Lintangsultra.com ,lalonggombu puluhan masyarakat dari berbagai kecamatan yang tergabung dalam lingkup kabupaten konawe selatan ( konsel ) terkhusus anak milenial masih memiliki antusias tinggi untuk bergabung ke ormas ormas adat tolaki terkhusus lembaga tamalaki wonua ndolaki ( tawon ),Lalonggombu,( 24/6/2024 ).

di bawah kepemimpinan iswan safar sebagai ketua dpd konsel melakukan kegiatan diklat khusus ( diksus ) untuk perekrutan anggota baru yang akan tergabung dalam ormas tawon.

Iswan, dari laporan para ketua-ketua distrik ada puluhan muda mudi dan kemungkinan bisa mencapai ratusan yang siap mengikuti diksus hari ini .

Bertempat di desa lalonggombu,kecamatan andoolo tepat nya di bendungan barowila, kegiatan ditsus kali Ini akan di mulai pukul 16:00, yang akan di buka langsung oleh ketua umum tawon (ketum) bibi asmara, ungkapnya.

“Disini juga saya mengundang para tokoh adat serta tokoh masyarakat untuk memberikan kembali pencerahan tentang adat-adat tolaki kepada peserta ditsus.

hadirnya Dr .Basrin melamba spd,M.kes sebagai pemateri juga di dampingi oleh
Mr. Cornelius Yang berkenegaraan belanda dimana kehadiran bule ini ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang sejarah dan adat suku tolaki, ucap iswan.

Setelah ketum bibi membuka secara resmi kegiatan ditsus ke 24 tamalaki wonua ndolaki (tawon),

“Basrin Dengan durasi kurang lebih 2 jam mulai memaparkan secara detail sejarah peradaban suku tolaki dan adat nya , antusias peserta pun sangat luar biasa dalam menyimak materi – materi yang di sampaikan. hal ini bertujuan agar regenerasi tentang pengetahuan mengenai sejarah dan adat-adat tolaki tidak lah putus.

“Ketua lembaga adat tolaki (lat) konsel Drs.syawal silondae beserta perwakilan dari opd konsel Dr.sahlul SE,M.si juga turut hadir sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada ormas adat tolaki khususnya tawon

Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang di buat oleh pengurus besar tawon dpd konsel,dimana di jaman sekarang adat-adat kita ini tinggal sedikit golongan masyarakat tolaki yang memahami , dengan adanya kegiatan ini harapan saya , agar bisa meningkatkan rasa keingintahuan terkhusus anak-anak milenial tentang adat tolaki,
Ucap sahlul .

“Syawal juga menambahkan
Apa yang saudara sahlul katakan itu sangat benar,
Sekarang ini kita sedang berada di zaman
digital dimana kebanyakan anak-anak kita lebih banyak bermain handphone game online
Harapan saya sebagai ketua lat konsel agar kegiatan seperti ini bisa berkesinambungan jangan putus disini ungkapnya.

Lanjut bibi asmara ,Saya sangat mengapresiasi ketua dpd konsel iswan safar beserta jajaran nya yang di tunjuk kali ini sebagai tuan rumah,
kegiatan diksus tamalaki wonua ndolaki yang ke 24 .

“kegiatan ditsus kali ini sangat berbeda dengan yang biasa kami terapkan di kegiatan-kegiatan sebelumnya.
“Dulu atraksi atraksi debus lebih di utamakan
Sedangkan kali ini , pengetahuan peserta tentang adat tolaki lah yang menjadi prioritas utama, ucap bibi.

“Insyaallah tema ditsus tawon di konsel ini akan kami jadikan referensi untuk di kegiatan perekrutan selanjutnya. Ungkapnya sambil menutup kegiatan tersebut . Lalonggombu,(29/6/2024)

Laporan
Chan

JAKARTA – LS lintangsultra.com Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Konawe selatan Adi Jaya Putra – James Adam Mokke (Adi – James) resmi menerima surat rekomendasi langsung dari DPP NASDEM Sabtu. 22/06/ 2024)

Bertempat di kantor NASDEM Tower RT.2/RW.2, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, AJP didampingi pentolan NASDEM Sultra Ali Mazi menjemput rekomendasi itu.

