LS, KONKEP – Pemerintah Desa Mekar Sari sukses merealisasikan Dana Desa tahun 2023 melalui pembangunan jalan desa di Desa Mekar Sari, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Dari pembangunan jalan desa tersebut Pemerintah Desa Mekar Sari mendapat apresiasi dan dukungan kepada semua masyarakatnya dan juga mendapat apresiasi dari Ketua DPC PPWI Kabupaten Konawe Kepulauan Rahmat Taslim, SH.

“Kepala Desa di Konawe Kepulauan harus mampu untuk berkolaborasi dan bekerja sama yang baik antara Pemerinta Desa dan masyarakat sehingga menciptakan penyelenggaraan desa yang baik,” ungkap Rahmat Taslim, Minggu (5/11/2023).

“Pembangunan jalan desa oleh Kepala Desa Mekar Sari harus menjadi contoh bagi desa yang lain karena mampu melihat kebutuhan vital dari masyarakatnya,” lanjutnya.

Jalan desa sangat vital bagi masyarakat karena kondisi dan lokasi dari Desa Mekar Sari yang jauh dari jalan umum kabupaten dan rumah warga yang cenderung tersebar dan berjauhan.

Pemerintah Desa Mekar Sari telah membangun jalan desa sepanjang 1500 meter yang dibangun untuk memudahkan akses masyarakat.

Kepala Desa Mekar Sari Muhammad Nasir ketika ditemui oleh awak media menyatakan bahwa pembangunan jalan desa ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah terhadap harapan dan permintaan warganya.

“Pembangunan jalan ini sangat penting bagi masyarakat karena jalan merupakan sarana yang akan memudahkan distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta hubungan silaturahmi baik sesama masyarakat desa maupun antar desa,” kata Muhammad Nasir.

“Saya berharap semoga jalan desa ini memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, melancarkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Reporter : Muhammad Sunandar

Unit kendaraan Damkar salurkan bantuan air bersih di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo.

LS, Konsel – Beberapa masyarakat khususnya di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yang hari ini sangat kesulitan dengan air bersih akibat dampak El Nino.

Sumur yang biasanya ditempati sebagai sumber air kini sudah mengalami kekeringan, masyarakat pun bingung untuk mencari solusi.

Melihat kesulitan masyarakat tersebut, Ketua DPC PPWI Kabupaten Konsel Iswan Safar melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Damkar Kabupaten Konawe Selatan untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada warga.

“Alhamdulillah setelah berkordinasi dengan Kadis Damkar Hasran Parenda, STP, M.AP dengan gerak cepat 1 unit mobil Damkar pun diterjunkan untuk membantu penyaluran air bersih di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo,” ucap Iswan, Minggu (5/11/2023).

“Masyarakat pun sangat terbantu dengan hal ini dan berharap bisa berkesinambungan selama masih dalam kondisi alam yang saat ini sering kita dengar dengan istilah El Nino,” imbuhnya.

Reporter: Chandra Saputra

Sekda Konsel (tengah) didampingi Kepala Dinas Koperasi UMKM (kanan) dan Kabid Koperasi (kiri).

LS, Konsel – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus konsisten dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengurus maupun pengawas koperasi aktif tahun 2023.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Konsel dengan melaksanakan pelatihan.
Pelatihan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel Hj St. Chadidjah, S.Sos., M.Si., yang diselenggarakan selama tiga hari Jumat – Minggu (3 – 5 November 2023) di salah satu Hotel di Kota Kendari.

Sekda Konsel dalam sambutannya mengatakan, implementasi peningkatan kapasitas SDM berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

“Dimana lembaga ekonomi koperasi diharapkan dapat ikut serta aktif membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggotanya, terkhusus meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya,” ucap Chadidjah.

“Untuk berada di posisi tersebut tentu sebuah organisasi koperasi harus dalam keadaan tangguh dan kuat dalam artian aktif dalam usaha dan sehat dalam kelembagaan,” imbuhnya.

Chadidjah melanjutkan, sesuai jargon Pemerintah Daerah Konsel yaitu Desa Maju Konsel Hebat dapat diwujudkan bersama dengan keberadaan lembaga koperasi khususnya di wilayah pedesaan yang dapat ikut memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Selatan.

