KONAWE SELATAN – Lintangsultra.com – Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Konawe Selatan, Andoolo, Rabu (6/5/2026).

Rakor ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim, jajaran Polres Konawe Selatan, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pusat Statistik (BPS), serta seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan juga terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting sebagai bagian dari sinergi pengendalian inflasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya.

Rakor TPID digelar sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Adha yang berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dalam arahannya, Bupati Irham Kalenggo menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan.

“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha hingga masyarakat,” tegasnya.

Berbagai langkah konkret dibahas dalam rakor tersebut, meliputi upaya menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi barang, hingga penguatan komunikasi publik sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam penegakan hukum serta penyelamatan aset daerah. Salah satunya diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas peran aktif dalam bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pemulihan keuangan dan aset daerah.

Penyerahan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap dukungan lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah, termasuk di bidang ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Melalui Rakor TPID ini, pemerintah daerah berharap dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur dalam mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah menuju Konawe Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera

(Red-LS)

KOLAKA – lintangsultra.com — Bupati Konawe Selatan (Konsel), Irham Kalenggo, menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal aspirasi masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur strategis. Hal tersebut ditunjukkan dengan kehadirannya dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Kolaka.

Irham bertolak menuju Kolaka pada Senin (4/5/2026) untuk menghadiri forum strategis yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (5/5/2026).

Musrenbang tingkat provinsi ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Dalam keterangannya di sela perjalanan, Irham menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan membawa mandat langsung dari masyarakat Konawe Selatan, terutama terkait kebutuhan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.

“Kami mengapresiasi komitmen Bapak Gubernur yang telah menyatakan akan memperbaiki infrastruktur di jalur poros Tinanggea–Lalembuu hingga perbatasan Lambandia, Kolaka Timur. Namun masih ada sekitar 5 kilometer yang belum teraspal, dan ini akan kami perjuangkan agar segera dituntaskan,” ujar Irham.

Selain ruas tersebut, sejumlah infrastruktur jalan strategis lainnya juga menjadi prioritas usulan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, di antaranya ruas Motaha–batas Kabupaten Konawe, poros Andoolo–Tinanggea yang masih menyisakan sekitar 3 kilometer belum teraspal, serta poros Punggaluku–Andoolo.

Irham menargetkan penanganan ruas-ruas dengan skala kecil dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Sementara untuk proyek dengan skala besar, diharapkan dapat masuk dalam perencanaan tahun anggaran 2027.

Tak hanya fokus pada pembangunan jalan, Irham juga menyoroti pentingnya perbaikan sarana irigasi guna mendukung sektor pertanian. Sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur pengairan yang memadai untuk menjaga stabilitas produksi pertanian.

“Perbaikan bendungan, jembatan, hingga saluran irigasi untuk persawahan di Konawe Selatan menjadi bagian penting yang akan kami suarakan dalam Musrenbang ini,” tegasnya.

Ia berharap seluruh usulan yang diajukan dapat diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat demi mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di wilayah Konawe Selatan.

“Saya mengharapkan doa dan dukungan masyarakat Konawe Selatan. Semoga perjuangan ini membuahkan hasil maksimal dan segera terealisasi demi kesejahteraan bersama. Salam sehat untuk kita semua, Salam Setara,” pungkasnya.

Redaksi: LS

KONAWE SELATAN – lintangsultra.com Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, secara resmi membuka Perkemahan Akbar Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Indonesia Konawe Selatan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Konawe Selatan dan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Bumi Perkemahan Andoolo, Jumat (30/4/2026).

Perkemahan akbar tersebut menjadi momentum terpadu antara peringatan hari jadi daerah dengan penguatan nilai-nilai pendidikan karakter bagi generasi muda melalui gerakan kepramukaan.

Dalam sambutannya, Irham menegaskan bahwa kegiatan Kemah Akbar bukan sekadar seremonial, melainkan sarana pembentukan karakter dan miniatur kehidupan bermasyarakat.

“Kemah Akbar ini bukan sekadar rutinitas mendirikan tenda dan menyalakan api unggun. Lebih dari itu, ini adalah miniatur kehidupan bermasyarakat. Di sini adik-adik dilatih mandiri, bergotong royong, menyelesaikan masalah, dan merawat persaudaraan,” ujarnya.

Ia menambahkan, nilai-nilai tersebut selaras dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, di mana pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter.

