LS, Kendari – Berdasarkan adanya temuan dugaan proyek siluman,  tanpa adanya papan informasi proyek pembangunan talud bendungan Sungai Watumokala,  yang bersumber dari kegiatan kontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menelan anggaran senilai 4,7 milyar, berada di Desa Awalo, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara.

Surat pernyataan sikap Konsorsium Lembaga Pemerhati Pembangunan Konawe Selatan (KLPP) diketahui bahwa pembangunan talud Bendungan Watumokala cacat prosedur, karena tidak memasang papan informasi serta dalam pengerjaan kontruksi tersebut dikerjakan secara asal-asalan atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi petunjuk teknis serta  tidak mengunakan K3.

Dugaan tersebut disampaikan  Ketua KLPP Tungga Jaya saat menunjukkan bukti foto pasangan batu yang nampak banyak rongga-rongga karena pemberian campuran semen pada pasangan batu tidak sesuai komposisi, serta pada pembesian tidak saling mengikat sehingga dapat dipastikan bahwa pembangunan talud bendungan tersebut tidak akan kuat menahan arus sungai nantinya.

Pada saat masa aksi bertandang ke kantor BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara terlihat tidak ada satupun pegawai yang berada di kantor seperti rumah kosong padahal diketahui pada saat itu hari kantor, sehingga masa aksi unjuk rasa merasa kecewa dan melakukan penyegelan kantor BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami menduga kuat adanya tindak pidana korupsi pada kegiatan kontruksi pembangunan talud bendungan Watumokala yang melibatkan Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga hari ini Kepala BPBD telah melarikan diri dari kantor karena tidak bisa mempertangungjawabkan kegiatan kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi tersebut,” ucap Tungga dalam orasinya.

Setelah menyegel kantor BPBD massa pun bergerak menuju kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk melakukan aksi unjuk rasa sekaligus pelaporan, selang beberapa waktu massa aksi ditemui oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Kepala Seksi Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Dody.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari pihak BPBD serta pihak rekanan perusahaan.

Reporter: Is One

LS, Amsterdam – Kedutaan Besar Republik Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda, Vereniging Negeriku bersama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sukses menggelar pameran desa wisata pertama di Belanda, Kamis (23/11/2023).

Pameran tersebut dibuka oleh Wakil Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Freddy Panggabean di House Amsterdam. Delegasi Pemkab Konsel dipimpin langsung oleh Bupati Konsel, Surunuddin Dangga didampingi oleh Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo, serta jajaran Dinas Pariwisata Konsel.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Konawe Selatan, Adiwarsyah Toar dan salah satu pendiri Vereneging Negeriku, Latif Gau, menandatangani naskah kerjasama untuk mempromosikan potensi pariwisata desa wisata Konawe Selatan di Belanda dan di Eropa.

Wakil Duta Besar RI untuk kerajaan Belanda, Freddy Panggabean menyampaikan pameran ini merupakan pameran desa wisata pertama kali yang diadakan oleh pemerintah kabupaten di Belanda dan Eropa. Begitu juga pertama kali menggunakan gedung Indonesian House di Amsterdam yang baru saja direnovasi.

“Hal ini menjadi istimewa karena gedung Indonesian House, yang dahulu adalah gedung Konsulat Republik Indonesia, selama puluhan tahun tidak pernah digunakan. Akhirnya dapat dimanfaatkan kembali dengan tujuan mempromosikan produk dan budaya termasuk pariwisata Indonesia di Belanda dan Eropa,” kata Freddy.

Sementara itu, Bupati Konsel Surunuddin Dangga menyampaikan penghargaan atas dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda serta dari Negeriku yang telah membantu Pemda Konawe Selatan dalam mempromosikan desa wisata dan produk UKMnya di Belanda.

“Salah satu desa wisata di Konawe Selatan yang bernama desa wisata air terjun Moramo Sumbersari adalah pemenang 3 nasional kategori daya tarik pengunjung Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022. Dua desa wisata lainnya yang juga turut masuk dalam ADWI adalah desa wisata Namu dan desa wisata Tatangge,” ungkap Surunuddin.

Pada pameran desa wisata ini juga mengundang beberapa Tour Operators di Belanda serta publik di Belanda untuk ikut serta menyaksikan produk-produk UKM dan desa wisata Konawe Selatan.

Produk-produk tersebut akan ditampilkan selama November dan Desember 2023 di Indonesian House Amsterdam agar publik yang tertarik dapat hadir dan melihat langsung produk-produknya.

Bagi yang tertarik berkunjung dapat mengirimkan email ke info@negeriku.nl untuk dibuatkan jadwal berkunjung. Indonesia House beralamat di Brachthuijzerstraat 4, 1075 EN Amsterdam.

