Ketgam: Erlan Korban Penganiayaan Luka Lebam Bengkak Di Pipi Kanan
KENDARI – lintangsultra.com Tindakan kekerasan fisik kembali menimpa salah satu mahasiswa IAIN Kendari, Diduga dilakukan oleh oknum dosen
Erlan (23) tahun Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri IAIN Kendari mendapat kekerasan fisik hingga babak belur lebam dan bengkak Bagain wajah.
Erlan, yang saat itu sedang mengikuti kegiatan konsolidasi mengawal isu nasional terkait putusan Mahkamah Konstitusi(MK), tentang undang undang Pilkada Bersama Presma dan anggota DEMA di perwakilan tiap-tiap fakultas.
Awalnya terjadi, saat itu saya terlambat hadir, sehingga saya segera menyusul ke ruangan auditorium IAIN Kendari yang mana disana sudah ada Presma beserta anggota DEMA lainya,”terang Erlan
“Setibanya saya langsung di berikan kesempatan oleh Presma dan anggota lainya untuk bicara di hadapan mahasiswa baru yang sedang mengikuti kegiatan pengenalan budaya akademik kampus tingkat fakultas.
Pada saat saya sedang bicara kondisi masih kondusif, tiba-tiba datang dosen inisia B yang menjabat sebagai wakil dekan tiga fakultas tarbiyah, masuk keruangan sontak memukul kearah muka saya secara bertubi tubi, tanpa ada sepatah katapun, saya juga tidak tau apa alasannya datang menyerang saya dengan pukulan bagai orang kesetanan menyerang dengan emosi,
untung saja disaat itu ada security yang melerai.”ungkap Erlan
Akibat peristiwa itu, korba mengalami luka memar dan pembengkakan di area pipi sebelah kanan. terjadi sekitar pukul 11 siang. Kamis 22/08/2024)
Atas kejadian tersebut, korban langsung membuat laporan polisi (LP) di Polresta Kota Kendari atas dugaan pelanggaran hukum Pasal 351 KUHP.
Korban berharap agar kasusnya ditangani secara profesional, serta berharap polres tidak terpengaruh kepada pihak lain yang mencoba menghalangi jalannya proses hukum.
“Mudah-mudahan kasus yang saya alami bisa diproses dengan baik oleh pihak kepolisian, dinegara ini siapapun dia Tampa pandang bulu ketika melakukan pelanggaran hukum maka dia harus di proses hukum, dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak lain”.Harapnya
Lintangsultra.com – Kendari,
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan (konsel), Adi Jaya Putra (AJP) dan James Adam Mokke makin mantap melaju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Pasangan AJP – James resmi mendapat rekomendasi B.1 – KWK dari Partai NasDem yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi Franziskus Taslim.”
Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Sulawesi Tenggara(sultra) di Claro Hotel Kendari. Selasa, (20 Agustus 2024).
Prosesi penyerahan rekomendasi B1 KWK itu dihadiri para petinggi partai, beserta team pemenang AJP – James, dan juga para ketua Dewan pimpinan daerah (Dpd) NasDem se-Provinsi Sutra, Ketua tim penjaringan.
Selain Kabupaten Konawe Selatan, ada 13 calon lainnya dari Kabupaten/Kota se Sultra yang menerima B1 KWK.
“Ali Mazi dalam kesempatan itu, menyampaikan kepada calon yang telah menerima B1 KWK untuk solid memenangkan NasDem pada pilkada serentak di masing- masing daerahnya.”
Saya yakin dan percaya bagi semua calon yang diberi amanat bakal menang dalam pilkada,” tegas Ali Mazi.
Calon Bupati Konsel, Adi Jaya Putra menyampaikan rasa terima kasih kepada Partai NasDem atas kepercayaan yang diberikan. Dia juga menegaskan komitmennya untuk bekerja keras bersama James Adam Mokke dalam mewujudkan visi mereka untuk Konawe Selatan.
“Kami siap untuk bekerja keras dan membawa Konawe Selatan ke arah yang lebih baik. Dukungan dari Partai NasDem dan juga Partai Gerindra ini menjadi semangat bagi kami untuk terus berjuang demi kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan,” ujar AJP.