Lebih lanjut, Irham menyampaikan bahwa di usia ke-23, Konawe Selatan terus berakselerasi mewujudkan visi pembangunan daerah SETARA (Sehat, Cerdas, dan Sejahtera). Dalam konteks tersebut, Gerakan Pramuka dinilai memiliki peran strategis.

“Melalui kegiatan kepramukaan di alam terbuka, kita membentuk generasi yang sehat secara fisik dan mental. Pramuka juga mengajarkan kecerdasan emosional, sosial, serta kemampuan bertahan hidup,” jelasnya.

Ia juga berharap Kwartir Cabang Pramuka Konawe Selatan dapat menjadi wadah pembinaan sumber daya manusia yang tangguh dalam menyongsong Indonesia Emas.

“Jadikanlah Pramuka sebagai kawah candradimuka untuk mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan,” tambahnya.

Kepada para pembina dan pelatih, Irham berpesan agar mendidik peserta dengan penuh keteladanan, sementara kepada peserta ia mengajak untuk mengikuti kegiatan dengan disiplin dan semangat.

Kegiatan kemudian secara resmi dibuka oleh Bupati Irham dengan ucapan.

“Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Kemah Akbar dalam rangka HUT ke-23 Konawe Selatan dan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.”

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan, Saiful Akbar Kalenggo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka HUT daerah.

Menurutnya, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang sehat, menarik, terarah, dan terencana di alam terbuka guna membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berkarakter.

Perkemahan ini berlangsung pada 30 April hingga 3 Mei 2026 di Andoolo, dengan melibatkan peserta dari gugus depan tingkat SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA se-Konawe Selatan. Beragam kegiatan digelar, mulai dari teknik kepramukaan, bakti sosial, survival, hingga kegiatan persaudaraan.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta BPBD.

Selain itu, panitia berharap adanya dukungan pemerintah daerah untuk mengirimkan peserta pada Jambore Nasional 2026 yang akan digelar pada 14–21 Agustus 2026 di Cibubur, Jakarta.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Irham Kalenggo bersama Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran serta Ketua Kwartir Cabang Pramuka Konawe Selatan Budi Silondae juga menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Nasional Pramuka dari pusat sebagai bentuk penguatan kelembagaan Gerakan Pramuka di daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para pembina Pramuka, serta ratusan peserta dari berbagai sekolah di Konawe Selatan.

Redaksi:LS

KONAWE SELATAN – lintangsultra.com Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, resmi melantik Direktur Utama dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Wawowonua untuk masa bakti 2026–2031. Pelantikan tersebut berlangsung di Auditorium Lantai 3 Kantor Pemda Konsel, Kamis (30/04/2026).

Dalam prosesi itu, Yusnan, SH dilantik sebagai Direktur Utama, sementara Dr. Sulvarianti Tamburaka dipercaya sebagai Dewan Pengawas. Keduanya ditetapkan setelah melalui proses seleksi oleh panitia seleksi (Pansel), sekaligus menandai berakhirnya masa tugas pejabat sebelumnya, termasuk Prof. Dr. Hasbudin selaku Plt Direktur dan Dewas.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk memperkuat kinerja Perusda Wawowonua, khususnya dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Irham Kalenggo menekankan pentingnya mempertahankan status “sehat” dalam pengelolaan keuangan yang selama ini disandang Perusda Wawowonua berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

“Tentunya kita berharap status sehat dalam pengelolaan keuangan untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan, termasuk dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Perusda Wawowonua harus mampu mengelola berbagai potensi sumber daya daerah secara optimal. Kreativitas dan inovasi Direktur Utama, kata dia, menjadi kunci dalam menjalankan roda perusahaan, dengan tetap bersinergi bersama Dewan Pengawas guna menghindari tumpang tindih kepentingan.

“Mulai hari ini, karena sudah dilantik, silakan bekerja. Jika perlu, bertanyalah kepada pendahulu yang integritasnya untuk Konawe Selatan tidak perlu diragukan lagi,” tegasnya.

Perusda Wawowonua sendiri diketahui telah berdiri sejak tahun 2011 melalui Surat Keputusan Bupati dan terus berperan dalam pengelolaan usaha daerah. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan perusahaan daerah ini semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Konawe Selatan H. Wahyu Ade Pratama Imran, Ketua DPRD Konsel Hamrin, Sekretaris Daerah Ichsan Porosi, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.