Adi Jaya Putra menjelaskan pihaknya telah menerima langsung Rekomendasi Bernomor: 165-SI/RP/BPP- NasDEM/IV/2024 dan rekomendasi itu sekaligus merupakan perintah untuk memenangkan Pilkada di Konawe Selatan 2024

“Didampingi kakak Ali Mazi selaku ketua DPW, saya sudah menerima Surat Keputusan (SK) DPP dari kaka H. Surya Paloh,” tuturnya

Putra Bupati H Surunuddin Dangga itu juga mengatakan, setelah itu ia akan segera kembali ke Konsel untuk melakukan safari politik sambil membidik rekomendasi Partai Politik (Parpol) lainnya.

Walau masih ia rahasiakan sejumlah partai politik selain NasDEM yang ia gadang gadang akan segera mengeluarkan rekomendasi untuknya namun, ia memastikan kecukupan syarat untuk mendaftar di KPU telah terpenuhi

“Jangan terlalu terburu buru untuk disebutkan InsyaAllah Parpol koalisi sedikit lagi akan merekomendasikan kami,” ungkap AJP

AJP juga mengatakan, perjuangan tidak akan menghianati hasil karena baginya kontribusi terhadap NasDEM sebagai Ketua DPD telah menunjukkan prestasi dan tentu saja menjadi pintu utama menuju kosong satu Konsel.

Kata dia, perolehan kursi DPRD NasDEM Konsel sebanyak 7 kursi dan telah memenuhi syarat pencalonan minimal 20% dari jumlah Kursi jadi tanpa koalisi saja kami sudah bisa daftar,” tegasnya.

“Prestasi kader itu hanya dua yang paling menonjol yakni pertama mencetak kursi terbanyak dan kedua adalah merebut kursi Konsel satu,” pungkasnya sembari menuju tempat wawancara salah satu TV. (Red)

KONSEL – lintangsultra.com Pemerintah Daerah kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Senin, 17 Juni 2024.

Shalat Idul Adha diawali dengan sambutan Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga ST MM. Dalam pidatonya mengatakan, momen Idul Adha merupakan hari raya qurban sebagai simbol ketaatan kepada Allah SWT.

Kata Ia, Idul Adha adalah momentum untuk berkurban bukan berharap yang sejalan dengan program Desa Maju Konsel Hebat.

“Kita tidak bisa berharap tanpa bekerja keras, program ini terwujud dengan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Konawe Selatan tanpa terkecuali, dengan semangat berkurban kita wujudkan Konawe Selatan yang lebih baik hebat dan religius,” ujarnya

Bupati dua periode itu mengajak untuk serentak bergerak melanjutkan program pemerintah menuntaskan program yang telah dicanangkan.

“Olehnya itu, saya mengajak kepada kita sekalian untuk melanjutkan program pemerintah menuntaskan program desa maju konsel hebat, menuju masyarakat yang sejahtera,” Harap bupati Surunuddin

Dirinya juga meminta untuk turut mendoakan jemaah haji asal Konawe Selatan yang sedang menjalankan ibadah di tanah suci, agar dilancarkan dalam menunaikan semua dukunnya dan selamat sampai di tanah air.

“Ada 116 jemaah haji asal Konawe Selatan, mari kita do’akan bersama agar seluruh rombongan jemaah dapat menunaikan semua rukunya dan selamat sampai kembali di Indonesia, Amin,”

“Pada hari raya Idul Qurban ini, Saya atas nama pemerintah daerah Konawe Selatan, keluarga serta Aparatur sipil negara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon maaf lahir batin,” Tutup Bupati H Surunuddin Dangga dalam pidatonya.

Diketahui Pemerintah Daerah Konawe Selatan pada tahun ini menyerahkan sebanyak 32 Hewan Qurban kepada Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) Konsel yang telah tersebar diseluruh masyarakat se-Kabupaten Konawe Selatan.