LS, Konsel – Acara tahunan dan satu-satunya di Sulawesi Tenggara, yaitu Festival Lulo Ngganda kembali digelar di Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Acara Festival Lulo Ngganda ini dimulai pada hari ini, Selasa (5 Desember) sampai hari Rabu (6 Desember 2023).

Dalam acara tersebut diadakan Tarian Umoara yang dilakukan oleh Ormas Sapati Sultra dan dilanjutkan dengan atraksi dari kader Tamalaki Sapati.

Tarian Umoara dilakukan untuk menyambut kedatangan istri Bupati Konawe Selatan yang sekaligus sebagai Ketua Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan Nurlin Surunuddin.

Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga turut menghadiri festival tersebut dan disambut dengan tarian Mondotambe yang merupakan tarian khas suku Tolaki.

Hingga berita ini diturunkan, kegiatan Festival Lulo Ngganda masih berlangsung dengan antusias masyarakat yang cukup tinggi untuk menyaksikan festival tersebut.

Reporter: Is One
Publisher: Chandra Saputra

LS, Konsel – Organisasi Masyarakat (Ormas) Sapati (Sara Pedulu’Ano Tolaki) Sulawesi Tenggara sukses melaksanakan kegiatan Pengukuhan Pengurus Wilayah sekaligus Pendiklatan atau pengkaderan di Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan (Konsel), 3 Agustus 2023.

Kegiatan tersebut diisi oleh pemateri-pemateri handal yang bergelut di bidang sejarah khususnya sejarah Tolaki sekaligus dosen UHO yaitu DR. Basrin Melamba, S.Pd, MA., dan DR. Sabaruddin Sinapoy, SH, MH.

Dalam pemaparan materinya, kedua tokoh asli Tolaki itu menekankan pentingnya kesadaran masyarakat Tolaki dalam berbagai bidang, sehingga kemajuan putra daerah atau anak lokal bisa tercapai. Orang Tolaki juga tidak boleh malu atau gengsi dalam mencontoh suku lain dalam hal yang positif dan dapat membawa kemajuan.

Acara kemudian ditutup dengan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kabupaten Konawe Selatan.

Reporter: Is One

LS, Konsel – Kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) di wilayah Polsek Palangga Selatan hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, pukul 21.00 wita, personil Polsek Palangga Selatan telah melaksanakan giat patroli (KRYD) dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas jelang masa tahapan Pemilu 2024.

Lokasi kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan Jalan poros Kelurahan Amondo – Tinanggea dengan sasaran dalam pelaksanaan Cipta Kondisi itu adalah, C3 ( curas, curat, curanmor ), Sajam, Narkoba dan penyakit masyarakat.

Petugas patroli melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 mulai dari kelengkapan surat berkendara SIM, STNK, barang bawaan Helm dan Knalpot Racing dan memberikan himbauan Kamtibmas
kepada masing2 pemilik kendaraan sbb :

Agar meningkatkan kewaspadaan untuk antisipasi C3 dan penipuan online, tolak Radikalisme serta menolak berita Hoax yang ada di Medsos. Agar setiap pengendara selalu membawa surat kelengkapan kendaraan,kelengkapan pengemudi serta menghimbau kepada pemilik kendaraan roda 4 dan 2 menggunakan knalpot standar.

menghimbau kepada para pengemudi baik roda 4 dan 2 agar tidak mengkomsunsi minuman keras, Narkoba baik pada saat membawa kendaraan atau tidak agar menghindari kecelakaan lalu lintas.

Menghimbau kepada pengemudi Sepeda motor agar setiap berkendara menggunakan helm standar dan bagi pengendara pemuda pemudi agar tidak melakukan balapan liar yang merugikan dirinya dan orang lain
Kegiatan berakhir pada pukul 22.15 wita, selama pelaksanaan KRYD tidak di temui adanya pelanggaran / tindak pidana ( nihil ). Situasi aman dan kondusif.

Kegiatan Kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan rasa aman di wilkum Polsek Palangga selatan.

Meningkatkan giat monitoring dan deteksi dini dalam mencegah terjadinya gangguan kamatibmas agar situasi tetap kondusif.
Bahwa giat KRYD tersebut dilaksanakan oleh Personil polsek Palangga Selatan yang dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Palangga selatan AIPDA I. KETUT WIARTA bersama anggota :
1. AIPDA SUPIANTO
2. AIPDA IRFANSYAH
3. SERDA RISMAN
4. ZAIDMAN KABID SDA DAN LINMAS SATPOL PP KAB.KONSEL.

Penulis: Iswan Safar

LS, Konsel – Kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) di wilayah Polsek Palangga Selatan hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, pukul 21.00 wita, personil Polsek Palangga Selatan telah melaksanakan giat patroli (KRYD) dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas jelang masa tahapan pemilu 2024.

