Ditulis oleh Pratiwi Septarina Baso
Opini – Transformasi kesehatan Indonesia merupakan program yang diinisiasi oleh Kementrian Kesehatan untuk melakukan kegiatan transformasi kesehatan yang mencakup 6 jenis transformasi, seperti: Transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.
Kementerian Kesehatan berupaya mewujudkan jalan perubahan tersebut melalui transformasi sistem kesehatan Indonesia yang dilaksanakan di tahun 2022.
Kementerian Kesehatan telah mencanangkan enam pilar transformasi kesehatan, dimana salah satu pilar utama yaitu transformasi pelayanan kesehatan primer.
Transformasi layanan primer difokuskan untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif, seperti memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sarana, prasarana, SDM, serta memperkuat manajemen di seluruh layanan primer di tanah air.
Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.
Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020- 2024 adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, utamanya dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar atau Primary Health Care (PHC).
Upaya ini dilakukan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Manfaat dari pendekatan yang berpusat pada individu secara terintegrasi ini yaitu mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jaringan dan jejaring hingga tingkat desa dan dusun, memperkuat promosi dan pencegahan, memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa, meningkatkan efisiensi pelayanan, menurunkan biaya, peningkatan kesetaraan dalam menerima pelayanan, literasi dan perawatan kesehatan yang lebih baik, peningkatan kepuasan terhadap pelayanan, peningkatan hubungan antara pasien dan penyedia pelayanan serta peningkatan kemampuan untuk merespon krisis pelayanan kesehatan (resiliensi terhadap pandemi).
Melalui pendekatan ini diharapkan setiap orang memiliki pengetahuan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mampu membuat keputusan dan berpartisipasi dalam perawatan kesehatannya.
Penguatan pelayanan kesehatan primer melalui pendekatan siklus hidup penting dilakukan karena fakta yang ada menunjukkan capaian SPM bidang kesehatan tahun 2021 masih jauh dari target yang ditetapkan.
Permasalahan kesehatan di Indonesia berdasarkan data SUPAS, 2015 diantaranya tingginya angka kematian ibu (305 per 100.000 kelahiran hidup), dimana menurut SIRS 2018, kematian ibu terbanyak disebabkan gangguan hipertensi (31,9%) dan pendarahan (26,9%).
Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi ibu hamil anemia tinggi, yaitu 48,9% begitupula ibu hamil kurang energi kronik (KEK) sebesar 17,6%, sedangkan berdasarkan SSGI (2021) masih tingginya prevalensi balita stunting (24,4%) dan wasting (7,1%) serta cakupan imunisasi dasar lengkap masih rendah (65,8%).
Berdasarkan laporan per 10 April 2022 dapat diketahui bahwa dari total 78.724 desa/kelurahan yang ada saat ini ternyata sebanyak 16.664 (21%) desa/kelurahan tidak memiliki fasilitas kesehatan dalam bentuk Puskesmas/Pustu/ Poskesdes/ Posyandu.
Untuk itu Pemerintah melaksanakan penguatan upaya kesehatan melalui transformasi pelayanan primer dengan menerapkan konsep PHC yang dijalankan berdasarkan kewilayahan, baik upaya kesehatan perorangan maupun masyarakat secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
Sistem ini tidak dapat dijalankan hanya melalui Puskesmas dan jejaringnya, namun memerlukan peran serta aktif masyarakat serta Pemerintah Daerah setempat untuk dapat diimplementasikan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah Pelayanan Kesehatan Primer di bulan September tahun 2023, yang kemudian Integrasi melakukan Launching Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer akan diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan secara bertahap.
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah berkomitmen dengan berbagai sektor terkait dalam mendukung tercapainya Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan menetapkan 77 lokus Desa Penerapan ILP dari 25 Kecamatan.
Diharapkan penetapan lokus ini menjadi langkah tepat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh fase kehidupan masyarakat Kab. Konawe Selatan yang selama ini masih menjadi tantangan besar.
