Foto: pemasangan tiang wifi ilegal tampah ijin dipekarangan warga masyarakat desa lalonggombu

KONAWE SELATAN – lintangsultra.com Maraknya pemasangan liar kabel Local Area Network merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang umum digunakan untuk menghubungkan internet ke berbagai perangkat seperti PC atau komputer, router, dan saklar.

Dalam jaringan area lokal dan pemasangan Tiang Internet harus berizin, hal ini juga diatur dalam pasal 13 undang undang no 36 tentang Telekomunikasi.

Dijelaskan pemasangan tiang internet di perumahan/kampung, wajib mengajukan izin pemasang tiang pada RT dan RW, Kelurahan/Desa sampai ke Kecamatan atau sesuai peraturan daerah setempat.

Namun akan tetapi hingga saat ini, kegiatan pemasangan tiang internet tidak berizin, Kondisinya telah menjadi momok baru yang begitu meresahkan bagi masyarakat kabupaten konawe selatan kecamatan andoolo,

Dimana kegiatan pemasangan tiang dan kabel internet milik beberapa pengusaha nakal yang diduga tidak berizin, saat ini begitu banyak dijumpai mulai dari seputaran perkantoran, desa andoolo, desa lalonggombu, hingga didesa andoolo utama, di pasang disetiap pekarangan Permukiman warga disepanjang jalan kecamatan andoolo hingga di kecamatan buke.

Iswan Safar Ketua DPD Konsel ormas pasukan adat Tamalaki Wonua Ndoolaki (TAWON) mengeluhkan kegiatan pemasangan tiang kabel Internet liar selama ini dilakukan tanpa adanya, pemberitahuan baik dari aparat desa dan RT/Dusun serta Kelurahan hingga Kecamatan, dan setiap warga masyarakat yang ditempati atau dilalui Kabel Internet, para pengusaha ilegal ini tidak meminta ijin, Menyalahi ketentuan undang undang no 36 tentang telekomunikasi, dilakukan secara semena-mena oleh para pengusaha internet nakal yang hanya demi keuntungan pribadi,” ujar Iswan Safar

Iswan Safar ketua ormas tamalaki Tawon DPD konsel menyampaikan kepada crew media lintangsultra.com para pengusaha ilegal ini harus dilakukan tindakan tegas, ini sama halnya telah merampas yang menjadi hak masyarakat tampah meminta ijin memasang tiang kabel wifi di tanah milik warga.

Iswan, mengharapkan Pemerintah Daerah kabupaten konawe selatan melalui instansi-instansi terkait untuk segera melakukan langkah-langkah penertiban tindakan secara tegas terhadap para pengusaha internet ilegal yang ada di seputaran jalan potoro, andoolo, lalonggombu, andoolo utama,

Ketua Ormas tamalaki DPD konsel, menambahkan,” apabila para pengusaha jaringan internet ilegal ini masih saja tetap melakukan pemasangan kabel yang tidak memenuhi ketentuan sesuai aturan undang undang, maka kami pasukan adat Tamalaki bersama seluruh anggota tidak segan segan melakukan tindakan secara tegas demi hak kami selaku warga negara indonesia.” Tutup Iswan. *Wan*

KENDARI – lintangsultra.com Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, resmi punya nahkoda baru. Prof. Armid keluar sebagai pemenang, selisih satu suara dengan Prof. Takdir Saili. Prof. Armid 31 suara sementara Prof. Takdir Saili 30 suara, disusul Prof. Ruslin 13 suara.

Menariknya, suara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) kalah dari Prof. Armid. Suara Menteri secara keseluruhan diberikan ke Prof. Takdir Saili. Suara Menteri sendiri 35 persen atau 26,33 suara.

Sebelumnya, Pilrek dalam penjaringan tiga besar. Prof. Armid 32 suara, Prof. Ruslin 11 suara, dan Prof. Takdir Saili 4 suara.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor, Prof. Weka Widayati, menyatakan bahwa hasil pemilihan akan segera dikirim ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk proses penetapan dan pelantikan.

Pelantikan ditargetkan paling lambat 20 Juli 2025, mengingat masa jabatan rektor sebelumnya berakhir pada tanggal tersebut.