Lokasi kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan Jalan poros Kelurahan Amondo – Tinanggea dengan sasaran dalam pelaksanaan Cipta Kondisi itu adalah, C3 ( curas, curat, curanmor ), Sajam, Narkoba dan penyakit masyarakat. Petugas patroli melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 mulai dari kelengkapan surat berkendara SIM, STNK, barang bawaan Helm dan Knalpot Racing dan memberikan himbauan Kamtibmas kepada masing2 pemilik kendaraan sbb :

Agar meningkatkan kewaspadaan untuk antisipasi C3 dan penipuan online, tolak Radikalisme serta menolak berita Hoax yang ada di Medsos. Agar setiap pengendara selalu membawa surat kelengkapan kendaraan,kelengkapan pengemudi serta menghimbau kepada pemilik kendaraan roda 4 dan 2 menggunakan knalpot standar.

menghimbau kepada para pengemudi baik roda 4 dan 2 agar tidak mengkomsunsi minuman keras, Narkoba baik pada saat membawa kendaraan atau tidak agar menghindari kecelakaan lalu lintas.

Menghimbau kepada pengemudi Sepeda motor agar setiap berkendara menggunakan helm standar dan bagi pengendara pemuda pemudi agar tidak melakukan balapan liar yang merugikan dirinya dan orang lain.

Kegiatan berakhir pada pukul 22.15 wita, selama pelaksanaan KRYD tidak di temui adanya pelanggaran / tindak pidana ( nihil ). Situasi aman dan kondusif.

Kegiatan Kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan rasa aman di wilkum Polsek Palangga selatan.

Meningkatkan giat monitoring dan deteksi dini dalam mencegah terjadinya gangguan kamatibmas agar situasi tetap kondusif.

Bahwa giat KRYD tersebut dilaksanakan oleh Personil polsek Palangga Selatan yang dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Palangga selatan AIPDA I. KETUT WIARTA bersama anggota :
1. AIPDA SUPIANTO
2. AIPDA IRFANSYAH
3. SERDA RISMAN
4. ZAIDMAN KABID SDA DAN LINMAS SATPOL PP KAB.KONSEL.

Penulis: Iswan Safar

LS, Kendari – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyoroti Polda Sultra untuk menangani kasus kematian salah satu nelayan dari insiden penembakan di Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurut Ketua HNSI Sultra Laode Muh. Izat, insiden penembakan 4 nelayan di Cempedak adalah pelanggaran HAM dan tidak dibenarkan seorang Aparat Penegak Hukum membunuh masyarakat sipil.

“Insiden penembakan di Cempedak Konawe Selatan yang dilakukan oknum Polairud merupakan pelanggaran HAM, tidak bisa benarkan oleh apapun apalagi dalil pembelaan. Kalau memang oknum Polairud mau membela diri semestinya melakukan pelumpuhan bukan pembunuhan, sementara jelas terpampang di fisik korban tidak hanya ada bekas tembakan tetapi di bagian tangan korban terpotong, ini benar-benar tindakan yang tidak bisa di toleransi,” tuturnya kepada awak media, Ahad (25/11/2023).

“Kasus ini sudah ada di tangan APH Polda Sultra dan pelakunya sudah ditahan, sehingga kami akan terus kawal dan pantau perkembangan kasusnya, karena sampai hari ini belum ada keberanian pihak Polda menyampaikan secara publik pokok perkara dan perkembangan kasusnya,” imbuh Izat.

Dengan adanya kasus ini sehingga HNSI Sultra mendesak Polda untuk mengusut tuntas dan mengutamakan keadilan, semua proses pengusutan harus transparan kepada pihak keluarga korban maupun kepada masyarakat umum,

“Sekarang saatnya Polri jujur jika ada polisi yang salah disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan DPP dan insha Allah dalam waktu dekat ini tim kuasa dari DPP akan ke Sultra, dan kami sementara ini masih melakukan koordinasi dan penjajakan kepada pihak-pihak terkait,” tutupnya.

Reporter: Is One
Publisher: Chandra Saputra

LS, Kendari – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyoroti Polda Sultra untuk menangani kasus kematian salah satu nelayan dari insiden penembakan di Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurut Ketua HNSI Sultra Laode Muh. Izat, insiden penembakan 4 nelayan di Cempedak adalah pelanggaran HAM dan tidak dibenarkan seorang Aparat Penegak Hukum membunuh masyarakat sipil.