Masih ajp, ini tentunya memberikan dorongan signifikan bagi kami dalam upaya memenangkan hati masyarakat Konawe Selatan, kami pasangan AJP – James siap melanjutkan Desa Maju Konsel Hebat.
Dengan diperolehnya rekomendasi B1KWK dari Partai NasDem, pasangan AJP – James semakin memperkuat posisi mereka dalam kontestasi Pilkada Konawe Selatan yang sudah semakin dekat.
Diketahui dengan dukungan penuh Partai Nasdem, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati konawe selatan telah memiliki 7 kursi di DPRD Konsel.
Dan pada tanggal 24 Agustus mendatang pasangan tersebut bakal menerima rekomendasi B1 KWK dari partai Gerindra. Sehingga dipastikan pasangan AJP – James siap mendaftar ke KPU dalam Pilkada serentak 2024.
KONAWE SELATAN – lintangsultra.com Memperingati (HUT) Hari Ulang Tahun yang ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga bertindak sebagai Inspektur Upacara,
Upacara digelar di lapangan Kantor Bupati.Sabtu 17/8/2024)
Upacara semakin khidmat saat Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan.
Upacara tersebut Dihadiri Wakil Bupati Konsel Rasyid, Ketua TP-PKK Konsel Hj Nurlin Surunuddin, Sekda Hj St Chadidjah, unsur forkompimda, dan Ketua Koni Konsel Adi Jaya Putra, B.BUS,, M,COM
Serta pimpinan OPD lingkup Pemda Konsel, sejumlah Camat, Kades/Lurah, para tokoh masyarakat, dan seluruh pihak terkait lainnya,
Dikesempatan itu, H Surunuddin Dangga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengajak seluruh pihak menjaga keharmonisan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Peringatan kemerdekaan ini adalah momen refleksi bagi kita semua untuk melihat kembali perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi tegaknya NKRI” ujar Bupati Surunuddin.
“Tugas kita sekarang adalah melanjutkan perjuangan mereka dengan pembangunan dan pengabdian yang lebih baik” sambung Bapak Pembangunan Konsel tersebut.
Bagi Surunuddin, Konawe Selatan adalah Indonesia Mini. Kemajemukan suku dan agama ada di daerah ini. “Kemajemukan itu adalah modal besar untuk membangun daerah dengan terus menguatkan rasa persatuan dan kesatuan antara kita semua” pesannya.
Ditekankan bahwa kekuatan pendorong dalam membangun suatu daerah adalah kebersamaan dan gotong royong.
“Selalu saya sampaikan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat menjadi kekuatan mendorong pembangunan daerah, juga perekonomian masyarakat” pintanya.
Bagi orang nomor satu di Konawe Selatan itu, peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI selain menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah bangsa, juga sebagai momentum memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.
“Sejak memimpin Konawe Selatan saya optimis daerah kita akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Mulai dari pengentasan kemiskinan, tersedianya insfrastruktur jalan dan jembatan” ungkapnya.
“Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi, layanan kesehatan dan pendidikan yang baik, mendorong desa sesuai potensi masing-masing baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan program-program pembangunan lainnya” masih Surunuddin.
Diketahui usai upacara tersebut dilanjutkan dengan penyerahan secara seremonial kendaraan bermotor dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Kesehatan kepada petugas gizi dalam rangka meningkatkan semangat menekan angka stunting di daerah.
Konawe selatan,Lintangsultra.com_Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga-KPK) Resmi melaporkan mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Konawe selatan(konsel)di Kejaksaan atas dugaan penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pungli berkedok Komite, jum’at (09/08/2024).
Laporan tersebut berdasarkan hasil monitoring L-kpk kabupaten konawe selatan,serta mengacu pada hasil kajian kami pada pelaporan pertanggung jawaban (LPJ) di SPAM KPK RI dan server Kemendikbud
RI.Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Lembaga-KPK Yusdar pada media ini, setelah resmi mendapatarkan laporannya di Kejaksaan Negeri Konsel perihal adanya dugaan realisasi pengunaan Dana BOS pada Tahun 2022 dan 2023 yang di terima SMP Negeri 32 Konawe Selatan, Ucapnya.
