Bupati (kemeja batik corak merah) dan Sekda Konsel (batik corak hijau) saat membuka workshop tapal batas dan launching Simbada.
LS, Konsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) menggelar workshop Tapal Batas Wilayah dan Launching Sistem Informasi Batas Desa (Simbada), bertempat di Hotel Zahra Syariah Kendari, Jumat malam (27/10/2023).
Acara tersebut dibuka oleh Bupati Konsel H Surunuddin Dangga didampingi Sekda Hj St Chadidjah dan Kabag Pemerintahan Konsel Asmurdani Tonga dengan menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial yang diikuti peserta dari para Camat, Kepala Desa dan Lurah lingkup Pemkab Konsel.
Bupati Konsel sangat mengapresiasi workshop tersebut. Bupati mengatakan tujuan penetapan dan penegasan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.
“Pastinya memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,” ucapnya.
Surunuddin juga menyampaikan kegiatan tersebut untuk mewujudkan percepatan kebijakan satu peta.
“Kebijakan satu peta ini sangat penting untuk meminimalisir potensi konflik yang sangat rentan terjadi karena kesimpangsiuran data yang tidak merujuk pada satu peta,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Surunuddin meminta kepada camat agar dapat memfasilitasi jalannya proses penetapan dan penegasan batas desa atau kelurahan, dalam hal pemetaan batas desa serta pembuatan berita acara antar desa/kelurahan yang berbatasan.
“Saya harap prosesnya berjalan lancar sehingga kemudian batas wilayah dapat ditetapkan tanpa hambatan yang berarti. Setelah workshop ini, peserta diharapkan dapat memahami tujuan serta proses pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan,” ujarnya.
Sementara Kabag Pemerintahan Setda Konsel, Asmurdani Tonga mengatakan workshop ini untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam penentuan dan penegasan batas desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
Selain itu juga sebagai upaya memastikan mereka mematuhi pedoman hukum yang berlaku.
“Tujuannyamengedukasi peserta tentang penggunaan teknologi geospasial dalam pemetaan, meningkatnya kapasitas SDM aparatur dalam penyelesaian sengketa tapal batas yang damai, dan meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam pemetaan,” ujar Asmurdani.
“Sehingga dapat terwujud kesamaan visi, misi dan persepsi antara aparatur pemerintah kecamatan, desa/kelurahan sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam menyelesaikan batas wilayah,” sambungnya.
Reporter : Chandra Saputra
Editor: Agus