“Insiden penembakan di Cempedak Konawe Selatan yang dilakukan oknum Polairud merupakan pelanggaran HAM, tidak bisa benarkan oleh apapun apalagi dalil pembelaan. Kalau memang oknum Polairud mau membela diri semestinya melakukan pelumpuhan bukan pembunuhan, sementara jelas terpampang di fisik korban tidak hanya ada bekas tembakan tetapi di bagian tangan korban terpotong, ini benar-benar tindakan yang tidak bisa di toleransi,” tuturnya kepada awak media, Ahad (25/11/2023).

“Kasus ini sudah ada di tangan APH Polda Sultra dan pelakunya sudah ditahan, sehingga kami akan terus kawal dan pantau perkembangan kasusnya, karena sampai hari ini belum ada keberanian pihak Polda menyampaikan secara publik pokok perkara dan perkembangan kasusnya,” imbuh Izat.

Dengan adanya kasus ini sehingga HNSI Sultra mendesak Polda untuk mengusut tuntas dan mengutamakan keadilan, semua proses pengusutan harus transparan kepada pihak keluarga korban maupun kepada masyarakat umum,

“Sekarang saatnya Polri jujur jika ada polisi yang salah disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan DPP dan insha Allah dalam waktu dekat ini tim kuasa dari DPP akan ke Sultra, dan kami sementara ini masih melakukan koordinasi dan penjajakan kepada pihak-pihak terkait,” tutupnya.

Reporter: Is One
Publisher: Chandra Saputra

Material batu campur batu ore yang diduga tidak masuk spesifikasi konstruksi.

LS, KONSEL – Proyek pembuatan talud bendungan Awalo, yang terletak di Desa Awalo, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) didalam pelaksanaan kegiatan kerja tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi publik, sehingga pekerjaan tersebut diduga merupakan proyek siluman.

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek dan memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, kontraktor pelaksana, serta nilai kontrak dan jangka waktu pengerjaannya.

Berdasarkan informasi dari warga, tim media lintangsultra.com bersama Ketua DPC PPWI Kabupaten Konsel Iswan Safar melakukan penelusuran di lokasi pekerjaan tersebut pada Senin (27/11/2023), tepatnya di lokasi aliran sungai bendungan Awalo dan terdapat sejumlah tukang bersama buruh sedang melakukan aktifitas kerja pemasangan talud dan melakukan pengecoran.

Dari pantauan di lokasi pekerjaan ditemukan adanya beberapa item pekerjaan yang diduga dikerjakan secara asal-asalan serta tidak sesuai spesifikasi yang ada.

Ketua DPC PPWI Kabupaten Konsel Iswan mengatakan bahwa temuan pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi diantaranya adalah pemasangan batu ketinggian 1 hingga 2 meter banyak terdapat rongga-rongga kosong yang tidak terisi campuran semen, hal itu dipastikan tidak memiliki kekuatan untuk menahan arus sungai disaat banjir.

“Material batu yang digunakan juga merupakan campuran batu ore yang tidak masuk spesifikasi lab serta tidak layak untuk digunakan dalam pekerjaan konstruksi talud,” ucap Iswan.

Iswan menambahkan, di saat melakukan pengecoran, terlihat sangat jelas tulangan pembesian tiang besi slop dikerja asal asalan, sebab antara tulangan tiang dan slop tidak diberikan pengikat sehingga dikhawatirkan akan mudah roboh atau tidak kuat menyangga arus air sungai.

“Disaat melakukan pencampuran semen dan pasir dalam mesin molen tidak menggunakan takaran tong, sehingga dipastikan ketahanan talud penahan banjir tidak bertahan lama,” imbuhnya.

Dengan adanya temuan tersebut, Ketua PPWI Konsel Iswan Safar akan mencari tahu sumber anggarannya proyek itu darimana serta akan membuat laporan ke penegak hukum dalam waktu dekat ini.

Salah satu pekerja yang enggan menyebutkan namanya saat dimintai keterangan terkait takaran campuran, ia mengatakan bahwa takaran yang digunakan hanya memakai sekop dengan ukuran 1 sak semen dicampur pasir dalam mesin molen.

“Tidak ada tong, hanya menggunakan alat sekopang pada saat dimasukkan dalam mesin molen untuk dicampur dengan semen, tidak ada ukurannya,” ucapnya.

Sementara itu, salah seorang pekerja yang mengaku sebagai pengawas saat ditanyakan papan informasi kegiatan, ia mengatakan bahwa papan informasi itu tersimpan digudang.

“Soal dipasang atau tidaknya kami tidak mengetahui dengan jelas apa alasannya karena kami juga hanya ditunjuk saja, sementara penanggung jawab pekerjaan sedang tidak berada di lokasi,” jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media lintangsultra.com belum mengetahui siapa pemilik pekerjaan tersebut, sehingga belum dapat dilakukan konfirmasi.

Reporter: Muh Laode Sunandar
Publisher: Chandra Saputra