Menurutnya, dari hasil jumlah siswa pada dapodik yang dilaporkan diduga kuat berbeda dengan absen siswa yang ada, diketahui jumlah siswa Tahun 2022 yaitu 143 dan Tahun 2023 yaitu 126 siswa.
“Bang Yus sapaan akrabnya membeberkan adanya laporan orang tua siswa pada lembaga ini terkait dugaan pungli berkedok komite sebesar Rp 340.000 /siswa yang tentuhnya membebani orang tua siswa.
“dan mirisnya lagi, salah satu orang tua siswa menyampaikan dengan merasa sedih bahwa pada tahun 2023 anaknya sempat tidak ikut ujian sekolah, hal itu di sebabkan karena belum membayar uang komite akibat belum memiliki uang untuk membayarkan komite anaknya.
Masih yusdar, harapan salah satu orang tua siswa melalui Lembaga-KPK dapat membantu mencari solusi terbaik terkait adanya pungutan dana komite yang dinilai sangat memberatkan orang tua siswa dan kalau perlu tidak ada lagi uang komite di SMPN 32 Konsel, agar kami selaku orang tua siswa merasa tenang.”
Disamping itu ketua Lembaga KPK, menduga kuat mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 32 konawe selatan membuat laporan fiktif pada pertanggung jawaban pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, hal itu berdasarkan hasil monitoring di Sekolah tersebut ditemukan ada beberapa kejanggalan pada fasilitas Sekolah yang seharusnya membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan namun fakta yang terjadi kunci pintu ruang kelas saja hanya hendel pintu yang terpasang tapi sudah tidak berpungsi demikian pula plapon yang dibiarkan rusak begitu saja ucap yusdar.”
Untuk itu setelah resmi melaporkan mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Konsel kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Konsel agar benar-benar menegakan keadilan yang setinggi tingginya.
Sebab dugaan pungutan komite sekolah yang dibebankan kepada orang tua siswa sangat membebani mereka.”
sehingga tindakan yang dilakukan mantan Kepala Sekolah ini merupakan suatu tindakan melawan hukum hal itu berdasarkan Permendikbud No.44 tahun 2012 dan Permendikbud No.75 tahun 2016,tentang larangan dan sanksi komite sekolah dan tentang pungutan dan sumbangan pendidikan, tutup Yusdar menegaskan.
Jakarta, Lintang sultra – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC)
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dalam sebuah acara resmi yang diadakan di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024.
UHC Award merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mencapai cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) minimal 98% dari total penduduk.
Kabupaten Konawe Selatan menjadi salah satu dari 460 pemerintah kabupaten/kota dan 33 pemerintah provinsi yang menerima penghargaan bergengsi ini.
Pencapaian ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana pemerintah menargetkan cakupan UHC sebesar 98% pada tahun 2024.
Dengan keberhasilan ini, Konawe Selatan telah membuktikan komitmennya dalam mendukung program kesehatan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Hj. St Chadidjah mengatakan bahwa penghargaan UHC Award ini merupakan bukti nyata dari komitmen pemda dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN-KIS.
“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mendukung program JKN-KIS dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Konawe Selatan dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan di fasilitas kesehatan sehingga perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk dapat terlaksana dengan baik,” ungkap St Chadidjah.
Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Konawe Selatan telah mencapai lebih dari 98% dari jumlah penduduk.
Capaian ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah yang secara konsisten mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam Program JKN-KIS serta memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya.
Chadidjah berharap dengan penghargaan ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan semakin meningkat dan partisipasi aktif dalam program JKN-KIS terus bertambah.
“Ini merupakan langkah penting menuju tercapainya kesehatan yang universal bagi seluruh warga Konawe Selatan,” ujarnya.
Dengan diterimanya UHC Award 2024, Kabupaten Konawe Selatan tidak hanya diakui atas prestasinya, tetapi juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam mengimplementasikan program kesehatan nasional demi kesejahteraan rakyat.
Konawe Selatan, Lintangsultra.com– menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-79, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Turnamen Futsal KONI Cup 2.
