Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting dipimpin Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting

LS, KONSEL – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting, bertempat di Avolu Valey Desa Sanggi-Sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Selasa (10/10/2023).

Rapat Koordinasi tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting yang juga sebagai Wakil Bupati (Wabup) Konawe Selatan Rasyid.

Dalam rapat tersebut,Rasyid mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se- Kabupaten Konawe Selatan untuk ikut andil dalam intervensi percepatan penurunan stunting.

Rasyid mengatakan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi dan komitmen Pemerintah Daerah juga harus optimal.

“Olehnya itu saya minta seluruh OPD, Camat, Puskesmas maupun desa bahkan lintas sektoral untuk bersama-sama mendorong percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing,” ucap Rasyid.

Dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Selatan Nomor 474/695 tahun 2023 Tentang Penetapan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Konawe Selatan, Rasyid berharap OPD yang telah diberikan amanah dapat melaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

“Sebagai bentuk komitmen unsur pimpinan daerah memerintahkan dan mengimbau kepada seluruh OPD dan lembaga terkait dalam intervensi penurunan stunting,” imbuhnya.

Rasyid menyampaikan, dari upaya tersebut instansi terkait juga dapat menyajikan data terpadu dan akurat terkait kasus stunting di wilayah binaannya. Langkah itu juga, agar dapat melakukan secara langsung audit kasus stunting sebagai langkah awal dalam pencegahan dan penurunan stunting.

“Tentu kita berharap teman-teman OPD yang telah diberikan tanggungjawab setiap kecamatan dapat segera menindaklanjuti,” harap Rasyid.

Rasyid menegaskan pihaknya juga bakal memberikan sanksi berupa teguran bagi OPD yang tidak mengindahkan Surat Keputusan Bupati yang telah dikeluarkan.

“Pemda juga bakal mengintervensi bagi desa yang lalai dalam melaksanakan program tersebut,” ujarnya.

Reporter : Chandra

Suasana coffe morning Bupati Konsel dan sejumlah awak media di Rujab Bupati

LS, KONSEL – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) bakal membangun rumah adat di tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Bupati Konsel Surunuddin Dangga dalam coffe morning bersama insan pers di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, Jumat (6/10/2023).

Pembangunan rumah adat yang menjadi impian Bupati Konsel dua periode ini nantinya dilengkapi berbagai ornamen seluruh adat atau ciri suku bangsa yang bermukim di wilayah Kabupaten Konsel.

“Insyaa Allah tahun 2024, kami akan membangun rumah adat dengan konsep seluruh adat atau suku bangsa akan menghiasi isi dari rumah adat tersebut. Tetapi bentuk atau desain bangunannya, tetap akan mengedepankan rumah adat Tolaki, yang menandakan bahwa rumah adat tersebut berdiri di tanah Tolaki,” kata H Surunuddin Dangga didampingi Kadis Kominfo dan sejumlah pejabat lainnya.

Surunuddin mengatakan, rencana pembangunan rumah adat ini, telah beberapa kali dilakukan komunikasi dan diskusi bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan dan akademisi, termasuk desain dan model rumah adat dengan komponen di dalamnya juga sudah dibahas dalam setiap kesempatan.

“Rumah adat ini akan dibangun di sisi barat gedung Islamic Center di depan kompleks perkantoran Bupati Konsel dan Mall Pelayanan Publik yang tidak lama akan selesai. Nantinya rumah adat ini selain sebagai simbol semua suku atau adat di Konsel juga akan berfungsi sebagai museum dan menjadi wisata edukasi bagi pelajar dan pemuda pemudi serta masyarakat umum,” jelasnya.

Suami Hj Nurlin Surunuddin ini menambahkan, untuk rencana dan alokasi anggarannya disiapkan sebesar Rp 10 miliar dan sementara dibahas oleh Pemda bersama DPRD yang diharapkan APBD Konsel tahun 2024 ditetapkan, paling terlambat awal bulan November 2023.