Sementara itu, Kadis Koperasi dan UMKM Konsel Agustiana Melamba menjelaskan bahwa dalam pelatihan tersebut peserta diberikan pemahaman dan pengetahuan dalam menggali serta mengembangkan potensi ekonomi anggota maupun masyarakat di sekitar melalui lembaga koperasi.

“Diharapkan dengan diadakannya pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan pengurus koperasi dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tata kelola lembaga koperasi yang handal dan baik sesuai dengan aturan dan kaidah perkoperasian,” harap Agustiana.

Hal senada disampaikan Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Koperasi Sadrajuddin, ia berharap pelatihan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan pertumbuhan usaha koperasi yang maju, mandiri dan profesional.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pertumbuhan usaha koperasi,” harapnya.

Reporter : Is One
Publisher : Chandra Saputra

Masyarakat Desa Palowewu lakukan unjuk rasa di Desa Uelawa, tuntut hak tanah

LS, Konsel – Masyarakat Desa Palowewu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) beserta gabungan ormas adat Tolaki melakukan aksi unjuk rasa di Desa Uelawa, Kecamatan Benua, Sabtu (4/11/2023).

Koordinator aksi Jabaruddin menyampaikan bahwa tanah yang berada di Desa Uelawa adalah milik masyarakat Desa Palowewu yang dipinjam oleh masyarakat Desa Uelawa, Kecamatan Benua. Akan tetapi sudah sekitar 30 tahun diduduki dan belum ada pembelian dan harga yang dibayarkan kepada masyarakat Palowewu.

Setelah berorasi sekitar 20 menit, pihak dari Pemerintah Kecamatan Benua dan pihak kepolisian melakukan mediasi dengan para pengunjuk rasa.

“Berkaitan dengan masalah ini saya harapkan semua tetap menjaga situasi keamanan dan kondusifitas, khususnya tahun ini adalah tahun politik,” ucap Kasatreskrim Polres Konsel IPTU Henryanto Tandirerung.

Salah satu Anggota DPRD Kabupaten Konsel Udin Saputra yang menjadi mediator mengatakan persoalan ini jangan disikapi dengan panas tetapi harus dengan cara persuasif.

“Persoalan lahan ada prosedur tersendiri. Dan diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, kemudian bisa juga lewat jalur BPN dan juga melalui DPRD,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat Desa Palowewu Jabar mengatakan masalah ini sejak dari tahun 1993 sudah dipersoalkan tetapi tidak ada titik temu.

“Tahun 2020 saya kembali mempersoalkan tetapi tidak ada titik temu dan tahun 2023 saya kembali mengirimkan surat kepada pihak kepolisian dan sudah turun di ukur lahan, dan disitu sudah jelas mana yang sudah dibayar dan mana yang belum,” tuturnya.

Kepala Desa Uelawa H. Supardi mengatakan permasalahan ini sebenarnya adalah sepele, akan tetapi belum diselesaikan saja. Pemerintah Desa tidak bisa menyelesaikan masalah lahan ini, tetapi hanya bisa memediasi dengan masyarakat yang menduduki lahan tersebut.

“Dan saat itu Pak Bedu yang seharusnya bisa memberikan keterangan tidak bisa diambil keterangannya,” ungkapnya.

Koordinator lapangan Muhammad Yayan Hidayat dalam pernyataannya semua tanah di daerah sini, dulunya adalah tanah orang Tolaki, tetapi tidak ada yang ribut karena apa? Karena sudah diselesaikan pembayarannya.

“Tetapi berkaitan dengan lahan yang kami persoalkan sampai saat ini belum ada pembayaran lahan tersebut, makanya dipersoalkan. Dan harus ada kejelasan siapa yang punya power dan wewenang yang bisa menyelesaikan perkara tersebut,” tutupnya.

Berdasarkan hasil mediasi, Kamis tanggal 9 November 2023 akan ada hasil keputusan masyarakat Desa Uelawa yang menguasai lahan tersebut, apakah akan membayar ganti lahan atau tidak.