Acara ini dilaksanakan di Lapangan Futsal Aepodu Maju, Desa Aepodu, Kecamatan Laeya, dari 8 hingga 11 Agustus 2024.
Turnamen ini diikuti oleh 16 klub futsal yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Konawe Selatan. Kompetisi ini menjadi ajang bagi para atlet futsal lokal untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka, sekaligus memupuk semangat kebersamaan dan sportivitas di antara para peserta.
Ketua KONI Konsel, Adi Jaya Putra mengungkapkan bahwa turnamen ini merupakan salah satu bentuk perayaan HUT RI yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam kegiatan olahraga yang positif.
“Kami sangat antusias dengan penyelenggaraan Turnamen Futsal KONI Cup II ini. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat persatuan dan kebersamaan di antara warga Konawe Selatan, terutama dalam menyambut HUT RI ke-79,” ujar Adi Jaya Putra.
Lebih lanjut, Adi Jaya Putra menambahkan bahwa KONI Konawe Selatan terus berkomitmen untuk mendukung perkembangan olahraga di daerah, salah satunya melalui turnamen seperti ini.
“Kami berharap turnamen ini dapat menjadi wadah bagi para atlet lokal untuk berprestasi dan menginspirasi generasi muda lainnya dalam berolahraga,”ucapnya.
Turnamen yang berlangsung selama empat hari ini dipastikan akan berjalan seru dan kompetitif, dengan pertandingan yang mempertemukan klub-klub terbaik dari berbagai kecamatan di Konsel.
Selain itu, AJP berkata turnamen ini juga menjadi ajang hiburan bagi masyarakat setempat yang antusias menyaksikan pertandingan futsal dari klub-klub unggulan.
“Dengan semangat kemerdekaan dan sportifitas, Turnamen Futsal KONI Cup II diharapkan dapat menjadi momentum yang baik bagi perkembangan olahraga futsal di Konawe Selatan serta mempererat hubungan antar komunitas di wilayah tersebut,” pungkasnya.
BOMBANA – lintangsultra.com Kamaruddin tak habis pikir dengan apa yang dialaminya. Sejak kehadiran PT Jhonlin Batu Mandiri (JBM) di Kabupaten Bombana. Tepatnya di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara. Lahan yang sejak dulu ia kuasai jadi objek penyerobotan PT Jhonlin.
Kamarudin berkisah, pertemuan awal dengan PT Jhonlin terjadi di rumah almarhum Dawondu Munara. Pihak PT Jhonlin diwakili langsung direkturnya kala itu atas nama Suta. Alahasil, setelah pertemuan, sambung Kamarudin, pihak PT Jhonlin menyampaikan kepadanya kalau pekan depan saat itu, sudah bisa ada proses transaksi.
“Ironisnya, kami sudah menunggu tidak ada juga berita dari pihak PT Jhonlin. Setelah kami konfirmasi langsung ternyata tanah kami sudah dibebaskan,”ungkapnya.
Kamarudin lantas bertanya kepada siapa PT Jhonlin membayar tanah tersebut? PT Jhonlin ternyata sudah membayar ke pihak H Saing. Kamarudin juga menjelaskan, dengan berjalannya waktu, sekira dua tahun. Eks Camat Rarowatu dan Kepala Desa Wumbubangka atas nama Syamran membujuk saya.
“Mereka bilang kita jualmi saja ipar, supaya kita nikmati. Tapi yang jadi pertanyaan kita sudah mau jual, tiba-tiba PT Jhonlin bilang sudah bayar ke H Saing,”ucapnya
Pasca berganti direktur, lanjut dia, terjadi lagi pertemuan sebanyak tiga kali. Setelah itu, pihaknya diundang ke kantor PT Jhonlin dan sepakatlah bahwa harga tanah RP 25 juta per hektar
“Bahkan saya sudah antar langsung pihak PT Jhonlin untuk turun lapangan memngambil titik kordinat. Sebagai pemilik lahan, kami sudah menunggu transaksi pembebasan lahan.
