bersama pengurus Asosiasi BPD Kabupaten Konsel akan tetap memperjuangkan kesejahteraan anggota BPD se-Kabupaten Konawe Selatan.
Karena sebelumnya, Asosiasi BPD Kabupaten Konsel telah berulang kali memperjuangkan kesejahteraan anggota BPD dan baru terealisasi pada penambahan BOP BPD pada tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan dengan angka maksimal sebesar 5 juta rupiah pertahunnya.
“Setelah saya terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Konsel, program pertama saya tetap komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan BPD dan mendorong DPRD Kabupaten Konsel untuk segera membahas Perda tentang BPD,” tegasnya.
Selain BOP BPD yang dinaikkan, Indra berharap agar Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga menaikkan tunjangan BPD yang dinilainya masih sangat minim.
“Di kabupaten lain itu tunjangan BPD cukup lumayan, seharusnya di Kabupaten Konawe Selatan juga harus dinaikkan tunjangannya, mengingat BPD ini merupakan lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan di desa sehingga harus diperhatikan kesejahteraannya,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi BPD Konsel periode 2018-2023 Andi Razak mengaku mundur dari jabatan sekretaris asosiasi dikarenakan telah diberikan amanah baru sebagai Ketua Partai Buruh Kabupaten Konawe Selatan.
“Sesuai aturan yang berlaku bahwa pengurus BPD tidak boleh menduduki jabatan di partai, oleh karena itu saya mundur dari Sekretaris Asosiasi BPD Kabupaten Konsel dan semoga kedepannya asosiasi BPD ini semakin besar serta solid terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota BPD,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Razak juga meminta doa dan dukungan dari rekan-rekan BPD se-Kabupaten Konawe Selatan karena dirinya maju sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Dapil IV dalam Pemilu serentak tahun 2024.
“Saya juga meminta restu dan dukungan dari rekan-rekan BPD karena saya maju sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konsel dari Partai Buruh. Jika terpilih nanti, saya akan perjuangkan hak dan kesejahteraan anggota BPD. Kalau bukan dari mantan pengurus BPD, lalu siapa lagi yang akan peduli dengan perjuangan kita,” imbuhnya.
Berikut Susunan Pengurus Asosiasi BPD Kabupaten Konsel Masa Kerja 2023-2029.
Ketua : Indra Mahmud, SE
Wakil Ketua : Drs Yusman
Sekretaris : Muh Tomin Landema
Bendahara : Liswanti, S.Pd
Kordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan (SDM) : Yotam Boby, S.Pd., M.Pd
Kordinator Bidang Advokasi dan Hukum : Aminudin, S.H., M.H
Kordinator Bidang Hubungan Masyarakat : Agus Muhaimin
Kordinator Bidang Pemerintahan Desa : Faisal Arianto
Kordinator Bidang Pembangunan : Muhlis, S.Pd., M.Pd
Kordinator Bidang Perempuan : Ratna Letifa Elisabeth
Salah satu kandang ayam potong di Desa Lalonggombu
LS, Konsel – Warga di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), merasa resah dengan adanya usaha ayam potong di daerah tersebut.
Sebab, setelah munculnya usaha ayam potong di dekat permukiman itu memberikan dampak bau tidak sedap dan serbuan lalat sehingga membuat masyarakat di Desa Lalonggombu merasa tidak nyaman.
Parahnya lagi, dua dari tiga pengusaha ayam potong tersebut tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat saat akan mendirikan usaha ayam potong dan tidak memiliki izin dari instansi terkait.
Selain itu, para pengusaha ayam potong ini tidak melakukan pencegahan secara berkala terhadap dampak yang ditimbulkan dari usahanya, terutama serbuan lalat yang meresahkan masyarakat di sekitarnya.
Tampak kerumunan lalat yang cukup banyak dampak dari usaha ayam potong di Desa Lalonggombu
Salah satu warga yang rumahnya tidak jauh dari kandang ayam potong mengaku sangat terganggu sekali dengan dampak yang ditimbulkan dari usaha ayam potong tersebut.
“Kami merasa tidak nyaman sekarang karena setiap hari kami terkadang menghirup bau tak sedap dan dikerumuni lalat, mau makan saja langsung diserbu lalat,” sebut salah satu warga Desa Lalonggombu ketika ditemui dirumahnya, Kamis (25/5/2023).
“Yang punya kandang juga tidak pernah menemui warga untuk sosialisasi atau memberikan bantuan racun lalat,” imbuhnya.
Hal senada diungkapkan oleh Iswan warga Desa Lalonggombu lainnya. Rumahnya yang berada di jalan poros Desa Lalonggombu itu selalu penuh dengan lalat, apalagi ia memiliki anak yang masih kecil-kecil sehingga dikhawatirkan rentan terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh keberadaan lalat-lalat menjijikkan itu.
“Kami setiap hari harus memasang perangkap lalat untuk mengurangi serbuan lalat dan ini kami beli sendiri. Yang punya usaha ayam potong tidak pernah memberikan kami bantuan racun atau perangkap lalat,” ucap Iswan.