Proses pemilihan berlangsung lancar dan kondusif, diwarnai suasana kekeluargaan. Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Prof. Fauzan, turut hadir dan memberikan arahan.

Prof. Weka menegaskan bahwa panitia pemilihan bekerja secara independen dan transparan, tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dari Kemendikbudristek terkait suara dari kementerian dalam pemilihan.

Semua calon rektor telah menandatangani pakta integritas dan menyatakan menerima hasil akhir pemilihan, sehingga diharapkan tidak ada gugatan lanjutan.

Panitia berharap proses administrasi di Kemendikbudristek berjalan cepat agar pelantikan Prof. Armid dapat dilakukan tepat waktu. (Wan)

KONKEP – lintangsultra.com Himpunan Mahasiswa Dan Pemuda Roko-roko Raya (HMPR-RAYA) Meminta Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (KONKEP) untuk segera melakukan perbaikan terhadap Jembatan Pelabuhan Desa Roko-roko Raya yang sudah rusak parah dan tidak bisa lagi digunakan.

Ketua Umum HMPR-RAYA, ERLAN S.H. membeberkan fakta hasil investigasi dilapangan tentang kondisi jembatan pelabuhan roko-roko raya yang kini dalam kondisi memperihatinkan dan sudah tampak rusak parah sehinggah tidak bisa lagi digunakan.

“Jembatanya sudah rusah parah dan sudah beberapa bulan ini tidak bisa lagi digunakan. Tentu ini sangat meresahkan Pihak Kapal, penumpang dan masyarakat lainnya pengguna jembatan pelabuhan tersebut”, Uangkapnya.

Terlebih saat ini sedang memasuki musim timur dimana kita tau bahwa ombaknya sangat kecang sehinggah menyulitkan pihak kapal untuk melakukan bongkar muat di sekitaran pelabuhan dan rentang terjadi kecelakaan, Lanjutnya.

Sementara itu, Salah satu pihak Kapal Sarlin, menyapaikan bahwa setiap kapal yang sandar dijembatan pelabuhan tersebut setiap bulannya melakukan penyetoran di dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Konawe Kepulauan (Konkep).

“Jembatan ini sangat penting. Mengingat fasilitas ini dibangun oleh pemerintah Konkep, jadi kami diwajibkan menyetor uang ke pemerintah (Dishub) setiap bulannya. dengan harapan ketika terjadi kerusakan seperti sekarang in bisa langsung diperbaiki lewat dana yang sering kami setor itu”, Jelasnya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub). Kab. Konawe Kepulauan (Konkep) mengenai Transparansi dan Profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Olehnya, Erlan Berharap agar Pemerintah Konawe Kepulauan tidak tebang pilih dalam menerima aspirasi dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kab. Konawe Kepulauan. Terutama mengenai Percepatan perbaikan Jembatan Pelabuhan Desa Roko-roko Raya, Tutupnya.
*Wan*

KONAWE SELATAN – lintangsultra.com Salah satu staf ahli anggota DPR RI Ridwan Bae inisial Laode Murfain diduga meminta sejumlah uang atau pungutan liar (Pungli) hingga puluhan juta di setiap desa dan kelompok tani di Sulawesi Tenggara dengan komitmen bakal memberikan bantuan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan dari seorang Kepala desa di Konawe Selatan yang telah memberikan uang puluhan juta rupiah sebagai mahar untuk mendapatkan bantuan program tersebut.

“Saya dijanjikan akan diberikan bantuan program IBM diantaranya program P3GTAI, BSPS, PISIEW dengan sarat ada mahar. Makanya saya setor uang Rp80 juta sesuai permintaan Murfain,” kata SJ, salah satu Kades di Kabupaten Konawe Selatan.

SJ mengatakan, uang tersebut diberikan kepada Murfain pada tahun 2023 sebagai mahar untuk mendapatkan sejumlah bantuan program IBM tahun 2024 .

Namun, lanjut SJ, bantuan yang dijanjikan tidak sesuai dengan komitmen sebelumnya.

