Ketua PWI Konsel (kiri tengah) serahkan SK kepada Kepala Kesbangpol (kanan tengah)

LS, Konsel – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menerima salinan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Konawe Selatan, Rabu (20/09/2023).

Penyerahan salinan SK pengurus PWI Kabupaten Konawe Selatan oleh Ketua PWI Herman didampingi Sekretaris Sopyan Hadi dan sejumlah jajaran pengurus yang diterima langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Konsel Muh Taufiq Amin Lar didampingi Kepala Bidang Sospol Khalik Sondeng.

“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, salinan SK Pengurus PWI Kabupaten Konawe Selatan resmi kami terima untuk selanjutnya dicatat dan menjadi organisasi resmi yang terdaftar di Kantor Kesbangpol Konsel,” ucap Muh Taufiq Lar.

Menurut Taufiq dengan adanya salinan SK Kepengurusan PWI Konsel akan menjadi bagian dari mitra pemerintah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintahan dan pembangunan di Konsel.

“Ini merupakan langkah maju dengan adanya organisasi wartawan melalui PWI Kabupaten Konsel. Tentunya dengan adanya wadah ini, akan menjadi salah satu lembaga yang dapat bekerjasama dengan seluruh stake holder, khususnya dalam menyampaikan informasi atau berita melalui media,” katanya.

Mantan Kepala Bagian Humas Setda Konsel ini juga menambahkan, kemitraan ini akan terus ditingkatkan dan menjadikan daerah Konsel akan lebih dikenal melalui informasi dan berita yang disampaikan wartawan dan PWI.

“Tentunya kami sangat mendukung dengan kinerja wartawan, termasuk kepengurusan PWI Konsel melalui program kerjanya,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua PWI Konsel Herman mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Konsel melalui Badan Kesbangpol yang telah resmi menerima dan mendukung keberadaan Organisasi PWI Konsel.

“Terima kasih atas penerimaan kami sebagai salah satu organisasi di Badan Kesbangpol Konsel. Tentunya, kami juga akan memberikan yang terbaik bagi Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

(Redaksi)

Pengurus PWI Konsel

LS, KONSEL – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) resmi terbentuk dan dikukuhkan oleh Ketua PWI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), bertempat di Hotel Wonua Monapa, Ranomeeto, Senin (18/9/2023).

Pengukuhan dan pelantikan tersebut dihadiri oleh Bupati Konsel Surunuddin Dangga, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo, para pimpinan OPD Kabupaten Konsel, dan jurnalis.

Ketua PWI Sultra Sarjono menyampaikan bahwa tujuan terbentuknya PWI Kabupaten Konsel ini untuk mendorong iklim informasi yang sehat dan baik di kalangan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan.

Oleh karena itu, PWI Konsel harus membangun kolaborasi bersama pihak manapun, baik stakeholder yang ada di Konsel maupun masyarakat.

“PWI harus bisa mewadahi aspirasi teman-teman, tidak hanya pada pemerintah atau DPRD tapi juga menjalin komunikasi baik dengan masyarakat,” ucapnya.

Sarjono menyampaikan tantangan profesi wartawan adalah membantu memberikan informasi yang valid dan masyarakat lebih mempercayai media mainstream ketimbang informasi yang ada di sosial media.

“Tantangan kita bagaimana kebenaran informasi yang diterima oleh masyarakat. Kita berharap dengan hadirnya organisasi PWI Konsel, bisa meningkatkan kapasitas wartawannya. Jika anda menemukan berita itu di media maka itulah yang benar, bukan kemudian lebih mempercayai sebaran informasi melalui sosial media,” imbuhnya.

Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo mengatakan, pengukuhan pengurus PWI Konawe Selatan ini perlu mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Daerah dan stakeholder di Konawe Selatan.

“Karena dengan adanya wadah wartawan melalui PWI, tentunya sudah ada lokus tempat seluruh wartawan berhimpun untuk membantu pemerintah dalam membangun Konsel melalui berita yang disajikan,” kata Irham.

“Sebagai Ketua DPRD Konsel, tentunya sangat mendukung terbentuk dan dikukuhkannya organisasi PWI di Kabupaten Konawe Selatan. Kami siap menjadi mitra dan saling bantu membantu dalam membangun Konsel,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Konsel Surunuddin Dangga menyampaikan, jurnalis merupakan mitra strategis pemerintah daerah.

Para jurnalis yang tergabung dalam kepengurusan PWI Konsel ini adalah rekan kerja yang membantu pemerintah dalam membangun daerah Konsel yang berbasis ekonomi.

