Ketua DPD PPWI Sultra La Songo

LS, Kendari – Pj Gubernur Sultra kembali disoroti terkait penanganan inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 kilogram.

Sebelumnya diketahui berdasarkan Direktoral Jenderal (Dirjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) dari hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi pada Senin (23 Oktober 2023) lalu mencatat Sultra sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi di Indonesia.

Kali ini datang dari DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sultra, menurut DPD PPWI Sultra Pj Gubernur Sultra tidak berhasil dalam menekan laju inflasi dan menangani kelangkaan tabung LPG 3 kilogram.

Ketua Umum DPD PPWI Sultra La Songo mengatakan akibat inflasi yang terjadi masyarakat Sultra mengalami kesulitan akibat naiknya harga sejumlah bahan pokok di pasaran.

“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat kelas bawah menjerit,” kata Songo melalui keterangan resminya yang diterima media ini pada Selasa 31 Oktober 2023.

Hal tersebut menurut La Songo dapat membuat rekam jejak yang buruk terhadap Pj Gubernur Sultra, pasalnya sebelum itu Pj Gubernur Sultra memprioritaskan hal tersebut, dan menjadi salah satu dari delapan program strategis dari PJ Gubernur Sultra pada saat dilantik.

Ia juga menuturkan bahwa atas permasalahan tersebut Kemendagri harus mengambil langkah strategis, jika perlu mengevalusi kinerja Pj. Gubernur Sultra.

“Mendagri sementara berada di Sultra, dan Mendagri mesti melihat yang terjadi Sultra, ketidakmampuan Pj Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap kepala daerah di kota dan kabupaten untuk menekan inflasi,” bebernya.

Selain itu, menurutnya Pj Gubernur Sultra tidak siap dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.

“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata, bagaimana seorang Pj Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta DPRD Sultra untuk menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi Pj Gubernur Sultra.

“Wakil Rakyat mesti peka terhadap kondisi hari ini, melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram dan naiknya harga sembako, melalui fungsi pengawasannya DPRD Sultra mesti melakukan rapat dan mengeluarkan rekomendasi untuk Mendagri agar segera mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” tuturnya.

Lebih jauh La Songo menjelaskan bahwa seorang pemimpin mesti mampu mengarahkan dan mengkonsolidasikan kepala daerah dibawahnya beserta OPD-OPDnya untuk bekerja.

“Tolak ukurnya ia mampu mengerahkan kepala daerah dibawahnya dan OPD-OPDnya untuk bersinergi menekan laju inflasi,” tegasnya.

Ia juga menuturkan bahwa seharusnya Pj Gubernur Sultra mampu mengantisipasi hal-hal tersebut.

“Jika Pj Gubernur Sultra mampu melakukan semua itu seharusnya Sultra tidak masuk urutan kedua inflasi tertinggi di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu Pj Gubernur Sultra saat dikonfirmasi via WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah saat dimintai tanggapannya mengarahkan untuk menghubungi Dinas dan Biro Pemprov Sultra yang menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 kilogram.

Karo Ekonomi Pemprov Sultra, Rajab saat dihubungi via WhatsApp mengarahkan agar jurnalis mengkonfirmasi hal tersebut ke stafnya karena sedang berada di luar Kota Kendari.

Namun saat dihubungi via WhatsApp salah satu staf Biro Ekonomi Pemprov Sultra, Desi belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Hal yang sama pula saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kadis ESDM Sultra dan Kadis Ketahanan Pangan Sultra belum memberikan tanggapan.

Sedangkan Kadis Perindag Sultra, Sitti Saleha saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah untuk menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 kilogram.

“Kami sudah melakukan pengawasan pada SPBE di Kota Kendari dan melakukan koordinasi untuk melakukan operasi pasar LPG dan telah dilaksanakan,” ujar Sitti Saleha.

“Lokasi Operasi Pasar, kantor Camat Baruga, kantor Camat Mandonga dan kantor Lurah Anduonohu. Jumlah gas yang disalurkan di 3 kecamatan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 kilogram per kecamatan,” sambungnya.