“Tahun 2024 saya hanya dikasi satu kegiatan program IBM yakni Pisiew, dan ini saya anggap itu tidak sesuai komitmen kita dari awal,” katanya.

SJ juga mengungkapkan, praktek pungli juga dilakukan Murfain kesejumlah Desa dan Kelompok Tani di Konsel dengan komitmen yang tidak jauh berbeda.

“Bukan hanya saya yang dimintai uang, ada juga beberapa Desa dan kelompok tani yang juga dimintai, tapi maharnya mungkin tergantung dengan kesepakan kegiatan yang dijanjikan,” ucapnya.

Karena tidak sesuai komitmen, SJ mengaku bakal membicarakan kembali komitmen dan bahkan meminta kembali uang yang disetorkan kepada staf ahli anggota DPR RI Ridwan Bae itu.

“Yang pastinya saya akan meminta kembali uangku, meski bukan saya langsung yang menemui dia,” terangnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD Tamalaki Konsel, Iswan Sapar bakal mengawal dan meminta APH mengungkap dalang persoalan ini. Ia menduga, praktek pungli ini sudah berlangsung lama, dan Murfain tidak bekerja sendiri namun atas perintah pimpinan.

“Praktek pungli pada program IBM ini kami menduga sudah lama mereka lakukan bahkan bukan hanya Murfain. Dia tidak bekerja sendiri, ada arahan bosnya. Karena setiap melakukan persentase kepada setiap kepala desa bahwa program IBM ini merupakan program Salah satu Anggota DPR RI Dapil Sultra Ridwan Bae,” katanya Iswan.

Ditempat terpisah, Ridwan Bae melalui staf ahli nya Asri Salam menyampaikan, bahwa dengan adanya kegiatan program IBM yang diperjuangkan, Ridwan Bae setiap tahunnya mengeluarkan surat edaran menegaskan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun dan tidak mentolerir pihak manapun mengatasnamakan Ridwan Bae untuk melakukan pungutan liar (Pungli).

“Pak Ridwan tegas melarang dan tidak membenarkan praktek praktek tersebut. Beliau setiap tahun membuat surat edaran larangan pungli atau pun hal yang serupa,” kata Asri Salam, mengutip pesan Whatsapp nya.

“Ini surat yang terbaru, setiap tahun surat ini disampaikan ke mitra kerja dan desa desa penerima manfaat program juga disampaikan,” tambahnya.

Diketahui, Program infrastruktur berbasis masyarakat adalah pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan. Dan program ini turun secara gratis tanpa mahar. Tujuannya adalah memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan dan manfaatnya. (wan)

KONSEL – Lintangsultra.com, Ketua DPD Konsel (Ormas) Tamalaki Wonua Ndolaki Sultra meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut dan membongkar peredaran rokok yang diduga ilegal di Kecamatan Andoolo Barat, desa watumokala, kabupaten konawe selatan, yang dilakukan oleh seorang oknum warga Desa Watumokala inisial AS.

“Kami minta APH segera turun tangan membongkar peredaran rokok yang kami duga ilegal di Kecamatan Andoolo Barat dan menangkap seorang warga inisial AS sebab ini sudah sangat meresahkan dan juga merugikan negara,” kata ketua DPD Tamalaki Konsel, Iswan Sapar saat ditemui dikediamannya, Sabtu, (7/6/2025).

Ia mengungkapkan, peredaran rokok yang diduga ilegal oleh AS warga Desa Watumokala sudah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara terang-terangan dengan menyalur disetiap kios diwilayah konawe selatan

Bahkan menurutnya, penyalurannya sudah lakukan hampir disemua wilayah konawe selatan dengan sistem kampas menggunakan mobil dan motor.

“Kami sangat menyayangkan banyak rokok ilegal beredar. Peredaran rokok ini ke kios kios dan sudah berlangsung cukup lama,”ungkapnya.

Iswan Safar menduga, kegiatan ilegal ini ada campur tangan oknum APH sebab penyalurannya seperti barang legal.

“Kami duga ada oknum aparat yang membekingi barang ini,” ucap Iswan.
Karna hingga saat ini oknum AS masih aman aman saja tidak tersentuh hukum.”

