Spanduk netralitas ASN dan perangkat desa yang dibawa Panwascam Andoolo Barat saat defile pembukaan Porseni.

LS, Konsel – Ikut serta dalam defile pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) tingkat Kecamatan Andoolo Barat, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Andoolo Barat berikan pesan netralitas ASN dan perangkat desa pada Pemilu serentak 2024.

Pesan tersebut disampaikan dalam bentuk tulisan di spanduk yang berbunyi ‘Pemilu 2024 ASN, Perangkat Desa, BPD Harus Netral!’ dan dibentangkan saat pembukaan Porseni di lapangan Kantor Kecamatan Andoolo Barat, Rabu 24/8/2023) yang dibuka oleh Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan Adi Jaya Putra dan dihadiri Camat Andoolo Barat Muhammad Sofyan Mansyah, Kapolsek Andoolo Iptu Saidil Umar, kepala desa serta perangkat desa se-Kecamatan Andoolo Barat.

Ketua Panwaslu Kecamatan Andoolo Barat Supriyadi Sakir mengatakan bahwa keikutsertaannya dalam pembukaan Porseni tingkat Kecamatan Andoolo Barat ini sekaligus dimanfaatkan untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilu serentak 2024.

“Berdasarkan surat undangan panitia pelaksana Porseni tingkat Kecamatan Andoolo Barat dalam rangka HUT RI ke 78, maka kami ikut defile pembukaan Porseni yang tergabung dalam kontingen penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan Andoolo Barat, PPK Kecamatan Andoolo Barat, PPS dan PKD se-Kecamatan Andoolo Barat,” ucapnya.

Supriyadi menyampaikan selain mengikuti defile, kontingen penyelenggara Pemilu juga akan berpartisipasi dengan ikut bertanding pada beberapa cabang olahraga yang diperlombakan.

“Kami akan mengikuti beberapa cabang olahraga yang akan dipertandingkan, diantaranya sepak bola, voli putra dan putri, bola gotong dan lainnya,” imbuhnya.

Dalam defile tersebut, kontingen penyelenggara Pemilu menjadi peserta terakhir dengan menampilkan senam jingle Pemilu dan senam kreasi di hadapan Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan.

Editor: Agus

Untuk langkah awal, Bank Indonesia meminta 100 orang peserta dari ASN mengintegrasikan mobile bangkingnya terlebih dahulu pada smartphone masing-masing.

Chadidjah menyebut Indeks Literasi Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih yang terendah dibandingkan provinsi lain. Oleh karena itu perlu mendorong perluasan ekosistem keuangan digital dengan penggunaan pembayaran non tunai.

Editor: Agus

LS, Konsel – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dari Fraksi Partai Demokrat Ramlan kembali menyerahkan bantuan kepada masyarakat, Sabtu (12/8/2023).

Bantuan yang diserahkan kali ini, yakni bantuan Perbengkelan dan Pertukangan yang diserahkan di 3 Kelompok, masing-masing 1 kelompok di Desa Matabondu dan Desa Motaha, Kecamatan Angata, Kabupaten Konsel.

Ketua Komisi III DPRD Konsel ini menjelaskan bahwa pemberian bantuan dari pemerintah daerah (Pemda) tersebut merupakan hasil usulan kelompok masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan yang kemudian ia perjuangkan hingga terealisasi.

Olehnya itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Konsel ini berharap, agar bantuan yang telah diberikan tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dirawat dengan baik.

“Semoga dengan adanya bantuan ini bisa meningkatkan pendapatan dan tentunya kesejahteraan masyarakat, serta akan selalu menjadi atensi dan komitmen kami untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang dinilai skala prioritas,” ujar Ramlan.

Untuk diketahui, penyerahan bantuan kepada kelompok masyarakat tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Konawe Selatan Drs. Surdin Laulewulu, serta Pokja Pengadaan.

Reporter/Editor : Agus

LS, Konsel – Forum Komunikasi Masyarakat (Forkom) Kecamatan Kolono menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe Selatan (Konsel), Senin (7/8/2023).

Aksi unjuk rasa tersebut digelar sebagai bentuk ketidaknyamanan masyarakat Kecamatan Kolono terhadap sikap arogansi yang dilakukan oleh Camat Kolono M. Taufik Aminlar, STP., M.AP., dalam memimpin Kecamatan Kolono.