Ia juga menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke pasar.

“Satgas pangan dan TPID akan melakukan sidak,” tegasnya.

Reporter : Chandra Saputra

Para pengurus DPC PPWI Kabupaten Konsel yang baru terbentuk.

LS, Konsel – Menindaklanjuti dari perintah PPWI pusat yang diteruskan kepada Ketua PPWI DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Songo, maka struktur kepengurusan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) telah dibentuk.

Iswan Safar yang terpilih sebagai Ketua DPC PPWI Kabupaten Konsel periode 2023-2028 mengatakan terbentuknya PPWI ini dengan bergabungnya para jurnalis dan teman-teman lembaga yang sepak terjang dan legalitasnya sudah tidak diragukan lagi.

“DPC PPWI Kabupaten Konawe Selatan optimis akan solid dan konsisten baik dalam kegiatan jurnalis maupun mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar selalu berjalan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku,” ucap Iswan, Senin (30/10/2023).

“Saya selaku yang diberi amanah untuk menjadi Ketua DPC PPWI Konsel berharap loyalitas, konsisten dan yang terutama kebersamaan agar selalu diterapkan antar sesama anggota terkhusus DPC PPWI Kabupaten Konsel,” imbuhnya.

Iswan juga berharap agar semua anggota yang terdaftar dalam DPC PPWI Konsel agar tidak menyalahgunakan nama PPWI untuk kepentingan pribadi.

“Kemudian untuk legalitas di Pemda Konsel dalam waktu dekat kami akan segera mendaftarkan ke Kesbangpol agar keberadaan kami di Kabupaten Konsel diketahui dan diakui secara legalitas oleh Pemerintah Daerah Konawe Selatan,” ucap Iswan Safar sembari menutup rapat pembentukan kepengurusan DPC PPWI Konsel di sekretariat sementara Desa
Sangi-sangi.

Reporter : Chandra Saputra

Pemrin Ketua LKPD Sultra

LS, Kendari – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoal kegiatan penambangan PT. Generasi Agung Perkasa (PT. GAP).

Melalui keterangan pers rilisnya Ketua Harian LKDP Sultra Pemrin menyampaikan pihaknya mendukung aktivitas penambangan PT. GAP ini.

“Tetapi yang harus kita ingat bahwa dalam pelaksanaan penambangan ada hak-hak masyarakat sipil sekitar yang harus dipatuhi mulai dari pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), Comuniti Develofment (Comdev) dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar masyarakat,” ujar Pemrin, Senin (30/10/2023).

Namun pada kegiatan penambangan PT. GAP ini dirinya kembali menyoal dan merasa wajib untuk disampaikan bahwa telah terdapat beberapa item kegiatan yang menurutnya perlu dibenahi.

“Yang pertama mobil-mobil dump truck yang beraktivitas di PT. GAP ini masih kerap ditemukan lalu lalang di jalan nasional atau memakirkan sebagian mobil 10 roda pemuat timbunan di rumah- rumah warga,” jelasnya.

Yang kedua setelah usai melakukan kegiatan PT. GAP ini memakirkan mobil dump truk 10 roda yang usai beraktivitas di pinggir jalan tepatnya di sekitar area warga bermukim, akhirnya berimbas terhadap terganggunya lingkungan sekitar.

Dari kejadian inilah pihaknya kembali menyoal kegiatan perusahaan tersebut karena ia menilai PT. GAP perlu untuk di tertibkan.

Meskipun PT. GAP ini sering melakukan penyiraman tetapi ia menilai bahwa itu bukanlah solusi yang tepat.

Sebagai masyarakat sekitar penambangan dirinya sangat merasakan dampak debu yang terus dialaminya mulai dari PT. GAP ini melintasi jalan nasional di sekitar kediamanya hingga saat ini.