Tuntunan Shalat Idul Adha dibawakan oleh Lay Rusman, S. Pd, Imam Sholat, Ustadz Ivan Ardiansyah Al-Hafidz dan Khatib dibawakan oleh Ustadz Justan S. HI., MM

Terakhir, usai melakukan shalat Idul Adha Bupati Surunuddin Dangga menyerahkan secara simbolik satu ekor sapi qurban untuk disembelih di wilayah perkantoran konsel.

Lintangsultra.com, Konawe Selatan – Setelah terpilih mewakili Kabupaten Konawe Selatan, kini Desa Alebo, Kecamatan Konda telah dinilai oleh tim penilai dari tingkat provinsi. Penilaian berpusat di kawasan pemerintahan Desa Alebo, Kecamatan Konda pada Kamis, (14/06/2024).

Penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun ini mengusung tema “Wujudkan masyarakat sejahtera melalui belanja desa dan kelurahan yang berkualitas”.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Konsel H Surunuddin Dangga, Sekda ST Chadidjah, Kadis PMD Ambolaa serta sejumlah kepala OPD lainnya juga tak ketinggalan para camat dan kepala desa se-kecamatan Konda.

Tim Penilai yang dipimpin langsung oleh Kadis PMD Sultra, Dr. Ir. I Gede Panca, M.Pd bersama rombongan disambut hangat Pemerintah dan masyarakat Desa Alebo.

Bupati Surunuddin dalam sambutanya menyampaikan lomba desa dan kelurahan dilaksanakan untuk mengevaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi aspek pemerintahan serta menumbuhkan pemberdayaan masyarakat.

Selaku Pemerintah Kabupaten, Surunuddin sangat mendukung serta memberikan apresiasi kepada Dinas PMD Konsel, pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat atas kesiapannya dalam mengikuti lomba desa. Hal ini tentu akan semakin memacu desa untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

“Kedepan akan banyak perubahan yang terjadi baik dari segi dukungan anggaran dan regulasi, yang tentunya dapat memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan segala potensi yang ada di desa,”. jelasnya

Selanjutnya kata bupati dua periode itu, dukungan BPD serta kemitraan dengan Pemerintahan Desa sangatlah diharapkan dalam mengurus, mengelola, mengawasi dan memanfaatkan potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami beraharap melalui lomba desa ini semoga dapat meningkatkan motivasi bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dapat menumbuhkan semangat pemberdayaan masyarakat”,ucapnya.

Diakhir sambutannya, Bupat Surunuddin mengajak untuk terus menumbuhkan semangat bersama serta membangun, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat, maju dan sejahtera menuju Konsel hebat.

“Harapan kita semua tentu bagaimana Desa Alebo ini bisa terpilih menjadi yang terbaik di tingkat Provinsi pada lomba desa tahun ini,” ujar Surunuddin.

Senada dengan hal tersebut, Kadis PMD Sultra, l Gede Panca juga mengatakan, lomba desa ini bertujuan untuk mengukur capaian perkembangan hasil pembangunan di Desa sehingga kekurangannya dapat di perbaiki dan kelebihan dapat ditingkatkan.

“Ada tiga hal yang menjadi aspek penilaian kami, yaitu, pertama mengenai pemerintahan, melalui profil singkat Desa Alebo saya sudah melihat Desa ini sudah menerapkan E-goverment, kedua yaitu Kewilayahan dimana kita akan melihat batas Desa serta inovasi dan lainnya,” jelas I Gede Panca.

Kemudian variabel penilaian selanjutnya adalah soal kemasyarakatan, dimana, kata I Gede, soal partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Alebo apakah berjalan dengan baik dapat kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada di desa atau tidak.

Dirinya mengaku, Konawe Selatan pernah menorehkan prestasi dalam ajang ini, mewakili Sulawesi Tenggara pada dua tahun lalu di Jakarta.

“Mudah-mudahan Desa Alebo juga bisa mengikuti jejak itu, tapi yang jelas saya juga telah mengirimkan SK untuk Konsel guna mengikuti lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG di Jakarta,”terangnya.

Dirinya berharap, Konsel terus bisa berkiprah ditingkat regional maupun nasional dalam ajang lainnya demi tujuan mulya mengharumkan nama daerah di kancah nasional.