Massa aksi merasa bahwa Camat Kolono Muh Taufik Aminlar kurang menjalin silaturahmi dengan baik di intansi terkait, kepala desa serta masyarakat, sehingga terjadi kurang kondusifnya situasi di wilayah Kecamatan Kolono.

Jefri Rembasa dalam orasinya menyampaikan bahwa situasi masyarakat Kecamatan Kolono saat ini merasa tidak nyaman dengan tindakan- tindakan arogansi yang dilakukan oleh Camat Kolono.

“Sejak pak Taufik menjabat sebagai Camat Kolono, kondisi pembangunan dan pengembangan potensi tidak begitu signifikan, banyak keluhan masyarakat diantaranya gedung serbaguna Kecamatan Kolono tidak pernah dibenahi bahkan seperti gudang, camat seperti tidak peduli terhadap pembangunan,” ucapnya.

Selain itu, Jefri mengatakan kegiatan olahraga di Kecamatan Kolono tidak pernah dilaksanakan padahal setiap tahun para kepala desa di Kecamatan Kolono selalu menyumbangkan dana pada kegiatan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kegiatan kepemudaan juga tidak pernah di support oleh camat, bahkan saat pemuda Kecamatan Kolono menggelar turnamen sepakbola dihalangi oleh camat dengan tidak mengijinkan penggunaan lapangan,” ujarnya.

Jefri menambahkan, keluhan masyarakat juga terkait pembangunan lapak UMKM yang dipindahkan secara sepihak oleh camat dan tidak sesuai hasil Musrenbang serta camat jarang berada di kantor karena sering stay di Kota Kendari.

“Dengan adanya permasalahan tersebut maka Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Kolono menuntut kepada Bupati Konsel agar mencopot Camat Kolono karena dinilai tidak bisa menjadi pelayan masyarakat serta mendesak DPRD Konsel untuk merekomendasikan pemberhentian Camat Kolono karena tidak bisa mengembangkan potensi olahraga di Kecamatan Kolono,” ungkapnya.

Usai melakukan orasi, massa aksi pun ditemui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel Hj. ST. Chadidjah, S.Sos., M.Si., bersama Asisten I, Asisten II, Kasatpol PP Konsel, Kapolsek Andoolo dan Kapolsek Kolono.

Sekda Konsel berjanji kepada massa aksi bahwa pihaknya akan segera melakukan sidak langsung di lapangan guna menanggapi keluhan masyarakat Kecamatan Kolono.

“Terkait tuntutan massa aksi tersebut maka kami akan melaporkan kepada pimpinan serta mempelajari dan akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada,” ucapnya.

“Sedangkan untuk tuntutan agar Camat Kolono diganti, kita mengacu pada regulasi yang ada, serta nanti Bupati Konsel yang memutuskan. Kami berjanji dalam waktu satu minggu ini akan melakukan sidak untuk mengetahui permasalahan di Kecamatan Kolono,” jelasnya.

Reporter : Is One
Editor : Agus

LS, KENDARI – PT Bintang Energi Mineral (BEM) diduga melakukan pemuatan cargo pasir silika di Jeti Kesyahbandaran milik Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Lapuko. Hal itu disampaikan oleh La Songo Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) saat gelar konferensi pers di Kantor Sekretariat PPWI Sultra, Sabtu (05/06/2023).

Lebih lanjut La Songo membeberkan bahwa ada aktivitas penambangan pasir yang dengan bebas. Namun diduga dalam proses pemuatan pasir silika di Jeti milik KUPP Lapuko tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Pasalnya dalam melakukan pemuatan PT BEM belum memiliki Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra.

“PT BEM ini kami duga belum memiliki RKAB yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Sultra, tapi mengapa masih bebas melakukan pemuatan pasir silika di Jeti KUPP Lapuko, ini kan lucu bin ajaib,” ungkap La Songo yang didampingi Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan Asrul Rahmani penuh tanya.

Mirisnya lagi, lanjut La Songo, ini merupakan tongkang ke enam yang akan keluar dari Jeti Kesyahbandaran Lapuko.