“Jika PT. GAP ini masih terus melanjutkan kegiatan yang seperti saya sebutkan diatas maka kami akan melakukan kegiatan aksi demonstrasi dan memboikot kegiatan PT. GAP,” tegasnya.

Reporter : Muhammad Sunandar

Bupati (kemeja batik corak merah) dan Sekda Konsel (batik corak hijau) saat membuka workshop tapal batas dan launching Simbada.

LS, Konsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) menggelar workshop Tapal Batas Wilayah dan Launching Sistem Informasi Batas Desa (Simbada), bertempat di Hotel Zahra Syariah Kendari, Jumat malam (27/10/2023).

Acara tersebut dibuka oleh Bupati Konsel H Surunuddin Dangga didampingi Sekda Hj St Chadidjah dan Kabag Pemerintahan Konsel Asmurdani Tonga dengan menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial yang diikuti peserta dari para Camat, Kepala Desa dan Lurah lingkup Pemkab Konsel.

Bupati Konsel sangat mengapresiasi workshop tersebut. Bupati mengatakan tujuan penetapan dan penegasan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.

“Pastinya memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,” ucapnya.

Surunuddin juga menyampaikan kegiatan tersebut untuk mewujudkan percepatan kebijakan satu peta.

“Kebijakan satu peta ini sangat penting untuk meminimalisir potensi konflik yang sangat rentan terjadi karena kesimpangsiuran data yang tidak merujuk pada satu peta,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Surunuddin meminta kepada camat agar dapat memfasilitasi jalannya proses penetapan dan penegasan batas desa atau kelurahan, dalam hal pemetaan batas desa serta pembuatan berita acara antar desa/kelurahan yang berbatasan.

“Saya harap prosesnya berjalan lancar sehingga kemudian batas wilayah dapat ditetapkan tanpa hambatan yang berarti. Setelah workshop ini, peserta diharapkan dapat memahami tujuan serta proses pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan,” ujarnya.

Sementara Kabag Pemerintahan Setda Konsel, Asmurdani Tonga mengatakan workshop ini untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam penentuan dan penegasan batas desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Selain itu juga sebagai upaya memastikan mereka mematuhi pedoman hukum yang berlaku.

“Tujuannyamengedukasi peserta tentang penggunaan teknologi geospasial dalam pemetaan, meningkatnya kapasitas SDM aparatur dalam penyelesaian sengketa tapal batas yang damai, dan meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam pemetaan,” ujar Asmurdani.

“Sehingga dapat terwujud kesamaan visi, misi dan persepsi antara aparatur pemerintah kecamatan, desa/kelurahan sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam menyelesaikan batas wilayah,” sambungnya.

Reporter : Chandra Saputra
Editor: Agus

Bupati dan Sekda Konsel berfoto bersama Forkopimda dan pimpinan instansi lingkup Pemkab Konsel. (foto lintang sultra)

LS, KONSEL – Peringati hari Sumpah Pemuda yang ke- 95, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) menggelar upacara, bertempat di halaman Kantor Bupati Konsel, Sabtu (28/10/2023).

Bertindak sebagai pembina upacara Bupati Konsel H Surunuddin Dangga, dan dihadiri oleh Sekda Konsel Hj ST Chadidjah, Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo, para pimpinan OPD lingkup Pemda Konsel, dan ratusan peserta upacara yang terdiri dari para pelajar tingkat SD, SMP dan SMA, kepala sekolah, perwakilan masing-masing instansi dan tamu undangan lainnya.

Dalam amanatnya, Bupati Konsel menyampaikan pesan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo bahwa setiap tanggal 28 Oktober kita selalu merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP).

Momentum tersebut mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928.

Pemerintahan Republik Indonesia telah membuka luas partisipasi pemuda-pemudi generasi muda Indonesia hari ini telah seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan Indonesia
bersama-sama.

“Inklusifitas dalam ekosistem
kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang para pemuda-pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional,” ucapnya.