“Untuk perencanaan dan design gambar bangunan rumah adat tersebut, pemerintah juga akan mengadakan sayembara dan diumumkan secara terbuka. Kepanitiaan sayembara desain rumah adat ini akan segera dibentuk dan ditetapkan dan selanjutnya bekerja dengan baik,” ungkapnya.

(Redaksi)

LS, Kendari – Sebelumnya viral video 1 Menit 44 Detik yang mempertontonkan Oknum Kepala Desa di Kecamatan Pomalaa yang membentak guru dan siswa yang melakukan blokade jalan, menuntut persoalan debu.

Menanggapi hal tersebut salah satu Guru SMKN 9 Kolaka, Rayu Mekuo mengatakan “Jadi, diawali hari Kamis (21/9) pada saat itu kondisi jalan berdebu dan masuk dilingkungan sekolah, terus terang saja kami merasa terganggu sekali, guru dan siswa sudah banyak yang sakit, dan pada saat itu pihak yang melewati jalan dan melakukan aktivitas penimbunan berjanji melakukan penyiraman, kemudian sampai hari Senin (25/9) tidak ada penyiram,” katanya saat ditemui di ruangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra pada Senin 2 Oktober 2023.

Ia menambahkan pada hari Senin (25/9) aksi pemblokadean itu spontanitas, pasalnya saat itu Pukul 06.30 WITA pihaknya mau melaksanakan upacara bersama guru dan siswa lainnya.

“Di hari Senin itu kita mau upacara, lewat truk dan dalam kondisi balap-balap, hingga menyebabkan debu berhamburan, kemudian siswa-siswa spontanitas melakukan blokade,” tambahnya.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa tak berselang lama datang oknum Kades Kepala yang berteriak-teriak.

“Ada sekitar 15 Menit kemudian datang Kepala Desa, turun dari kendaraannya, datang marah-marah dan berteriak-teriak, kemudian berdebat dengan Guru, hingga menyebutkan kata-kata yang kita tidak terima,” ungkapnya.

“Pada saat itu terjadi cekcok dan kami merasa terintimidasi, pasalnya Kepala Desa juga mengatakan tabrak saja kalau tidak mau diatur, dan Kepala Desa juga berkata kami pemerintah disini dan harus didengar,” bebernya.*

Senada dengan hal tersebut Kadis Dikbud Sultra, Yusmin menegaskan pihaknya bakal melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, pasalnya tindakan tersebut sudah masuk ke ranah pengancaman.

Pihaknya juga mendesak kepada Oknum Kades tersebut untuk melakukan permintaan maaf kepada publik, pasalnya video tersebut telah viral kemana-mana.

Ia juga meminta kepada Bupati Kolaka untuk mengevaluasi Kepala Desa tersebut, agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

Sementara itu sebelumnya pemblokiran itu merupakan bentuk protes mereka karena sudah tak tahan dengan debu yang ditimbulkan oleh aktivitas truk perusahaan tambang yang menggunakan jalan tersebut.

Dalam video tersebut nampak terlihat seorang pria menggunakan topi hitam seragam aparatur sipil negara (ASN) yang diduga oknum Kades tiba-tiba mendatangi lalu membentak puluhan pelajar dan guru tersebut.

Setelah ditelusuri dari beberapa sumber terpercaya, ternyata pria yang menggunakan seragam ASN bak preman itu bernama Yastin Sutrisno selaku Kepala Desa Pesouha.

“Jangan kasih begitu. Ini jalan umum. Apa gunanya ibu merekam begitu, kalian tidak mau diatur dengan Pemerintah ka,” kata pria yang menggunakan seragam ASN itu dengan nada membentak sembari menunjuk ke arah pelajar.

Setelah ditelusuri dari beberapa sumber terpercaya, ternyata pria yang menggunakan seragam ASN bak preman itu bernama Yastin Sutrisno merupakan Kepala Desa Pesouha.

Yastin Sutrisno, saat dikonfirmasi melalui telephone seluler mengatakan, bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan melalui mediasi.