Oleh karena itu, kata Iswan, akan terus mengawal kasus ini dengan akan melakukan aksi demonstrasi di Polda Sultra dan Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kita akan kawal kasus ini dan dalam waktu dekat saya bersama kawan kawan Ormas akan melakukan aksi demonstrasi di Polda dan Kanwil Bea Cukai Sultra menyampaikan aspirasi ini,” terangnya.

Editor:Wan

KONAWE SELATAN – lintangsultra.com Konflik lahan antar PT Marketindo Selaras (MS) dan warga kelompok tani Motaha-Lamoen di Kecamatan Angata kembali terlibat cekcok dan berujung saling bacok pada Jum’at, (6/6/2025).

Peristiwa berdarah itu mengakibatkan tiga orang mengalami luka serius. Ketiganya adalah DN, TMD merupakan warga Motaha-Lamoen dan MD merupakan karyawan PT MS. Dari informasi yang dihimpun, Korban DN dirujuk di RSUD Kabupaten Konawe Selatan, dan Maulid dirujuk di RS Kota Kendari, sementara TMD dilarikan di Puskesmas Motaha.

Berdasarkan keterangan dari keluarga korban DN yang ditemui di RSUD Konsel, kejadian itu bermula saat warga turun ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi adanya aktifitas penggusuran perusahaan PT MS.

“Sekitar pukul 16.30 WITA kita naik ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi apakah ada aktifitas disana. Kita berangkat dari rumah tidak ada niat kita bawa parang temui orang disana mau baku potong,” kata keluarga korban DN yang enggan menyebutkan namanya.

Ia mengatakan, peristiwa naas itu terjadi begitu cepat bermula saat kedua kelompok itu berpapasan, dilanjutkan adu mulut hingga situasinya memanas berujung saling bacok.

“Usai memastikan ada aktifitas dilahan, kami kemudian balik pulang, namun diperjalanan bertemu sekelompok orang yang katanya pengamanan PT MS, seketika terjadi adu mulut, tiba-tiba saling bacok dan om ku terluka diperut akibat tebasan parang. Saya tidak tau jelas siapa yang melakukan penyerangan lebih dulu karena kejadiannya sangat cepat,” katanya.

Sementara itu, ditempat terpisah karyawan PT Marketindo Selaras inisial AL menjelaskan bahwa peristiwa berdarah ini bermula saat kelompok Framatal yang di pimpin oleh Inisial TN melakukan penyerangan kepada salah satu karyawan kebun PT MS. Akibatnya karyawan yang diketahui bernama MD itu mengalami luka bacok.

“Tadinya saya balik kerumah ada urusan sedikit lalu balik lagi. Baru tiba di TKP ada kericuhan dan ternyata sudah ada korban yakni kami punya danton (MD). Diserang dan dikeroyok sekitar sepuluh orang. kami  membantu dan mengamankan teman kami yang terluka,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya.

Insiden itu mengakibatkan satu karyawan PT MS jadi korban pembacokan dan dua warga kelompok Framatal juga alami luka serius akibat sabetan senjata tajam.

“Danton kami alami luka serius tapi saat ini sudah dirawat di RS Kota Kendari. Dan saya baru tahu kalau ternyata ada juga korban dari pihak kelompok Framatal. Info yang saya dapat katanya dua orang dan sudah dibawa di rumah sakit,” ucapnya.

Terkait peristiwa berdarah itu, AL menegaskan, karyawan kebun PT MS tidak melakukan penyerangan kepada warga, melainkan hanya bertugas menjaga lahan kebun agar tidak dirusak warga.

Ia menambahkan, sementara ini pihak kepolisian telah mengamankan dan mensterilkan lokasi kejadian dan kantor PT MS.(Wan)

Jakarta – lintangsultra.com Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) mengadakan kunjungan silahturahmi ke salah satu Tokoh Ulama Indonesia, Dr. H. Muhammad Rizieq Shihab, di kediamannya di bilangan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 05/5/ 2025)

Dalam kunjungan tersebut, selain Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Tim PPWI juga terdiri atas Wasekjen Julian Caisar, Wakil Bendahara Mbak Wina, Ketua PPWI Jakarta Utara Siti Ida Iryani, dan anggota PPWI Jakarta lainnya.