Perjuangan Kamarudin tak pernah berhenti untuk mencari kebenaran. Pasca kejadian lahannya yang dibayarkan ke H Saing. Pihaknya langsung melakukan pelaporan ke Polda Sultra, lengkap dengan dokumen kepemilikan yang sah.
Kamarudin mengaku, setelah Saing dipanggil penyidik. Ada info dari penyidik, bahwa milik H Saing sangat luas, akan tetapi areal kepemilikan terletak di Desa Watu-watu Kecamatan Lantari jaya. Sementara lahan milik kami berada di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara.
“Ini kan lucu menurut saya, tanahnya ditempat lain, tapi yang dibayar di tempat saya,” tuturnya.
Waktu itu, pihaknya langsung melalukan klarifikasi ke pihak Polda Sultra. Akan tetapi yang didapatkan justru ajakan untuk berdamai.
“Kok saya diarahkan untuk berdamai. Saya yang dicurangi, saya juga yang diminta berdamai,” ungkapnya
Apalagi kami diperlakukan tidak manusiawi. Pohon kelapa milik saya sekitar 500 pohon dan jambu mete sekitar ribuan pohon digusur paksa.
“Jadi pohon kelapa yang di rusak PT Jhonlin kurang lebih 500 pohon, jambu mete ada ribuan pohon. Ada juga pohon pisang yang selama ini kami rawat bahkan sudah berbuah digusur paksa. Yang miris kehadiran PT Jhonlin dikawal ketat oleh oknum TNI dan Kepolisian,” tuturnya.
Kalau Kepolisian serius, kata dia, mau mengusut tuntas kasus ini, harusnya Saing yang telah menjual tanah yang bukan haknya harus diproses. Agar kasus serupa tak terjadi lagi.
Dalam waktu dekat, tambah Kamarudin, pihaknya kan kembali bertandang ke Polda Sultra untuk kembali memperjuangkan haknya. Selain itu, pihaknya juga akan bertandang langsung ke Komisi III DPR RI agar bisa di hearing pihak PT Jhonlin.
“saya juga akan bersurat ke Kementrian ATR/BPN. Agar kasus ini diatensi. Kami duga ada permainan mafia tanah dalam proses pembebasan lahan. Kalau perlu juga kami akan bertandang langsung ke KPK RI agar turun langsung melakukan penyelidikan,”pungkasnya.
KONAWE SELATAN – lintangsultra.com Bupati H Surunuddin Dangga, ST. MM Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Anggaran Tahun 2024 dengan 19 Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Bertempat di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati. Rabu, 31 Juli 2024.
Acara tersebut, turut dihadiri oleh Sekda ST Chadidjah, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua dan pengurus MUI Konsel serta 19 pimpinan Pondok Pesantren.
Dalam sambutannya, Bupati Surunuddin mengatakan bahwa bantuan dana hibah pondok pesantren ini merupakan langkah awal untuk mempersiapkan generasi yang beriman dan berilmu dalam menghadapi tantangan teknologi yang semakin maju, dengan infrastruktur pendidikan yang layak.
“Kita mempersiapkan generasi kita ke depan. Kemiskinan dan kebodohan merupakan tantangan kita bersama. Teknologi saat ini mudah sekali terjadi penyimpangan. Untuk menangkal itu, perlu kita mempersiapkan generasi yang tangguh, yang beriman dan berilmu,” kata Surunuddin.
Di samping itu dalam upaya mendukung peningkatan SDM dan pembangunan pondok pesantren, Bupati Konsel dua periode itu juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini, Pemda Konsel memberikan bantuan operasional untuk pondok pesantren.
“Pondok pesantren sebagai Mitra kita dalam menuntaskan kebodohan dan kemiskinan serta menciptakan SDM unggul, terutama bagi anak-anak kita yang kurang mampu untuk diakomodir, nanti kami siapkan untuk beasiswanya,” Ucapnya
Bupati Surunuddin berharap dengan penandatanganan NPHD ini dapat menjadi titik awal keberhasilan peningkatan SDM bagi santri dan santriwati yang ada di 19 Pondok Pesantren.
