BOMBANA – lintangsultra.com Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara mendesak Bupati Bombana agar segera mengambil langkah konkret dalam menyikapi konflik yang berkembang antara masyarakat Desa Pongkalaero–Puununu dengan PT Bakti Bumi Sulawesi (BBS) dan PT Teratai Bumi Sultra (TBS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.
DPW Pemuda LIRA Sultra menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga stabilitas sosial, menjamin kepastian hukum, serta memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi di tengah aktivitas investasi yang berlangsung di wilayah tersebut.
Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra, Pemrin, SH, mengatakan pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif terhadap persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Menurutnya, kehadiran pemerintah sebagai mediator yang independen dan berkeadilan sangat diperlukan agar permasalahan tidak berkembang menjadi gesekan sosial yang lebih luas.
“Pemerintah daerah harus hadir sebagai penengah yang objektif. Semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan, perlu dipertemukan dalam forum dialog agar persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah yang mengedepankan kepentingan bersama,” ujar Pemrin.
Ia menegaskan, berbagai aspirasi dan keberatan yang disampaikan masyarakat Desa Pongkalaero harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bombana. Menurutnya, setiap tuntutan masyarakat perlu ditanggapi secara terbuka melalui mekanisme dialog yang transparan sehingga seluruh pihak memperoleh ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi.
Selain meminta pemerintah daerah mengambil peran aktif, DPW Pemuda LIRA Sultra juga mendorong PT BBS dan PT TBS agar memperkuat komunikasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sosialisasi yang terbuka, penyampaian informasi yang jelas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman yang berpotensi memicu ketegangan.
DPW Pemuda LIRA Sultra juga mengingatkan bahwa seluruh aktivitas perusahaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aspek hukum, perizinan, serta tanggung jawab sosial perusahaan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap keberadaan investasi di daerah.
Menurut Pemrin, investasi pada prinsipnya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila investasi dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, menghormati hak-hak masyarakat, serta mengedepankan penyelesaian setiap persoalan melalui dialog yang konstruktif.
Karena itu, DPW Pemuda LIRA Sultra meminta Bupati Bombana segera memfasilitasi pertemuan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bombana, masyarakat Desa Pongkalaero, PT BBS, dan PT TBS. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi yang adil, berimbang, dan dapat diterima seluruh pihak sehingga situasi tetap kondusif.
Di sisi lain, DPW Pemuda LIRA Sultra juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh suasana. Organisasi tersebut menilai penyampaian aspirasi secara damai dan sesuai mekanisme hukum merupakan bagian dari implementasi prinsip negara hukum yang harus dihormati bersama.
Sebagai organisasi yang memiliki fungsi kontrol sosial, DPW Pemuda LIRA Sultra menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut secara objektif dan independen. Pengawalan dilakukan dengan tetap menghormati kewenangan pemerintah serta proses penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak.
Menutup keterangannya, Pemrin kembali menegaskan harapannya agar Pemerintah Kabupaten Bombana segera mengambil langkah nyata sebelum konflik berkembang lebih luas.
“Kami berharap Bupati Bombana segera mempertemukan seluruh pihak dalam satu forum penyelesaian. Dialog yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat merupakan jalan terbaik untuk menciptakan penyelesaian yang bermartabat dan menjaga iklim investasi tetap kondusif di Kabupaten Bombana,” pungkasnya.
Lintangsultra
