Tampak pipa saluran air proyek broncaptering yang tidak ditanam dibiarkan di permukaan tanah.

LS, Konsel – Pembangunan Broncaptering di Desa Waworano, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga cacat kontruksi.

Pekerjaan tersebut dengan Nomor Kontrak 06/SPK/PKT-3/PPK-01-CK/DPUTR dengan nilai kontrak sebesar RP. 929.702.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah) yang pelaksanaannya dimulai tanggal 10 Juli 2023 hingga kontrak berakhir 6 Desember 2023 dengan perusahaan pemenang tender yakni CV. BANGUN SARANA PERKASA.

Kegiatan pekerjaan pembangunan Broncaptering pemasangan pipa air bersih Desa Waworano dengan Anggaran Dana APBN melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Konsel dengan lokasi pemasangan pipa dari sumber mata air hingga ke pemukiman warga.

Di saat crew Media LS lintangsultra.com turun ke lokasi pekerjaan, terdapat adanya banyak kejanggalan pekerjaan yang dikerja tidak sesuai spesifikasi, Sabtu (29/12/2023).

Dalam pekerjaan tersebut terdapat dua jalur pemasangan pipa, salah satu jalur pasangan pipa dikerja asal jadi dengan pipa yang terpasang memiliki ketebalan yang sangat tipis serta tidak memiliki standar SNI, galian pemasangan pipa kedalaman hanya mencapai 20 hingga 30 cm, serta beberapa jalur pipa yang sudah disambung tidak dimasukan kedalam galian hanya dibentangkan di atas permukaan tanah.

Sehingga dapat dipastikan pekerjaan Broncaptering yang ada di Desa Waworano tidak akan bertahan lama.

Herianto, S.Sos selaku Ketua DPC LIN (Lembaga Investigasi Negara) Kabupaten Konsel mengecam keras atas kinerja Kepala Dinas PU Konsel selaku Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pekerjaan tersebut.

“Terkesan ada pembiaran terhadap Kabid Cipta Karya selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak menunjukkan profesional dalam melakukan tugas dan fungsinya,” ujar Pemuda sapaan akrab Bung Her itu.

“Setelah saya lakukan investigasi di lapangan, kegiatan pembangunan Broncaptering yang dianggarkan melalui APBN anggaran yang diserap sembilan ratus juta rupiah pembuatan Broncaptering di Desa Waworano sangat disayangkan kegiatan pekerjaan tersebut telah dikaji secara teknis oleh orang-orang ahli di bidang teknis dan anggaran, akan tetapi ada yang aneh dalam penyelesaian pekerjaan tersebut,” imbuhnya.

Herianto menambahkan dimana dalam kegiatan ini terdapat dua sambungan pipa dari bak mata air ke sambungan rumah yang disebut SR. Sambungan yang satu telah selesai dan airnya mengalir sedangkan satunya belum mengalir karena disinyalir dikerja asal-asalan.

Heri menyinggung pihak perusahaan belajar dari mana ilmu tehnik dan sungguh aneh tapi nyata dan yang paling substansial orang Dinas PU Konsel tidak pernah turun melakukan pengawasan sehingga terjadi dua pemasangan pipa diduga ada keterlibatan oknum Dinas PU yang bermain.

“Dan bahkan saya sudah pernah hubungi Pak Kadis PU dengan tujuan untuk mengkonfirmasi soal kegiatan tersebut akan tetapi tidak pernah mengangkat telpon saya ataupun membalas Whatsapp saya,” kata Heri.

“Secara tegas saya sampaikan bahwa persoalan ini akan saya lakukan pengaduan kepada pihak penegak hukum ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara guna menuai kebenaran hukum, karena ini tugas mulia selaku sosial kontrol kita selamatkan uang negara sehingga tidak lagi kembali terjadi seperti ini. Jangan sampai ini karena perebutan kepentingan untuk meraup suatu keuntungan sehingga dapat merugikan pekerja dan masyarakat,” tegas Ketua LIN Konsel ini.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan Kepala Dinas PU Konsel serta Kabid Cipta Karya saat di konfirmasi melalui telpon hingga chat WhatsApp namun tidak ada balasan.

(Is one)

LS, Konsel – Demontrasi kembali terjadi di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dimana lagi dan lagi Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi sasaran massa demonstran, Kamis (21/12/2023).

Menindaklanjuti dari laporan warga, para aktivis yang tergabung dalam Lembaga KLPP turun melakukan investigasi di Desa Waworano, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konsel, dimana terdapat proyek pembangunan broncaptering yang dikerjakan oleh CV. Bangun Sarana Perkasa (BSP) yang anggarannya sangat fantastis sebesar Rp. 929.702.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

“Dari hasil investigasi kami di lapangan dimana telah terjadi 2 pekerjaan dalam 1 proyek dan ditambahkan dari informasi dari para pekerja, maka kami mengambil kesimpulan bahwa diduga dalam kegiatan proyek pembangunan broncaptering yang dianggarkan oleh Dinas PU telah terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme,” ucap Herianto, S.Sos., SH selaku Ketua LIN Konsel.