“Upaya kami pemerintah provinsi melalui ajang ini akan terus mendorong serta mengevaluasi capaian perkembangan pembangunan di tingkat desa.”tutupnya

Lintangsultra.com, Konawe Selatan – Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara Ke-78 pada tahun 2024, Personil kepolisian resort Konawe Selatan melaksanakan Bakti religi berupa kerja bakti di tempat – tempat ibadah, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memupuk kebersamaan antara Polri dengan masyarakat yang tentunya kegiatan ini adalah salah satu rangkaian kegitan Harkamtibmas.Jum’at ( 14 / 06 / 2024 ).

Kapolres Konawe Selatan AKBP Wisnu Wibowo, S.H.,S.IK, M.Si menuturkan bahwa Kegiatan bakti religi tersebut Bertempat di Masjid Fastabiwul Qhairat Desa Laomong Jaya, Kecamatan Laeya dan dilaksanakan secara serentak diseluruh tempat-tempat ibadah sekabupaten Konawe Selatan bersama personel Polsek diwilayahnya masing-masing.

Bakti Religi yang dilakukan Polres Konawe Selatan yakni dengan melakukan kerja bakti di tempat – tempat ibadah yang ada di wilayah hukum Polres Konsel secara srentak dengan melibatkan seluruh personel Polres dan jajaran personel Polsek sekabupaten Konawe Selatan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kapolres Konsel secara langsung memimpin jalannya kegiatan kerja bakti di Masjid Fastabiwul Qhairat Desa Laomong Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.

“Bakti Religi ini dilaksanakan secara serentak dengan melibatkan seluruh personel Polres Konsel dan personel Polsek jajaran sesuai lokasi tempat ibadah yang telah ditentukan ” terang Wisnu Wibowo disela sela pelaksanaan kerja bakti.

Sementara itu, Kabag Ops AKP Ismail, S.H,.M.M selalu ketua panitia Bakti Religi mengatakan bahwa pihak panitia telah menentukan tempat-tempat ibadah yang menjadi sasaran kerja bakti.

” Untuk lokasi sasaran bakti religi ada 24 tempat ibadah, baik dimasjid, gereja , wihara maupun Pura yang ada di wilayah hukum Polres Konsel ” jelas Kabag Ops.

Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo, SH, SIK, M.Si juga mengatakan bahwa, selain dalam rangka hari Bhayangkara Ke – 78 tahun 2024 , kegiatan bakti religi yang dilakukan dalam rangka memupuk kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam Harkamtibmas ( Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ) diwilayah hukum Polres Konsel.

Iswan Safar

KONAWE SELATAN – LS lintangsultra.com sejumlah masa aksi yang tergabung Forum Pemuda Masyarakat Pemerhati Korupsi Konawe selatan (FPMPK) Sultra, Kembali Melakukan Aksi Jilid II Di Kantor DPRD Kabupaten Konsel pada hari kamis, 30/5/2024)

Aksi Jilid II kembali terjadi massa mempertanyakan kejelasan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dialog bersama kabag persidangan Jaya Purnama Aris, isi dialog pada rabu, 22 Mei 2024 pekan lalu

Jendlap Pemrin SH, Dalam Orasinya mengatakan bahwa pihaknya meminta kejelasan terkait pelaksaan RDP dengan menghadirkan Stakeholder terkait dan juga DPRD harus membentuk PANSUS untuk meninjau lokasi operasi PT. Tridayajaya Mandiri Nusantara (TMN) dan memastikan kelengkapan dokumen persetujuan/izin yang dimilikinya

Menurut Pemrin, usaha yang di lakukan oleh PT. TMN menuai polemik karena diduga kuat belum sepenuhnya menuntaskan dokumen-dokumen Kelengkapan perusahaan.