“Kita sudah mediasi, untuk sementara waktu akan dilaksanakan penyiraman untuk meminimalisir debu,” katanya.

Yastin Sutrisno menyebut, jalan poros tersebut saat ini tengah dilintasi oleh tiga perusahaan tambang yakni, PT Vale, Perusda Kolaka, dan PT PMS.

“Ada tiga perusahaan yaitu, PT Vale, Perusda Kolaka, dan PT PMS,” pungkasnya.

Reporter : Chandra Saputra

LS, Konsel – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Amsar didampingi Wakil Ketua Bidang Energi Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) KNPI Sultra, Ismail Adam bertandang di sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Konawe Selatan, Rabu (4/10/2023).

Dalam kunjungannya itu disambut Ketua PWI Konsel Herman bersama Sekretaris Sopian Hadi dan sejumlah pengurus lainnya. Dalam moment silaturahmi, Ketua KNPI Sultra Muh Amsar meminta kepada seluruh jajaran untuk bersinergi dengan seluruh elemen dan organisasi masyarakat di wilayah otoritas Bupati Surunuddin Dangga.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus PWI Konawe Selatan yang bersedia untuk menerima dan bersilaturahmi dengan kami dari KNPI. Kami juga berharap PWI Konsel untuk dapat dan bersinergi seluruh elemen, termasuk seluruh organisasi masyarakat,” ujarnya.

Pria berambut gondrong ini juga mengaku, kehadiran organisasi PWI di Konawe Selatan ini akan menjadi wadah bagi seluruh pewarta atau pemberi informasi kepada publik melalui karya tulisnya. Baik itu di media cetak, radio, televisi maupun media elektronik seperti media online dan podcast.

“Dengan keberadaan wartawan yang berorganisasi, dipastikan beritanya akan memberikan edukasi dan informasi yang akurat dan tidak hoax, serta selalu menyampaikan berita yang sejuk,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua PWI Konawe Selatan, Herman menyampaikan terima kasihnya kepada pengurus KNPI Sultra yang telah meluangkan waktunya untuk bertandang dan bersilaturahmi dengan pengurus PWI Konsel yang baru beberapa waktu lalu dibentuk dan dikukuhkan.

“Kami dari jajaran pengurus menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bertandang dan bersilaturahmi. KNPI Sultra sebagai organisasi kepemudaan dengan cakupan yang sangat luas, tentunya kami senang atas kehadirannya,” ujarnya singkat.

LS, BOMBANA – Jelang pembahasan anggaran tahun 2024, Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Hj Nurlin Surunuddin melakukan rangkaian reses masa sidang III tahun sidang 2022 – 2023 di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Selasa (3/10/2023).

Kader partai Golkar itu menerima sejumlah aspirasi masyarakat setempat, seperti usulan pembuatan embung dan jalan usaha tani.

Tak hanya itu, Nurlin Surunudin juga menerima keluhan para ibu ibu terkait peningkatan ekonomi keluarga saat musim kering.

Menjawab hal itu, Hj Nurlin Surunuddin mengatakan dirinya akan segera melakukan komunikasi dengan mitranya di pemerintah provinsi serta Kabupaten Bombana untuk memprioritaskan usulan masyarakat dalam rangka mengatasi masalah kekeringan dan jalan usaha tani.

“Saya akan segera berkoordinasi dengan mitra saya di Komisi IV DPRD Sultra juga sahabat saya Pj Bupati Bombana,” jelas istri dari Bupati Konsel ini.

Sementara itu, Camat Rarowatu Utara Tahir mengharapkan aspirasi yang telah disampaikan warga di wilayahnya dapat terwujud di tahun 2024 mendatang.

“Semoga oleh oleh aspirasi dari masyarakat bisa dapat diperjuangkan,” terangnya.

Tahir juga mengaku, kedatangan Hj Nurlin Surunuddin sudah memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya para ibu – ibu dalam menjalankan usaha kreatif dan menjalankan tugas rumah tangga.