Reporter : Is One
Publisher : Chandra Saputra

Sertifikat kompetensi wartawan

LS, Jakarta – Berdasarkan hasil keputusan Temu Silaturahmi Pewarta Warga pada Sabtu, 14 Oktober 2023, salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dalam rangka mengisi bulan November sebagai Bulan Bakti Pewarta Warga adalah Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) bagi jurnalis dan pewarta warga. Program SKW ini merupakan tindak-lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PPWI dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia beberapa waktu lalu di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada jaringan media se-nusansatara merespon keinginan ribuan wartawan dan pewarta warga untuk mengikuti SKW melalui PPWI. Tokoh pers nasional itu juga menjelaskan bahwa sertifikat yang akan diterima oleh para peserta yang lulus SKW tersebut adalah sertifikat yang diakui secara nasional maupun internasional.

“Sertifikat Kompetensi Wartawan yang akan didapatkan peserta sertifikasi ini diterbitkan secara resmi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat dari BNSP tersebut berlogo Garuda Pancasila dan berhologram khusus BNSP yang dicetak di kertas tertentu di Perusahaan Negara, Perum Peruri Jakarta, berlaku di tingkat nasional dan internasional,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Selasa, 31 Oktober 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Nasional PPWI mengeluarkan pengumuman penerimaan pendaftaran calon peserta SKW. Detail informasinya sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Sekretariat PPWI Nasional membuka pendaftaran bagi wartawan dan pewarta warga, baik anggota PPWI maupun kalangan di luar PPWI, untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang akan diselenggarakan PPWI bersama LSP Pers Indonesia, mulai saat pengumuman ini dikeluarkan. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 20 November 2023.

2. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan nama calon peserta melalui pesan WhatsApp dengan format: NAMA – NOMOR KONTAK/WA – KOTA/KABUPATEN – NAMA MEDIA – SKEMA KOMPETENSI PILIHAN, ke nomor kontak Panitia: 081286365336 (Eva Susanti) dan/atau 085772004248 (Mbak Wina).

3. Skema kompetensi wartawan yang tersedia untuk dipilih atau diikuti dalam program SKW kali ini adalah sebagai berikut:
• Skema Wartawan Muda Reporter
• Skema Wartawan Muda Kameramen
• Skema Wartawan Madya
• Skema Wartawan Utama

4. Setiap peserta SKW yang merupakan anggota dan memiliki KTA PPWI yang masih aktif, diberikan potongan biaya sebesar 5 persen dari biaya yang harus dibayar. Bagi yang ingin mendaftarkan diri terlebih dahulu menjadi anggota PPWI sebelum mengikuti SKW, silahkan menghubungi Sekretariat Nasional PPWI di nomor kontak/WA: 085772004248 (Mbak Wina).

5. Kegiatan sertifikasi kompetensi wartawan di Bulan Bakti Pewarta Warga akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal: Senin, 27 November 2023
Pukul: 08.00 – 17.00 wib atau sampai selesai
Tempat: Hotel Sunlake Sunter Waterfront Resort & Convention, Jl. Danau Permai Raya Blok C1, Kecamatan Sunter, Jakarta Utara – 14350, DKI Jakarta, Indonesia

6. Setiap peserta menanggung secara mandiri biaya sertifikat dan pelaksanaan kegiatan SKW, serta transportasi dari daerah ke Jakarta dan akomodasi selama pelaksanaan kegiatan ini. Informasi terkait biaya sertifikat dan pelaksanaan kegiatan SKW dapat ditanyakan langsung kepada panitia saat pendaftaran.

7. Selain Sertifikat Kompentensi Wartawan, setiap peserta juga akan mendapatkan kaos spesial dan tas unik dari PPWI serta konsumsi pada hari pelaksanaan SKW. Juga disediakan berbagai voucher dari mitra PPWI.

8. Dalam rangka persiapan pelaksanaan SKW, PPWI Nasional memberikan program khusus diklat jurnalistik secara online bagi para peserta secara gratis. Jadwal pelaksanaan diklat dapat ditanyakan kepada Panitia.

9. Pembayaran biaya SKW ditransfer ke Rekening PPWI, yang nomor rekeningnya akan dikirimkan kepada pendaftar yang sudah masuk ke Panitia.