Sejumlah massa aksi sempat terjadi insiden tarik menarik dengan satuan polisi pamong praja, kekecewaan massa aksi yang tak kunjung di temui oleh pihak perwakilan rakyat DPRD tak seorangpun yang hadir,
Sehingga ditemui oleh Jaya Purnama Aris.

dalam kesempatan dialog kabag perundang- undangan itu menyampaikan bahwa mengenai permintaan RDP Dari massa aksi sudah di sampaikan kepada Ketua Komisi 1 Dan Komisi 3 dan diterima baik tinggal menunggu instruksi Ketua untuk pelaksanaanya

Jaya Purnama Aris,” baiknya teman-teman masukan juga surat permintaan RDP supaya sekretariat dapat segera menyampaikan kepada pimpinan DPRD.

menanggapi hal itu Pemrin kembali menambahkan jika minggu depan belum ada jadwal untuk pelaksanaan RDP maka pihaknya akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Konsel Dengan Massa yang Lebih Besar Lagi.”tuntup Pemrin

Selanjutnya massa aksi membubarkan diri.

Is one

KENDARI- LS lintangsultra.com Rabu 29 Mei 2024, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe, dikawal aparat kepolisian hadir melakukan pengukuran lahan di Desa Tawamelewe dan Kasaeda.

Kehadiran BPN Konawe dengan alasan bahwa lahan yang di ukur merupakan lahan dua milik transmigrasi.

Aneh bin ajaib, Masmur, salah satu pemilik lahan dari tujuh rumpun itu, mengaku heran.

Lantas ia mempertanyakan siapa sebenarnya yang sedang bermain api untuk merebut lahan leluhur mereka?

Jelas sekali, kata Masmur, di berbagai kesempatan bahkan di media, Pj Bupati Konawe menyampaikan lahan tersebut bukan lahan transmigrasi. Tapi kata Pj Bupati, lahan tersebut sudah di jual pada pihak warga transmigrasi yang bermukim di Desa Tawamelewe dan juga Desa Kasaeda.

Lalu mengapa tiba-tiba BPN Konawe datang mengukur dengan alasan itu lahan dua milik transmigrasi.

Yang jadi pertanyaan apa sebenarnya yang sedang terjadi, sehingga narasi dari BPN Konawe dan Pemda tak searah?

Yang mengejutkan lagi, saat pengukuran. Warga lokal, Sulasti dari Desa Asaki yang sudah menjual tanahnya, mengakui jika lahan yang ia jual tidak masuk pada lahan dua milik transmigrasi. Ini, lanjut Masmur, makin membingungkan. Antara BPN, Pemda, dan Warga yang menjual tanahnya justru tidak sinkron penjelasan masing-masing pihak.

Kuasa Hukum dari keluarga tujuh rumpun, Rusman Malik SH, juga mempertanyakan, jangan sampai ada agenda tersembunyi yang sedang dijalankan BPN Konawe dan pihak-pihak lain.

Jika melihat data, jelas sekali terlihat. Lahan yang di ukur BPN bukan milik transmigrasi.

Apalagi, saat BPN turun tak ada data jelas yang dibawa BPN. Mengapa tiba-tiba datang mengukur dengan alasan itu masuk lahan dua milik transmigrasi.

Padahal, kata Rusman, sebagai instansi pemerintah. BPN dalam meminta data bukanlah hal sulit.

Akan tetapi, justru BPN turun dengan hanya mengandalkan perkiraan kalau lahan tersebut masuk lahan dua milik transmigrasi.

“Nah ini kan perlu kita pertanyakan. Apakah ini murni karena masuk lahan dua atau ada kepentingan lain yang ikut bercokol didalamnya,”ungkap Rusman, Kamis, (30/5/2024).

Rusman khwatir, jangan sampai semangat Menteri ATR/BPN. Untuk memberantas berbagai ketimpangan khususnya pertanahan terciderai dengan ulah BPN di daerah.

Rusman juga menyampaikan, pihaknya saat ini sudah melayangkan surat ke Kementerian ATR/BPN. Pihaknya meminta pusat turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Menurut dia, BPN Konawe gagal dalam memberikan rasa keadilan terhadap warga yang merasa tanahnya terancam diambil paksa.

Pihaknya juga akan bersurat ke Satgas Mafia Tanah. Agar persoalan ini dikawal semua pihak.

Rilis: Hermawan.L

KENDARI – LS lintangsultra.com Perwakilan keluarga tujuh rumpun yang mengklaim tanah sekira dua ratusan hectare (Ha), Masmur, tak habis pikir lahan milik mereka kini justru jadi lahan sengketa dengan warga transmigrasi. Masmur dan beserta tiga adiknya dilahirkan dilokasi milik mereka saat ini, mengapa tiba-tiba diklaim sebagai milik transmigrasi?