Dari perempatan capil dimana titik awal para demonstran berorasi, kemudian mengarah ke Dinas PU, tetapi sangat disayangkan dimana tidak ada para pejabat terkait yang menemui para demonstran untuk mengklarifikasi masalah tersebut.

Dengan rasa kesal dan kecewa para demonstran pun menyegel beberapa ruangan di Dinas PU Konsel .

Kantor Bupati Konsel pun menjadi titik akhir tujuan para demonstran. Massa aksi pun ditemui oleh Asisten I Amran Aras sebagai perwakilan Bupati Konsel dan salah satu pejabat dari Dinas PU Konsel yang dihadirkan hari itu tidak dapat memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut, para demonstran pun membubarkan diri.

“Dikarenakan pihak dari Dinas PU Konsel, khususnya Bidang Cipta Karya tidak ada yang bersedia memberikan klarifikasi pada kami, maka paling lambat setelah tahun baru laporan resmi perihal dugaan adanya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang diduga melibatkan para pejabat terkait dari Dinas PU Konsel beserta Dirut dari CV. Bangun Sarana Perkasa (BSP) di proyek pembangunan broncaptering di Desa Waworano, Kecamatan Kolono akan kami laporkan secara resmi di Kejati Sultra, Kejari Konsel, Polres Konsel dan lanjut ke Polda Sultra. Dan kami pastikan akan mengawal tuntas permasalahan ini,” tegas Iswan Safar selaku koordinator lapangan aksi.

Sampai berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dari para pejabat terkait.

Reporter : Chan
Publisher : Chandra Saputra

LS, Wakatobi – Masyarakat di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) digegerkan dengan penemuan mayat korban gantung diri di kebun warga pada Sabtu (23/12/2023).

Kronologis penemuan mayat tersebut bermula sekitar pukul 16.00 Wita berdasarkan keterangan seorang anak bernama Alfin yang sedang memanjat pohon jambu dikebunnya sambil memetik buah jambu mete. Namun pada saat berada di posisi atas pohon jambu ia melihat motor korban parkir di pinggir jalan dan ada masyarakat yang melintas ke kebun.

“Saya tanya ibu yang melintas itu kenapa cepat pulang dan dijawab oleh ibu tersebut bahwa ada orang yang berdiri dibawah pohon jambu. Setelah itu saya turun dari pohon jambu dekat dengan TKP tersebut dan selanjutnya saya pindah ke pohon jambu berikutnya. Tetapi pada saat itu saya melihat korban diposisi dibawah pohon jambu dan terikat semacam tali,” ucap Alfin.

“Saya dengan rasa takut kembali pulang kerumah dan menyampaikan kepada masyarakat tetangga rumah yang ada di Desa Sombu bahwa ada orang yang gantung diri di kebun diatas Desa Sombu,” ujarnya.

Sementara saksi La Haduna (55), warga Desa sombu, mengatakan sekitar pukul 15.30 Wita ia lewat di jalan menuju kebun. Ia melihat korban masih posisi duduk dibawah pohon jambu.

“Saya tidak memperhatikan apakah korban masih hidup atau tidak, saya tidak melihat apakah ada tali atau tidak pada tubuh korban dan saya meneruskan perjalanan saya ke kebun dan tidak lagi menghiraukan korban tersebut. Setelah di kebun saya kembali pada pukul 17.00 Wita menuju rumah melewati jalan tersebut dan melihat sudah banyak masyarakat berada di lokasi TKP,” bebernya.

Berdasarkan keterangan saksi Ambidu (45), warga Desa Sombu, ia mengatakan saat itu dirinya mau ke kebun sekitar pukul 16.30 Wita dengan melewati jalan tempat korban gantung diri.

Dan saya berpapasan dengan seorang anak yang saya ketahui namanya Alfin dan saya melihat korban sudah posisi tergantung di pohon jambu.

“Dan saudara Alfin takut serta menangis melihat korban sudah meninggal dan gantung diri. Saya hendak pulang kembali ke kampung di Desa Sombu dan melapor ke bapak Babinsa Sombu Serka Kasmiruddin. Setelah itu saya dan pak Babinsa menuju TKP. Namun di TKP sudah banyak masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan hasil identifikasi, mayat tersebut diketahui bernama AA yang bertugas di Polres Wakatobi.

Reporter: Chandra Saputra

LS, Konsel – Berhasil mengungkap kasus narkoba, empat personel Polsek Kolono mendapatkan penghargaan dari Kapolres Konsel.

Bertempat di lapangan apel Polres Konsel, berlangsung kegiatan apel jam pimpinan. Apel dipimpin oleh Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo, SH, SIK, M.Si., yang diikuti oleh seluruh Pejabat Utama dan seluruh Anggota Polres Konsel, Senin (11/12/2023) sekitar pukul 08.00 Wita.