Tim PPWI diterima langsung oleh Dr. H. Muhammad Rizieq Shihab, atau yang lebih akrab disapa Habib Rizieq, didampingi sejumlah jajaran pengurus Markaz Syariah Petamburan. Di antara para pengurus Markaz, terlihat Ustadz Ali (Sekjen) dan Ustadz Azis (Ketua Divisi Hukum).

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 10.30 WIB itu, Tim PPWI disambut penuh kekeluargaan dan kehangatan oleh tuan rumah. Bahkan, karena begitu akrabnya penyambutan tersebut, Ketum PPWI merasa seperti bertemu sahabat lama saja layaknya. Hal itu juga dirasakan oleh seluruh anggota Tim PPWI Nasional yang ikut dalam rombongan tersebut.

“Saya sangat terkesan atas penyambutan Habib Rizieq yang terasa begitu akrab, hangat dan penuh rasa kekeluargaan. Ini seperti pertemuan sahabat lama sama layaknya,” ungkap Wilson Lalengke kepada media usai pertemuan silahturahmi itu.

Secara kebetulan, rupanya pada saat yang sama Markaz Syariah Petamburan juga kedatangan tamu dari kalangan tokoh-tokoh nasional. Mereka antara lain Jenderal TNI (Purn) Sunarko, Marwan Batubara, Muhammad Said Didu, Rismon Sianipar, dan Damai Hari Lubis.

Atas kehadiran para tokoh tersebut, Tim PPWI Nasional sekaligus bersilahturahmi juga dengan mereka. “Sangat kebetulan pada saat yang sama ada tamu juga yang datang ke tempat Habib Rizieq, ya kita silahturahmi sekalian semuanya di tempat Pak Habib,” tutur Wasekjen Julian Caisar.

Dalam pengantarnya, Ketum PPWI menyampaikan maksud kedatangannya yakni hendak membangun hubungan silahturahmi dengan keluarga besar Markaz Syariah Petamburan yang lokasinya tidak seberapa jauh dari kantor Sekretariat PPWI Nasional. Secara singkat Wilson Lalengke menerangkan tentang PPWI dan pewarta warga serta tantangan informasi saat ini dan ke masa depan.

Tidak hanya itu, tokoh pers nasional ini juga menyampaikan bahwa PPWI siap membantu setiap elemen masyarakat Indonesia, terutama dalam peningkatan kemampuan jurnalistik warga. “Apabila jajaran pengurus dan jama’ah Pak Habib Rizieq berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik, seperti menulis berita, fotografi, membuat video, mengelola media online, media sosial, dan membuat konten yang bermuatan informasi yang benar, baik, dan bermanfaat, kita PPWI siap membantu Pak Habib,” jelas Wilson Lalengke.

Sebelum acara ditutup, Ketum PPWI memberikan Plakat Penghargaan kepada Dr. H. Muhammad Rizieq Shihab atas dedikasi Habib Rizieq dalam membimbing umat dan membela kaum marginal. Acara yang diliput oleh berbagai media nasional itu kemudian ditutup dengan makan siang bersama, foto-foto, dan wawancara. (APL/Red)

1. Ketgam: Rektor UHO Prof Zamrun saat bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tahu. 2022 dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar.

SULAWESI TENGGARA – lintangsultra.com Kendari, Universitas Halu Oleo (UHO) Sulawesi Tenggara, tengah menghadapi badai. Proses pemilihan rektor (Pilrek) yang seharusnya menjadi momentum peneguhan demokrasi kampus, justru dibayangi oleh tuduhan serius terhadap Rektor petahana, Prof. Zamrun.

Ia dituduh melakukan intervensi dan mengarahkan dukungan untuk calon tertentu, mengabaikan prinsip-prinsip adil, transparan, dan demokratis.

Berdasarkan jadwal, tanggal 8-hingga 9 Mei 2025. Pilrek putaran pertama menuju penjaringan tiga besar akan dilaksanaka. UHO akan memasuki tahap krusial Pilrek, yakni pemilihan tiga besar calon rektor. Namun, suasana kampus jauh dari kondusif.

