BOMBANA — lintangsultra.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Bombana terkait aktivitas hauling PT Timah Investasi Mineral (PT TIM) di Pulau Kabaena.
Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra, Pemrin, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap investasi. Menurutnya, keberadaan investasi di daerah tetap perlu didukung sepanjang seluruh aktivitas perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, teknis, lingkungan, serta standar keselamatan yang berlaku.
“Kami tidak anti-investasi. Kami mendorong PT TIM tetap beroperasi sepanjang memenuhi seluruh ketentuan hukum, teknis, lingkungan dan keselamatan,” tegas Pemrin.
Pemuda LIRA Sultra juga mendorong agar hasil RDP DPRD Bombana tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan penyelesaian secara konkret. Hal tersebut terutama berkaitan dengan penggunaan jalan umum maupun fasilitas pelabuhan yang menjadi bagian dari aktivitas operasional perusahaan.
Menurut Pemrin, apabila dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemukan kekurangan administratif maupun teknis, perusahaan harus diberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan pemenuhan sesuai ketentuan. Sementara itu, berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah.
“Kami mendorong agar setiap persoalan diverifikasi secara objektif. Jika masih ada kekurangan, perusahaan harus diberikan kesempatan untuk memenuhi ketentuan. Persoalan masyarakat juga harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemrin menegaskan bahwa masyarakat Pulau Kabaena harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan investasi. Menurutnya, kehadiran perusahaan tidak cukup hanya memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Hal tersebut, kata dia, dapat diwujudkan melalui terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, program pemberdayaan ekonomi, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari aktivitas investasi.
“Kami tidak ingin investasi berhenti karena persoalan yang masih bisa diselesaikan. Namun, kami juga tidak ingin masyarakat hanya menerima dampaknya. Perusahaan harus mendapatkan kepastian berusaha, pemerintah melakukan pengawasan, dan masyarakat mendapatkan manfaat serta perlindungan,” tegas Pemrin.
Pemuda LIRA Sultra berharap hasil RDP DPRD Bombana dapat menjadi momentum untuk membangun tata kelola investasi yang lebih baik di Pulau Kabaena. Seluruh pihak diharapkan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan dan keselamatan, serta penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang konstruktif.
Dengan demikian, keberadaan PT TIM diharapkan dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Harapan kami, investasi tetap berjalan secara legal, transparan dan berkelanjutan, dengan tetap memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dan perlindungan. Pemerintah juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal,” pungkas Pemrin.
Redaksi:Lintangsultra