Posisi Indonesia memang sedang berproses menyelesaikan persoalan korupsi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornografi, hoax, ujaran kebencian serta sejumlah problem bangsa lainnya. Tetapi semua itu bukan menjadi alasan bagi para pemuda untuk berhenti melaju menuju Indonesia maju dan menciptakan masyarakat adil dan makmur.

“Saya harapkan kepada pemuda di Kabupaten Konawe Selatan dapat mengikuti perkembangan teknologi. Inilah yang kita lagi dorong dalam pengembangan SDM, mulai dari bantuan beasiswa, nelayan dan teknologi pertanian,” harapnya.

Reporter : Chandra Saputra
Editor: Agus

Jangkar Sultra soroti kelangkaan LPG dan kenaikan bahan pokok di Sultra

LS, Kendari – Jaringan Demokrasi Rakyat (JANGKAR) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti terjadinya inflasi yang menyebabkan naiknya harga bahan pokok dan kelangkaan tabung LPG 3 kilogram.

Sebelumnya, Direktoral Jendral (Dirjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) dari hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi pada Senin, 23 Oktober 2023 lalu mencatat Provinsi Sultra sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi di Indonesia.

Ketua Jangkar Sultra, Juraidin mengatakan akibat inflasi yang terjadi masyarakat Sultra mengalami kesulitan akibat naiknya harga bahan pokok di pasaran.

“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat menjerit,” ungkap Juraidin saat diminta keterangannya, Sabtu (28/10/2023).

Menurutnya, dapat menjadi catatan buruk bagi kinerja PJ Gubernur Sultra. Pasalnya, inflasi merupakan salah satu dari delapan program strategis dari PJ Gubernur Sultra pada saat dilantik.

Juraidin juga menuturkan bahwa atas permasalahan tersebut Kemendagri harus mengambil langkah strategis, jika perlu mengevalusi kinerja Pj. Gubernur Sultra.

“Mendagri sementara berada di Sultra dan Mendagri mesti melihat yang terjadi di Sultra, ketidakmampuan Pj Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap Kepala Daerah di kota dan kabupaten untuk menekan inflasi,” bebernya.

Selain itu menurut Juraidin, Pj Gubernur Sultra tidak siap dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.

“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata, bagaimana seorang Pj Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta DPRD Sultra untuk menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi Pj Gubernur Sultra.

“Wakil rakyat mesti peka terhadap kondisi hari ini, melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram dan naiknya harga sembako, melalui fungsi pengawasannya DPRD Sultra harus melakukan rapat dan mengeluarkan rekomendasi untuk Mendagri agar segera mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” tutupnya.

Sementara itu Pj Gubernur Sultra saat dikonfirmasi via WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah saat dimintai tanggapannya mengarahkan untuk menghubungi Dinas dan Biro Pemprov Sultra yang menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 kilogram.

Karo Ekonomi Pemprov Sultra, Rajab saat dihubungi via WhatsApp mengarahkan agar jurnalis mengkonfirmasi hal tersebut ke stafnya karena sedang berada di luar Kota Kendari.

Namun saat dihubungi via WhatsApp salah satu staf Biro Ekonomi Pemprov Sultra, Desi belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Hal yang sama pula saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kadis ESDM Sultra dan Kadis Ketahanan Pangan Sultra belum memberikan tanggapan.

Sedangkan Kadis Perindag Sultra, Sitti Saleha saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah untuk menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 kilogram.

“Kami sudah melakukan pengawasan pada SPBE di Kota Kendari dan melakukan koordinasi untuk melakukan operasi pasar LPG dan telah dilaksanakan,” ujar Sitti Saleha.

“Lokasi Operasi Pasar berada di Kantor Camat Baruga, Kantor Camat Mandonga dan Kantor Lurah Anduonohu. Jumlah gas yang disalurkan di 3 kecamatan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 kilogram per kecamatan,” sambungnya.

Ia juga menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke pasar.

“Satgas pangan dan TPID akan melakukan sidak,” tegasnya.