Berbagai pihak, termasuk Aktivis Muda Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Jaringan Mahasiswa Progresif Sulawesi Tenggara (Jamprof Sultra), menyatakan keprihatinan dan kecaman atas dugaan manipulasi suara yang dilakukan oleh Rektor.

Erit dari Aktivis Muda Sultra mengungkapkan kekhawatirannya akan upaya sistematis Rektor untuk melanggengkan kekuasaannya.

Ia menuding Rektor telah menunjuk calon tertentu dan mengorganisir dukungan anggota senat untuk mencapai ambang batas suara yang dibutuhkan, mengalahkan bobot suara Menteri. Proses ini, menurut Erit, jauh dari nilai-nilai akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan integritas.

Lebih jauh, Erit menambahkan bahwa tekanan dan intimidasi terhadap dosen telah terjadi sejak tahap awal pemilihan anggota senat, menciptakan iklim akademik yang mencekam.

Beberapa dosen mengaku mengalami tekanan halus hingga ancaman agar tidak mencalonkan diri atau mendukung kandidat tertentu.

Senada dengan Erit, Fardin Nage dari Jamprof Sultra, dalam aksi unjuk rasa di Gedung Rektorat UHO pada Jumat, 2 Mei 2025, menegaskan bahwa Pilrek seharusnya mencerminkan nilai-nilai luhur pendidikan, bukannya praktik politik yang tidak etis.

Ia menilai keterlibatan Rektor aktif dalam Pilrek merupakan intervensi yang mencederai demokrasi kampus. Fardin juga menyinggung adanya calon rektor dengan rekam jejak yang dipertanyakan, menambah kompleksitas masalah yang dihadapi UHO.

Tuduhan intervensi Rektor ini semakin menguat dengan adanya informasi bahwa salah satu calon yang didukung adalah dari unsur jajaran pimpinan. Meskipun ada yang menganggap hal tersebut wajar, kekhawatiran akan dominasi kekuasaan tertentu tetap menjadi perhatian serius.

Pengalaman Rektor petahana dalam kontestasi Pilrek selama dua periode sebelumnya, tidak serta merta membenarkan tindakan yang dianggap sebagai upaya mempertahankan dominasi politik di kampus.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan tercederanya otonomi kampus dan menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas dunia akademik. UHO, yang seharusnya menjadi contoh praktik demokrasi dan meritokrasi, justru terjebak dalam pusaran politik kekuasaan.

Oleh karena itu, masyarakat akademik hanya berharap kepada Presiden melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memastikan bahwa UHO tidak dikendalikan secara personal oleh rektor petahana dengan memastikan bahwa Pilrek berlangsung adil, transparan, dan demokratis. Harapannya, UHO dapat kembali menjadi pilar peradaban dan kemajuan bangsa, bebas dari intervensi dan praktik-praktik yang merugikan. Negara harus memastikan bahwa rektor UHO terpilih merupakan representasi Jakarta, bukan representasi Prof. Zamrun seorang.

Keenam (6) kandidat rektor yang telah mendaftar hingga 28 April 2025 adalah nama nama dibawah ini

-Prof. Ruslin
-Prof. Yusuf Sabilu
-Prof. Takdir Saili
-Prof. Edy Karno
-Dr. Muhammad Zein Abdullah
-Prof. Armid

Empat di antaranya merupakan pejabat aktif di UHO yang akan menentukan masa depan kampus ini, kini tengah berada di ujung tanduk.(**)

Red: Her

JAKARTA – lintangsultra.com Hermawan Lambotoe (HL) Diberikan amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Kita Indonesia (Rekin) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Penunjukan tersebut tertuang pada Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Kita Indonesia No: 04/SK/DPP-RKI/III/2025.

Ketua DPP Rekin, Henry Baskoro yang juga adik Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menekankan perlunya pengurus daerah berkontribusi terhadap Pembangunan daerah.

“Kita dorong anggota Rekin daerah untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan daerah,”ujar Henry Baskoro, usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Provinsi Aceh dan Sultra di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Henry, pengurus daerah harus aktif menjemput peluang atau membangun Kerjasama dengan pemerintah.

