LS, KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengendus ada aroma persekongkolan pada proses lelang proyek tender tahun 2022.

Atas hal itu pula, DPD PPWI Sultra, Meminta Aparatat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki beberapa paket proyek pemenang tender yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2022.

Hal ini sampaikan langsung oleh Ketua DPD PPWI Sultra, La Songo saat ditemui di sekretariatnya. Menurut pria yang biasa disapa Pak Jendral, mengatakan bahwa beberapa paket kegiatan tersebut ada yang janggal dan menduga ada proses kongkalikong yang terjadi, sebab rekanan yang dimenangkan dalam proses lelang tersebut yang secara ketentuan menyalahi regulasi yang ada.

Adapun hal yang dimaksud diantaranya :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia.

Lebih lanjut La Songo mengurai bahwa pemenang lelang tender beberapa pekerjaan yang dimaksud tidak memenuhi syarat yang harus dilalui seperti :
1.daftar peralatan utama yang disyaratkan di tender.
2.daftar peralatan utama yang tidak disyaratkan namun wajib ditambahkan dimobilisasi pada saat pelaksanaan kontrak.
3.daftar personil inti
4.pengunaan aspal Buton
5.personil pelaksana yang diajukan tidak memenuhi SKT yang disyaratkan
6.peralatan asphalt mixing vitae (AMP) tidak dilampiri bukti kepemilikan.
7.daftar pengalaman kerja ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi.
8.pakta komitmen keselamatan konstruksi tidak sesuai ketentuan dokumen pemilihan.
9.nama perusahaan yang membuat dan bertanggung jawab atas pakta komitmen keselamatan konstruksi berbeda dengan peserta tender yang bersangkutan.
10.kesamaaan dokumen penawaran peserta dengan dokumen HPS.
11.kesamaan dokumen penawaran antar peserta.

Kemudian lanjut La Songo, yang jadi persoalan adalah tahapan proses lelang tersebut perlu dilidik sebab anggaran yang tertuang dalam HPS mencapai puluhan milyar.

“Harusnya kalau kita mau fair tuntaskan di proses hulunya, insya Allah kalau proses hulunya sudah benar dan berjalan sesuai regulasi yang berlaku bisa dipastikan bahwa fisik dari kegiatan yang dimaksud benar-benar mempunyai kualitas,” terangnya.

“Karena melihat hal tersebut kami menilai tidak fair dan merugikan pihak pihak lainnya, maka dari itu dalam waktu dekat PPWI Sultra bakal mengagendakan bertandang ke salah satu instansi APH untuk kemudian melaporkan persoalan tersebut, sehingga tidak terjadi lagi kedepannya,” pungkasnya.

Spanduk netralitas ASN dan perangkat desa yang dibawa Panwascam Andoolo Barat saat defile pembukaan Porseni.

LS, Konsel – Ikut serta dalam defile pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) tingkat Kecamatan Andoolo Barat, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Andoolo Barat berikan pesan netralitas ASN dan perangkat desa pada Pemilu serentak 2024.

Pesan tersebut disampaikan dalam bentuk tulisan di spanduk yang berbunyi ‘Pemilu 2024 ASN, Perangkat Desa, BPD Harus Netral!’ dan dibentangkan saat pembukaan Porseni di lapangan Kantor Kecamatan Andoolo Barat, Rabu 24/8/2023) yang dibuka oleh Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan Adi Jaya Putra dan dihadiri Camat Andoolo Barat Muhammad Sofyan Mansyah, Kapolsek Andoolo Iptu Saidil Umar, kepala desa serta perangkat desa se-Kecamatan Andoolo Barat.

Ketua Panwaslu Kecamatan Andoolo Barat Supriyadi Sakir mengatakan bahwa keikutsertaannya dalam pembukaan Porseni tingkat Kecamatan Andoolo Barat ini sekaligus dimanfaatkan untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilu serentak 2024.

“Berdasarkan surat undangan panitia pelaksana Porseni tingkat Kecamatan Andoolo Barat dalam rangka HUT RI ke 78, maka kami ikut defile pembukaan Porseni yang tergabung dalam kontingen penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan Andoolo Barat, PPK Kecamatan Andoolo Barat, PPS dan PKD se-Kecamatan Andoolo Barat,” ucapnya.

Supriyadi menyampaikan selain mengikuti defile, kontingen penyelenggara Pemilu juga akan berpartisipasi dengan ikut bertanding pada beberapa cabang olahraga yang diperlombakan.

“Kami akan mengikuti beberapa cabang olahraga yang akan dipertandingkan, diantaranya sepak bola, voli putra dan putri, bola gotong dan lainnya,” imbuhnya.

Dalam defile tersebut, kontingen penyelenggara Pemilu menjadi peserta terakhir dengan menampilkan senam jingle Pemilu dan senam kreasi di hadapan Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan.

Editor: Agus

Untuk langkah awal, Bank Indonesia meminta 100 orang peserta dari ASN mengintegrasikan mobile bangkingnya terlebih dahulu pada smartphone masing-masing.