Editor : Agus

Kondisi jalan provinsi yang ada di Buton Utara

LS, BUTON UTARA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Buton Utara (Butur), La Ode Yus Asman meminta kepada PJ Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kadis SDA dan Bina Marga Sultra agar segera melakukan penanganan jalan di Desa Eelahaji, Kecamatan Kulisusu, Butur.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur jalan di desa Eelahaji, panjang sekitar 1.700 meter tersebut adalah status jalan provinsi ruas jalan Lambale-ereke. Saat ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat karena adanya debu yang di khawatirkan berdampak buruk buat kesehatan terutama kesehatan terhadap anak-anak.

“Maka dari itu kami minta Pj Gub Sultra Bapak Andap Budhi Revianto, Kadis SDA dan BM Sultra Bapak Pahri Yamsul, Kabid BM Prop Sultra Bapak Harmunadin, untuk segera di aspal jalan propinsi ruas Lambale- Ereke dan ronta-lambale khususnya di desa Eelahaji dan Langkumbe,” ucap La Ode Yus Asman melalui pres rilisnya, Selasa (2/10/2023).

Asman mengatakan, berdasarkan informasi dari warga setempat, adanya debu di sepanjang jalan kurang lebih panjang 1.700 meter tersebut, Saat ini banyak terjadi kecelakaan akibat jalan rusak dan berdebu, kemudian masyarakat banyak sakit.

Pembangunan infrastruktur jalan status provinsi ruas Lambale-ereke hanya dilakukan penimbunan, Sampai saat ini belum ada penanganan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

“Sehingga pengguna jalan maupun masyarakat setempat hanya menghirup debu belakangan ini, karena itu sudah seharusnya Pemprov Sultra secepatnya melakukan penangangan atau mengaspal jalan tersebut,” ujarnya.

Kondisi jalan ruas Lambale – Ereke saat ini, selain sering terjadi kecelakaan, masyarakat banyak sakit ispa karena debu saat musim kemarau, serta proses belajar anak sekolah terganggu akibat debu masuk ke ruang kelas.

“Selain itu juga makanan yang di konsumsi tidak higienis akibat debu masuk sampai di dapur warga setempat,” terangnya.

Selaku Ketua DPC PPWI Butur, berharap dan meminta kepada pemprov Sultra agar segera dan secepatnya merealisasikan anggaran pengaspalan ruas jalan Lambale-ereke yang dimana kondisinya saat ini di khawatirkan akan ada lagi kecelakaan selanjutnya dan masyarakat banyak yang sakit.

“Kalau perlu di jadikan program prioritas PJ Gubernur dan Kadis SDA dan Bina marga Sultra pembangunan infrastruktur jalan status provinsi yang ada di Kabupaten Butur ini,” kata Asman.

Di kesempatan itu, Asman mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kabid Pemadam Kebakaran (Damkar) Butur yang hampir seminggu ini rutin melakukan penyiraman sepanjang jalan di Desa Eelahaji.

“Saya sangat apresiasi langkah yang dilakukan oleh Kabid Damkar Butur, Pak Rahman melalui inisiatifnya sendiri menerjunkan petugas Damkar dengan Dua Unit Mobil Damkar untuk rutin melakukan penyiraman,” tutupnya.

Reporter : Chandra Saputra

LS, Konsel – Kepolisian Resort (Polres) Konawe Selatan (Konsel) berinisiatif mengadakan mediasi antara warga Desa Torobulu, Kecamatan Lainea, dengan PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN).

Mediasi itu dilakukan untuk meredam agar keributan tidak bertambah panjang karena sebelumnya terjadi perselisihan antara warga Desa Torobulu dengan perusahaan tambang PT WIN.

Namun mediasi tersebut batal dilakukan karena salah satu pihak tidak hadir untuk melakukan mediasi.

Wakapolres Konsel Kompol Jupen Simanjuntak SIK, menyampaikan bahwa mediasi yang batal ini akan dijadwalkan ulang sambil menunggu kesepakatan berikutnya.