“Dan apabila tidak ada tanggapan pemerintah untuk menutup usaha ayam potong itu maka saya pastikan akan melakukan gerakan bersama warga untuk menutup ketiga kandang ayam tersebut yang sangat berdampak terhadap kesehatan keluarga kami,” tegasnya.
Dari pantauan langsung tim media ini di lapangan, terdapat 3 kandang ayam potong berkapasitas ribuan ekor ayam milik tiga orang yang berbeda. Kandang yang pertama kali berdiri adalah milik keluarga Bambang Sudibyo, warga Desa Andoolo Utama, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan.
Bambang Sudibyo memulai usaha ayam potong sejak tahun 2021 dan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum mendirikan kandang ayam potong. Bahkan usahanya telah memiliki izin dari Pemerintah Desa Lalonggombu serta izin dari Dinas PTSP Kabupaten Konsel.
“Dulu kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahkan kami undang juga pemerintah desa. Dan selama setahun kami dirikan usaha ayam potong ini Alhamdulillah tidak ada keluhan dari masyarakat,” ucap Bambang yang ditemani istrinya ketika ditemui dirumahnya.
“Kami juga sering memberikan racun lalat kepada masyarakat sekitar. Selain itu kandang kami juga selalu dibersihkan sehingga tidak menimbulkan bau ataupun lalat,” imbuhnya.
Sedangkan dua kandang lainnya yakni milik Mujiono dan Keye. Saat kami temui di kediamannya, Keye mengaku belum lama mendirikan usaha ayam potong tersebut. Ia ikut-ikutan Mujiono membuat usaha ayam potong setelah melihat keberhasilan rekannya dalam berbisnis ayam potong.
“Belum lama usaha ini, ada sekitar satu tahun. Ini kami bermitra dengan perusahaan, jadi mulai bibit, pakan dan penjualannya perusahaan yang tanggung, kami hanya siapkan kandang dan pemeliharaannya saja,” ucap Keye.
Saat ditanyakan terkait izin usaha dan penanganan dampak lalat yang meresahkan warga, Keye hanya bisa mengarahkan untuk menemui atau menanyakan langsung kepada Mujiono.
“Saya tidak tau apa-apa, semua yang urus pak Mujiono, jadi sebaiknya tanyakan ke pak Mujiono langsung,” sebutnya.
Mujiono sendiri saat ini sedang berada di Kabupaten Konawe Utara sehingga hanya bisa dilakukan wawancara melalui sambungan telepon seluler. Ia mengaku belum lama mendirikan kandang ayam potong tersebut dan tidak dapat memberikan keterangan lebih banyak terkait izin dan dampak dari usahanya.
Ketua RT 08 Dusun IV Desa Lalonggombu Buang Mustarom mengakui pernah ditemui oleh Bambang dan istrinya untuk sosialisasi mendirikan usaha ayam potong. Ia bersama masyarakat di lingkungannya mengikuti sosialisasi tersebut.
“Ya pernah dulu sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pak Bambang, bahkan dihadiri oleh kepala desa dan perangkat lainnya. Kalau yang 2 orang pengusaha ini belum pernah sosialisasi sampai saat ini,” ucapnya.
Berdasarkan penelusuran tim serta melihat dampak yang ditimbulkan usaha ayam potong ini sehingga dinas terkait dalam hal ini Dinas Perizinan, Dinas Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan tidak boleh tutup mata dan perlu melakukan sidak serta kunjungan langsung ke kandang ayam potong tersebut.
Jika ditemukan pelanggaran dan lebih banyak dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, maka usaha tersebut sudah sepatutnya untuk dilakukan penutupan sehingga tidak lagi membuat resah masyarakat bahkan hingga memakan korban dengan adanya penyakit yang dibawa oleh lalat.
Andi Razak (tengah kiri) saat serahkan berkas pendaftaran Bacaleg kepada Ketua KPU Konsel (tengah kanan)
LS, Konsel – Partai Buruh Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) akhirnya dapat bernafas lega setelah sebelumnya dianggap tidak mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), namun kini pendaftaran Bacaleg Partai Buruh diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konsel.
Ketua Executive Comite (Exco) Partai Buruh Kabupaten Konsel Andi Razak kepada media lintangsultra mengatakan, sebelumnya Partai Buruh Kabupaten Konsel mengalami kendala saat mendaftar di waktu injury time yakni pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 tidak dapat melakukan submit di aplikasi Informasi Calon (Silon) KPU dikarenakan telah terkunci (lock) otomatis.
“Kendala yang kami hadapi yaitu kami mendaftar di saat waktu injuri time, sehingga kami belum sempat submit Silon KPU, dan menurut KPUD Konawe Selatan Partai Buruh dianggap tidak mendaftar karena tidak terbaca di sistem Silon KPU tersebut,” ucap Andi Razak, Kamis (18/5/2023).