“Kepada Ketua PWI, sesungguhnya kita ini saling membutuhkan. Sebenarnya kita ini adalah mitra strategis,” katanya.

Di era digitalisasi sekarang ini, peran media sangat besar. Oleh karenanya, Bupati dua periode itu mengajak kepada PWI Konsel untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal-hal yang positif.

“Pemerintah pusat mendorong daerah untuk selalu melakukan inovasi demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

(Redaksi)

Kabag Ops AKP Ismail Pali

LS, Konsel – Operasi Zebra Anoa 2023 telah berakhir pada 17 September 2023 yang lalu. Diketahui bahwa Operasi Kepolisian tersebut dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 4 sampai dengan 17 September 2023.

Kabag Ops Polres Konsel AKP Ismail Pali, SH, MM selaku Pengendali Operasi saat dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan bahwa hasil pelaksanaan Operasi Zebra 2023 Polres Konsel meliputi : 23 pengendara di lakukan tindakan tilang , 145 pengendara diberikan teguran secara lisan oleh petugas pelaksana operasi dilapangan.

Sementara itu dalam penjelasanya , Kabag Ops mengatakan bahwa untuk kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan operasi yakni terjadi 8 Kasus dengan Korban Meninggal Dunia tidak ada, Korban luka berat 4 orang, korban luka ringan 6 orang dengan kerugian material sekitar Rp. 11.900.000, ( Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ).

” Dari 8 Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut didominasi pengendara kendaraan roda dua dengan jumlah 11 pengendara sedangkan untuk kendaraan roda 4 sebanyak 4 kendaraan ” Ujar Kabag Ops.

Selain itu, Mantan Kasat Resnarkoba tersebut menyampaikam bahwa selain tindakan tilang dan teguran, dalam pelaksanaan Operasi Zebra Anoa 2023 Polres Konsel juga memberikan imbauan kepada warga masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

“Selama pelaksanaan Operasi Zebra Anoa 2023, Personel yang terlibat dalam operasi juga memberikan imbauan kepada pelajar dan masyarakat berkaitan dengan pentingnya keselamatan berkendara ” Ujar Kabag Ops.

Reporter : Is One

LS, Pidie Jaya – Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, melakukan kunjungan audiensi ke Pendopo Wakil Bupati Pidie Jaya, Jumat, 15 September 2023. Pengurus PPWI Pidie Jaya diterima langsung oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Dr. H. Said Mulyadi, SE, M.Si.

Pada pertemuan tersebut, team PPWI Pidie Jaya dipimpin oleh Wakil Ketua, M. Iqbal, didampingi Bendahara, Meugah Gunama. Hadir juga koordinator bidang Humas, Nyamalik Winarsih, serta Investigasi dan Publikasi, Hermansyah.

Selain untuk mempererat silahturahmi, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menjalin dan menjajaki bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara para pewarta warga PPWI dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini dipandang penting mengingat kekuatan publikasi, baik melalui media online, media sosial, maupun jaringan pertemanan di group-group WhatsApp, dapat mendukung kelancaran arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya.

Melalui kegiatan pewarta warga juga akan terbentuk sistem publikasi program pembangunan ke masyarakat luas yang lebih partisipatif dari semua pihak. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui dan memahami apa saja program yang sudah, sedang, dan akan dijalankan di Kabupaten Pidie Jaya.

Wakil Bupati Pidie Jaya, yang biasa disapa Waled, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kehadiran PPWI di kantornya. Waled mengharapkan pertemuan tersebut menjadi awal terbentuknya jalinan komunikasi antara Pemkab Pidie Jaya dengan PPWI.

“Dalam kondisi dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung satu dengan lainnya lewat media yang semakin terbuka, kerjasama antar semua pihak harus dibangun dan diperkuat. Seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Pidie Jaya harus saling bersinergi agar informasi dapat tersampaikan dengan benar kepada masyarakat. Kami menyambut baik kehadiran PPWI untuk menjadi bagian dari sistem publikasi di Kabupaten Pidie Jaya yang kita cintai ini,” ujar Waled kepada para pengurus PPWI Pidie Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua PPWI Pidie Jaya, M. Iqbal, memberikan gambaran singkat tentang eksistensi pewarta warga yang telah menyebar di seluruh pelosok nusantara, termasuk di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Iqbal juga menginformasikan bahwa keberadaan dan keanggotaan PPWI saat ini telah melintas ke beberapa negara lainnya.