“Iya, agendanya mediasi. Tetapi salah satu pihak tidak datang, maka mediasi dijadwalkan ulang,” ucapnya, Senin (2/10/2023).

Hal senada diucapkan oleh Wakil Bupati Konsel Rasyid. Ia mengakui, bila pembatalan mediasi antara warga dengan pihak PT WIN itu dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak hadir. Karena itu diminta untuk dijadwalkan ulang dan pelaksanaannya di lokasi tambang PT WIN di Desa Torobulu.

“Kita agendakan mediasi kembali sambil kita lakukan pengecekkan lapangan, sehingga saat mediasi ada solusi yang diputuskan,” jelasnya.

Sementara, Kepala Desa Torobulu Nilman mengungkapkan ketidakhadiran warganya pada kegiatan mediasi tersebut.

“Sedianya sore ini ada agenda mediasi antara warga Desa Torobulu dan dari pihak PT WIN. Hanya saja warga diundang tidak hadir karena ada ketakutan untuk di BAP. Pak Wakil Bupati dan pak Wakapolres menyetujui mediasi dibatalkan dan diagendakan di hari lain,” ujar Nilman.

Menurut Nilman, ketidakhadiran warga untuk mengikuti mediasi di Mapolres Konsel itu, dikarenakan adanya surat panggilan kepada warga Desa Torobulu yang beberapa waktu lalu ribut dengan pihak PT WIN karena aktifitas pertambangan yang dianggap mengganggu dan mengancam pemukiman warga.

“Warga Desa Torobulu yang diundang tidak datang, karena ada ketakutan, jangan sampai mereka di BAP, karena untuk pertama kali mendapat panggilan di Mapolres. Meski itu hanya undangan mediasi,” katanya.

Meski demikian, mediasi akan dijadwalkan dan dilaksanakan di Desa Torobulu dan bakal dihadiri dari pihak PT WIN, dari Pemerintah Daerah, Pihak Polres, pihak inspektur pertambangan dan warga Torobulu itu sendiri.

“Kami berharap PT WIN untuk menghentikan aktifitas pertambangannya di area dekat dengan pemukiman warga, sehingga tidak menimbulkan ribut atau konflik lagi. Saran, baiknya pihak PT WIN untuk melakukan penggalian di tempat lain, sambil menunggu hasil mediasi,” ujarnya.

Reporter : Is One

LS, Konkep – Masyarakat Desa Tondonggito mengapresiasi pembangunan Desa Tondonggito terkait realisasi anggaran Dana Desa (DD) selama periode kedua Kepala Desa Tondonggito, Jahaludin.

Anggaran Dana Desa merupakan pendapatan terbesar dan utama bagi semua desa yang diberikan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia. Dana desa dititipkan oleh negara kepada desa untuk dikelola dengan baik demi kesejahteraan hidup masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang baik akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di desa. Salah satu desa di konawe kepulauan menjadi salah satu contoh keberhasilan pengelolaan dana desa yang baik.

Baru-baru ini, realiasasi dana desa dari desa Tondonggito mendapatkan apresiasi dari salah satu warganya. Fikran Taslim, S.Pd., yang merupakan lulusan dari IAIN Kendari yang juga menjabat sebagai sekretaris DPC PPWI Konawe Kepulauan mengapresisasi kinerja kepala desa Tondonggito dalam merealisasikan dana desa selama periode keduanya.

“Kepala Desa Tondonggito sangat kompeten dalam mengelola dana desa. Kepala Desa Tondonggito mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Seperti pembangunan Lapangan volly putra dan putri di desa Tondonggito yang merupakan kegemaran utama dari pemuda-pemudi di desa Tondonggito sehingga menjadi salah satu keberhasilan terbesarnya.” Ungkap Fikran Taslim, S.Pd.