“Sementara dari hasil pantauan kami di lapangan ini sudah tongkang yang ke enam yang akan keluar dari Jeti Kesyahbandaran Lapuko. Ini kan jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 serta UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran,” terang mantan Ketua HMI Cabang Kota Kendari ini.

“Anehnya, yang menjadi pertanyaan kami, kenapa bisa pihak Syahbandar Lapuko menerbitkan Surat Izin Berlayar (SIB), sementara RKAB nya itu baru terbit pada tanggal 03 Agustus 2023,” sambungnya.

Hal senada dikatakan juga oleh Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan Asrul Rahmani bahwa dalam rangka kegiatan produksi penambangan hingga proses pengangkutan serta penjualan harus merujuk pada aturan kaidah pertambangan yang benar, dimana harusnya ada pengajuan besaran bukaan lahan dan besaran kuota penjualan guna tersinkron laporan dan keterangan RKAB.

“Hati-hati loh jangan sekali-kali pemegang IUP melakukan laporan dan serta membuat keterangan palsu karena itu bertentangan dengan UU no 3 Tahun 2020 pasal 159 dimana dapat diancam pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar paling banyak 100 milyar,” ujar Asrul.

Asrul juga menjelaskan bahwa dari sisi pelayanan pelayaran juga sudah sangat jelas sebelum bertindak harus melakukan upaya clearance dokumen pengangkutan dan penjualan, jangan asal teken surat keterangan berlayar. Untuk itu dirinya juga menduga bahwa pihak Syahbandar Lapuko ikut terlibat dalam konspirasi ini.

Olehnya itu baik La songo maupun Asrul Rahmani meminta agar tidak menerbitkan surat perintah berlayar tongkang yang saat ini sedang melakukan proses pemuatan.

“Apabila Syahbandar Lapuko tetap mengeluarkan maka kami pastikan pihak Syahbandar telah ikut terlibat. Dan kami harap Dinas ESDM dan Polda Sultra untuk bertindak cepat untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terkait persoalan ini, dan memanggil pihak-pihak terkait,” pinta Ketua Umum DPD PPWI Sultra dan Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan PPWI Sultra.

Diketahui, tongkang beringere di perairan Lapuko milik PT. Bintang Energi Mineral yang bergerak di bidang pertambangan batuan/pasir kuarsa di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hingga berita ini di terbitkan, pihak pihak terkait belum bisa di konfirmasi, awak media ini terkendala akses untuk mengkonfirmasi tidak memiliki kontak pihak terkait begitupun dengan akses untuk mengkonfirmasi langsung akses pihak terkait yang jauh. Kendati begitu awak media ini akan berusaha melakukan konfirmasi dan tetap memberikan hak jawab bagi pihak pihak terkait sehingga pemberitaan tetap berimbang, demikian. (HNr)

Laporan: Tim

ketgam : Manager ULP PLN Konsel (pakai rompi) saat menyerahkan program Dakwah Infaq 100 Al Qur’an di salah satu pondok tahfidz yang ada di Kabupaten Konsel. 

LS, Konsel – Dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriyah, YBM PLN Kendari melalui ULP PLN Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melaksanakan program Dakwah Infaq 100 Al Qur’an.

Program Dakwah Infaq 100 Al Qur’an tersebut dilaksanakan di beberapa pondok pesantren Tahfidz Qur’an yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, diantaranya adalah Pondok Pesantren Minhajjut Thullab Desa Andoolo Utama, Kecamatan Buke, Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Watumbohoti, dan Yayasan Al Ihsan Sultra yang berada di Desa Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konsel.

YBM PLN Kendari melalui ULP PLN Konsel laksanakan program Dakwah Infaq 100 Al Qur’an di beberapa pondok pesantren tahfidz yang ada di Kabupaten Konsel.

YBM PLN Kendari yang diwakili Manager PLN ULP Konawe Selatan Tri Cahyono, ST., mengatakan bahwa program ini dilaksanakan untuk mendukung pendidikan agama, khususnya generasi penghapal Al Qur’an yang sedang menimba ilmu di pondok pesantren.

“Kegiatan Program Dakwah Infaq 100 Al Qur’an ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk berkontribusi pada masyarakat, terutama dalam menyediakan layanan dan dukungan bagi santriwan dan santriwati para pecinta Al-Qur’an di wilayah Kabupaten Konawe Selatan,” ucap Tri Cahyono saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/8/2023).