Pada kesempatan Apel tersebut, Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo memberikan reward kepada 4 personel Polsek Kolono yang telah berhasil menggagalkan penjualan narkoba jenis sabu yang akan melintas melalui pelabuhan Amolengo, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konsel.

Dalam arahannya, Kapolres Konsel mengatakan bahwa pemberian penghargaan sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada anggotanya atas dedikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas tugas kepolisian.

“Penghargaan ini diberikan sebagai Reward kepada personel yang berprestasi dalam pelaksanaam tugas – tugas kepolisian sekaligus sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada anggotanya,” ucap Kapolres AKBP Wisnu Wibowo.

Adapun penerima penghargaan tersebut yakni Kapolsek Kolono IPDA Agusman, SH., Kanit Intelkam AIPDA Supriadin, Kanit Samapta AIPTU Herdianto dan Kanit Binmas AIPDA Mustaman R.D.

Diketahui bahwa pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh personel Polsek Kolono yakni pada Jumat (1/12/2023) bertempat di Pelabuhan penyeberangan Amolengo, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konsel.

Reporter: Is One

LS, Kendari – Ratusan Kader Darma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sangat antusias mengikuti pelatihan E-Reporting.

Kegiatan pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Hj St Chadidjah, serta dihadiri ratusan keterwakilan ibu-ibu  Darma Wanita Persatuan di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga OPD, bertempat hotel Kubah 9, Kota Kendari, Jumat (8/12/2023).

Menurut Hj St Chadidjah, pelatihan E-Reporting itu sebagai wujud kerja professional DWP Konsel di era teknologi mobile, baik dari proses perencanaan dan pelaporan program kegiatan, akan terintegrasi dari kabupaten, provinsi hingga pusat.

“Pelatihan ini bertujuan untuk pelaporan ke DWP Pusat, melalui aplikasi E-Reporting, sehingga dengan adanya aplikasi ini semua pelaporan dan program kita akan diketahui bukan hanya ditingkat kabupaten saja, melainkan di tingkat provinsi dan pusat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Chadidjah berharap dengan adanya pelatihan aplikasi itu, sejumlah kader dapat meningkatkan kebersamaan dan meningkatkan SDM di DWP Konsel.

“Dengan adanya aplikasi ini, saya berharap di era teknologi ini para kader dapat melakukan perencanaan dan pelaporan serta dapat meningkatkan SDM kita melalui perencanaan kegiatan yang tidak bertentangan dengan AD/ART,” tutupnya.

Reporter: Is One
Publisher: Chandra Saputra

LS, Kendari – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan (AMPLK) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoroti dugaan penambangan ilegal di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Jum’at 8 Desember 2023.

Diketahui berdasarkan informasi AMPLK Sultra, dugaan aktivitas penambangan ilegal itu terjadi dibeberapa titik di Blok Marombo Konut.

Diantaranya EKS IUP EKU II, lahan celah BKU dan KNN yang diduga dilakukan oleh PT ITM dan lahan celah ACM dan Bososi yang diduga dilakukan oleh PT KS

Ketua AMPLK Sultra, Ibrahim mengatakan bahwa seharusnya aktivitas sebuah perusahaan tambang mesti dilengkapi beberapa dokumen penunjang, antaranya IUP, IUJP dan IPPKH.

“Kami menduga para penambang yang diduga kembali melakukan aktivitas ilegal tidak memiliki dokumen hanya menggunakan dokumen perusahaan lainnya, untuk menunjang aktivitas ilegalnya atau lebih dikenal dengan dokumen terbang,” kata Alumni Hukum UHO.

Ia menambahkan dalam melakukan aktivitas setiap perusahaan tambang mesti memiliki RKAB dan apabila ia perusahaan kontraktor berarti ia mesti memiliki SPK.

“Jika dokumen terbang yang ia pakai, berarti ada dugaan keterlibatan dan memfasilitasi dari perusahaan-perusahaan resmi yang memiliki dokumen diseputaran Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara,” ungkap Putra Daerah Konut.

Pihaknya juga mengungkapkan sejumlah regulasi yang diduga dilanggar oleh penambang ilegal di Blok Marombo, Konut.

“Tindakan perusahaan tersebut diduga sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam passal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang berbunyi :
“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH), dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah),”. bebernya.

Dan untuk itu pihaknya meminta khususnya Kepada Polres Konawe Utara untuk menindaklanjuti adanya informasi dugaan penambangan ilegal di Kabupaten Konut.

“Kita minta Kapolres Konut yang juga mantan Kasubdit Tipidter untuk mendalami dan melakukan penangkapan terhadap dugaan penambangan ilegal di Blok Marombo Konut, sejauh ini kami masih percaya dengan sepak terjangnya Kapolres Konut,” tandasnya.

Sementara itu Kapolres Konut, AKBP Priyo Utomo saat dikonfirmasi via pesan whatsApp, ia mengatakan pihaknya akan mendalami dan menindaklanjuti informasi tersebut.

“Kita dalami, anggota kami yang mendalami (informasi),” ujarnya singkat.*

Publisher: Chandra Saputra