Red:LS

KONAWE SELATAN – lintangsultra.com Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) memastikan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 daerah itu tetap berlangsung meriah, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat meski dilaksanakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Hal tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, bersama Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi utama pelaksanaan HUT Konsel di kawasan Islamic Center Andoolo, Rabu (29/04/2026).

Dalam peninjauan tersebut, keduanya didampingi Ketua Panitia HUT Konsel, Agianto, serta sejumlah pejabat terkait. Mereka mengecek secara langsung kesiapan panggung utama, stan pameran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), area UMKM, serta stan perwakilan kecamatan dan instansi vertikal yang akan meramaikan perayaan tahunan tersebut.

Bupati Irham Kalenggo mengatakan, momentum HUT ke-23 Konawe Selatan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi ajang refleksi perjalanan pembangunan daerah sekaligus pesta rakyat yang harus dirasakan seluruh masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelaksanaan kegiatan.

“Perayaan ini kami siapkan sebaik mungkin. Meskipun cuaca kurang bersahabat dan pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran, kualitas acara tetap harus terjaga. Ini momentum penting bagi masyarakat Konawe Selatan,” ujar Irham di sela-sela sidak.

Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal agar masyarakat dapat menikmati suasana perayaan dengan aman, nyaman, dan penuh kebersamaan.
Selain itu, Irham juga menilai kegiatan HUT daerah harus mampu memberikan dampak ekonomi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran menambahkan, kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar pelaksanaan HUT Konsel ke-23 berjalan sukses sesuai harapan.

Peringatan HUT Konawe Selatan tahun ini mengusung tema “Harmoni Pembangunan Menuju Konawe Selatan yang Cerdas dan Sejahtera.” Tema tersebut diharapkan menjadi semangat bersama dalam memperkuat sinergi pembangunan di berbagai sektor.

Bupati Irham pun mengajak seluruh masyarakat Konawe Selatan untuk turut meramaikan rangkaian kegiatan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan acara.

“Daerah ini milik seluruh masyarakat Konawe Selatan. Mari kita ramaikan bersama dan jaga kebersamaan ini. Dengan harmoni, kita bisa mewujudkan Konawe Selatan yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera,” pungkasnya.

Rilis. Kominfo
Redaksi /LS

KONAWE SELATAN – Lintangsultra.com Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, melantik puluhan pejabat administrator, pengawas, fungsional, serta pejabat eselon III dan IV lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Selasa (28/04/2026).

Pelantikan yang digelar sebagai bagian dari penyegaran birokrasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menempatkan aparatur sipil negara sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Dalam sambutannya, Bupati Irham Kalenggo menegaskan bahwa pelantikan jabatan merupakan hal yang lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Menurutnya, rotasi dan promosi jabatan menjadi bagian dari evaluasi sekaligus upaya menjaga energi kerja di setiap unit organisasi.

“Pelantikan ini adalah bagian dari dinamika organisasi, evaluasi, dan penyegaran agar semangat kerja serta kinerja setiap perangkat daerah tetap terjaga,” ujar Irham Kalenggo.

Ia menjelaskan, pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, serta kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus meningkat. Seorang pejabat, kata dia, tidak hanya dituntut cakap dalam administrasi, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial terhadap kondisi masyarakat.

“Pemimpin bukan hanya soal kecakapan administrasi, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.

Irham juga menekankan bahwa seluruh proses pelantikan dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui sistem manajemen kepegawaian berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SiASN) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, penggunaan sistem tersebut penting untuk menjaga validitas data kepegawaian serta memastikan proses mutasi dan promosi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, Bupati Irham Kalenggo berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas, membangun kolaborasi antarlembaga, berorientasi pada hasil kerja, meningkatkan disiplin, serta bekerja dengan penuh keikhlasan.

“Pelantikan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan motivasi kerja dan menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” tegasnya.

Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Konawe Selatan H. Wahyu Ade Pratama Imran, Ketua DPRD Konawe Selatan Hamrin, Sekretaris Daerah Ichsan Porosi, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya camat, kepala bagian, sekretaris dinas, kepala bidang, hingga pejabat fungsional di berbagai instansi daerah.

Selain melantik pejabat eselon III, Bupati Irham Kalenggo juga melantik 21 pejabat eselon IV lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pelantikan ini diharapkan mampu mendorong percepatan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, serta mendukung visi pembangunan Konawe Selatan yang lebih maju dan sejahtera.