“Pembangunan jalan tani, pembagian racun hama tanaman, dan pembagian tangki semprot Untuk Masyarakat juga adalah bentuk-bentuk dukungan Pemerintah Desa Kepada masyarakat desa Tondonggito yang sebagaian besar adalah petani.” Tambahnya.

“Saya sangat mengapresiasi Kepala Desa Tondonggito dalam pengelolaan dana desa di periode keduanya ini.” Tutupnya.

Selama periode keduanya menjadi Kepala Desa Tondonggito, Jahaludin merelasasikan anggaran dana desa berfokus pada pembangunan desa dengan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung petani dalam pengembangan pertanian di desa Tondonggito.

Realisasi anggaran dana desa yang telah diwujudkan di Desa Tondonggito antara lain adalah BLT kepada masyarakat, pembangunan tanggul untuk mengurangi abrasi pantai, pembangunan jalan tani, pembagian tangki semprot untuk petani, bantuan racun untuk mengurangi hama tanaman masyarakat, serta pembagian tower penampung air bersih kepada seluruh masyarakat.

Reporter : Laode Muhammad Sunandar

LS, Konsel – Polres Konawe Selatan (Konsel), Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima penambahan 10 personil bintara remaja yang akan bertugas di wilayah kerja Polres Konsel, Rabu (27/09/2023).

Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si. yang diwakili Wakapolres Konsel Kompol Jupen Simanjuntak, S.H., S.I.K. menerima langsung bintara remaja dengan melakukan tradisi penyambutan.

Wakapolres Jupen mengatakan penambahan personil merupakan hal yang dibutuhkan untuk penguatan dan peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

“Dengan bertambahnya personil, kami berharap kualitas pelayanan dan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas semakin meningkat,” ucap Jupen.

Sebagai wujud dan jiwa kebersamaan, Polres Konsel lakukan tradisi penyambutan bintara remaja dengan melakukan penyiraman air bunga dengan maksud mempererat jiwa korsa Korps Bhayangkara.

Ucapan selamat datang dan selamat bergabung di Polres Konsel juga diungkapkan oleh AKP Umar, S.H selaku Kabag SDM dan Umar berharap semoga bintara remaja yang baru bergabung cepat beradaptasi dengan lingkungan tugasnya.

“Cepat beradaptasi dan banyak belajar sama senior serta tetap menjaga persaudaraan untuk bersama-sama menjaga Konawe Selatan tetap aman dan damai,” ungkapnya.

Reporter: Chandra Saputra

Pengurus ormas Sapati Sultra melakukan deklarasi pembentukan di Kendari

LS, KENDARI – Organisasi masyarakat (ormas) Sara Peduluano Tolaki (Sapati) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dibentuk. Deklarasi pembentukan ormas Sapati ini bertempat di Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Kamis (28/9/2023).

Kegiatan deklarasi tersebut dihadiri oleh tamu undangan dari para pimpinan Ormas Adat Tolaki serta ormas kepemudaan, diantaranya Tamalaki Wonua Ndolaki (TAWON), Angkatan Muda Tolaki Sultra, LPMT Sultra, dan Garda Sultra.

Ormas Sapati ini beranggotakan ratusan pasukan yang tergabung dari berbagai kabupaten, diantaranya Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, Kolaka Timur, dan Kota Kendari.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Sapati Sultra Iman Patirangga menyampaikan bahwa semua kader yang tergabung dalam ormas Sapati ini harus selalu bersinergi dengan pemerintah.

“Semua kader harus bersinergi dengan pemerintah guna mensukseskan apa yang menjadi program- program pemerintah daerah maupun pusat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Di tempat yang sama Ketua Panitia Aswan Malaba, S.Sos., menyampaikan, tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk mendeklarasikan sebuah ormas yang dapat bergerak di berbagai bidang.

“Ormas Sapati ini tidak hanya bergerak dalam bidang budaya saja, tetapi juga bergerak dalam bidang sosial, ekonomi dan yang lainnya,” jelasnya.

Penulis : Aswan Malaba, S.Sos