“Saya harapkan, keberhasilan kita menuntaskan kebodohan dan kemiskinan di Konawe Selatan dapat tercapai, dan kita mulai hari ini,” Harap Surunuddin
Sementara Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Hamlin S Ode menjelaskan, sebanyak 19 Pondok Pesantren yang menerima dana hibah ini telah memiliki legalitas resmi beroperasi dari Kementerian Agama.
“19 Pondok Pesantren ini sudah memiliki izin operasional, dan beroperasi di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dengan jumlah dana hibah 1,5 Milyar yang terbagi di masing-masing Pondok Pesantren. Semoga bantuan dana hibah tahun anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi pendidikan kita di Konawe Selatan,” Tutup Hamlin
LS, KONAWE SELATAN – Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) di beberapa titik yang ada di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Anggaran Dana Desa tahun 2022 hingga 2024 menuai sorotan dan membuat warga geram hingga angkat bicara, pasalnya jalan tersebut dikerja asal asalan dan tidak sesuai petunjuk juknis.
Selain dikerja secara asal-asalan, warga juga menyebut kepala desa diduga tidak transparan dalam merealisasikan Dana Desa serta tidak memberdayakan masyarakat setempat karena dipihak ketigakan.
“Kepala desa tidak transparansi dalam merealisasikan anggaran dana desa, pelaksanaan pekerjaan tidak melibatkan pemberdayaan masyarakat, pekerjaan JUT semua di pihak ketigakan,” ujar warga.
Merujuk aturan, prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa, diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dan dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan tanggal 27 Oktober 2023.
Saat tim investigasi Media LS lintangsutra.com meninjau lapangan, salah seorang tokoh masyarakat Harudin (62) menyampaikan kekecewaannya kepada awak media.
“Ini pekerjaan peningkatan jalan usaha tani (JUT) letaknya di dusun satu anggaran tahun 2023 sepanjang 500 meter, sumber anggaran dana desa saat di kerja tidak ada papan informasi nya, HOK nya pun tidak ada pemberdayaan masyarakat warga sekitar, yang kerjapun pihak ke tiga, hingga kini coba liat kondisi jalannya, sangat memprihatinkan di kerja tidak karu-karuan, dikerja asal jadi, pembentukan badan jalan pun tidak ada,” ungkap Harudin penuh kecewa.
Menurut Harudin, jalan tersebut telah diperiksa oleh inspektorat, saat tim inspektorat datang bersama kepala desa di lokasi jalan, Harudin saat itu juga berada di lokasi dan sempat menyampaikan kekecewaannya.
“Yang datang saat itu 2 pemeriksa dari Inspektorat bersama Kepala Desa Lalonggombu. Saat itu kami berada di lokasi, kami sangat mengharapkan agar kehadiran mereka pemeriksa tim kabupaten, agar tidak berpihak pada kepala desa. Saya sampaikan pada mereka, pak coba liat kondisi jalan ini, masih agak mendingan sebelum di kerja, saya sampaikan jangan diterima kalau kondisi jalan seperti ini,” ucap Harudin menirukan ucapannya kepada tim pemeriksa waktu itu.
Jalan Usaha Tani yang menghabiskan uang negara anggaran 1.447.000.00 Dana Desa tahun 2023
Anggaran Satu paket dengan pembuatan deuker,
Laporan pertangung jawaban sejumlah 70 HOK.
tapi kenyataan di lapangan tidak ada HOK yg kerja tidak sampai 10 orang pekerja deuker.
kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, bergelombang, berlubang berbentuk kubangan, dan kondisi di saat hujan tidak dapat dilalui kendaraan baik roda empat maupun roda dua.
Begitupun pekerjaan peningkatan jalan usaha tani yang ada di Dusun IV, masyarakat juga mengaku kecewa. Pasalnya peningkatan jalan di pemukiman yang dikerjakan dengan anggaran Rp. 86.800.000 bersumber dari Dana Desa tahun 2023 tersebut material timbunannya sangat tipis dan tidak dilakukan pemadatan,
serta tidak ada pemberdayaan warga, yang menjadi hak masyarakat tidak disalurkan HOK, lagi lagi pihak ketiga yang kerja.