Chadidjah menyebut Indeks Literasi Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih yang terendah dibandingkan provinsi lain. Oleh karena itu perlu mendorong perluasan ekosistem keuangan digital dengan penggunaan pembayaran non tunai.

Editor: Agus

LS, Konsel – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dari Fraksi Partai Demokrat Ramlan kembali menyerahkan bantuan kepada masyarakat, Sabtu (12/8/2023).

Bantuan yang diserahkan kali ini, yakni bantuan Perbengkelan dan Pertukangan yang diserahkan di 3 Kelompok, masing-masing 1 kelompok di Desa Matabondu dan Desa Motaha, Kecamatan Angata, Kabupaten Konsel.

Ketua Komisi III DPRD Konsel ini menjelaskan bahwa pemberian bantuan dari pemerintah daerah (Pemda) tersebut merupakan hasil usulan kelompok masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan yang kemudian ia perjuangkan hingga terealisasi.

Olehnya itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Konsel ini berharap, agar bantuan yang telah diberikan tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dirawat dengan baik.

“Semoga dengan adanya bantuan ini bisa meningkatkan pendapatan dan tentunya kesejahteraan masyarakat, serta akan selalu menjadi atensi dan komitmen kami untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang dinilai skala prioritas,” ujar Ramlan.

Untuk diketahui, penyerahan bantuan kepada kelompok masyarakat tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Konawe Selatan Drs. Surdin Laulewulu, serta Pokja Pengadaan.

Reporter/Editor : Agus

LS, Konsel – Forum Komunikasi Masyarakat (Forkom) Kecamatan Kolono menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe Selatan (Konsel), Senin (7/8/2023).

Aksi unjuk rasa tersebut digelar sebagai bentuk ketidaknyamanan masyarakat Kecamatan Kolono terhadap sikap arogansi yang dilakukan oleh Camat Kolono M. Taufik Aminlar, STP., M.AP., dalam memimpin Kecamatan Kolono.

Massa aksi merasa bahwa Camat Kolono Muh Taufik Aminlar kurang menjalin silaturahmi dengan baik di intansi terkait, kepala desa serta masyarakat, sehingga terjadi kurang kondusifnya situasi di wilayah Kecamatan Kolono.

Jefri Rembasa dalam orasinya menyampaikan bahwa situasi masyarakat Kecamatan Kolono saat ini merasa tidak nyaman dengan tindakan- tindakan arogansi yang dilakukan oleh Camat Kolono.

“Sejak pak Taufik menjabat sebagai Camat Kolono, kondisi pembangunan dan pengembangan potensi tidak begitu signifikan, banyak keluhan masyarakat diantaranya gedung serbaguna Kecamatan Kolono tidak pernah dibenahi bahkan seperti gudang, camat seperti tidak peduli terhadap pembangunan,” ucapnya.

Selain itu, Jefri mengatakan kegiatan olahraga di Kecamatan Kolono tidak pernah dilaksanakan padahal setiap tahun para kepala desa di Kecamatan Kolono selalu menyumbangkan dana pada kegiatan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kegiatan kepemudaan juga tidak pernah di support oleh camat, bahkan saat pemuda Kecamatan Kolono menggelar turnamen sepakbola dihalangi oleh camat dengan tidak mengijinkan penggunaan lapangan,” ujarnya.

Jefri menambahkan, keluhan masyarakat juga terkait pembangunan lapak UMKM yang dipindahkan secara sepihak oleh camat dan tidak sesuai hasil Musrenbang serta camat jarang berada di kantor karena sering stay di Kota Kendari.

“Dengan adanya permasalahan tersebut maka Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Kolono menuntut kepada Bupati Konsel agar mencopot Camat Kolono karena dinilai tidak bisa menjadi pelayan masyarakat serta mendesak DPRD Konsel untuk merekomendasikan pemberhentian Camat Kolono karena tidak bisa mengembangkan potensi olahraga di Kecamatan Kolono,” ungkapnya.

Usai melakukan orasi, massa aksi pun ditemui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel Hj. ST. Chadidjah, S.Sos., M.Si., bersama Asisten I, Asisten II, Kasatpol PP Konsel, Kapolsek Andoolo dan Kapolsek Kolono.

Sekda Konsel berjanji kepada massa aksi bahwa pihaknya akan segera melakukan sidak langsung di lapangan guna menanggapi keluhan masyarakat Kecamatan Kolono.

“Terkait tuntutan massa aksi tersebut maka kami akan melaporkan kepada pimpinan serta mempelajari dan akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada,” ucapnya.

“Sedangkan untuk tuntutan agar Camat Kolono diganti, kita mengacu pada regulasi yang ada, serta nanti Bupati Konsel yang memutuskan. Kami berjanji dalam waktu satu minggu ini akan melakukan sidak untuk mengetahui permasalahan di Kecamatan Kolono,” jelasnya.

Reporter : Is One
Editor : Agus