Senada dengan Iqbal, Bendahara PPWI Pidie Jaya, Meugah Gunama, menyampaikan bahwa anggota PPWI sudah ada di 25 propinsi dan lebih dari 152 kabupaten dan kota di Indonesia. “PPWI juga sudah memiliki anggota dan perwakilan di lebih dari 20 negara di dunia, antara lain di Malaysia, Jepang, China, Taiwan, Hongkong, Belanda, Perancis, Libanon, Arab Saudi, Oman, Libya, Mesir, dan beberapa negara di Afrika, Amerika, serta Amerika Latin,” jelas Meugah Gunama.

Sementara itu Humas PPWI Pidie Jaya, Nyamalik Winarsih, menjelaskan bahwa PPWI adalah organisasi masyarakat yang mewadahi para wartawan dan pewarta warga. Selain menjalankan fungsi jurnalistik, PPWI juga melakukan tugas dan fungsi sosial control sebagai lembaga swadaya masyarakat (Non-Government Organization).

“Ada beberapa program yang sedang dan akan dijalankan mengenai pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga atau single parent. Kita juga mengakomidir kegiatan para perempuan penggerak di bidangnya masing-masing,” tutur Nyamalik.

Sementara itu, koordinator bidang Investigasi dan Publikasi PPWI Pidie Jaya, Hermansyah, menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung program Pemkab Pidie Jaya dengan menggandeng puluhan media online yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. “Tugas kita dari pekerja media online antara lain untuk membantu mensosialisasikan program-program Pemkab Pidie Jaya kepada masyarakat luas,” kata Hermansyah.

Mengutip keterangan dari Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, saat ini pihak DPN PPWI sedang membangun jaringan publikasi berskala besar berbasis pewarta warga dengan mengembangkan program sejuta media online. PPWI saat ini, demikian dikutip dari press release PPWI Nasional usai beraudiensi ke

LS, KENDARI – Presedium Koalisi Pemerhati Lingkungan Dan Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara (KAPITAN-Sultra), Asrul Rahmani menyoroti Perusahaan Tambang, PT. Kelompok Delapan Indonesia (PT.KDI) dan PT. Adhi Kartiko Prtama (PT.AKP). Yang beroperasi di Wilayah Kecamata Langgikima Kab.Konawe Utara (Konut).

Kepada sejumlah Media. Asrul Rahmani membeberkan bahwa PT.KDI dan PT. AKP diduga melakukan pelanggaran berat?. Yakni, baik dari sisi pelanggaran Administrasi, Pidana, maupun Lingkungan,” katanya Kamis (14/9/23)

Asrul (sapaanya), mengatakan bahwa ada Surat Perintah Berlayar (SPB) pada tanggal 28 Agustus 2023 asal dari pelalabuhan Bahodopi menuju Molawe ke Jetty termum sementara PT.AKP.

Namun Anehnya, dalam perjalan kapal tongkang tersebut  tidak sandar di jetty PT.AKP. Melainkan kata Asrul, sandar di jetty PT.KDI yang ada di desa Matarape Kec.Menui Kepulauan Kab.Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Selain itu, Asrul menduga PT.KDI selaku Shipper dan Owner tongkang melakukan Defiasi dan perpindahan tongkang yang diduga itu juga. tidak memeiliki surat perintah olah gerak (spog) maupun pemberitahuan kepada Syahbandar Molawe. Seharusnya Asrul menjelaskan tongkang tersebut sandar di jety termum sementara PT.AKP. yang notebenenya masuk Wilayah kerja KUPP kelas 1 Molawe,” Terangnya.

Oleh karena itu, Presidium KAPITAN Sultra itu, Menduga ada korporasi antara Syahbandar Kolono Dale, PT.KDI dan PT.AKP yang di sinyalir terstruktur, sistematis dan masif.

Kenapa demikian, sebab kata Asrul hal tersebut dibuktikan dengan sandarnya Tongkang berbendera Samudera 300-5 yang tidak sesuai trayek/jalur lintasnya, pada 31 agustus 2023. Tanpa adanya surat permintaan resmi dari pihak owner tongkang maupun dari pihak terkait.

Selain itu Asrul juga menyebut bahwa Adanya indikasi pemalusan titik sandar muat berupa shiping Intruction yang diduga dikeluarkan PT. AKP sebagai penyedia jasa sandar kepada IUP. PT KDI dimana adanya kontrak kerjasama penggunaan jeti termum sementara antara pihak PT. AKP dan PT. KDI

Lebih lanjut, Asrul Rahmani menilai bahwa melihat dari pada peristiwa ini, dirinya melihat seperti ada kerja sama antara pihak managament PT. AKP dan PT.KDI terkait penggunaan jalan Houling maupun penggunaan jetty tersus tersebut. Dan tentu kata Asrul hal itu sangat bertentangan dengan UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran,Sebab peristiwa tesebut diduga melanggar prosedur dan pertauran perundang undangan.