Reporter : Chandra Saputra

Gambar ilustrasi jaringan listrik. Sumber internet.

LS, Konsel – Kondisi cuaca panas akibat El Nino berkepanjangan saat ini sangat berimbas ke produksi listrik PLN.

Akibat dampak dari El Nino yang berkepanjangan membuat debit air di beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan PLT Mini Hidro (PLTM) ikut terdampak.

Total daya mampu pembangkit berbasis air yang sebelumnya dapat operasi sebesar 850 Mega Watt (MW), namun saat ini hanya mampu memasok listrik di siang hari kurang lebih 200 MW dan di malam hari 300 MW sehingga terjadi defisit sekitar 500 MW.

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tolo dan Sidrap yang semula bisa memasok daya 150 MW, saat ini hanya bisa memasok 20-30 MW, (terjadi minus 130 MW karena sangat bergantung dengan angin).

Manager PLN ULP Konawe Selatan Tri Cahyono, ST., mengatakan untuk mengatasi terjadinya defisit listrik akibat dampak El Nino maka PLN telah memaksimalkan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Fosil dan menunda semua jadwal pemeliharaannya.

“Kondisi saat ini akibat El Nino mengakibatkan keterbatasan daya di sistem Sulawesi Bagian Selatan yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Palu dan daratan Sulawesi Tenggara,” ucap Tri Cahyono kepada media ini, Minggu (22/10/2023).

Tri Cahyono menambahkan, upaya PLN melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) pada lokasi PLTA Poso, Bakaru dan Malea dengan harapan PLTA/PLTM bisa mendapat air dan listrik dapat produksi normal kembali.

Oleh karena itu, Tri Cahyono menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dengan sangat terpaksa PLN melakukan pengurangan beban (pemadaman) secara bergilir ke masyarakat, hal ini dilakukan agar listrik di Sulbagsel tidak terjadi Black Out.

“Sekali lagi kami mohon maaf kepada masyarakat pelanggan PLN, mohon pengertiannya serta mohon doa semuanya, semoga El Nino ini bisa segera berakhir dan pasokan listrik dapat kembali normal,” ungkap Tri Cahyono.

Reporter : Is One
Publisher : Chandra Saputra

Ketua DPD LAT Konsel

LS, KONSEL – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Adat Tolaki (LAT) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mendukung penuh rencana Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun rumah adat di kompleks perkantoran Andoolo.

Rumah adat yang akan dibangun oleh Pemda Konsel ini berornamen Indonesia Mini dengan mencirikan rumah adat suku Tolaki (Laika Sara) dan di dalamnya diisi ciri khas masing-masing suku bangsa yang bermukim di Kabupaten Konsel.

Rencana pembangunan rumah adat tersebut akan direalisasikan tahun 2024 mendatang dengan dukungan anggaran sebesar Rp 10 miliar yang bersumber dari APBD Konsel.

“Saya kira rencana Pemerintah Daerah untuk mendirikan atau membangun rumah adat di Konawe Selatan tentunya mendapat support, termasuk dari kami Lembaga Adat Tolaki,” kata Ketua DPD LAT Konsel Drs Syawal Silondae kepada awak media di Andoolo, Jumat (20/10/2023).

Menurut Syawal Silondae, rencana pembangunan rumah adat di Kabupaten Konsel oleh Pemerintah Daerah itu sudah terkomunikasi dengan baik oleh seluruh elemen tokoh tokoh masyarakat dari berbagai suku bangsa. Selain itu juga telah melibatkan budayawan dan akademisi dari Perguruan Tinggi.

“Kami sendiri sudah duduk bersama dan mendengarkan langsung terkait rencana pembangunan rumah adat. Pada dasarnya konsepnya sangat didukung dengan tetap mengedepankan konsep rumah adat Tolaki yang kemudian di dalamnya seluruh ornamen yang bercirikan suku suku bangsa lainnya di Konsel juga masuk,” ungkapnya.