10. Hal-hal lain yang belum jelas terkait pelaksanaan SKW ini, agar dapat ditanyakan langsung kepada Panitia pada nomor-nomor di atas dan/atau menghubungi Sekretariat Nasional PPWI di 021-53668243, WA: 081371549165.

Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui bersama. Terima kasih. Sumber : Dewan Pengurus Nasional PPWI

Publisher: Chandra Saputra

Ketua DPD PPWI Sultra La Songo

LS, Kendari – Pj Gubernur Sultra kembali disoroti terkait penanganan inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 kilogram.

Sebelumnya diketahui berdasarkan Direktoral Jenderal (Dirjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) dari hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi pada Senin (23 Oktober 2023) lalu mencatat Sultra sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi di Indonesia.

Kali ini datang dari DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sultra, menurut DPD PPWI Sultra Pj Gubernur Sultra tidak berhasil dalam menekan laju inflasi dan menangani kelangkaan tabung LPG 3 kilogram.

Ketua Umum DPD PPWI Sultra La Songo mengatakan akibat inflasi yang terjadi masyarakat Sultra mengalami kesulitan akibat naiknya harga sejumlah bahan pokok di pasaran.

“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat kelas bawah menjerit,” kata Songo melalui keterangan resminya yang diterima media ini pada Selasa 31 Oktober 2023.

Hal tersebut menurut La Songo dapat membuat rekam jejak yang buruk terhadap Pj Gubernur Sultra, pasalnya sebelum itu Pj Gubernur Sultra memprioritaskan hal tersebut, dan menjadi salah satu dari delapan program strategis dari PJ Gubernur Sultra pada saat dilantik.

Ia juga menuturkan bahwa atas permasalahan tersebut Kemendagri harus mengambil langkah strategis, jika perlu mengevalusi kinerja Pj. Gubernur Sultra.

“Mendagri sementara berada di Sultra, dan Mendagri mesti melihat yang terjadi Sultra, ketidakmampuan Pj Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap kepala daerah di kota dan kabupaten untuk menekan inflasi,” bebernya.

Selain itu, menurutnya Pj Gubernur Sultra tidak siap dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.

“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata, bagaimana seorang Pj Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta DPRD Sultra untuk menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi Pj Gubernur Sultra.

“Wakil Rakyat mesti peka terhadap kondisi hari ini, melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram dan naiknya harga sembako, melalui fungsi pengawasannya DPRD Sultra mesti melakukan rapat dan mengeluarkan rekomendasi untuk Mendagri agar segera mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” tuturnya.

Lebih jauh La Songo menjelaskan bahwa seorang pemimpin mesti mampu mengarahkan dan mengkonsolidasikan kepala daerah dibawahnya beserta OPD-OPDnya untuk bekerja.

“Tolak ukurnya ia mampu mengerahkan kepala daerah dibawahnya dan OPD-OPDnya untuk bersinergi menekan laju inflasi,” tegasnya.

Ia juga menuturkan bahwa seharusnya Pj Gubernur Sultra mampu mengantisipasi hal-hal tersebut.

“Jika Pj Gubernur Sultra mampu melakukan semua itu seharusnya Sultra tidak masuk urutan kedua inflasi tertinggi di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu Pj Gubernur Sultra saat dikonfirmasi via WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah saat dimintai tanggapannya mengarahkan untuk menghubungi Dinas dan Biro Pemprov Sultra yang menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 kilogram.

Karo Ekonomi Pemprov Sultra, Rajab saat dihubungi via WhatsApp mengarahkan agar jurnalis mengkonfirmasi hal tersebut ke stafnya karena sedang berada di luar Kota Kendari.

Namun saat dihubungi via WhatsApp salah satu staf Biro Ekonomi Pemprov Sultra, Desi belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Hal yang sama pula saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kadis ESDM Sultra dan Kadis Ketahanan Pangan Sultra belum memberikan tanggapan.

Sedangkan Kadis Perindag Sultra, Sitti Saleha saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah untuk menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 kilogram.

“Kami sudah melakukan pengawasan pada SPBE di Kota Kendari dan melakukan koordinasi untuk melakukan operasi pasar LPG dan telah dilaksanakan,” ujar Sitti Saleha.