Itupun kata Masmur, belakangan alasan lain muncul bahwa tanah milik mereka bukan lagi jadi lahan dua transmigrasi. Akan tetapi lahan tersebut ada yang sudah menjual.

Lalu siapa dalang yang sedang berupaya untuk merampas hak milik mereka? Bahkan Masmur juga mempertanyakan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe yang seolah garang kepada mereka. Padahal yang kami lakukan, ujar Masmur, hanya mempertahankan apa yang menjadi hak kami.

“Kalau memang ini lahan sudah dijual. Silahkan tuntut kepada yang sudah menjual. Bukti-bukti otentik bisa dicek. Kuburan nenek moyang kami masih ada. Bahkan tanaman masih ada yang tersisah,”ujarnya, Minggu (26/5/2024).

Jika melihat data, jelas sekali kalau lahan diklaim tidak masuk dalam wilayah transmigrasi. Masyarakat transmigran di Desa Tawamelewe didatangkan Pemerintah Pusat sejak tahun 1974. Saat itu, Uepai merupakan wilayah administratif Kecamatan Lambuya, sebelum akhirnya dimekarkan tahun 2003. Lahan transmigrasi yang disiapkan pemerintah saat itu mencapai 500 hektare. Namun kenyataannya, saat ini warga transmigran sudah memiliki lahan sekira 800 hektare.

Apalagi, peta yang ada menunjukan lokasi transmigrasi tidak masuk dalam wilayah milik Masmur dan keluarga tujuh rumpun itu.

“Lalu siapa yang memberikan kewenangan kepada warga transmigrasi untuk mengklaim lahan milik kami?,”paparnya.

Dia juga menyoroti, Pj Bupati Konawe, sudah menyampaikan beberapa kali bahwa jangan ada aktivitas lagi pada wilayah yang disengketakan. Namun, dilapangan justru aktivitas masih ada bahkan sudah melakukan penanaman padi.

“Jangan hanya kami yang dilarang. Pj Bupati harus tegas untuk menghentikan aktivitas bagi warga transmigrasi juga,”ucapnya.

Dari desas-desus yang ada, lanjut Masmur, lahan milik mereka bahkan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Lalu siapa yang bermain sehingga berani mensertifikatkan tanah tersebut? Mengapa masih bersengketa tiba-tiba sudah terbit sertifikat.

“Setiap kali kami tanya mana bukti kepemilikan warga transmigrasi. Mereka selalu menyampaikan bahwa sudah ada dari pemerintah. Tapi sampai sekarang tidak pernah ditunjukan,”urainya.

Warga lain, Endang, juga menuturkan. Ayahnya pernah bertemu Kepala Desa Tawamelewe dan Kepala Desa Kasaeda dilahan yang mereka klaim saat ini. Setelah ditanya, ternyata muncul statemen bahwa mereka memiliki lahan tersebut atas dasar jual beli.

Nah ini, kata Endang, makin membingungkan. Dari awal narasi yang dibangun bahwa lahan tersebut masuk lahan dua milik warga transmigrasi. Tiba-tiba berubah bahwa kepemilikan warga trasmigrasi atas dasar jual beli.

“Pertanyaannya yang mana harus dipercaya? Apakah lahan tersebut masuk lahan transmigrasi atau klaim kepemilikan karena lahan tersebut sudah dijual?,”terangnya.

Selain itu, kata dia, apa yang menjadi polemik saat ini. Menurut dia, dalam menyelesaikan persoalan tersebut Pemda perlu bersikap independen dan proses penyelesaian harus arif, bijaksana, dan tentu juga memenuhi rasa keadilan.

Begitupun juga Aparat Penegak Hukum (APH), dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi jangan terjadi ketimpangan. Misalnya, kalau pihak A begitu ada laporan masuk cepat sekali diproses. Sementara kalau pihak B yang berbuat melanggar hukum tidak ada proses penindakan.