Mantan Anggota DPRD Konawe ini mengaku, rumah adat yang akan dibangun di Konawe Selatan ini, selain menjadi simbol daerah, juga akan menjadi tempat wisata pendidikan dan kebudayaan.

“Ini langkah bagus kelak bangunan tersebut akan menjadi museum bagi seluruh suku suku bangsa yang ada di Konsel untuk disimpan di dalam gedung rumah adat nantinya,” ujarnya.

Sebelumnya Bupati Konsel H Surunuddin Dangga mengaku bakal membangun rumah adat yang akan ditempatkan di komplek perkantoran Bupati Konsel di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo.

“Desain dan model untuk pembangunan rumah adat telah didiskusikan bersama termasuk melibatkan budayawan dan akademisi dari Perguruan Tinggi. Termasuk untuk rencana dan gambar bakal disayembarakan,” ucapnya beberapa waktu lalu kepada wartawan di Andoolo.

Reporter : Chandra Saputra

Proses penandatanganan kerjasama oleh Bupati Konsel (kanan) dan Direktur PT Albayt (kedua kanan) yang disaksikan Sekda Konsel

LS, KONSEL – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melakukan penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Albayt Wisata Universal tentang program paket perjalanan Umroh, bertempat di Auditorium Pemda Konsel, Jumat (20/10/2023).

MoU yang ditanda tangani Bupati Konsel H Surunuddin Dangga bersama Direktur PT Albayt Wisata Universal Hj Nining Kartiningsih dan dihadiri Sekda Konsel Hj. ST Chadidjah, akan memberangkatkan 30 warga Konsel ke Tanah Suci Mekkah dalam rangka mengikuti ibadah Umroh selama 14 hari pada bulan November 2023 mendatang.

“Alhamdulillah melalui kesempatan ini, Pemda bekerja sama dengan pihak travel PT Albayt Wisata Universal dengan memberangkatkan sebanyak 30 orang yang terdiri dari BKMT Konsel, imam masjid, marbot atau petugas masjid yang akan didampingi dari pihak travel berpengalaman,” ujar Bupati Konsel H Surunuddin Dangga saat memberikan sambutan.

MoU yang disepakati bersama ini harus dikerjasamakan dengan pihak travel, sehingga semua terurus dengan baik. Mulai persiapan pemberangkatan hingga pelaksanaan ibadah umroh dan pulang kembali ke tanah air, hingga di kediaman masing masing.

“Mereka bisa saja kita kasih uang dan berangkat sendiri. Hanya karena mereka ini warga Konsel yang harus diurus dengan baik. Jangan sampai mereka terlantar atau pindah pindah travel,” imbuhnya.

Bupati dua periode ini berharap pemberangkatan 30 jamaah Umroh ke Arab Saudi merupakan reward bagi warga Konawe Selatan, terlebih lagi dalam dua tahun terakhir atau di masa Covid tidak ada yang berangkat.

“Kita berharap, kerjasama ini terus terjalin dengan baik. Semoga pada tahun tahun mendatang lebih banyak lagi yang diberangkatkan untuk mengikuti ibadah Umroh,” ujarnya.

Direktur PT Albayt Wisata Universal Hj Nining Kartiningsih mengatakan akan menjaga kepercayaan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk mendampingi dan menjaga warga Konsel dalam rangka mengikuti ibadah Umroh di tahun 2023.

“Insya Allah PT Albayt Wisata Universal telah memiliki izin travel Umroh dan Haji dari Pemerintah Pusat. Kami juga dalam setiap tahunnya telah mengawal peserta umroh sebanyak enam ribu setiap tahunnya,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Kesra Setda Konsel Hamlin S Ode Maka mengaku, kerjasama dengan PT Albayt Wisata Universal dengan Pemerintah Daerah Konawe Selatan berlangsung selama tiga tahun.

“Kita berharap kerjasama ini berlangsung baik dan pendampingan warga Konsel yang melaksanakan ibadah umroh juga mendapat pelayanan yang baik,” ucapnya.

Reporter : Chandra Saputra