Redaksi/LS

Foto pelaku bersama korban pegang surat kesepakatan  peryataan damai

KENDARI – lintangsultra.com Penyelesaian kasus penikaman yang melibatkan sesama mahasiswa di lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo pada 10 April 2026 resmi ditempuh melalui jalur perdamaian oleh kedua belah pihak.

Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya masa depan para pihak yang masih berstatus mahasiswa aktif dan tengah menempuh pendidikan sebagai generasi penerus bangsa.

Kesepakatan damai tersebut juga lahir dari kesadaran bersama untuk mengedepankan nilai kemanusiaan, pembinaan, serta pemulihan keadaan pascakejadian.

Sebaliknya, perdamaian dipilih sebagai bentuk penyelesaian yang lebih konstruktif, dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, memperbaiki diri, serta melanjutkan proses pendidikan secara lebih baik.

“Peristiwa ini kami pandang sebagai bentuk kehilafan yang terjadi dalam situasi yang tidak direncanakan. Karena itu, penyelesaian secara kekeluargaan menjadi pilihan dengan mempertimbangkan masa depan kedua belah pihak,” ujar Aken keluarga korban.

Lebih lanjut, kesepakatan damai tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian dalam melihat perkara ini secara komprehensif, khususnya melalui pendekatan restorative justice, yang menitikberatkan pada pemulihan, kesepakatan para pihak, serta pencegahan konflik berkelanjutan.

Selain itu, langkah damai ini juga dipandang penting dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan kampus. Sebagai institusi pendidikan, kampus diharapkan tetap menjadi ruang pembinaan karakter, intelektual, dan moral mahasiswa, bukan menjadi ruang konflik yang berkepanjangan.

Di sisi lain, keluarga korban turut menyoroti berkembangnya informasi di media sosial yang dinilai cenderung menggiring opini publik, termasuk beredarnya foto sejumlah uang yang dikaitkan dengan isu “uang damai”.

Pihak keluarga dengan tegas membantah hal tersebut dan meluruskan bahwa bantuan yang diberikan semata-mata merupakan bentuk kepedulian untuk pemulihan korban, bukan sebagai bentuk transaksi

“Tidak ada praktik jual beli perkara. Bantuan itu murni bentuk empati dan tanggung jawab moral, bukan untuk tujuan sebagaimana yang berkembang di publik,” tegasnya.

Kedua belah pihak kini telah sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan berkomitmen untuk tidak lagi memperpanjang polemik. Mereka juga mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu utuh dan berimbang.

Dengan tercapainya perdamaian ini, diharapkan pihak kepolisian dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui pendekatan yang mengedepankan keadilan restoratif, sejalan dengan semangat hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, edukasi, dan masa depan generasi muda.

Perdamaian ini diharapkan menjadi titik balik bagi seluruh pihak untuk kembali fokus pada kegiatan akademik, serta menjadi pelajaran berharga bagi mahasiswa agar lebih mengedepankan dialog, pengendalian diri, dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Redaksi/LS

Dokumentasi foto saat kedua pihak terjadi kesepakatan damai

KENDARI – lintangsultra.com Penyelesaian kasus penikaman yang melibatkan sesama mahasiswa di lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo pada 10 April 2026 resmi ditempuh melalui jalur perdamaian oleh kedua belah pihak.

Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya masa depan para pihak yang masih berstatus mahasiswa aktif dan tengah menempuh pendidikan sebagai generasi penerus bangsa.

Kesepakatan damai tersebut juga lahir dari kesadaran bersama untuk mengedepankan nilai kemanusiaan, pembinaan, serta pemulihan keadaan pascakejadian.

Sebaliknya, perdamaian dipilih sebagai bentuk penyelesaian yang lebih konstruktif, dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, memperbaiki diri, serta melanjutkan proses pendidikan secara lebih baik.

“Peristiwa ini kami pandang sebagai bentuk kehilafan yang terjadi dalam situasi yang tidak direncanakan. Karena itu, penyelesaian secara kekeluargaan menjadi pilihan dengan mempertimbangkan masa depan kedua belah pihak,” ujar Aken keluarga korban.