Abidin, yang saat itu bersama Apdul Salam serta sejumlah warga saat ditemui crew media LS, mengharapkan agar pemeriksa turun lapangan tidak berdiam diri, kiranya agar tim turun lapangan agar melihat lebih jelas yang menjadi kekecewaan kami,” ujar Abidin
Lebih miris lagi peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) yang baru saja dikerja bulan Juni tepatnya diwilayah dusun II
anggaran tahun 2024 kondisi nya lebih parah lagi dikerja amburadul alias Mark up.
Ketgam: foto JUT Didusun II anggaran tahun 2024
Melihat fakta di lapangan dan keluhan dari masyarakat Desa Lalonggombu, Iswan Safar Ketua DPC persatuan pewarta warga indonesia (PPWI KONSEL) sebagai warga desa lalonggombu mengaku turut prihatin, sehingga dalam waktu dekat akan bersama sama mengawal masyarakat membuat laporan resmi.
“Setelah melihat langsung di lapangan dan mendengar keluhan masyarakat, saya akan membuat laporan ke pihak penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan jalan tersebut yang diduga telah merugikan uang negara,” ujar Iswan.
Saat pimpinan media lintangsultra.com konfirmasi kepala desa lalonggombu Junaedi, melalui chat WhatsApp
Pak desa, ijin. Saya mau konfirmasi 🙏
Menurut info beberapa warga,, pekerjaan peningkatan jln JUT pekerjaan tahap 1 anggaran tahun 2024 . Di kerja asal asalan, tidak sesuai spek. Begitu juga pekerjaan JUT di dusun I anggaran tahun 2023 Sehingga banyak masyarakat yg kecewa, Betul ka itu info nya pak desa ..?
Sudah sesuai mekanisme, mau bagaimana lagi, itu sudah sesuai juknis, adapun itu warga yang bicara, cuman karna dampak persoalan sakit hati, bisaji masyarakat seperti itu,”tutup Junaedi
Konawe Selatan – Lintangsultra.com Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menunjukkan komitmennya dalam upaya menekan angka stunting melalui aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di 25 kecamatan.
Pada Minggu, 21 Juli 2024, Bupati Konsel Surunuddin Dangga bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel St. Chadidjah terjun langsung ke Kecamatan Lalembuu, Basala, dan Benua untuk memberikan makanan bergizi kepada balita yang terindikasi stunting.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala BKAD Konsel Nisbahnurrahim, Kepala DPMD Konsel Ambolaa, dan Kepala Dinkes Konsel dr. Boni Lambang Pramana.
Program penurunan stunting ini merupakan gerakan kolaborasi antara pemerintah daerah, puskesmas, dan masyarakat.
“Hari ini, salah satu program kita adalah bagaimana menangani stunting secara serius dan terkoordinasi. Kami berharap semua pihak bekerja bersama untuk menekan angka stunting di Konsel,” ujar Bupati Surunuddin.
Bupati dua periode itu menekankan pentingnya pengembangan data di puskesmas dan mengaktifkan seluruh posyandu di setiap kecamatan hingga desa.
“Setiap minggu, posyandu harus aktif dengan kehadiran ibu-ibu untuk memeriksa perkembangan anak-anak mereka. Kami fokus menangani tiga fase penting: ibu hamil, balita usia 0-4 bulan, dan anak-anak usia 2 tahun ke atas. Mereka adalah penerus bangsa yang akan membawa Indonesia menuju masa depan emas,” ungkap Bupati Surunuddin.
Bupati Surunuddin menargetkan program ini dijalankan intensif selama tiga bulan, dari Juli hingga September, dan akan dievaluasi pada Oktober.
“Setelah evaluasi, kita akan melihat apa yang perlu diperbaiki. Tujuan utama saya adalah mencapai zero stunting di Konawe Selatan,” tegasnya.
Surunuddin juga menekankan pentingnya kesadaran orang tua dalam menangani stunting dan berpesan kepada petugas puskesmas untuk terus mendampingi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan.
“Program pengembangan sumber daya manusia ini harus dimulai sejak lahir hingga pendidikan, agar anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas,” pungkas Surunuddin.