Tri mengatakan dirinya bersama team turun langsung menyerahkan bantuan Al Qur’an ke beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Konawe Selatan dengan harapan program ini dapat menambah semangat dan mempermudah para Tahfidz dalam menghafal dan mempelajari Al Qur’an.

Manager PLN ULP Konsel Tri Cahyono, ST

“Saya bersama team mewakili YBM PLN Kendari menyerahkan langsung Al Qur’an ke beberapa pondok pesantren tahfidz yang ada di Kabupaten Konawe Selatan,” ujarnya.

Tri berharap untuk kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Konawe Selatan khususnya kepada santriwan dan santriwati generasi penerus bangsa.

“Semoga dengan Program Dakwah Infaq 100 Al Qur’an pada santriwan dan santriwati ini dapat menambah semangat dan mempermudah mereka dalam menghafal dan mempelajari Al Qur’an sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang hafal Al Qur’an,” harapnya.

Reporter : Is One
Editor : Agus

LS, Konsel – Dukung peningkatan ekonomi UMKM di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, melalui Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif menyerahkan Bantuan Pemerintah (Banper) Sarana Ruang Kreatif 2023.

Banper sarana ruang kreatif itu diserahkan langsung oleh Direktur Infrastruktur Ekraf Haryanto S.Sos., MM., didampingi Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Dangga, ST., MM., Sekda Konsel Hj St Chadidjah S.Sos., M.Si., Kadis Pariwisata Konsel Adiwarsyah Toar, serta dihadiri oleh beberapa Kepala OPD lingkup Pemda Konsel.

Direktur Infrastruktur Ekraf Haryanto mengatakan Banper sarana ruang kreatif yang diserahkan hari ini merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal usulan dari Anakia Food.

“Hari ini usulan Bantuan Pemerintah Sarana Ruang Kreatif untuk Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif binaan Dispar Konsel yaitu Anakia Food yang bertempat di Kecamatan Laeya kami realisasikan,” ucap Haryanto dalam sambutannya, Rabu, (26/7/2023) bertempat di ruang rapat bupati.

Dirinya berharap bantuan tersebut dapat memotivasi pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Konsel. Disamping itu, Pemkab Konsel diharapkan dapat terus menjalin kerjasama demi kemajuan ekonomi kreatif dan pariwisata yang ada di Kabupaten Konsel.

“Kami juga ucapkan terima kasih atas sambutan dari Pemda Konsel, semoga komunikasi dan kerjasama dapat terus terjalin,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Konsel Surunuddin Dangga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada rombongan Kemenparekraf yang telah hadir secara langsung menyerahkan Banper tersebut.

Menurut Surunuddin, bantuan tersebut akan menjadi motivasi dan semangat baru bagi dinas terkait dalam melakukan pembinaan kepada pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Konsel.

“Tentu kami sangat apresiasi bantuan tersebut, dan ini akan menjadi cambuk untuk terus berinovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Konsel,” kata Surunuddin.

Olehnya itu, Surunuddin berharap kepada OPD terkait untuk terus berkolaborasi dalam peningkatan ekonomi para pelaku UMKM.

“Saya berharap semua OPD terkait untuk terus berkolaborasi,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Anakia Food Fatkuriah Wachida merasa sangat senang atas bantuan tersebut. Ia mengatakan bantuan tersebut merupakan impian yang diinginkan selama ini.

“Saya tidak menyangka juga mau dapat bantuan, soalnya proposal yang kami usulkan baru beberapa hari. Biasanya kan agak lama, olehnya itu saya bersama teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Parekraf, Pemda Konsel dan khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Konsel yang selalu memberikan support dan pendampingan dalam penyusunan proposal sehingga lolos kurasi,” ungkapnya.

“Semoga dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan usaha untuk lebih maju lagi. Sesuai visi misi kami sukses bersama dan umroh bersama,” ujar wanita yang akrab disapa Bude Ida ini.

Adapun Banper yang diterima oleh Anakia Food diantaranya adalah priser, mesin peras, perajang kulit jahe dan gilingan mie.

“Bantuan yang kami terima sesuai pesanan yang kami ajukan dalam proposal,” tutupnya.

Reporter : Is one
Editor : Agus