Kemudian, KAPITAN Sultra. Mendesak pihak penegak Hukum agar segara memanggil dan memeriksa Dirut PT. AKP sebagai penyedia jasa labu, Dirut PT.KDI selaku pengguna jasa labuh dan pihak pemilik tongkang (owner) untuk di periksa karena terindikasi melakukan pemalsuan dokumen?

” Ini diduga sudah terjadi berulang kali dan di kwatirkan akan terus berlangsung,mereka punya jetti tersus kok pakai titik sandar dijeti lain “kata Asrul

Karena itu, pihaknya berharap kepada Penegak Hukum dan Instansi terkait untuk turun ke lokasi menyelidiki kemudian memanggil pihak pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya koorporasi jahat tersebut.

Belum lagi, KAPITAN Sultra juga melihat adanya Pelanggaran Soal lingkungan dimana PT.AKP dan PT.KDI. Disinyalir belum mempunyai penampungan limbah  cair dan padat baik itu penampungan limbah dijetti maupun dalam lokasi pertambangan serta diduga belum memiliki izin IPAL MAUPUN IZIN IPLC.

“Yah hari ini kami juga bertandang ke Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadukan PT.KDI, perihal dengan pelanggaran lingkungan,”tutur Asrul.

Sementara, Pihak DLHK Provinsi bidang Hukum mengakui belum bahwa memang menerima laporan persemester terkait pengelolaan Izin lingkungan dari PT. AKP dan PT.KDI.

Terakhir, KAPITAN Sultra, juga meminta pihak KUPP Kelas 1 Molawe segera turun ke lokasi Jetty untuk menghentikan sementara segala aktifitas pelayaran PT.KDI dijetty PT.AKP.” Tutup Presidum KAPITAN Sultra.

Sementara pihak PT.KDI maupun PT.AKP. Untuk dikonfirmasi awak media tidak memiliki akses, kendati demikian media ini akan berusaha melakukan konfirmasi dan tetap memberikan hak jawab, sehingga pemberitaan tetap berimbang.

Ramlan (baju putih) serahkan bibit sapi di Kecamatan Angata

LS, KONSEL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) asal Daerah Pemilihan (Dapil) II, Ramlan menyerahkan bantuan bibit ternak sapi untuk tiga kelompok (tiga desa) di Kecamatan Angata, yakni Desa Puuroe, Landabaro dan Desa Lamooso, Senin (11/9/2023).

Penyerahan bibit ternak sapi ini dihadiri juga oleh Seksi Produksi dan Pembibitan, dan Seksi Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Hewan Kabupaten Konawe Selatan, Kepala BPP Lamooso serta pihak penyedia atau rekanan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Konsel ini menjelaskan, pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut sesuai usulan para Kelompok Ternak Sapi melalui Dinas Peternakan Hewan pada tahun 2022 lalu, yang kemudian dikawal dan diperjuangkan oleh Ramlan hingga dimasukkan dalam pelaksanaan APBD Reguler 2023.

Dengan adanya bantuan ini, Ramlan berharap kondisi usaha dan ekonomi peternak Konawe Selatan pada umumnya lebih baik lagi dan tentunya lebih sejahtera.

“InsyaAllah kami akan terus mensupport dan memberikan perhatian khusus bagi para peternak sapi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan,” jelas Ramlan.

Ramlan juga berpesan bagi kelompok yang menerima bantuan ini untuk merawat dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar produktivitas meningkat. Bantuan ini sifatnya sebagai stimulus, sebagai rangsangan usaha agar dapat dirasakan hasilnya.

Lebih lanjut Ketua Komisi III DPRD Konsel ini memberikan solusi terbaik dan support bagi para peternak sapi, agar lebih semangat dan percaya diri dalam mengembangkan usaha ternak sapinya. Solusi yang ditawarkan ke peternak sapi adalah dengan mengasuransikannya, khususnya sapi betina produktif yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jaya Indonesia dengan nilai asuransi per ekor sapi betina sebesar Rp 200.000, yang kemudian disubsidi oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp 160.000 dan untuk peternak sapi hanya membayar sebesar Rp 40.000 per tahun.

“Asuransi ini bilamana terjadi kematian mendadak, kecelakaan ataupun kehilangan pada sapi tersebut dapat dilakukan klaim dan diberikan dana sebesar Rp. 10.000.000 per ekor,” ujarnya.

Reporter : Agus