“Lokasi Operasi Pasar, kantor Camat Baruga, kantor Camat Mandonga dan kantor Lurah Anduonohu. Jumlah gas yang disalurkan di 3 kecamatan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 kilogram per kecamatan,” sambungnya.

Ia juga menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke pasar.

“Satgas pangan dan TPID akan melakukan sidak,” tegasnya.

Reporter : Chandra Saputra

Para pengurus DPC PPWI Kabupaten Konsel yang baru terbentuk.

LS, Konsel – Menindaklanjuti dari perintah PPWI pusat yang diteruskan kepada Ketua PPWI DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Songo, maka struktur kepengurusan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) telah dibentuk.

Iswan Safar yang terpilih sebagai Ketua DPC PPWI Kabupaten Konsel periode 2023-2028 mengatakan terbentuknya PPWI ini dengan bergabungnya para jurnalis dan teman-teman lembaga yang sepak terjang dan legalitasnya sudah tidak diragukan lagi.

“DPC PPWI Kabupaten Konawe Selatan optimis akan solid dan konsisten baik dalam kegiatan jurnalis maupun mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar selalu berjalan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku,” ucap Iswan, Senin (30/10/2023).

“Saya selaku yang diberi amanah untuk menjadi Ketua DPC PPWI Konsel berharap loyalitas, konsisten dan yang terutama kebersamaan agar selalu diterapkan antar sesama anggota terkhusus DPC PPWI Kabupaten Konsel,” imbuhnya.

Iswan juga berharap agar semua anggota yang terdaftar dalam DPC PPWI Konsel agar tidak menyalahgunakan nama PPWI untuk kepentingan pribadi.

“Kemudian untuk legalitas di Pemda Konsel dalam waktu dekat kami akan segera mendaftarkan ke Kesbangpol agar keberadaan kami di Kabupaten Konsel diketahui dan diakui secara legalitas oleh Pemerintah Daerah Konawe Selatan,” ucap Iswan Safar sembari menutup rapat pembentukan kepengurusan DPC PPWI Konsel di sekretariat sementara Desa
Sangi-sangi.

Reporter : Chandra Saputra

Pemrin Ketua LKPD Sultra

LS, Kendari – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoal kegiatan penambangan PT. Generasi Agung Perkasa (PT. GAP).

Melalui keterangan pers rilisnya Ketua Harian LKDP Sultra Pemrin menyampaikan pihaknya mendukung aktivitas penambangan PT. GAP ini.

“Tetapi yang harus kita ingat bahwa dalam pelaksanaan penambangan ada hak-hak masyarakat sipil sekitar yang harus dipatuhi mulai dari pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), Comuniti Develofment (Comdev) dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar masyarakat,” ujar Pemrin, Senin (30/10/2023).

Namun pada kegiatan penambangan PT. GAP ini dirinya kembali menyoal dan merasa wajib untuk disampaikan bahwa telah terdapat beberapa item kegiatan yang menurutnya perlu dibenahi.

“Yang pertama mobil-mobil dump truck yang beraktivitas di PT. GAP ini masih kerap ditemukan lalu lalang di jalan nasional atau memakirkan sebagian mobil 10 roda pemuat timbunan di rumah- rumah warga,” jelasnya.

Yang kedua setelah usai melakukan kegiatan PT. GAP ini memakirkan mobil dump truk 10 roda yang usai beraktivitas di pinggir jalan tepatnya di sekitar area warga bermukim, akhirnya berimbas terhadap terganggunya lingkungan sekitar.

Dari kejadian inilah pihaknya kembali menyoal kegiatan perusahaan tersebut karena ia menilai PT. GAP perlu untuk di tertibkan.

Meskipun PT. GAP ini sering melakukan penyiraman tetapi ia menilai bahwa itu bukanlah solusi yang tepat.

Sebagai masyarakat sekitar penambangan dirinya sangat merasakan dampak debu yang terus dialaminya mulai dari PT. GAP ini melintasi jalan nasional di sekitar kediamanya hingga saat ini.

“Jika PT. GAP ini masih terus melanjutkan kegiatan yang seperti saya sebutkan diatas maka kami akan melakukan kegiatan aksi demonstrasi dan memboikot kegiatan PT. GAP,” tegasnya.

Reporter : Muhammad Sunandar