“Saya sendiri sudah melaporkan peristiwa penganiayaan terhadap diri saya da nada juga keluarga yang dirusak telepon selulernya. Namun hingga kini tak diproses pihak APH,”tambah Endang.

Jika melihat kondisi lapangan masih ditemukan makam atau kuburan. Artinya ada bukti otentik terkait kepemilikan lahan yang diklaim tujuh rumpun tersebut.

“Bukti eksistensi kan masih terlihat. Ada makam, ada juga bukti areal laloepe atau sagu. Itu kan menunjukan ada bukti eksistensi kepemilikan warga,”terangnya.

Sekedar informasi, lahan leluhur tujuh rumpun tersebut dulunya bernama Lowuno, Puubila, Torobibi dan Laangguni. Lahan tersebut kini sebagian ada di Desa Tawamelewe dan juga Desa Kasaeda. Saat ini ada sekira 350 Ha lahan persawahan baru, yg mereka katakan sebagai lahan dua, dan semuanya masuk di lahan leluhur di Lowuno, Puubila, Torobibi dan Langguni.

Rilis: Hermawan L
Publisher: Hermawan L

Ketgam foto: kiri ketua PPWI DPC Konsel Iswan Safar bersama kordinator Pendampingan Ja Asbara

KONSEL TINANGGEA – (LS) lintangsultra.com Pasal 368 KUHP setiap perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan ataupun upaya sehingga orang lain menyerahkan benda/uang, untuk menguntungkan diri sendiri. diancam pidana sembilan(9)tahun penjara

Ibu Yanti (37) warga desa lalonggasu kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan (Konsel) nasabah PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) kantor cabang tinanggea.
resmi melaporkan ke pihak kepolisian resort tinanggea,
dirinya merasa keberatan atas tindakan dan perilaku yang di lakukan oleh Oknum karyawan PT.INDOMOBIL FINANCE INDONESIA (IMFI) sehingga berbuntut melakukan pelaporan ke pihak kepolisian resort tinanggea atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan serta penarikan paksa kendaraan (motor) miliknya yang dilakukan oleh oknum defcolektor Minggu 19/05/2024)

Awal terjadinya, pada saat pihak IMFI melakukan penarikan ia sedang berada di rumah sakit mengurus ibunya yang sedang sakit menjalani pengobatan rawat inap di RSUD konsel.

“Di saat pihak (IMFI) mau melakukan penarikan saya sedang berada di rumah sakit, saya tidak bertemu langsung dengan para defcolektor yang hendak datang menarik motor, kami hanya komunikasi lewat telpon,”

saya minta kebijakan agar kendaraan milik saya jangan ditarik, saya sudah berjanji pada mereka sepulang saya dari rumah sakit akan membayar angsuran bayar dobel dua (2) bulan,
Akan tetapi mereka tidak mau memberikan saya toleransi seditpun.”jelas ibu yanti

Di saat mereka hendak menarik motor, sayapun tidak mampu lagi berbuat apa apa disaat itu, sebab apa pun alasan saya meraka tetap harus membawa paksa motor tersebut,
dengan alasan akan di titip di kantor IMFI cabang tinanggea. bila saya sudah bayar angsuran kendaraan akan di kembalikan kepada saya.

Adapun angsuran jatuh tempo pembayaran saya setiap tanggal 22, motor saya ditarik tanggal 30, hanya selisi hitungan keterlambatan delapan (8) hari namun tidak ada kebijakan sedikitpun untuk diberi waktu.

Di tanya soal bagaimana ia bisa mengetahui tanda tangannya dipalsukan, ibu yanti mengatakan bahwa pada saat ia kekantor (IMFI) rencana akan menebus pembayaran angsuran keterlambatan, akan tetapi pihak pembiayayan tetap mau memberikan motor tersebut, ada persyaratan aturan kantor yang harus saya penuhi,
1. bayar angsuran dua bulan walau di saat itu belum datang waktu jatuh tempo
2. Biayaa penitipan kendaraan
3. Menanda tangani surat peryataan yang sudah di buat oleh pihak perusahaan PT Indomobil cabang tinanggea, disaat itu sayapun siap mengikuti aturan tersebut point 1 dan point ke 2, namun point ke 3 saya tolak untuk bertanda tangan sebab isi surat tersebut sangat merugikan saya selaku konsumen debitur PT IMFI dampak berdampak fatal bagi saya.”terang ibu yanti

“Disaat itu juga saya minta surat-surat yang pernah saya tanda tangani beserta surat penarikan kendaraan saya, saat saya membuka dan membaca surat penarikan saya kaget dan bingung kok ada tanda tangan saya, sementara saya tidak pernah ketemu sama mereka atau tanda tangan dokumen apapun selain surat perjanjian pada saat pertama kali saya ambil unit.