“Dan Alhamdulillah setelah turun surat sakti berupa SE KPU RI No : 495 tanggal 17 Mei 2023, surat edaran itulah yang menyelamatkan kami. Artinya partai buruh ini insyaAllah di ridhoi Allah SWT. Karena sebelumnya kami sudah dianggap mati suri, kenapa? Karena ada partai tapi tidak ada 1 pun calegnya,” imbuhnya.
Andi Razak menyampaikan setelah turun SE dari KPU RI, maka pihaknya mendaftarkan Bacaleg ke KPUD Konawe Selatan pada Kamis (18/5/2023) pukul 14.00 Wita dengan bersama-sama tim verifikasi dari KPU untuk memastikan syarat pendaftaran baik yang ada di silon KPU (data digital) maupun data fisik berupa dokumen pendaftaran yang semuanya lengkap dipenuhi oleh Partai Buruh di 6 Dapil se- Konsel.
“Setelah diverifikasi data fisik dan digital, maka berkas 35 Bacaleg Partai Buruh dari 6 Dapil di Kabupaten Konawe Selatan diterima oleh KPU Kabupaten Konsel,” ucapnya.
Andi Razak mengatakan, setelah diterimanya berkas pendaftaran 35 Bacaleg Partai Buruh, maka pihaknya akan mempersiapkan dan membenahi jika terdapat kekurangan dokumen yang diperlukan.
“Langkah yang kami akan tempuh selanjutnya adalah membenahi daftar caleg kami untuk lebih siap tarung di Dapil masing-masing dengan memberikan bimtek dan pelatihan dalam menjaring basis suara yang dominan adalah kaum buruh, tani, nelayan, ojol, tukang bakso, guru honorer, honorer daerah, kesehatan, karyawan tambang, karyawan sawit, karyawan swasta lainnya, penjual ikan, sayur, penjual gorengan, dan lainnya,” ujar Andi Razak.
“Karena tujuan utama Partai Buruh adalah memperjuangkan upah buruh yang selama ini sangat murah serta jaminan pekerjaan, jaminan perumahan, jaminan hidup, jaminan pendidikan bagi rakyat miskin dan lain sebagainya,” tutupnya.
Kades Wawobende (kiri) saat serahkan BLT kepada salah satu warga penerima
LS, Konsel – Pemerintah Desa Wawobende, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap I tahun 2023 kepada 23 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepala Desa Wawobende Kari Basuki mengatakan, penyaluran BLT-DD tersebut telah dilaksanakan seminggu sebelum lebaran atau tepatnya pada Sabtu, 15 April 2023.
“BLT-DD Tahap I telah kita salurkan kepada 23 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seminggu sebelum lebaran,” ucapnya, Kamis (18/5/2023).
Kari Basuki menambahkan, selain untuk penyaluran BLT, Dana Desa Tahap I ini digunakan juga untuk pengadaan bibit durian dan bibit manggis sebanyak 1.700 pohon dengan anggaran sekitar 85 juta rupiah.
“Bibit durian dan manggis ini juga sudah kita salurkan kepada masyarakat Desa Wawobende dengan total 1.700 bibit,” ungkap Kari.
Selain pengadaan bibit, Dana Desa Tahap I ini juga digunakan untuk kegiatan pelatihan PKK, kader posyandu dan lainnya, pencegahan stunting serta Jamsostek rentan miskin.
“Kegiatan pelatihan ini dilakukan di Kecamatan Andoolo Barat. Untuk Jamsostek rentan miskin kita anggarkan sebanyak 62 orang,” bebernya.
LS, Konsel – Pemerintah Desa (Pemdes) Bima Maroa merealisasikan penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2023 untuk pembangunan drainase dan RTLH.
Kepala Desa Bima Maroa Husen L, SKM., mengatakan penggunaan Dana Desa di Tahap I ini untuk pembangunan drainase dengan anggaran sebesar Rp 79.034.500.
“Total panjang drainase 128 meter yang terbagi dalam dua titik, yakni di Dusun III dan Dusun IV dengan total anggaran 79.034.500 rupiah dan telah selesai dikerjakan,” kata Husen, Kamis (18/5/2023).
Kepala Desa Bima Maroa bersama warga penerima program RTLH
Husen menambahkan, selain pembangunan drainase, Dana Desa Tahap I tersebut digunakan juga untuk program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebanyak 5 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp 32.152.400.
“Di Tahap I ini kami anggarkan juga untuk program RTLH sebanyak 5 unit untuk masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak huni. Jadi kami belanjakan dalam bentuk barang atau material sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat yang rumahnya masuk dalam program ini,” imbuhnya.
Sementara itu, salah satu warga yang mendapatkan bantuan RTLH dari Dana Desa ini mengaku sangat bersyukur karena program tersebut sangat membantu masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Alhamdulillah rumah kami saat ini sudah selesai diganti, yang tadinya atap genteng sudah diganti dengan atap spandek, begitu datang material dari desa maka saya langsung cepat kerjakan untuk mengganti atap tersebut,” ujar salah satu warga penerima program RTLH Dana Desa.
