Foto dokumentasi lintangsultra.com
KENDARI – lintangsultra.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (10/11/2026), bertempat di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi kelembagaan antara Bawaslu Sultra dan DPW Pemuda LIRA Sultra, khususnya dalam memperkuat keterlibatan masyarakat untuk mengawal setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Kerja sama tersebut juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendorong terwujudnya proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo Banne, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengawasan Pemilu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas.
“Pengawasan Pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan dukungan, kepedulian, serta partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini,” ujar Iwan Rompo Banne.
Sementara itu, Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra, Pemrin, menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen nyata Pemuda LIRA untuk mengambil bagian secara aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di Sulawesi Tenggara.
Menurut Pemrin, Pemuda LIRA memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk turut mengawal proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan partisipatif harus dibangun melalui kesadaran kolektif masyarakat, bukan hanya sebatas keterlibatan pada saat pelaksanaan Pemilu.
Oleh karena itu, DPW Pemuda LIRA Sultra menyatakan kesiapan untuk mengambil peran melalui edukasi politik, sosialisasi pengawasan Pemilu, penyebarluasan informasi kepada masyarakat, serta mendorong keberanian masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Pemrin berharap kerja sama tersebut mampu memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat akar rumput dengan melibatkan kalangan pemuda, mahasiswa, komunitas masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya.
Dengan demikian, pengawasan Pemilu tidak hanya terpusat pada lembaga penyelenggara, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran masyarakat.
DPW Pemuda LIRA Sultra memandang pengawasan partisipatif sebagai salah satu instrumen penting dalam mencegah berbagai praktik yang berpotensi merusak kualitas demokrasi, seperti politik uang, penyebaran berita bohong (hoaks), politisasi SARA, penyalahgunaan kewenangan, serta bentuk pelanggaran Pemilu lainnya.
Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial kelembagaan, tetapi diharapkan dapat diwujudkan melalui program kerja dan langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sinergi antara Bawaslu Sultra dan DPW Pemuda LIRA Sultra diharapkan menjadi fondasi dalam membangun budaya pengawasan yang partisipatif, independen, kritis, dan bertanggung jawab.
DPW Pemuda LIRA Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi bersama Bawaslu dalam mengawal demokrasi, memperkuat partisipasi publik, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.
(RED)