Lebih lanjut, kesepakatan damai tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian dalam melihat perkara ini secara komprehensif, khususnya melalui pendekatan restorative justice, yang menitikberatkan pada pemulihan, kesepakatan para pihak, serta pencegahan konflik berkelanjutan.

Selain itu, langkah damai ini juga dipandang penting dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan kampus. Sebagai institusi pendidikan, kampus diharapkan tetap menjadi ruang pembinaan karakter, intelektual, dan moral mahasiswa, bukan menjadi ruang konflik yang berkepanjangan.

Di sisi lain, keluarga korban turut menyoroti berkembangnya informasi di media sosial yang dinilai cenderung menggiring opini publik, termasuk beredarnya foto sejumlah uang yang dikaitkan dengan isu “uang damai”.

Pihak keluarga dengan tegas membantah hal tersebut dan meluruskan bahwa bantuan yang diberikan semata-mata merupakan bentuk kepedulian untuk pemulihan korban, bukan sebagai bentuk transaksi

“Tidak ada praktik jual beli perkara. Bantuan itu murni bentuk empati dan tanggung jawab moral, bukan untuk tujuan sebagaimana yang berkembang di publik,” tegasnya.

Kedua belah pihak kini telah sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan berkomitmen untuk tidak lagi memperpanjang polemik. Mereka juga mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu utuh dan berimbang.

Dengan tercapainya perdamaian ini, diharapkan pihak kepolisian dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui pendekatan yang mengedepankan keadilan restoratif, sejalan dengan semangat hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, edukasi, dan masa depan generasi muda.

Perdamaian ini diharapkan menjadi titik balik bagi seluruh pihak untuk kembali fokus pada kegiatan akademik, serta menjadi pelajaran berharga bagi mahasiswa agar lebih mengedepankan dialog, pengendalian diri, dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Redaksi/LS

Konawe Selatan – lintangsultra.com Polemik sengketa lahan kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Desa Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Sejumlah warga mengaku lahannya diduga diserobot dan diperjualbelikan oleh pihak yang tidak berhak.

Para pemilik lahan, mengungkapkan kerisauan mereka,  ada sejumlah warga dari luar kecamatan menyerobot dan melakukan  pengrusakan menguasai dan mengolah lahan milik kami  di wilayah Wuanggeu.

Berdasarkan penelusuran awak media lintangsultra.com, Punay Tokase, yang mengaku sebagai pemilik sah lahan secara turun-temurun, menyampaikan bahwa saat dirinya mendatangi lokasi, lahan tersebut telah dikelola oleh pihak lain.

“Ketika kami masuk ke lokasi, benar sudah ada warga dari Kecamatan Basala yang mengolah lahan kami. Sejumlah tanaman kami juga telah dirusak dan ditebangi, seperti pohon kemiri, langsat, dan kelapa yang sudah berproduksi,” ujarnya.

Warga juga mengaku telah menanyakan kepada pihak yang mengolah lahan tersebut. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa lahan itu dibeli dari seseorang bernama Haji Salam, yang disebut memperoleh lahan tersebut dari seorang oknum ASN yang berprofesi sebagai guru di Kecamatan Baito.

Sementara itu, Kepala Desa Baito saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada penjualan lahan di kawasan HKM (Hutan Kemasyarakatan).

“Sampai saat ini tidak ada penjualan tanah di wilayah HKM, karena itu diperuntukkan untuk masyarakat Desa Baito. Kalau ada oknum yang menjual, maka tidak akan kami biarkan,” tegasnya.

Namun, ketika dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan transaksi lahan antara kawasan KHJL dan HKM, Kepala Desa belum memberikan jawaban tambahan.

Minta Aparat Berwenang Turun Tangan

Menyikapi persoalan tersebut, masyarakat Desa Baito meminta pihak-pihak yang memiliki tugas dan fungsi (tupoksi), baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, untuk segera turun langsung ke lapangan.

Warga mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh serta penindakan tegas sesuai proses hukum terhadap oknum yang diduga telah menjual lahan milik masyarakat tanpa hak.

Jika terbukti, tindakan tersebut tidak hanya merugikan warga, tetapi juga berpotensi melanggar hukum, terlebih jika berkaitan dengan kawasan HKM yang sejatinya tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena merupakan hak kelola masyarakat.

Masyarakat berharap adanya kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak mereka, serta penegakan hukum yang adil guna mencegah konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Redaksi/LS
Kontributor: Aswan Malaba