“Saya berharap agar mendapat keadilan dan oknum serta pihak perusahaan bertanggung jawab terhadap kerugian saya, untuk di pertanggung jawabkan sesuai proses hukum

“Harapan saya melapor ke pihak kepolisian Polsek tinanggea agar saya mendapat keadilan dan oknum serta pihak perusahaan yang terlibat agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku” tegasnya

Saat Wartawan Media LS lintangsultra.com datang ke kantor Indomobil finance Indonesia (IMFI) cabang tinanggea. Minggu 19/05/2024) saat di konfirmasi salah seorang pria karyawan kantor PT IMFI yang menyebut dirinya kordinator defcolektor,” semua sudah ketentuan aturan perusahaan sesuai dengan aturan SOP kantor, jika keberatan silakan melapor.”ucapnya

Atas Kejadian tersebut Ketua DPC PPWI Konsel Iswan Safar mengecam tindakan preventif oknum PT IMFI kantor cabang tinanggea atas adanya pelanggaran hukum yang terjadi, penarikan sepihak secara paksa kendaraan milik nasabah serta adanya dugaan pemalsuan tanda tangan

Dalam waktu dekat ini kami bersama teman teman DPC PPWI Konsel akan kordinasi dengan PPWI DPD Sultra mengawal proses laporan hingga kepolda Sultra.

Tempat yang sama Kordinator Pendampingan DPC PPWI Konsel Ja Asbara,” Senin depan kami akan melakukan aksi demonstrasi di kantor PT Indomobil Finance Indonesia IMFI pimpinan pusat kota Kendari. Meminta agar mencopot pimpinan kantor IMFI cabang tinanggea serta kordinator depcolektor atas keterlibatan dugaan pemalsuan tanda tangan serta penarikan paksa secara sepihak non prosedural cacat hukum

Selanjutnya aksi demo kami lakukan ke kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK kendari, adanya pelangaran undang undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999

Reporter: Chandra Syahputra

KOLAKA – lintangsultra.com Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Kepolisian Polres Kolaka untuk melakukan penahanan terhadap tersangka MID kasus dugaan tindak pidana penganiayaan dan Pengrusakan warkop

• La Songo Ketua Umum dewan pimpinan daerah (DPD) persatuan pewarta warga indonesia (PPWI Sultra) meminta Polres Kolaka untuk segera menahan tersangka

“Kami minta Polres Kolaka untuk menahan tersangka MID atas dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan,”

yang mana peristiwa tersebut terjadi 9 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Warkop Andang yang terletak di Jalan Bypass, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Provinsi Sulawesi tenggara

“Kami minta dengan tegas pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kolaka untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, pasalnya dalam peristiwa tersebut ada korban, sehingga kami mewakili korban meminta agar tersangka dilakukan penahanan,” ungkapnya.

Sementara itu sebelumnya berdasarkan SP2HP, pihak Polres Kolaka telah menetapkan MID sebagai tersangka dalam perkara ini pada 11 Mei 2024.

Terkait hal tersebut Kabag OPS Polres Kolaka, AKP Gusti Komang Sulastra saat dikonfirmasi via WhatsApp, mengatakan pihaknya sementara melakukan pemeriksaan terdakwa tersangka.

“Lagi memeriksa (Penyidik terhadap tersangka), infonya tersangka lagi diperiksa,” ujarnya.

terkait penahanan tersangka, pihaknya menuturkan bahwa sementara menunggu informasi lebih lanjut dari penyidik.

“Saya menunggu dulu ya infonya,” pungkasnya.*
Publiser: Is.One
Laporan tim: PPWI