KONAWE KEPULAUAN – lintangsultra.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Konawe Kepulauan menyoroti pengelolaan tujuh paket pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dengan total pagu anggaran mencapai Rp16.386.395.597 atau sekitar Rp16,38 miliar.
Ketua DPD Pemuda LIRA Konkep, Erlan, S.H., mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap proses pengadaan tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Menurut Erlan, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian serius, terutama dalam memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak ingin anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat hanya selesai secara administratif. Seluruh proses pengadaan harus diuji, mulai dari kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, keberadaan barang, kualitas pekerjaan, hingga manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Erlan.
Tujuh Paket Pengadaan Jadi Sorotan
Berdasarkan hasil penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP), terdapat tujuh paket pengadaan pada RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:
Pengadaan alat kesehatan ruang operasi sebesar Rp2,17 miliar.
Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) sebesar Rp4,35 miliar.
Pembangunan ruang rawat inap standar sebesar Rp3,57 miliar.
Pengadaan mobil unit transfusi darah sebesar Rp1,24 miliar.
Pengadaan alat kesehatan UTD sebesar Rp2,46 miliar.
Pengadaan alat kesehatan ruang ICU sebesar Rp1,06 miliar.
Pengadaan obat-obatan sebesar Rp1,5 miliar.
Erlan menilai, besarnya nilai anggaran tersebut perlu diikuti dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesesuaian antara perencanaan, realisasi pengadaan, serta manfaat barang dan bangunan yang dihasilkan.
Anggaran UTD Rp8,06 Miliar Diminta Diperiksa Terpadu
Perhatian khusus Pemuda LIRA tertuju pada tiga paket yang berkaitan dengan pembangunan dan operasional Unit Transfusi Darah (UTD), yakni pembangunan gedung, pengadaan mobil unit transfusi darah, serta pengadaan alat kesehatan UTD dengan total anggaran mencapai sekitar Rp8,06 miliar.
Menurut Erlan, ketiga paket tersebut perlu diperiksa secara terpadu untuk memastikan pembangunan fasilitas, pengadaan kendaraan, dan peralatan medis benar-benar saling mendukung serta memenuhi kebutuhan operasional pelayanan transfusi darah.
“Jangan sampai pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp8 miliar untuk fasilitas UTD, tetapi hasil pengadaannya tidak terintegrasi, tidak sesuai spesifikasi, atau tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awalnya. Kami meminta Kejati melakukan pemeriksaan fisik dan melibatkan ahli teknis jika diperlukan,” ujarnya.
Pengadaan Obat Rp1,5 Miliar Dipertanyakan
Selain paket UTD, Pemuda LIRA juga menyoroti pengadaan obat-obatan senilai Rp1,5 miliar dengan kode RUP 53190136.
Berdasarkan data RUP yang ditelusuri, paket tersebut tercatat menggunakan metode Pengadaan Langsung. Kondisi ini menjadi perhatian karena Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur batas maksimal Pengadaan Langsung untuk barang sebesar Rp200 juta.
Atas dasar itu, Erlan meminta Kejati Sultra memastikan mekanisme pengadaan yang sebenarnya digunakan dalam paket tersebut, termasuk menelusuri dokumen pemilihan penyedia, kontrak, serta bukti pembayaran.
“Kami mempertanyakan bagaimana mekanisme pengadaan obat senilai Rp1,5 miliar tersebut dilaksanakan. Apakah benar menggunakan Pengadaan Langsung sebagai satu paket, apakah terdapat pembagian transaksi, atau justru menggunakan mekanisme lain dalam pelaksanaan sebenarnya? Ini harus dibuka dan diperiksa berdasarkan dokumen pengadaan, bukan sekadar penjelasan lisan,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya pemecahan paket apabila ditemukan indikasi transaksi yang sengaja dipisahkan untuk menghindari ketentuan metode pemilihan penyedia.
Hal tersebut, menurutnya, perlu diuji berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf d Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Anomali Kronologi Data RUP Perlu Ditelusuri
Pemuda LIRA juga menyoroti adanya ketidaksesuaian kronologi dalam data RUP. Berdasarkan data yang ditelusuri, jadwal pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak tercatat berlangsung sepanjang 2024, sementara tanggal pengumuman RUP justru tercatat pada 31 Desember 2024.
Erlan meminta Kejati Sultra menelusuri riwayat perubahan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), termasuk waktu penginputan dan perubahan informasi paket.
Menurutnya, penelusuran tersebut penting untuk memastikan kronologi sebenarnya serta menguji apakah tahapan perencanaan dan pengumuman pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Pemuda LIRA Singgung Data IHPD BPK Sultra
Dalam keterangannya, Pemuda LIRA juga meminta Kejati Sultra mencermati publikasi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara Tahun 2024.
Dalam publikasi tersebut tercatat secara kumulatif sebanyak 200 temuan pemeriksaan dan 649 rekomendasi untuk Kabupaten Konawe Kepulauan hingga Semester II 2024. Dari jumlah rekomendasi tersebut, 116 belum sesuai dan delapan belum ditindaklanjuti.
Erlan menegaskan bahwa data tersebut merupakan catatan pemeriksaan secara kumulatif untuk Kabupaten Konawe Kepulauan dan bukan merupakan temuan khusus terhadap RSUD.
Karena itu, pihaknya meminta dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, aset, persediaan maupun pelayanan rumah sakit.
Desak Kejati Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh
Atas berbagai persoalan yang menjadi sorotan tersebut, DPD Pemuda LIRA Kabupaten Konawe Kepulauan mendesak Kejati Sultra segera melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penelaahan terhadap tujuh paket pengadaan RSUD Konkep Tahun Anggaran 2024.
Pemuda LIRA juga meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, menelusuri aliran pembayaran, serta melakukan pemeriksaan fisik terhadap bangunan dan seluruh barang yang diadakan.
Erlan menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk dorongan agar pengelolaan anggaran publik dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi uang rakyat sebesar Rp16,38 miliar harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Jangan sampai persoalan ini berhenti pada pemeriksaan administrasi tanpa menguji kondisi riil di lapangan. Jika ditemukan bukti penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, kami meminta Kejati menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum. Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat, bukan ruang untuk mempermainkan anggaran publik,” tutup Erlan.
(Redaksi/Lintangsultra.com)