“Misalnya ada pembentukan koperasi merah putih. Maka kita dorong anggota kita yang di daerah untuk masuk dan berkontribusi memajukan koperasi merah putih, yang digagas Presiden Prabowo Subianto,”terangnya.

Sementara itu, Ketua DPD Rekin Sultra, Hermawan Lambotoe (HL), menyampaikan, ada tiga focus utama perjuangan Rekin.

“Jadi tugas utama Rekin ini ada tiga. Pertama mobilitas vertikal, kedua ekonomi politik, dan yang ketiga pemberdayaan,”paparnya.

Hermawan juga menagtakan, Organisasi Masyarakat (Ormas) Rekin ini beranggotakan dari semua unsur.

“Jadi ini murni Ormas. Anggotanya dari semua kalangan. Ada dari politisi, pengusaha, tokoh muda, dan profesi lainnya,”urainya.

Sekedar Informasi, dijajaran pengurus DPP Rekin, khusus untuk posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB), digawangi oleh tokoh yang sudah malang melintang di dunia organisasi. Ketua DPP Rekin sendiri adalah organisatoris dan juga adik kandung Mendikti Saintek, sementara Sekjen DPP Rekin Sutriyono merupakan eks anggota DPR RI, dan Bendahara DPP Rekin Arif Priambodo merupakan tokoh yang sudah lama terjun didunia organisasi. Arif Priambodo juga merupakan kakak kandung dari Mendikti Saintek.

*Is One*

Konawe Selatan – lintangsultra.com Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) konsel ke-22 dihadiri para pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta unsur Forkopimda mendapat apresiasi dari bapak Hugua Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Jum’at (02/05/2025)

‎Wakil gubernur Sultra Mengatakan.” Konsel merupakan salah satu daerah yang masuk kategori daerah dengan index pembangunan yang cukup pesat pasalnya kabupaten Konsel baru 22 tahun mekar dari kabupaten Konawe.

‎”Kabupaten Konawe Selatan telah menunjukkan progres luar biasa dari masa ke masa, kepemimpinan dari para bupati sebelumnya hingga saat ini telah membawa daerah ini semakin maju, terutama melalui implementasi program unggulan SETARA – (Sehat, Cerdas, dan Sejahtera) yang menjadi pondasi pembangunan daerah,” ungkap Hugua.

‎Hugua juga menyoroti pentingnya menjaga dan memberdayakan potensi lokal, termasuk kekayaan sumber daya alam serta keberagaman suku, agama, dan budaya yang dimiliki daerah tersebut.

‎‎“Masyarakat Konawe Selatan patut berbangga karena hidup di wilayah yang majemuk, penuh toleransi, dan kaya akan potensi. Inilah kekuatan sosial kita dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

‎Lebih lanjut, Hugua juga menyinggung isu infrastruktur, terutama jalan-jalan yang masih menjadi keluhan masyarakat di beberapa kecamatan.

‎‎“Pemerintah Provinsi tidak tinggal diam. Kami terus mengawal realisasi janji pembangunan, termasuk perbaikan ruas jalan di wilayah Tinanggea, Lalembuu, Angata, dan kawasan lainnya. Prosesnya tengah berjalan. Kami mohon masyarakat tetap bersabar dan terus memberikan dukungan,” tandasnya

‎Perayaan HUT ke-22 kali ini diwarnai dengan berbagai kegiatan, seperti penampilan seni budaya lokal, tarian tradisional, serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Konawe Selatan dan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta.

‎Adapun MoU tersebut mencakup program bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), penyediaan pakaian sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP, layanan jaminan kesehatan gratis, serta penyerahan satu unit ambulans dari perusahaan tambang kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kesehatan.

‎Perayaan HUT Konsel yang Ke 22 turut di hadiri Sejumlah tokoh penting dalam perayaan tersebut, termasuk mantan Bupati Konsel H. Surunuddin Dangga, serta anggota DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan Konawe Selatan – Bombana, dan masih banyak lagi tokoh tokoh yang pernah memegang peranan penting di Konsel.

‎Laporan: Fn

Pub: Is One