Foto istimewa: Pemrin, SH
KONAWE SELATAN – Lintangsultra.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara mengingatkan PT Surya Saga Utama (SSU) agar memberikan ruang dan kesempatan yang adil kepada pengusaha lokal dalam kegiatan usaha pertambangan nikel di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra, Pemrin, S.H., menegaskan bahwa kehadiran investasi pertambangan tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan perusahaan. Investasi juga harus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurut Pemrin, pelaku usaha lokal harus memperoleh kesempatan yang proporsional untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pendukung pertambangan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, transportasi, penyediaan tenaga kerja, hingga sektor usaha lainnya sesuai kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sorotan tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan Sosialisasi Pra-Produksi Tahun 2026–2027 serta Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2026–2027 yang diselenggarakan PT Surya Saga Utama pada Kamis (19/11/2026), bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana.
DPW Pemuda LIRA Sultra menilai kegiatan sosialisasi tersebut harus menjadi momentum bagi perusahaan untuk membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan masyarakat, pemerintah setempat, serta para pelaku usaha lokal.
Selain itu, Pemrin mengingatkan agar pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tidak sekadar menjadi agenda formalitas untuk memenuhi kewajiban perusahaan.
Ia menekankan bahwa program PPM harus dirancang secara terukur, transparan, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Salah satu prioritas yang perlu diperhatikan adalah penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha masyarakat.
“PPM harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan hanya sebatas program di atas kertas atau kegiatan seremonial. Harus ada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam membuka peluang dan memperkuat kapasitas pengusaha lokal,” tegas Pemrin.
Lebih lanjut, DPW Pemuda LIRA Sultra meminta PT SSU memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026, sepanjang relevan dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, seluruh tahapan kegiatan pra-produksi, produksi, hingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen perusahaan, kata dia, harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan hanya disampaikan dalam forum sosialisasi.
“Kami tidak anti-investasi dan tidak pernah bermaksud menghambat kegiatan usaha pertambangan. Namun, kami ingin memastikan bahwa investasi yang hadir di Pulau Kabaena tidak justru meminggirkan masyarakat dan pengusaha lokal. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam daerah dikelola, tetapi pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Atas dasar itu, DPW Pemuda LIRA Sultra meminta PT Surya Saga Utama membuka ruang komunikasi dan kemitraan secara transparan dengan pengusaha lokal. Perusahaan juga diharapkan menyampaikan mekanisme serta persyaratan kerja sama secara terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada pelaku usaha daerah yang memenuhi kualifikasi.
DPW Pemuda LIRA Sultra turut mengingatkan agar tidak terjadi praktik diskriminasi maupun kebijakan yang berpotensi menutup akses pengusaha lokal terhadap peluang ekonomi di lingkungan operasional pertambangan.
Di sisi lain, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, serta instansi teknis terkait diharapkan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan guna memastikan komitmen pemberdayaan masyarakat benar-benar direalisasikan.
Menurut Pemrin, sosialisasi pra-produksi dan PPM harus memiliki tindak lanjut yang jelas, termasuk keterbukaan mengenai rencana program, realisasi kegiatan, serta ruang partisipasi masyarakat dan pengusaha lokal.
“Pulau Kabaena bukan hanya wilayah pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga ruang hidup masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari investasi yang beroperasi di daerahnya. Kami berharap PT SSU menunjukkan komitmen nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Pemrin kepada awak media.
Ia kembali menegaskan bahwa keberadaan investasi pertambangan semestinya menjadi peluang bagi masyarakat setempat untuk berkembang, bukan justru menciptakan kesenjangan dalam memperoleh manfaat ekonomi.
“Jangan sampai masyarakat dan pengusaha lokal hanya mendapatkan janji, sementara peluang usaha justru dinikmati pihak-pihak dari luar daerah,” tutup Pemrin, S.H.
Redaksi: Lintangsultra


